JAKARTA – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjaga defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 agar tetap di bawah 3 persen, atau berada di 2,9 persen di tengah lonjakan harga energi dunia.

“Ini sudah kami hitung semua. Nanti bahkan dengan rata-rata (harga minyak dunia) 100 (dolar AS per barel) pun kami sudah kunci defisitnya di bawah 3 persen. Itu sekitar 2,9 persen. Jadi, nggak masalah,” ujar Purbaya ketika ditemui di Wisma Danantara Indonesia Jakarta, Rabu (1/4/2026).

Adapun APBN 2026 semula diproyeksikan mengalami defisit Rp698,15 triliun, atau setara 2,68 persen terhadap PDB.
Dengan demikian, terdapat tambahan proyeksi defisit sebesar 0,12 persen akibat perang antara Amerika Serikat (AS)-Israel melawan Iran.

Peperangan tersebut menyebabkan lonjakan harga minyak dunia di pasar internasional. Harga minyak dunia jenis Brent dan West Texas Intermediate (WTI) berada di kisaran 100 dolar AS per barel.

Angka tersebut lebih tinggi apabila dibandingkan dengan rata-rata harga minyak pada Januari 2026, di mana jenis Brent (ICE) sebesar 64 dolar AS per barel.

“Kalau (defisit) dari 2,68 persen ke 2,9 persen kan 0,12 persen kan, dari PDB. Nggak besar-besar amat,” ucap Purbaya.

Purbaya memberi catatan bahwa defisit sebesar 2,9 persen itu dengan asumsi rata-rata harga minyak dunia berada di angka 100 dolar AS per barel sampai akhir tahun.

“Itu kalau setahun penuh 100 dolar AS per barel. Tapi sekarang kan udah turun lagi. Rata-ratanya 76–77 (dolar AS per barel). Jadi, masih di bawah asumsi yang 100 dolar AS per barel,” ucap Purbaya.

Purbaya juga menyampaikan bahwa pemerintah melakukan berbagai penghematan belanja kementerian untuk mengurangi defisit APBN.

Selain itu, Purbaya juga menyampaikan pemerintah memiliki Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebesar Rp420 triliun.

“Kalau kepepet, saya punya SAL. Sekarang naik Rp420 triliun. Bakal kepakai kalau kepepet banget,” kata Purbaya.

Hingga saat ini, meski pemerintah menahan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi dan nonsubsidi di tengah meroketnya harga minyak dunia, Purbaya menyampaikan pemerintah belum menggunakan SAL.

“Nggak, belum (pakai SAL). Kondisi keuangan negara kita amat baik, saya punya bantalan cukup banyak,” ujar Purbaya. (ANT/KN)

JAKARTA — Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) memeriksa sejumlah perwira tinggi Tentara Nasional Indonesia (TNI) terkait penanganan kasus penyiraman terhadap aktivis KontraS, Andrie Yunus. Pemeriksaan berlangsung di Kantor Komnas HAM, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (1/4/2026).

Komisioner Komnas HAM Pramono Ubaid Tanthowi menyampaikan bahwa pemeriksaan tersebut menghadirkan unsur pimpinan dari berbagai satuan di tubuh TNI, termasuk Komandan Pusat Polisi Militer (Danpuspom) TNI Mayjen Yusri Nuryanto.

“Kami hari ini telah meminta keterangan dari pihak TNI. Alhamdulillah tadi dari pihak TNI hadir paling tidak tiga unsur,” ujar Pramono.

Ia menjelaskan, unsur yang hadir meliputi Kababinkum, Danpuspom, Wakapuspen, serta sejumlah perwira lainnya. Secara keseluruhan, terdapat tujuh orang perwira yang dimintai keterangan, terdiri dari tiga perwira tinggi dan empat perwira menengah.

Selama pemeriksaan, Komnas HAM mengajukan sekitar 10 pertanyaan yang berfokus pada kronologi dan langkah penanganan kasus oleh TNI. Salah satu hal yang didalami adalah tindakan yang dilakukan TNI sebelum pengumuman penetapan tersangka pada 18 Maret 2026.

“Pertama, kita ingin meminta informasi, kira-kira apa yang dilakukan oleh pihak TNI sebelum tanggal 18 Maret,” kata Pramono.

Selain itu, Komnas HAM juga menelusuri proses penyidikan yang dilakukan oleh Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI setelah menerima pelimpahan perkara dari Polda Metro Jaya pada 19 Maret 2026.

“Itulah yang kita gali dari Puspom sampai mereka menetapkan empat tersangka hari kemarin,” lanjutnya.

Komnas HAM menegaskan pemeriksaan ini merupakan bagian dari upaya pengumpulan data untuk memastikan proses hukum berjalan transparan dan akuntabel.

Kasus ini bermula dari insiden penyiraman yang terjadi pada Kamis malam, 12 Maret 2026, di kawasan Salemba, Jakarta Pusat. Saat itu, Andrie Yunus diserang oleh dua orang tak dikenal sepulang dari aktivitas di kantor YLBHI.

Akibat serangan tersebut, korban mengalami luka serius, termasuk cedera pada mata kanan dan luka bakar sekitar 20 persen pada tubuhnya. Ia kemudian dilarikan ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) untuk mendapatkan perawatan intensif.

Dalam perkembangan kasus, empat prajurit BAIS TNI telah ditetapkan sebagai tersangka pada 18 Maret 2026. Mereka masing-masing berinisial Kapten NDP, Lettu SL, Lettu BHW, dan Serda ES.

Para tersangka dijerat dengan Pasal 467 KUHP tentang penganiayaan berencana, yang mengatur ancaman pidana penjara minimal empat tahun dan maksimal tujuh tahun.

Kasus ini juga berdampak pada internal TNI, termasuk mundurnya Kepala BAIS TNI Letjen Yudi Abrimantyo sebagai bentuk tanggung jawab institusional di tengah sorotan publik. (MK/KN)

Pewarta: M Adi Fajri
Editor : Nicha R

JAKARTA — Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifah Fauzi, menegaskan bahwa upaya pemberdayaan perempuan di Indonesia masih menghadapi berbagai hambatan serius, mulai dari ketimpangan akses pendidikan hingga tingginya kerentanan terhadap kekerasan.

Pernyataan itu disampaikan saat menghadiri Pencanangan Bulan Pemberdayaan Perempuan melalui Pendidikan di Gedung Badan Bahasa, Jakarta, Rabu (1/4/2026).

Di tengah komitmen pemerintah mendorong kesetaraan gender, Arifah mengingatkan bahwa agenda tersebut tidak boleh berhenti pada kegiatan simbolik.

“Momentum ini bukan sekadar seremoni. Ini harus menjadi titik tolak gerakan nasional yang terukur, terarah, dan berkelanjutan,” tegasnya.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) 2025 menunjukkan perempuan mencakup 49,85 persen populasi Indonesia, sementara anak-anak mencapai 29,15 persen. Namun, menurut Arifah, besarnya proporsi tersebut belum sepenuhnya berbanding lurus dengan akses dan perlindungan yang diterima.

Ia menyoroti masih banyak anak perempuan yang putus sekolah akibat perkawinan anak, keterbatasan ekonomi, hingga norma sosial yang belum berpihak pada kesetaraan.

“Kita tidak bisa menutup mata. Ketimpangan itu masih nyata,” ujarnya.

Meski demikian, Arifah mencatat adanya kemajuan di sektor pendidikan tinggi, di mana jumlah mahasiswa perempuan di sejumlah perguruan tinggi telah melampaui 50 persen. Namun, capaian tersebut dinilai belum cukup jika tidak diikuti pemerataan akses di semua jenjang pendidikan.

Dalam konteks kebijakan, pemerintah telah menetapkan pengarusutamaan gender sebagai strategi nasional pembangunan. Di sektor pendidikan, implementasinya mencakup penguatan kebijakan responsif gender, transformasi kurikulum, hingga penciptaan lingkungan belajar yang aman dan inklusif.

Namun, Arifah mengakui pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala, seperti rendahnya pemahaman tentang perspektif gender, keterbatasan sumber daya manusia, dan belum optimalnya sinergi lintas sektor.

Ia juga menekankan pentingnya menjadikan sekolah sebagai ruang yang aman bagi anak.

“Tidak boleh ada satu pun anak yang tertinggal dan tidak boleh ada satu pun yang merasa tidak aman di lingkungan pendidikan,” katanya.

Lebih jauh, Arifah menegaskan bahwa keberhasilan pemberdayaan perempuan tidak dapat dicapai oleh satu pihak saja. Kolaborasi lintas kementerian, lembaga, dan masyarakat menjadi kunci utama, sejalan dengan arahan Presiden agar pembangunan dilakukan secara sinergis.

“Kita butuh gerakan bersama, bukan kerja sendiri-sendiri,” ujarnya.

Kementerian PPPA, lanjut Arifah, berkomitmen memperkuat sinergi lintas sektor serta memastikan perlindungan perempuan dan anak menjadi prioritas dalam pembangunan nasional.

Ia berharap pencanangan bulan pemberdayaan ini menjadi awal dari langkah konkret yang berkelanjutan, bukan sekadar agenda tahunan.

“Kita ingin memastikan perempuan berdaya, anak terlindungi, menuju Indonesia Emas 2045,” pungkasnya.

Pewarta/ Editor : Nicha R