BERAU – DPRD Kabupaten Berau menegaskan komitmennya dalam mengawal jalannya pemerintahan daerah melalui rapat paripurna penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Berau Tahun Anggaran 2025, yang digelar pada Selasa (31/3/2026).
Rapat yang dipimpin Ketua DPRD Berau, Dedy Okto Nooryanto, didampingi Wakil Ketua II Sumadi tersebut menjadi momentum penting bagi lembaga legislatif dalam mengevaluasi secara menyeluruh kinerja pemerintah daerah selama satu tahun anggaran.
Dalam penyampaiannya, Dedy Okto menegaskan bahwa DPRD tidak hanya berperan sebagai penerima laporan, melainkan memiliki tanggung jawab besar untuk melakukan pembahasan secara komprehensif dan objektif.
Menurutnya, setelah LKPJ disampaikan, DPRD akan langsung melakukan pendalaman melalui mekanisme internal sesuai tata tertib, termasuk kemungkinan pembentukan panitia khusus (pansus) atau panitia kerja (panja).
“DPRD akan mencermati secara detail isi LKPJ. Pendalaman ini penting agar setiap program dan kegiatan pemerintah daerah dapat dievaluasi secara objektif dan terukur,” ujarnya.
Ia menekankan, hasil pembahasan tersebut nantinya akan dirumuskan dalam bentuk rekomendasi strategis yang berisi saran, masukan, hingga koreksi terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan, baik yang bersifat desentralisasi, tugas pembantuan, maupun tugas umum pemerintahan.
Lebih lanjut, Dedy menegaskan bahwa LKPJ tidak dimaknai sebagai upaya mencari kekurangan pemerintah daerah semata, melainkan sebagai instrumen evaluasi konstruktif demi peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan ke depan.
“LKPJ ini menjadi bahan refleksi bersama. DPRD ingin memastikan bahwa setiap kebijakan dan program benar-benar memberikan dampak positif bagi masyarakat,” jelasnya.
Ia juga menambahkan, melalui proses evaluasi tersebut, DPRD dapat mengidentifikasi berbagai capaian maupun kendala yang dihadapi pemerintah daerah. Hal ini dinilai penting sebagai dasar dalam meningkatkan efisiensi, efektivitas, serta akuntabilitas kinerja pemerintah.
“Yang kita dorong adalah perbaikan berkelanjutan. Rekomendasi DPRD diharapkan menjadi pedoman bagi kepala daerah dalam menyempurnakan program pembangunan,” pungkasnya.
DPRD Berau berharap, melalui fungsi pengawasan yang dijalankan secara optimal, hasil pembahasan LKPJ Tahun Anggaran 2025 tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mampu memberikan arah kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran.
Sementara itu, Wakil Bupati Berau, Gamalis, yang turut menghadiri rapat paripurna tersebut menyampaikan bahwa LKPJ merupakan kewajiban konstitusional kepala daerah kepada DPRD yang memuat hasil penyelenggaraan pemerintahan selama satu tahun anggaran.
“Laporan ini menjadi cerminan kinerja pemerintah daerah dalam mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dalam RPJMD 2021–2026,” ujarnya.
Gamalis juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh perangkat daerah yang telah berkontribusi dalam penyusunan dokumen LKPJ Tahun Anggaran 2025 sehingga dapat diselesaikan tepat waktu.
Dalam paparannya, ia menjelaskan bahwa arah pembangunan Kabupaten Berau pada tahun 2025 difokuskan pada percepatan pengembangan ekonomi kerakyatan dan peningkatan daya saing investasi. Hal ini sejalan dengan visi pembangunan daerah, yakni “Berau Unggul, Sejahtera, dan Berdaya Saing Berbasis Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan.”
Dari sisi keuangan, realisasi pendapatan daerah tahun 2025 tercatat sebesar Rp5,07 triliun atau 94,57 persen dari target, sementara realisasi belanja daerah mencapai Rp5,47 triliun atau 90,66 persen dari total anggaran.
Pada indikator makro, Pemerintah Kabupaten Berau berhasil menurunkan tingkat kemiskinan dari 5,08 persen pada 2024 menjadi 4,44 persen pada 2025. Selain itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) juga mengalami peningkatan dari 77,17 menjadi 77,72.
Namun demikian, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Berau pada 2025 tercatat melambat menjadi 2,48 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 7,28 persen. Perlambatan ini dipengaruhi oleh kontraksi sektor pertambangan yang masih menjadi penopang utama perekonomian daerah.
“Diperlukan penguatan sektor unggulan, peningkatan investasi, serta optimalisasi belanja pemerintah untuk menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan,” tegas Gamalis.
Di sektor pelayanan dasar, pemerintah daerah mencatat peningkatan pada indikator pendidikan dan kesehatan, termasuk tingginya angka partisipasi pendidikan dasar serta penurunan angka kematian ibu dan bayi.
Selain itu, pembangunan infrastruktur, pemberdayaan desa, penguatan UMKM dan koperasi, serta pengembangan sektor pariwisata dan pertanian terus didorong sebagai penopang ekonomi daerah.
Dalam bidang digitalisasi, hingga 2025 pemerintah daerah telah menyediakan 1.000 titik WiFi gratis di seluruh kampung sebagai bagian dari penguatan pelayanan publik berbasis elektronik.
Berbagai prestasi juga berhasil diraih sepanjang tahun 2025, di antaranya opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI, penghargaan reformasi birokrasi, serta apresiasi di bidang pariwisata, UMKM, dan pelayanan publik.
Mengakhiri penyampaiannya, Gamalis menyerahkan sepenuhnya proses evaluasi LKPJ kepada DPRD serta mengajak seluruh pihak untuk terus memperkuat sinergi dalam pembangunan daerah.
“Marilah kita jalin sinergi dan kerja sama untuk membangun Kabupaten Berau menjadi daerah yang unggul, makmur, maju, dan sejahtera,” pungkasnya. (adv)
E-Paper Lengkap
Versi Mobile
