BONTANG – Komisi A DPRD Bontang turun langsung ke lapangan untuk memastikan validitas data masyarakat miskin di Kelurahan Gunung Telihan, Kecamatan Bontang Barat.

Kunjungan ini dilakukan sebagai upaya mencocokkan laporan yang diterima dengan kondisi riil di lapangan. Ketua Komisi A DPRD Bontang, Heri Keswanto, menegaskan bahwa pihaknya ingin memastikan warga yang masuk kategori penerima bantuan benar-benar layak dan telah menerima haknya.

“Yang kita pastikan pertama itu kelayakan. Apakah benar masuk kategori atau tidak. Kemudian, apakah mereka sudah menerima bantuan atau belum,” ujarnya, Kamis (2/4/2026).

Menurutnya, selama ini DPRD menerima sejumlah keluhan masyarakat terkait bantuan sosial yang belum diterima. Namun setelah dilakukan pengecekan, ditemukan bahwa sebagian warga sebenarnya telah mendapatkan bantuan, hanya saja dalam bentuk program yang berbeda.

“Ada yang dapat PKH, ada yang dapat BLT. Nah, ini yang sering tidak dipahami masyarakat. Mereka merasa tidak dapat, padahal dapat bantuan lain,” jelasnya.

Dari hasil peninjauan di Bontang Barat, sebagian besar proses administratif seperti pembuatan virtual account untuk pencairan bantuan telah hampir rampung. Saat ini, tahap yang tersisa adalah penyaluran dana ke rekening penerima.

“Kalau di Bontang Barat, rata-rata sudah selesai. Tinggal penyaluran saja,” tambahnya.

Ia menegaskan, kegiatan sidak ini penting untuk memastikan data kemiskinan terus diperbarui secara berkala, sehingga program bantuan sosial benar-benar tepat sasaran dan tidak menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat.

Penulis: Syakurah
Editor: Agus S

TENGGARONG – Dugaan pungutan liar (pungli) dalam layanan kesehatan di Puskesmas Pembantu (Pusban) Desa Semayang, Kecamatan Kenohan, mendapat perhatian serius dari Dinas Kesehatan (Dinkes) Kutai Kartanegara (Kukar).

Dinkes memastikan akan menelusuri keluhan warga dan tidak segan mengambil tindakan apabila ditemukan pelanggaran di lapangan.

Keluhan mencuat setelah sejumlah warga mengaku dimintai biaya dalam pengurusan administrasi kesehatan, khususnya surat rujukan. Padahal, layanan tersebut seharusnya diberikan secara gratis.

Salah satu warga menyebut nominal pungutan tidak seragam dan berbeda antar pasien. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan terkait transparansi pelayanan.

“Kalau memang ada aturan nominalnya tidak masalah, asal sama rata. Ini berbeda-beda. Mertua saya dimintai Rp15 ribu, saya Rp20 ribu, sementara keluarga lain tidak dimintai,” ujarnya.

Keluhan lain juga muncul terkait biaya pendampingan berobat yang disebut mencapai ratusan ribu rupiah dan terjadi lebih dari satu kali.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinkes Kukar, Waode Nuraida, menegaskan tidak ada dasar bagi tenaga kesehatan untuk menarik biaya dari masyarakat dalam layanan pengobatan.

“Tidak boleh. Tidak ada alasan pustu meminta bayaran. Mereka sudah digaji, apalagi sekarang sudah ada program berobat gratis bagi warga Kukar yang menggunakan KTP,” tegasnya.

Ia menjelaskan, seluruh layanan kesehatan di puskesmas maupun pustu pada prinsipnya gratis bagi warga yang memiliki KTP Kukar dan terdaftar dalam BPJS Kesehatan.

Selain itu, sistem rujukan juga telah berbasis digital dan mengikuti standar operasional prosedur, sehingga tidak seharusnya ada biaya tambahan.

“Rujukan itu harus melalui dokter di puskesmas dan sekarang sudah berbasis online, itu gratis selama menggunakan BPJS,” jelasnya.

Meski demikian, Dinkes mengakui ada beberapa layanan di luar pengobatan, seperti pemeriksaan kesehatan untuk keperluan administrasi kerja, yang memang dapat dikenakan biaya.

Namun, pungutan di luar ketentuan tetap tidak dibenarkan. Dinkes memastikan akan memanggil pihak terkait untuk melakukan klarifikasi.

“Kalau terbukti ada pelanggaran, tentu akan kami tegur. Bahkan jika berulang, bisa dilakukan tindakan lebih tegas,” pungkasnya. (MK)

Penulis : Ady Wahyudi
Editor : Agus S

BONTANG – Progres penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Kecamatan Bontang menunjukkan capaian signifikan. Hingga saat ini, sekitar 75 persen proses administrasi telah diselesaikan, khususnya pada tahap pembuatan virtual account bagi penerima manfaat.

Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat (DSPM) Bontang, Toetoek Pribadi Ekowati, menyebut capaian tersebut menjadi indikator bahwa penyaluran bantuan segera memasuki tahap akhir.

“Sekarang sudah sekitar 75 persen untuk virtual account. Setelah itu selesai, langsung masuk ke tahap penyaluran,” ujarnya.

Ia menjelaskan, mekanisme pencairan BLT dimulai dari pembuatan virtual account oleh penerima. Setelah rekening aktif, dana bantuan akan langsung ditransfer tanpa jeda waktu yang lama.

“Begitu virtual account selesai, langsung bisa disalurkan. Tidak menunggu lama,” tambahnya.

Dari total sekitar 460 penerima, lebih dari 300 warga telah menyelesaikan proses pembukaan rekening. Saat ini, sekitar 340 penerima sudah siap, sementara sisanya ditargetkan rampung dalam waktu dekat.

“Saat ini sudah sekitar 340 yang selesai. Tinggal sekitar 100-an lagi,” jelasnya.

Pemkot Bontang optimistis seluruh proses penyaluran BLT dapat diselesaikan dalam bulan ini, seiring percepatan yang terus dilakukan di lapangan.

“Insyaallah bulan ini selesai semua,” tegasnya.

Meski demikian, masih terdapat kendala administratif, terutama karena sebagian warga belum hadir sesuai jadwal untuk membuka rekening. Untuk mengatasi hal tersebut, pihak bank bersama pemerintah menerapkan layanan jemput bola.

“Untuk lansia atau yang sakit, bank turun langsung ke rumah. Jadi kita pastikan semua bisa terlayani,” katanya.

Dengan percepatan yang dilakukan, pemerintah berharap seluruh penerima dapat segera merasakan manfaat bantuan secara tepat waktu dan tepat sasaran. (MK)

Penulis: Syakurah
Editor: Agus S

PASER – Pemerintah Kabupaten Paser menegaskan kesiapannya untuk menjadi tuan rumah Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) VIII Kalimantan Timur (Kaltim).

Komitmen tersebut disampaikan Wakil Bupati Paser, Ikhwan Antasari, saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) lanjutan yang digelar Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kaltim bersama Dispora kabupaten/kota serta KONI se-Kaltim.

Dalam sambutannya, Ikhwan menyampaikan bahwa pada prinsipnya Paser siap menjadi tuan rumah jika Porprov dilaksanakan tahun ini, dan akan lebih siap lagi apabila digelar tahun depan.

“Pada prinsipnya kami siap, namun kami memahami kondisi kabupaten kota lain yang mungkin tengah kesulitan menyesuaikan anggaran agar dapat berpartisipasi dalam momen Porprov kali ini,” ujarnya, Kamis (2/4/2026).

Ia berharap rakor tersebut dapat menjadi ruang diskusi bersama untuk mencari solusi terbaik, sehingga pelaksanaan Porprov dapat berjalan sukses dengan partisipasi seluruh daerah di Kaltim.

“Kami sangat menginginkan suksesnya penyelenggaraan dengan hadirnya seluruh peserta dari kabupaten/kota se-Kaltim,” katanya.

Lebih lanjut, Ikhwan menegaskan bahwa Pemkab Paser bersama jajaran terkait, dengan dukungan penuh KONI dan pemerintah provinsi, terus mempersiapkan berbagai aspek penyelenggaraan secara maksimal.

Ia menargetkan Porprov VIII Kaltim yang digelar di Paser nantinya tidak hanya sukses sebagai penyelenggara, tetapi juga mampu mencetak prestasi.

“Kami tetap ingin Porprov ke-8 Kaltim menjadi Porprov terbaik yang pernah diselenggarakan di Kalimantan Timur. Kami selaku tuan rumah ingin sukses sebagai penyelenggara dan sukses prestasi,” pungkasnya. (MK)

Pewarta: Nash
Editor: Agus S

TENGGARONG – Kerusakan infrastruktur jalan di wilayah hulu hingga desa tertinggal di Kutai Kartanegara (Kukar) kembali memicu aksi protes. Mahasiswa Universitas Kutai Kartanegara (Unikarta) turun ke halaman Kantor Bupati Kukar, Kamis (2/4/2026), menyuarakan tuntutan perbaikan jalan dan pemerataan pembangunan.

Koordinator Lapangan aksi, Ibnu Sayyaf Sabilil Haq, menegaskan bahwa persoalan infrastruktur, khususnya jalan rusak, menjadi isu paling mendesak yang harus segera ditangani pemerintah daerah.

Salah satu titik yang disorot adalah Jalan Poros Kenohan yang mengalami kerusakan parah. Jalan tersebut merupakan akses vital menuju Kecamatan Kenohan, Kembang Janggut, dan Tabang, namun kondisinya dinilai membahayakan pengguna jalan karena banyak lubang dan sering menyebabkan kendaraan terguling.

“Adapun tuntutan kami berfokus pada dua hal utama. Pertama, perbaikan infrastruktur jalan, khususnya di daerah hulu dan hilir,” ujarnya.

Selain itu, mahasiswa juga menyoroti lemahnya perawatan terhadap fasilitas yang telah dibangun. Mereka menilai pembangunan tanpa diikuti pengelolaan yang baik membuat fasilitas cepat rusak dan tidak optimal dimanfaatkan masyarakat.

“Kedua, kami menuntut agar pemerintah tidak hanya fokus pada pembangunan fasilitas, tetapi juga memperhatikan perawatan dan pengelolaannya,” lanjutnya.

Mahasiswa juga mengaitkan persoalan ini dengan ketimpangan pembangunan, termasuk di sektor pendidikan. Mereka menilai masih terdapat kesenjangan signifikan antara fasilitas di wilayah perkotaan dan desa.

Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyampaikan kekecewaan karena Bupati Kukar tidak hadir menemui massa. Mereka mengaku telah beberapa kali melakukan aksi, namun belum pernah mendapatkan kesempatan berdialog langsung.

“Untuk aksi hari ini, kami cukup kecewa karena Bupati Kutai Kartanegara tidak dapat menghadiri massa aksi,” katanya.

Surat permohonan audiensi sebenarnya telah dikirim sejak Selasa (31/3/2026), namun hingga aksi berlangsung belum ada kepastian jadwal pertemuan.

Mahasiswa memastikan akan kembali mengirimkan surat audiensi dalam waktu dekat dan membuka kemungkinan aksi lanjutan jika tidak ada respons konkret dari pemerintah daerah.

“Ke depan, kami akan kembali mengirimkan surat permohonan audiensi dalam dua hingga tiga hari ke depan,” tegas Ibnu.

Mereka berharap tuntutan yang disampaikan tidak berhenti sebagai formalitas aksi, melainkan ditindaklanjuti melalui dialog langsung dan solusi nyata dari pemerintah daerah. (MK)

Penulis : Ady Wahyudi
Editor : Agus S

SANGATTA – Peran strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kutai Timur (Kutim) kembali menjadi sorotan dalam Forum Perangkat Daerah penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027. Meski menjadi fondasi hampir seluruh layanan publik, instansi ini justru dinilai masih minim dukungan anggaran.

Kepala Disdukcapil Kutim, Jumeah, menegaskan bahwa secara regulasi pihaknya memang tidak masuk kategori pelayanan dasar. Namun secara fungsi, Disdukcapil menjadi pintu utama bagi berbagai program pemerintah.

“Memang kami bukan pelayanan dasar, tapi semua membutuhkan Disdukcapil. Semua berawal dari data kependudukan, dari KTP dan dokumen lainnya,” ujarnya.

Pandangan tersebut mendapat dukungan dari peserta forum. Disdukcapil dinilai sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan manfaat paling luas karena menjadi basis data bagi layanan sosial, kesehatan, hingga pendidikan.

Bahkan, dalam forum muncul usulan agar alokasi anggaran Disdukcapil ditingkatkan hingga 10 persen dari APBD Kutim. Usulan ini juga diperkuat perwakilan forum RT yang menilai fungsi Disdukcapil bersifat wajib secara praktik.

“Walaupun bukan pelayanan wajib secara aturan, tapi fungsinya wajib. Semua butuh Disdukcapil,” ujar salah satu peserta.

Di sisi lain, upaya digitalisasi layanan Disdukcapil mendapat apresiasi. Sistem pelayanan dinilai semakin cepat, rapi, dan profesional, serta mulai menjangkau hingga tingkat desa.

Namun, tantangan masih besar. Dari total 139 desa di Kutim, masih terdapat warga—terutama kelompok rentan seperti keluarga berisiko stunting—yang belum memiliki KTP elektronik.

Kondisi ini menjadi persoalan serius karena tanpa dokumen kependudukan, warga berpotensi tidak terdata dan tidak dapat mengakses program pemerintah.

“Digitalisasi sudah bagus, tapi bagaimana membantu kalau mereka tidak punya KTP? Mereka tidak masuk dalam sistem,” ungkap peserta forum.

Selain itu, forum juga menyoroti pentingnya transparansi data layanan kepada publik serta penguatan program jemput bola agar menjangkau wilayah terpencil.

Forum Perangkat Daerah menegaskan bahwa kekuatan data kependudukan menjadi kunci keberhasilan pembangunan. Tanpa data yang akurat dan menyeluruh, program pemerintah berisiko tidak tepat sasaran.

“Kalau datanya kuat, program pasti tepat sasaran. Tapi kalau masih ada warga belum punya KTP, ini yang harus jadi perhatian serius,” pungkasnya. (MK)

Pewarta: Ramlah
Editor: Agus S

PENAJAM PASER UTARA – Wacana penerapan Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) mendapat respons kritis dari Bupati Penajam Paser Utara, Mudyat Noor. Ia menilai kebijakan tersebut perlu dikaji secara matang, terutama bagi pemerintah kabupaten/kota yang berhadapan langsung dengan pelayanan masyarakat.

Menurutnya, penerapan WFH masih memungkinkan di tingkat pemerintah provinsi. Namun, kondisi berbeda terjadi di daerah yang setiap hari berinteraksi langsung dengan kebutuhan warga.

“Kalau di tingkat pemerintah provinsi mungkin masih bisa, tetapi pemerintah kabupaten/kota ini berhadapan langsung dengan masyarakat. Kalau ASN WFH, nanti muncul anggapan ASN makan gaji buta,” ujarnya, Kamis (2/4/2026).

Ia menegaskan bahwa kebijakan dari pemerintah pusat bersifat koordinatif dan perlu disesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah. Pemerintah daerah, kata dia, memiliki tanggung jawab pelayanan yang tidak bisa sepenuhnya dijalankan secara jarak jauh.

Mudyat menilai keberadaan ASN di kantor masih menjadi kebutuhan utama masyarakat, khususnya dalam layanan administrasi dan aktivitas ekonomi yang berjalan setiap hari.

“Konsep pelayanan itu sederhana. Selama bank masih buka, ASN juga harus ada. Kalau bank buka tapi ASN tidak ada, masyarakat pasti mengeluh,” jelasnya.

Sebagai alternatif, ia mengusulkan pola kerja yang lebih adaptif dibandingkan WFH penuh. ASN tetap bekerja di kantor sejak pagi hingga waktu zuhur, kemudian dilanjutkan dengan kegiatan langsung di tengah masyarakat.

“Mulai jam 8 pagi sampai zuhur bekerja di kantor. Setelah itu turun ke masyarakat, melakukan pendataan dan pembinaan sesuai bidang masing-masing. Itu lebih efektif dibandingkan WFH,” katanya.

Menurutnya, skema tersebut tidak hanya menjaga kualitas pelayanan, tetapi juga memperkuat kehadiran pemerintah di tengah masyarakat.

Terkait alasan efisiensi bahan bakar minyak (BBM) yang kerap menjadi dasar WFH, Mudyat menilai masih banyak alternatif lain yang bisa dilakukan tanpa mengurangi kehadiran ASN di kantor.

Ia juga mengingatkan potensi penurunan disiplin kerja jika WFH diterapkan, terutama pada hari Jumat. Kondisi ini dikhawatirkan berdampak pada menurunnya pelayanan sejak hari sebelumnya.

“Kalau WFH hari Jumat, biasanya Kamis sudah mulai kosong. Ini yang harus dipikirkan karena pelayanan masyarakat tidak boleh terganggu,” tambahnya.

Mudyat menegaskan bahwa kebijakan nasional perlu diterjemahkan sesuai karakter daerah. Pemerintah kabupaten/kota membutuhkan formula khusus agar efisiensi tetap tercapai tanpa mengorbankan pelayanan publik.

“Harus ada rumusan tertentu. Kita tetap mendukung efisiensi, tapi pelayanan kepada masyarakat harus tetap menjadi prioritas utama,” pungkasnya. (MK)

Pewarta: Deddypz
Editor: Agus S