Beranda blog Halaman 124

SNT IKN Resmi Buka Pendaftaran, Kepsek Diseleksi Kemendikdasmen dan Gunakan Seragam Khusus

0
Deputi Sosial, Budaya dan Pemberdayaan Masyarakat OIKN, Alimuddin saat ditemui di Kemenko 1 IKN. (Foto: Atmaja Riski/Media Kaltim)

NUSANTARA – Sekolah Nasional Terintegrasi (SNT) di Ibu Kota Nusantara (IKN) resmi membuka pendaftaran peserta didik baru jenjang SMP dan SMA hingga 27 Juli 2026. Sekolah yang menjadi bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN) ini dipastikan terbuka bagi masyarakat umum, khususnya anak-anak di wilayah sekitar IKN, bukan hanya untuk keluarga pegawai Otorita IKN maupun instansi pemerintah.

Deputi Sosial, Budaya, dan Pemberdayaan Masyarakat Otorita IKN, Alimuddin, mengatakan kehadiran SNT bertujuan meningkatkan kualitas pendidikan di kawasan Nusantara melalui sistem pembelajaran berstandar nasional yang diperkaya dengan pendekatan internasional.

“Sekolah ini PSN (Proyek Strategis Nasional) ya, tahun ini ada 17 sekolah di Indonesia, termasuk di IKN yang segera beroperasi. Ini bukan sekolahnya pegawai IKN ya, tapi ini sekolah inklusif untuk anak-anak atau peserta didik di sekitar IKN juga,” ungkap Deputi di Kemenko 4, KIPP IKN, Kamis (23/7/2026).

Menurutnya, proses seleksi kepala sekolah telah rampung dan saat ini tinggal menunggu pengumuman dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen). Sementara itu, rekrutmen guru, tenaga kependidikan, hingga tenaga pendukung seperti petugas kebersihan juga tengah dipersiapkan oleh pemerintah.

“Jadi ada guru, tenaga pendidik, dan tenaga kependidikan, semua akan dipersiapkan. Termasuk komponen-komponen yang dibutuhkan untuk SNT termasuk cleaning service maupun petugas kebersihan,” jelas mantan Kadispora Penajam Paser Utara ini.

Gedung SMP SNT IKN. (Foto: Atmaja Riski/Media Kaltim)

Alimuddin menjelaskan, SNT merupakan program pendidikan unggulan nonasrama yang mencakup jenjang PAUD, SD, SMP, hingga SMA. Di IKN, sekolah tersebut dibangun di kawasan strategis 1A dengan konsep modern yang unik sebagai bagian dari pengembangan ekosistem pendidikan di ibu kota baru.

Saat ini pendaftaran dibuka untuk jenjang SMP dan SMA, sedangkan penerimaan siswa SD akan disesuaikan dengan kebutuhan. Seluruh calon peserta didik nantinya diwajibkan mengikuti tes skolastik yang dijadwalkan berlangsung pada awal Agustus 2026. Tes ini dilakukan untuk mengetahui kemampuan akademik sekaligus memetakan kebutuhan pembelajaran setiap siswa.

“Jadi tetap ada tes ya, untuk mengetahui kemampuan maupun kekurangan siswa,” jelas Deputi.

Selain menerapkan kurikulum nasional plus, SNT IKN juga akan menggunakan bahasa Inggris sebagai salah satu bahasa komunikasi dalam kegiatan belajar mengajar. Para siswa juga akan memperoleh dukungan fasilitas pembelajaran berbasis digital.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, sekolah ini juga tengah menyiapkan seragam dengan desain khusus yang dirancang oleh perguruan tinggi seni. Selain itu, pemerintah merencanakan penyediaan laptop bagi peserta didik serta layanan antar-jemput dengan sistem titik kumpul.

Program SNT merupakan implementasi Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2026 tentang Percepatan Peningkatan Mutu Pendidikan melalui Program Sekolah Nasional Terintegrasi. Pemerintah menargetkan pembangunan 500 layanan SNT secara bertahap hingga 2029.

Sistem pendanaan SNT pada dasarnya merupakan program prioritas nasional namun akan tetap diselenggarakan melalui sinergi antara pemerintah pusat dalam hal ini Kemendikdasmen dan pemerintah daerah.

SNT ditaksir menggunakan dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Bosda)
yang besarannya lebih tinggi timbang sekolah biasa. Diproyeksi mencapai jutaan.

Pada 2026, sebanyak 37 lokasi SNT disiapkan di berbagai daerah. Sebanyak 17 di antaranya, termasuk SNT IKN, ditargetkan mulai beroperasi pada Tahun Ajaran 2026/2027, sedangkan 20 lokasi lainnya akan mulai dibangun tahun ini dan menerima peserta didik pada 2027.

Pewarta: Atmaja Riski
Editor : Nicha R

Gubernur Kaltim Perketat Pengawasan Kapal Wisata di Berau, Terumbu Karang Jadi Prioritas Utama

0
Foto: Gubernur Kaltim, Rudy Mas'ud.

BERAU – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mulai memperketat pengawasan terhadap aktivitas kapal-kapal wisata yang beroperasi di perairan Kabupaten Berau.

Langkah ini diambil menyusul masih ditemukannya kapal dari luar daerah yang memasuki kawasan konservasi dan menjatuhkan jangkar di lokasi yang berpotensi merusak ekosistem terumbu karang.

Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, menegaskan bahwa penataan lalu lintas kapal wisata menjadi salah satu langkah penting untuk menjaga kawasan konservasi bahari yang menjadi daya tarik utama wisata Berau.

Dikatakannya, kapal-kapal yang datang dari luar Kalimantan Timur harus mengikuti aturan yang berlaku dan tidak boleh memasuki zona konservasi maupun kawasan yang memiliki ekosistem sensitif.

“Yang pertama memang harus kita atur kapal-kapal yang datang dari luar Kaltim agar mereka tidak masuk ke wilayah-wilayah konservasi, terutama kawasan terumbu karang,” ujarnya.

Ia menjelaskan, pemerintah daerah saat ini juga mendapat arahan dari Kementerian Dalam Negeri agar mampu mengoptimalkan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD), termasuk dari sektor wisata bahari. Namun, peningkatan ekonomi tersebut, kata dia, harus tetap berjalan beriringan dengan upaya pelestarian lingkungan.

Ia mencontohkan kawasan Kanal Maratua yang telah dikenal wisatawan mancanegara karena memiliki fenomena Tornado Barracuda, yakni kumpulan ribuan ikan barracuda yang berenang membentuk pusaran.

Kawasan tersebut dinilai memiliki nilai ekologis sekaligus ekonomi yang sangat tinggi sehingga harus mendapat perlindungan maksimal.

“Daerah kanal itu sangat diwanti-wanti untuk dijaga agar terumbu karangnya tidak rusak. Di situ ada fenomena Tornado Barracuda yang menjadi daya tarik wisata dunia, sehingga harus benar-benar kita lindungi,” katanya.

Rudy mengingatkan, kerusakan terumbu karang akibat jangkar kapal bukan persoalan yang dapat dipulihkan dalam waktu singkat. Dibutuhkan waktu bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun, hingga ekosistem tersebut kembali seperti semula.

“Karena itu, pengawasan kepada setiap kapal yang masuk ke wilayah Berau akan diperketat melalui koordinasi lintas instansi,” katanya.

Pemprov Kaltim, lanjutnya, telah berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan Provinsi maupun Kabupaten Berau agar seluruh kapal yang berlayar memenuhi ketentuan perizinan.

Ia menegaskan, setiap kapal yang memasuki wilayah Berau wajib memiliki Surat Izin Berlayar (SIB) dan keberadaannya harus terpantau oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP).

“Mestinya kalau kapal masuk ke Berau, KSOP mengetahui kapal apa yang datang, termasuk Estimated Time of Arrival (ETA)-nya,” pungkasnya. (Srn)

Prabowo Ungkap Efisiensi Anggaran Rp300 Triliun untuk Program Prioritas

0

Pembaca Setia Koran Nusantara!

Ingin tahu kabar terkini dari Koran Digital Koran Nusantara?
Kunjungi link di bawah ini untuk membaca e-paper lengkapnya:

👉 E-Paper lengkap
https://koran.koranusantara.com/

📱 Versi Mobile
https://digital.koranusantara.com/kn24juli2026/mobile/

Ayah dan Anak di Denpasar Ditangkap, Polisi Ungkap Aksi Pencurian 12 Sepeda Motor

0
Kapolsek Denpasar Barat Kompol Ni Wayan Adnyani Prabawati memberikan keterangan kepada wartawan terkait pengungkapan kasus pencurian kendaraan bermotor di Mapolresta Denpasar, Bali, Kamis (23/7/2026). ANTARA/Rolandus Nampu

DENPASAR – Unit Reserse Kriminal Polsek Denpasar Barat mengungkap kasus pencurian 12 sepeda motor yang melibatkan dua orang pelaku berinisial IGNA (44) dan IGNKP (25) yang merupakan ayah dan anak.

Kapolsek Denpasar Barat Kompol Ni Wayan Adnyani Prabawati di Mapolresta Denpasar, Kamis, mengatakan penangkapan kedua pelaku dilakukan setelah polisi menerima laporan dari korban berinisial J (43).

Korban melaporkan sepeda motor Yamaha NMAX DK 1201 AFM hilang di daerah Teuku Umar Barat, Denpasar Barat, pada Senin (20/7).

“Korban menerima informasi melalui WhatsApp dari penyewa sepeda motornya bahwa kendaraan yang diparkir di basement hotel telah hilang. Setelah dilakukan pengecekan bersama, kendaraan tersebut benar sudah tidak berada di lokasi,” ujar Kapolsek.

Akibat kejadian tersebut, korban mengalami kerugian sekitar Rp30 juta dan melaporkannya ke Polsek Denpasar Barat.

Menerima laporan itu, Unit Reskrim Polsek Denpasar Barat yang dipimpin Kanit Reskrim Iptu Ekky Nurwenda Putra langsung mendatangi lokasi kejadian untuk melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP), memeriksa rekaman CCTV, mengumpulkan barang bukti, serta meminta keterangan sejumlah saksi.

Dari hasil penyelidikan, kata Adnyani, identitas kedua pelaku berhasil dikantongi.

Polisi kemudian bergerak dan mengamankan IGNA dan IGNKP di sebuah rumah di Jalan Nangka Utara, Denpasar Utara.

Saat diinterogasi, kedua tersangka mengakui telah melakukan pencurian sepeda motor milik korban.

Selain itu, mereka juga mengakui telah melakukan pencurian sepeda motor di 12 lokasi berbeda.

Sebanyak tujuh TKP berada di wilayah hukum Polsek Denpasar Barat, sedangkan lima TKP lainnya tersebar di luar wilayah Denpasar Barat, yakni Jalan Buluh Indah, Jalan Gatot Subroto Timur, serta tiga lokasi di Dalung, Kabupaten Badung.

Ayah dan anak yang berasal dari Banjar Anyar, Kecamatan Kediri, Tabanan, tersebut mengaku seluruh sepeda motor hasil curian dijual ke berbagai daerah.

Sebagian dipasarkan melalui marketplace dengan sistem cash on delivery (COD), sementara beberapa unit dijual hingga ke Pulau Sumba, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).

Harga jual setiap motor berkisar Rp10 juta hingga Rp15 juta.

“Hasil pemeriksaan, kedua tersangka mengakui uang hasil penjualan digunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari dan bermain judi online,” kata mantan Kapolsek Pelabuhan Benoa tersebut.

Kapolsek menjelaskan modus yang digunakan cukup sederhana.

Pelaku mengincar sepeda motor yang diparkir tanpa dikunci stang.

Saat beraksi, sang anak bertugas sebagai eksekutor yang mengambil sepeda motor, sedangkan ayahnya mendorong motor curian menggunakan kaki atau dengan cara “getek” menggunakan sepeda motor lain hingga berhasil dibawa kabur.

“Mereka mengaku telah melakukan aksi pencurian ini selama sekitar tiga bulan terakhir. Sasaran mereka adalah sepeda motor yang tidak dikunci stang sehingga lebih mudah dibawa. Anak berperan sebagai eksekutor, sedangkan ayahnya membantu mendorong motor curian,” katanya.

Dari pengungkapan kasus tersebut, polisi baru berhasil mengamankan dua unit sepeda motor sebagai barang bukti, yakni satu unit Yamaha NMAX Neo warna hitam dan satu unit Yamaha NMAX New warna hitam doff. Sementara kendaraan hasil curian lainnya masih dalam proses penelusuran.

Kapolsek mengungkapkan penyidik masih terus melakukan pengembangan dan pemeriksa terhadap kedua pelaku untuk menelusuri keberadaan barang bukti lainnya dan pihak-pihak yang diduga terlibat dalam penjualan kendaraan hasil curian.

“Atas perbuatannya, kedua tersangka kami jerat dengan Pasal 479 tentang tindak pidana pencurian dengan pemberatan dengan ancaman penjara paling lama sembilan tahun,” kata Kapolsek Denpasar Barat. (ANT/KN)

Prabowo Ungkap Efisiensi Anggaran Rp300 Triliun untuk Program Prioritas

0

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah berhasil menghemat anggaran sebesar Rp300 triliun dalam beberapa bulan pertama masa pemerintahannya yang kemudian dialokasikan untuk berbagai program prioritas, termasuk Makan Bergizi Gratis (MBG), pembangunan jembatan, dan perbaikan sekolah.

“Dalam beberapa bulan pertama pemerintahan yang kita pimpin, kita bisa hemat Rp300 triliun,” kata Prabowo saat menghadiri puncak peringatan Hari Lahir Ke-28 Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Kamis (23/7/2026) malam.

Presiden mengatakan penghematan tersebut merupakan hasil upaya pemerintah menghentikan kebocoran anggaran dan praktik penggelembungan harga dalam belanja negara.

Menurut Prabowo, dana hasil efisiensi itu kemudian digunakan untuk mendukung berbagai program prioritas pemerintah.

“Ini yang kita gunakan untuk makan bergizi. Ini yang kita gunakan untuk jembatan. Lima ribu jembatan kita bangun sampai Desember 2026. Kalau perlu kita bangun lebih. Rakyat di desa tidak bisa menunggu, mereka tidak mau menunggu lagi,” ujarnya.

Ia mengatakan pembangunan jembatan dipercepat untuk meningkatkan akses masyarakat di sejumlah wilayah yang selama ini masih mengalami keterbatasan infrastruktur.

Selain itu, pemerintah juga mempercepat rehabilitasi sekolah yang mengalami kerusakan. Hingga akhir tahun ini, pemerintah menargetkan memperbaiki 67 ribu sekolah.

“Tahun 2027 saya instruksikan harus lebih dari 100 ribu sekolah yang sekian belas tahun tidak disentuh,” kata Prabowo.

Meski demikian, Presiden menilai masih ada pihak yang lebih menyoroti sekolah-sekolah yang belum diperbaiki dibandingkan capaian perbaikan yang telah dilakukan pemerintah.

Prabowo menghadiri puncak peringatan Hari Lahir Ke-28 PKB di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Kamis malam.
Presiden tiba sekitar pukul 19.40 WIB didampingi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan Ketua Umum DPP PKB Abdul Muhaimin Iskandar.

Turut hadir dalam acara tersebut Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia, Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan, dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. (ANT/KN)

Cak Imin Jelaskan Alasan PKB Angkat Tema Prabowonomics pada Harlah ke-28

0
Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa Abdul Muhaimin Iskandar memberikan sambutan di acara Hari Lahir ke-28 PKB, di Jakarta Convention Center, Kamis (23/7/2026). (ANTARA/Rio Feisal)

JAKARTA – Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa Abdul Muhaimin Iskandar alias Cak Imin mengatakan tema acara Hari Lahir ke-28 PKB, “Prabowonomics”, menjadi bentuk syukur partainya di umur baru.

“Tema ulang tahun yang ke-28 PKB kali ini adalah ‘Arah Baru Amanat Ekonomi Konstitusi’, dan tema ini dipersingkat dengan satu kata, ‘Prabowonomics’. Tema ini sebagai rasa syukur dan kesungguhan PKB untuk terus bersama-sama membawa arah baru ekonomi nasional,” ujar Cak Imin di Jakarta Convention Center, Kamis (23/7/2026).

Selain itu, Cak Imin menjelaskan tema tersebut dipilih karena PKB di umur ke-28 tahun ingin terus mengawal arah baru ekonomi bersama Presiden Prabowo Subianto.

“Dan kami semua, PKB, terinspirasi dengan semangat dan kesungguhan Bapak Presiden untuk terus mengawal arah baru ekonomi di tengah berbagai tantangan yang tidak mudah, baik geoekonomi maupun geopolitik,” katanya.

Sementara itu, dia mengatakan PKB teringat dengan pernyataan Presiden Prabowo yang selalu mengingat Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

“Ini sama dengan harapan dan komitmen PKB bahwa tujuan utama kita bernegara tidak lain adalah mengembalikan hak-hak ekonomi rakyat untuk bisa terwujud kesejahteraan secepat-cepatnya,” ujarnya.

Berdasarkan pantauan pewarta di lapangan, sebagian besar kader PKB memakai baju yang bertuliskan “Prabowonomics”.

Selain itu, Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka turut menghadiri acara tersebut. (ANT/KN)

Kejagung Ungkap Perkembangan Penyidikan Tim 9 dalam Kasus Eks Jampidsus Febrie Adriansyah

0
Foto: Kapuspenkum Kejagung Anang Supriatna. (Dok. Kejagung)

JAKARTA – Kejaksaan Agung (Kejagung) terus melanjutkan penyidikan dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menjerat mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah.

Perkembangan ini dilakukan setelah penanganan perkara beserta barang bukti diserahkan oleh Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri kepada Kejagung.

Sebagai tindak lanjut, Kejagung menerbitkan Surat Perintah Penyidikan khusus TPPU Nomor Print-03/F.2/Fd.2/07/2026 tertanggal 20 Juli 2026. Bersamaan dengan itu, dibentuk tim penyidik yang terdiri dari sembilan jaksa atau dikenal sebagai Tim 9 untuk menangani perkara tersebut.

Tim 9 dibentuk dengan komposisi khusus guna memastikan proses penyidikan berjalan secara objektif dan menghindari potensi resistensi antara penyidik dengan tersangka.

Kepala Pusat Penerangan Kejagung (Kapuspenkum) Anang Supriatna mengatakan bahwa pada Rabu (22/7/2026), penyidik memanggil empat orang saksi berinisial FA, DR, NH, dan TS, serta menghadirkan seorang ahli tindak pidana pencucian uang untuk dimintai keterangan.

Namun, tidak seluruh saksi memenuhi panggilan penyidik. FA berhalangan hadir dengan alasan kesehatan, sedangkan NH tidak datang tanpa memberikan keterangan kepada penyidik.

“Oleh karena itu, Tim Penyidik akan melakukan pemanggilan ulang pada Jumat 24 Juli 2026 mendatang,” kata Anang Supriatna dalam keterangan resminya, Kamis (23/7/2026).

Kejagung menjelaskan proses pemeriksaan berlangsung dengan pengawasan sejumlah lembaga sebagai bentuk akuntabilitas penanganan perkara. Pemeriksaan tersebut dihadiri Tim Koordinasi dan Supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Komisi Kejaksaan, Kortastipidkor Polri, serta Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

“Pemeriksaan yang dilakukan pada 22 Juli 2026 tersebut turut dihadiri oleh Tim Koordinasi dan Supervisi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Tim Komisi Kejaksaan, Tim Kortas Tipikor Polri dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) sebagai wujud transparansi dan sinergitas Kejaksaan dalam penanganan perkara a quo,” ujar Anang.

Selain pemeriksaan saksi, koordinasi dengan penyidik Polda Metro Jaya dan Kortastipidkor Polri juga terus dilakukan untuk mempercepat proses penyidikan.

“Proses koordinasi antara Tim Penyidik (Tim 9) dengan Penyidik Polda Metro Jaya dan Tim Kortas Tipikor Polri terus berlangsung untuk mendukung dan mempercepat proses penanganan perkara,” lanjut Anang.

Sebelumnya, perkara ini dilimpahkan dari Kortastipidkor Polri ke Kejaksaan Agung dengan barang bukti berupa 74 kilogram emas serta valuta asing senilai ratusan miliar rupiah. Setelah menerima pelimpahan tersebut, Kejagung memutuskan membuka penyidikan baru yang secara khusus menitikberatkan pada dugaan tindak pidana pencucian uang. (Fajri)

Komisi III DPRD Samarinda Kejar Kepastian Hukum Permukiman di Bantaran Sungai Lewat Raperda

0
Foto: Sekretaris Komisi III DPRD Kota Samarinda, Arie Wibowo saat wawancara (Foto: Abdi/Media Kaltim)

SAMARINDA – Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda tengah menggodok Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) mengenai Sempadan Sungai.

Kehadiran regulasi ini ditujukan untuk menjamin kepastian hukum sekaligus merapikan kawasan permukiman warga yang berdiri di bantaran sungai se-Kota Samarinda.

Sekretaris Komisi III DPRD Samarinda, Arie Wibowo, menuturkan bahwa latar belakang utama penyusunan Raperda ini adalah maraknya kebimbangan dan kecemasan masyarakat mengenai ketidakjelasan batas pembebasan lahan di area tepi sungai.

“Sebenarnya berapa sih jarak yang paling benar dari aturan itu yang tidak kena penggusuran? Nah, itu yang kita tentukan,” jelas Arie, Kamis (23/7/2026).

Ia menegaskan krusialnya penentuan batasan sempadan secara transparan serta sesuai kondisi lapangan, sehingga upaya penataan kota tidak sampai melahirkan konflik sosial di masyarakat.

“Itulah yang disesuaikan dengan adanya raperda ini, kita buat kepastian hukumnya dari situ,” tegasnya.

Menurut Arie, keuntungan utama saat aturan ini diberlakukan nantinya adalah terciptanya kepastian hukum dan rasa aman bagi warga yang menetap di sepanjang aliran sungai.

“Warga juga tenang, ‘Oh, ini aku kena bongkar enggak ya?’ Kalau nanti Raperda-nya muncul, sudah jelaslah jaraknya,” jelas Arie.

Berdasarkan hasil sosialisasi awal yang telah digulirkan oleh para anggota dewan, tanggapan serta antusiasme warga tergolong sangat baik usai memperoleh transparansi aturan.

“Ya alhamdulillah dengan adanya kita masuk sosialisasi Raperda ini, mereka juga pas-pas lah tanggapannya,” tambahnya.

Proses pengolahan Raperda Sempadan Sungai ini sudah berlangsung selama kurun waktu satu tahun. Sewaktu meninjau lokasi, para legislator acap kali menjumpai kecemasan warga yang takut hunian mereka akan sekonyong-konyong digusur.

“‘Pak, kita mau atur nih yang baik’. Baru mereka paham. Mereka juga kasih masukan, boleh enggak begini, boleh enggak begitu,” tambah Arie.

Pada tahap pemetaan awal, Arie menitikberatkan kegiatan sosialisasi di daerah pemilihannya (Dapil), yakni Samarinda Utara dan Sungai Pinang, mengingat kawasan tersebut padat permukiman di sepanjang tepi sungai.

“Jadi karena saya di Dapil Samarinda Utara – Sungai Pinang, kita lebih fokus sosialisasi ke situ,” ujarnya.

Arie mengimbuhkan, usai agenda sosialisasi pra-Raperda ini selesai, DPRD bakal kembali menggelar forum koordinasi lintas sektoral bersama instansi terkait, termasuk pihak Balai, sebelum regulasi diundangkan secara resmi.

“Setelah sosialisasi kita pasti rapatkan lagi, kita koordinasi lagi dengan Balai. Ini kan masih pra nih,” terangnya.

Meskipun mekanisme pembentukan hingga pengimplementasian Perda ini diprediksi memerlukan waktu sampai dua tahun, Komisi III bertekad menuntaskan pembahasannya sebelum masa bakti dewan usai.

“Biasanya kalau begini 2 tahun,” jelas Arie.

Pewarta: Abdi

Editor: Nicha R

Rumah Teknologi IKN Cetak Talenta Digital, Pelajar Sepaku Belajar Robotik

0
Pelajar dari lima sekolah di Kecamatan Sepaku mengikuti pelatihan robotik di Rumah Teknologi IKN sebagai bagian dari pengembangan talenta digital. (Atmaja Riski/Media Kaltim)

NUSANTARA – Puluhan pelajar SMP dan SMA dari lima sekolah di Kecamatan Sepaku antusias mengikuti pelatihan robotik yang digelar di Rumah Teknologi Ibu Kota Nusantara (IKN), Kamis (23/7/2026). Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya Otorita IKN menyiapkan talenta digital sejak usia sekolah.

Pelatihan kali ini merupakan pertemuan ketiga setelah sebelumnya dilaksanakan di Muara Jawa dan Samboja. Para peserta diperkenalkan pada perakitan dan pemrograman robot sebagai bekal menghadapi perkembangan teknologi.

Salah seorang peserta, Muhammad Raihan, siswa SMP Muhammadiyah Sepaku, mengaku menikmati pengalaman merakit robot meski harus menghadapi sejumlah tantangan.

“Menarik, meskipun agak sulit, tapi asyik,” ujarnya.

Selama kegiatan berlangsung, para peserta mendapat pendampingan langsung dari dosen dan mahasiswa Politeknik Negeri Samarinda (Polnes) yang memonitor setiap tahapan perakitan robot.

“Diperhatikan ya bagian-bagiannya, jangan sampai ada baut yang tercecer,” ujar salah seorang pendamping, Rafi Akbar, kepada para peserta.

Program pendampingan dan monitoring Pilot Project Ekstrakurikuler Robotika di wilayah delineasi IKN tersebut dijalankan melalui kolaborasi Otorita IKN dengan Polnes. Kegiatan berada di bawah Kedeputian Transformasi Hijau dan Digital (THD) Otorita IKN sebagai bagian dari pengembangan talenta digital.

Ke depan, program ini diharapkan menjadi cikal bakal terbentuknya kegiatan ekstrakurikuler robotika di sekolah-sekolah sekitar kawasan IKN.

Sebagai bentuk dukungan, setiap sekolah memperoleh perangkat robotika berupa toolkit, trainer kit, serta dua unit robot, yakni wall follower dan transporter, yang dapat dimanfaatkan sebagai sarana praktik pembelajaran.

Sebelumnya, Direktur Pengembangan Ekosistem Digital Otorita IKN, Tonny Agus Setiono, menjelaskan program tersebut dirancang untuk meningkatkan kapasitas guru, baik dari sisi pemahaman maupun praktik robotika.

“Melalui program ini, kami ingin meningkatkan kapasitas guru dalam memahami robotika, sekaligus meningkatkan keterampilan perakitan dan pemrograman robot. Harapannya, sekolah dapat membentuk ekstrakurikuler robotika dan menyiapkan siswa mengikuti kompetisi secara berkelanjutan,” jelasnya.

Program ini diawali dengan pelatihan daring bagi guru pendamping pada 9–11 Maret 2026, kemudian dilanjutkan pelatihan luring pada 21–22 April 2026. Setelah itu, peserta mengikuti pendampingan intensif selama empat bulan melalui kerja sama Otorita IKN dengan Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) dan Politeknik Negeri Samarinda.

Pewarta: Atmaja Riski
Editor: Agus S.

Hotman Paris Lepas Kuasa Hukum Febrie Adriansyah, Pilih Utamakan Pemulihan

0
Pengacara Hotman Paris Hutapea mengumumkan pengunduran dirinya sebagai kuasa hukum mantan Jampidsus Febrie Adriansyah karena alasan kesehatan. (Istimewa)

JAKARTA – Pengacara Hotman Paris Hutapea memutuskan mengundurkan diri sebagai kuasa hukum mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah yang kini berstatus tersangka dalam perkara dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Keputusan tersebut diambil karena kondisi kesehatannya belum pulih sepenuhnya.

Hotman mengungkapkan telah menyampaikan keputusan itu kepada Febrie sejak dua hari sebelumnya. Ia memilih tidak memaksakan diri menangani perkara tersebut karena masih menjalani pemulihan setelah operasi saraf kejepit.

“Jadi atas dasar pertimbangan itulah saya sudah dari dua hari lalu sudah kasih tahu ke klien saya, sekarang jadi mantan, Febrie dan Jampidsus, saya mengundurkan diri,” kata Hotman di RS Medistra, Jakarta Selatan, Kamis (23/7/2026).

Ia menjelaskan, pada awal Juli lalu dirinya menjalani operasi saraf kejepit di Singapura. Meski dokter menyarankan beristirahat selama dua pekan, ia tetap bekerja hingga akhirnya kondisi kesehatannya kembali memburuk.

“Pagi ini saya kesakitan lagi di bagian pinggang bawah. Di awal Juli saya sudah bolak-balik di Medistra, saya akhirnya operasi saraf kejepit di rumah sakit di Singapura dan akhirnya dibius total, diopname. Menurut dokter di sana dua minggu enggak boleh kerja, Anda tahu kan saya kerja, akhirnya makin parah, aku sangat khawatir, takut jadi lumpuh,” ujarnya.

Hotman mengatakan dokter yang menanganinya di Singapura meminta dirinya menghentikan aktivitas pekerjaan untuk sementara. Karena itu, ia memutuskan kembali menjalani pengobatan dan tidak lagi mendampingi Febrie dalam proses hukum.

“Saya sudah dua hari mengabari beliau, ya tapi beliau mengatakan waktunya yang tepat dia coba dikirim. Tapi kalau begini, gue nggak bisa lagi karena dokter Singapura pun sudah marah-marah kenapa you kerja, gitu lho,” katanya.

Menurut Hotman, Febrie sempat berharap dirinya tetap mendampingi beberapa hari lagi. Namun, ia memilih memprioritaskan proses pemulihan kesehatannya, dan keputusan tersebut dipahami oleh mantan Jampidsus itu.

Selain alasan kesehatan, Hotman mengaku pengalaman sakit yang dialaminya mengubah cara pandangnya terhadap pekerjaan dan materi.

“Saya baru sadar bahwa uang itu enggak ada artinya kalau kita enggak bisa nikmati,” ujarnya.

Sebelumnya, Hotman Paris menerima permintaan menjadi kuasa hukum Febrie Adriansyah dalam perkara dugaan korupsi dan TPPU yang sedang ditangani Kejaksaan Agung. Saat itu, ia mengaku bersedia mendampingi karena menilai Febrie memiliki rekam jejak panjang dalam mengungkap berbagai perkara besar serta menyelamatkan aset negara.

Pewarta: M Adi Fajri
Editor: Agus S.