JAKARTA — Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menerbitkan Surat Edaran (SE) yang menegaskan kegiatan belajar mengajar pada seluruh jenjang pendidikan dasar dan menengah tetap berlangsung secara tatap muka.

Kebijakan ini dikeluarkan di tengah penerapan transformasi budaya kerja nasional, termasuk skema work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) dan upaya efisiensi energi.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, menyatakan bahwa pembelajaran luring tetap menjadi prioritas karena karakteristik pendidikan yang mengandalkan interaksi langsung.

“Pembelajaran tatap muka tetap menjadi prioritas karena interaksi langsung merupakan elemen utama dalam proses pendidikan,” ujarnya di Jakarta, Senin (1/4/2026).

Dalam SE tersebut, Kemendikdasmen menegaskan bahwa kebijakan fleksibilitas kerja ASN tidak berlaku bagi proses pembelajaran di sekolah. Seluruh satuan pendidikan diminta tetap menjalankan kegiatan belajar mengajar secara normal.

Kemendikdasmen menilai keberlanjutan pembelajaran tatap muka penting untuk menjaga stabilitas layanan pendidikan sekaligus memastikan kualitas pembelajaran tetap terjaga.

Selain itu, kegiatan non-akademik seperti olahraga, ekstrakurikuler, dan pengembangan prestasi siswa juga tetap dapat dilaksanakan tanpa pembatasan sebagai bagian dari pembelajaran yang holistik.

Di sisi lain, Kemendikdasmen tetap mendorong satuan pendidikan untuk mendukung kebijakan efisiensi energi nasional. Sekolah diminta menerapkan kebiasaan hemat energi, seperti pengaturan penggunaan listrik dan pemanfaatan cahaya alami.

Upaya tersebut diperkuat melalui penerapan Gerakan Indonesia ASRI (Aman, Sehat, Resik, dan Indah), yang mendorong terciptanya lingkungan sekolah yang aman, sehat, dan berkelanjutan.

Kemendikdasmen juga mengajak seluruh pemangku kepentingan pendidikan, mulai dari pemerintah daerah, kepala sekolah, guru, hingga orang tua, untuk bersama-sama memastikan pembelajaran tetap berjalan optimal sekaligus mendukung kebijakan nasional.

Dengan terbitnya Surat Edaran ini, pemerintah menegaskan bahwa sektor pendidikan tetap menjadi prioritas layanan publik yang harus berjalan secara langsung, meskipun terdapat penyesuaian pola kerja di sektor lain.

Pewarta/ Editor : Nicha R

BEKASI – Sebuah gudang gas elpiji di kawasan Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE) Cimuning, Mustika Jaya, Kota Bekasi, Jawa Barat, dilaporkan hangus terbakar menyusul ledakan hebat pada Rabu (1/4) malam.

Peristiwa kebakaran tersebut terekam dalam video, hingga kemudian beredar secara luas di sejumlah kanal media sosial di wilayah Kota Bekasi dan sekitarnya.

Dalam rekaman video yang beredar di tengah masyarakat itu terlihat kobaran api yang cukup besar yang disertai dengan kepulan asap hitam membumbung tinggi.

Sempat terdengar beberapa kali suara ledakan keras yang diduga berasal dari tabung gas di dalam gudang saat terjadi kebakaran. Suara ledakan itu memicu semakin membesarnya api.

Peristiwa kebakaran itu terjadi di pemukiman padat, sehingga memicu kepanikan luar biasa.

Berdasarkan rekaman video yang beredar di media sosial tersebut, sejumlah warga yang rumahnya berdekatan dengan titik api terlihat berlarian menyelamatkan diri sembari membawa barang berharga.

“Api sangat besar dan terdengar suara ledakan. Warga langsung berhamburan menjauh dari lokasi karena takut merembet,” tulis keterangan dalam unggahan akun informasi lokal di Bekasi.

Sesuai dengan keterangan warga yang merekam video, kebakaran terjadi di gudang elpiji yang berlokasi di samping kawasan perumahan Bekasi Timur Regensi 7 Kota Bekasi.

Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) Kota Bekasi menerjunkan sejumlah armada ke lokasi kejadian untuk melakukan pemadaman.

Belum diketahui pasti adanya korban jiwa maupun total kerugian materiil akibat insiden tersebut. Hingga kini pihak terkait masih melakukan penyelidikan. (ANT/KN)

JAKARTA – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan perusahaan swasta dapat menentukan sendiri hari pelaksanaan work from home (WFH) satu hari dalam seminggu secara fleksibel sesuai kebutuhan operasional dan kebijakan masing-masing.

Yassierli mengatakan pihak swasta memiliki keleluasaan menentukan hari pelaksanaan WFH sesuai kebijakan perusahaan masing-masing, sehingga dapat berbeda dengan aparatur sipil negara (ASN) yang melaksanakan WFH pada hari Jumat.

“Masalah hari (pelaksanaan WFH) untuk pekerja swasta sifatnya ketika banyak pilihan hari (perusahaan bisa memilih). (Namun) ketika ingin in line dengan teman-teman ASN itu pilihannya, itu bisa hari Jumat,” katanya di Jakarta, Rabu (1/4/2026).

Menurut dia, ketika terdapat banyak pilihan hari pelaksanaan, perusahaan dapat menyesuaikan dengan kebijakan aparatur sipil negara termasuk memilih hari Jumat apabila dianggap sejalan dan relevan dengan kebutuhan operasional perusahaan.

Namun demikian, dia mengakui jika setiap perusahaan memiliki karakteristik serta kekhasan tersendiri sehingga pengaturan teknis pelaksanaan WFH tetap diserahkan sepenuhnya kepada masing-masing perusahaan sesuai kondisi dan kebutuhan yang berlaku.

“Tapi masing-masing perusahaan tentu memiliki karakteristik, kekhasan masing-masing sehingga teknisnya kita kembalikan kepada perusahaan masing-masing,” ujar dia.

Ia menegaskan penentuan hari pelaksanaan WFH tidak diatur secara baku oleh pemerintah karena kebijakan tersebut bersifat imbauan sehingga fleksibilitas menjadi pertimbangan utama bagi perusahaan. Keputusan akhir tetap berada pada masing-masing perusahaan.

Lebih lanjut Yassierli menjelaskan bahwa evaluasi kebijakan WFH bagi pekerja swasta, termasuk BUMN, dan BUMD akan mengikuti mekanisme yang sama seperti penerapan pada ASN, yaitu dilakukan dalam jangka waktu dua bulan.

Ia menyebut kebijakan tersebut merupakan satu paket, sehingga evaluasi dilakukan secara menyeluruh terhadap pelaksanaan imbauan WFH.

“Yang akan dievaluasi adalah terkait nanti dengan himbauan WFH-nya,” katanya.

Sebelumnya, Yassierli mengimbau pemimpin perusahaan swasta, BUMN hingga BUMD untuk menerapkan kegiatan WFH kepada karyawan sehari dalam seminggu. Penerapan WFH berlaku efektif per 1 April 2026.

“Kami ingin tanggal 1 April ini menjadi momentum nasional bersama. Jadi imbauan ini untuk bisa dipedomani untuk dilaksanakan efektif mulai hari ini,” ujar dia.

Dalam Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor M/6/HK.04/III/2026 tentang Work From Home dan Program Optimasi Pemanfaatan Energi di Tempat Kerja, perusahaan tetap wajib memberikan hak-hak para pekerja meskipun dilakukan WFH, seperti gaji harus tetap penuh hingga cuti tahunan.

Selain itu, pemberlakuan WFH terdapat pengecualian bagi perusahaan yang bergerak di sektor energi, kesehatan, infrastruktur dan sektor pelayanan masyarakat, ritel/perdagangan, industri dan produksi, jasa, makanan dan minuman, transportasi dan logistik, hingga keuangan. (ANT/KN)

JAKARTA – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjamin defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap terkendali hingga akhir tahun.

Purbaya dalam konferensi pers yang dipantau secara daring di Jakarta, Selasa (31/3/2026), mengatakan pengelolaan anggaran terus dijaga berkesinambungan, sehingga APBN tetap mempunyai ruang untuk memberi bantalan terhadap gejolak perekonomian dunia.

“Hitungan kita sekarang 100 dolar AS rata-rata sampai akhir tahun pun, anggaran kita tetap berkesinambungan dan defisitnya masih terkendali,” ujar Purbaya.
Oleh sebab itu, dia meminta masyarakat tidak perlu khawatir terhadap potensi pelebaran defisit APBN.

“Jadi, masyarakat tidak perlu khawatir defisitnya tidak terkendali dan anggaran morat-marit. Kami kendalikan dengan baik semuanya dan sudah hitung sampai dengan akhir tahun,” kata Purbaya.

Sebelumnya, pemerintah memaparkan sejumlah skenario dampak kenaikan harga minyak dunia terhadap APBN.

Pada skenario pertama, harga minyak mentah Indonesia (Indonesian Crude Price/ICP) diperkirakan berada di kisaran 86 dolar AS per barel, dengan nilai tukar rupiah sekitar Rp17.000 per dolar AS, lebih lemah dari asumsi APBN sebesar Rp16.500 per dolar AS.

Dengan pertumbuhan ekonomi 5,3 persen dan imbal hasil surat berharga negara sekitar 6,8 persen, defisit APBN diperkirakan mencapai 3,18 persen.
Dalam skenario moderat, harga minyak diproyeksikan sekitar 97 dolar AS per barel dengan nilai tukar rupiah melemah ke Rp17.300 per dolar AS.

Pertumbuhan ekonomi diperkirakan 5,2 persen dan imbal hasil Surat Berharga Negara (SBN) 7,2 persen, sehingga defisit berpotensi meningkat menjadi 3,53 persen.
Adapun pada skenario pesimistis, harga minyak diperkirakan mencapai 115 dolar AS per barel, dengan nilai tukar rupiah melemah hingga Rp17.500 per dolar AS.
Dengan pertumbuhan ekonomi sekitar 5,2 persen dan imbal hasil SBN 7,2 persen, defisit APBN diperkirakan melebar hingga 4,06 persen.

Untuk menjaga pengelolaan anggaran, pemerintah menyiapkan sejumlah kebijakan di bawah tajuk “8 Butir Transformasi Budaya Kerja Nasional.”

Optimalisasi anggaran salah satunya diraih melalui kebijakan kerja dari rumah atau work from home (WFH) dengan potensi penghematan sebesar Rp6,2 triliun dari kompensasi bahan bakar minyak (BBM). Sementara, total potensi penghematan dari konsumsi BBM masyarakat diperkirakan bisa mencapai Rp59 triliun.

Pemerintah juga menerapkan Biodiesel 50 (B50) atau campuran minyak kelapa sawit (crude palm oil) sebesar 50 persen terhadap solar, untuk menghemat subsidi senilai Rp48 triliun.

Kemudian, ada optimalisasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi lima hari yang berpotensi menghemat anggaran hingga Rp20 triliun. (ANT/KN)