JAKARTA – Nilai tukar rupiah kembali melemah pada penutupan perdagangan Senin (27/7/2026). Mata uang Garuda berakhir di level Rp18.009 per dolar Amerika Serikat (AS) atau turun 46 poin dibanding penutupan sebelumnya. Posisi tersebut menjadi level terendah rupiah dalam sepekan terakhir.

Pelemahan rupiah semakin dalam dibanding saat awal perdagangan. Pada pembukaan pasar, rupiah masih berada di kisaran Rp17.976 per dolar AS sebelum akhirnya terus tertekan hingga penutupan sesi perdagangan.

Di sisi lain, indeks dolar Amerika Serikat (DXY), yang mencerminkan pergerakan dolar terhadap enam mata uang utama dunia, justru melemah 0,26 persen ke level 101,203 pada pukul 15.00 WIB.

Di kawasan Asia, hanya rupiah dan won Korea Selatan yang berakhir di zona merah. Rupiah melemah 0,26 persen, sedangkan won Korea Selatan terkoreksi lebih dalam sebesar 0,75 persen. Sementara itu, mata uang Asia lainnya menguat terhadap dolar AS, dipimpin rupee India yang naik 0,67 persen, disusul baht Thailand 0,41 persen, dolar Taiwan 0,27 persen, peso Filipina 0,26 persen, yen Jepang 0,20 persen, ringgit Malaysia 0,10 persen, yuan China 0,06 persen, dolar Singapura 0,05 persen, dan dolar Hong Kong 0,006 persen.

Pergerakan rupiah terjadi di tengah gejolak pasar setelah Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo mengajukan pengunduran diri dari jabatannya. Surat pengunduran diri tersebut disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto pada Minggu (26/7) dan telah diterima oleh Presiden.

Analis mata uang dan komoditas Ibrahim Assuaibi menilai pengunduran diri Perry memicu sentimen negatif di pasar keuangan domestik, terlebih terjadi ketika rupiah sedang menghadapi tekanan akibat meningkatnya ketidakpastian global.

“Pengunduran diri Perry terjadi di tengah tekanan terhadap nilai tukar rupiah yang terus melemah seiring meningkatnya tensi geopolitik di Timur Tengah, terutama antara Amerika Serikat dan Iran. Situasi tersebut turut memicu kekhawatiran pelaku pasar terhadap stabilitas ekonomi domestik,” ujar Ibrahim dalam keterangan tertulisnya, Senin (27/7/2026).

Selain faktor eksternal, Ibrahim mengatakan pelaku pasar juga mencermati kondisi fiskal Indonesia, khususnya rasio utang pemerintah yang berada di kisaran 40 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Menurutnya, angka tersebut tidak dapat dijadikan satu-satunya acuan dalam menilai kesehatan fiskal suatu negara.

Ia menjelaskan bahwa indikator yang lebih mencerminkan kondisi fiskal adalah kemampuan pemerintah memenuhi kewajiban pembayaran pokok utang beserta bunganya dibandingkan sekadar melihat besaran rasio utang terhadap PDB.

“Indikator yang lebih penting untuk diperhatikan adalah rasio pembayaran utang beserta bunganya terhadap pendapatan negara. Indikator tersebut, lebih menggambarkan kemampuan riil pemerintah dalam memenuhi kewajiban utangnya,” kata Ibrahim.

Ia menambahkan, rasio utang terhadap PDB memang menjadi salah satu ukuran yang digunakan lembaga internasional seperti Dana Moneter Internasional (IMF). Namun, menurutnya, penilaian terhadap kesehatan fiskal harus dilakukan secara lebih menyeluruh dengan mempertimbangkan kemampuan membayar utang serta efektivitas pemanfaatan utang tersebut. (Fajri)

YOGYAKARTA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), mengganti seluruh petugas pemungut retribusi di tempat pemungutan retribusi (TPR) Kemadang yang sebelumnya dikelola Pemerintah Kalurahan Kemadang dengan aparatur sipil negara (ASN) sebagai upaya mengantisipasi potensi kebocoran pendapatan asli daerah (PAD).

Bupati Gunungkidul Endah Subekti Kuntariningsih, di Gunungkidul, Selasa (28/7/2026), mengatakan pergantian petugas dilakukan untuk memastikan proses pemungutan retribusi berjalan secara akuntabel, profesional, dan berintegritas sehingga mampu mengoptimalkan PAD.

“TPR (Kemadang) akan dikelola oleh Pemkab Gunungkidul dengan menugaskan ASN untuk berjaga di sana,” katanya.

TPR Kemadang yang berada di Kalurahan Kemadang, Kapanewon Tanjungsari, merupakan pintu retribusi utama menuju kawasan wisata Pantai Baron dan sekitarnya.

Menurut Endah, sebanyak 22 ASN Pemkab Gunungkidul akan mulai bertugas di TPR Kemadang pada Rabu (29/7) menggantikan 19 petugas sebelumnya.

“Seluruh petugas TPR dari Kalurahan Kemadang kita nonaktifkan semuanya,” ujarnya.

Ia mengatakan Pemkab Gunungkidul telah memberikan pembinaan kepada 22 ASN yang akan bertugas, sekaligus menerbitkan surat keputusan (SK) penugasan mereka.

“Hari ini SK sudah diterbitkan dan kami berikan pembinaan yang sama dengan petugas TPR sebelumnya,” tuturnya.

Menurut Endah, penugasan ASN akan mempermudah pengawasan terhadap potensi kebocoran penerimaan retribusi karena mereka terikat aturan disiplin kepegawaian dan dapat dikenai sanksi tegas apabila terbukti melakukan pelanggaran.

“Jika melakukan pelanggaran disiplin dan sebagainya, sanksinya pasti berat dan harapannya bisa mengubah pola pemungutan yang lebih baik,” katanya.

Sementara itu, Inspektur Daerah Gunungkidul Markus Tri Munarja mengatakan pergantian petugas TPR dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku sekaligus untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada wisatawan, mengingat sektor pariwisata menjadi salah satu penggerak utama perekonomian daerah.

“Mengingat Gunungkidul daya magnetnya ada pada bidang pariwisata, sehingga sesuai dengan visi bupati yakni lestari dan berkeadaban,” ujarnya.

Markus mengungkapkan pihaknya menerima berbagai informasi mengenai dugaan potensi kecurangan dalam pengelolaan retribusi di TPR Kemadang.

“Menurut informasi, ada berbagai kemungkinan kecurangan dalam berbagai penerapan yang ada walaupun sudah menggunakan teknologi, tetapi tentu ada kecurangan lain melalui pembayaran cashless,” katanya. (ANT/KN)

JAKARTA – Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar mengimbau seluruh elemen masyarakat untuk tidak melakukan tindakan persekusi atau main hakim sendiri dalam merespons polemik keberadaan kelompok Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) di tanah air.

Nasaruddin menekankan bahwa Indonesia adalah negara hukum yang memiliki regulasi dan konstitusi yang mengikat. Oleh karena itu, ia meminta seluruh pihak untuk menahan diri, bertindak proporsional, dan mempercayakan penyelesaian segala bentuk dugaan penyimpangan kepada aparatur penegak hukum.

“Semuanya ada aturannya. Saya mengimbau mari kita semuanya, semua pihak, bekerja sesuai dengan koridor hukum yang telah ada. Kalau ada pelanggaran, penyimpangan-penyimpangan, kita selesaikan secara hukum dan jangan kita main hakim sendiri,” kata Menag dalam konferensi pers usai menutup Kongres Umat Islam Indonesia (KUII) VIII di Jakarta, Minggu (26/7/2026) malam.

Menag Nasaruddin menegaskan bahwa tindakan persekusi atau main hakim sendiri sangat bertentangan dengan prinsip negara hukum. Di sisi lain, ia memastikan bahwa pemerintah senantiasa menjunjung tinggi dan menghargai hak asasi manusia (HAM) serta kesetaraan gender.

Negara, lanjut dia, juga memberikan ruang kebebasan berpendapat bagi setiap warga negara dan mengapresiasi aspirasi yang ada, sepanjang hal tersebut disampaikan secara terbuka dan tidak menabrak aturan hukum yang berlaku.

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Muhammad Cholil Nafis telah menegaskan bahwa pihaknya tengah merampungkan naskah akademik dan Rancangan Undang-Undang (RUU) terkait pemidanaan perbuatan LGBT. Draf rumusan ulama tersebut ditargetkan untuk segera diserahkan kepada Presiden dan DPR RI.

“Naskah akademiknya sudah ada, RUU-nya sudah ada, dibahas tanggal 24-26, setelah itu kita akan deklarasikan dalam penutupan nanti. Setelah itu akan diserahkan kepada Presiden dan diserahkan kepada DPR,” katanya (24/7).

Cholil membeberkan bahwa fokus utama dari rumusan pemidanaan tersebut tidak menyasar orientasi seksual seseorang secara sepihak, melainkan pada perilaku penyimpangan dan unsur kampanyenya. Ia menyebutkan bahwa MUI memandang orientasi seksual sebagai penyimpangan yang harus disembuhkan, bukan untuk dipidana.

Namun, tindakan yang diusulkan masuk ke dalam delik pidana LGBT adalah perilaku pencabulan, bermesraan dengan sesama jenis, hingga tindakan mengkampanyekan gaya hidup tersebut secara terbuka di ruang publik maupun media sosial.

Menurut MUI, hal-hal tersebut dinilai telah terbukti merusak harkat martabat bangsa dan menjadi ancaman nyata bagi ketahanan nasional Indonesia. (ANT/KN)

KUPANG – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyatakan gempa bumi tektonik bermagnitudo 5,3 yang mengguncang wilayah Kupang, Nusa Tenggara Timur, Minggu (26/7) pukul 18.57 Wita merupakan gempa dangkal akibat aktivitas subduksi dan tidak berpotensi menimbulkan tsunami.

Kepala Stasiun Geofisika Kupang Arief Tyastama di Kupang, Minggu (26/7/2026) malam menjelaskan, gempa yang terjadi itu episenternya berada di darat, sekitar 18 kilometer timur laut Kupang, pada koordinat 10,16 derajat Lintang Selatan dan 123,77 derajat Bujur Timur, dengan kedalaman 44 kilometer.

“Hasil analisis menunjukkan gempa ini merupakan jenis gempa dangkal yang dipicu aktivitas subduksi. Mekanisme sumber gempa berupa sesar naik (thrust fault),” katanya.

BMKG memastikan hasil pemodelan menunjukkan gempa tersebut tidak berpotensi tsunami.

Berdasarkan peta tingkat guncangan (shakemap), intensitas gempa mencapai skala V MMI di Sulamu, Fatuleu Barat, Kupang Timur, dan Kota Oelamasi.

Pada tingkat ini getaran dirasakan hampir seluruh penduduk, sejumlah barang dapat terjatuh atau bergeser.

Sementara itu, guncangan dengan intensitas IV MMI dirasakan di Kota Kupang, So’e Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), Kefamenanu Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) dan Ba’a Kabupaten Rote Ndao.

Getaran pada skala ini dirasakan oleh banyak orang di dalam rumah dan sebagian warga dilaporkan berhamburan keluar bangunan.

Hingga pukul 19.24 Wita BMKG belum mencatat adanya aktivitas gempa susulan (aftershock). BMKG mengimbau masyarakat tetap tenang dan tidak mudah percaya pada informasi yang belum terverifikasi.

Warga juga diminta menghindari bangunan yang mengalami kerusakan akibat gempa serta terus memantau informasi resmi yang dikeluarkan BMKG melalui kanal komunikasi resminya.

Sementara itu Pantauan ANTARA saat gempa terjadi di salah satu pusat perbelanjaan di Kota Kupang, warga berhamburan keluar akibat panik. Beberapa warga yang sedang menikmati makan malam terpaksa menghentikan aktivitasnya dan keluar.

“Gempanya dua kali. Pertama terasa kecil tetapi kedua kali lebih besar goncangannya,” kata Lia, salah satu pengunjung pusat perbelanjaan itu. (ANT/KN)

JAKARTA – Ketua DPP PDI Perjuangan Ganjar Pranowo menyatakan semua orang, termasuk Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep, berhak mencalonkan diri sebagai anggota DPR RI.

Ganjar Pranowo, saat ditemui di Gedung DPP PDI Perjuangan, Jakarta Pusat, Minggu (26/7/2026), mengatakan hak setiap warga negara untuk ikut serta dalam pemerintahan dijamin negara.

“Ya harusnya masyarakat punya hak, dan negara melindungi hak turut serta dalam pemerintahan, jadi siapa pun boleh,” katanya.

Ganjar juga menanggapi rencana Kaesang maju sebagai calon anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan (Dapil) V Jawa Tengah, yang juga menjadi daerah pemilihan Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani.

Menurut Ganjar, pencalonan Kaesang bukan merupakan tantangan bagi PDI Perjuangan yang selama ini memiliki basis dukungan kuat di Jawa Tengah.

“Orang nyalon kok nantang? Kamu juga nyalonin boleh-boleh saja. Semuanya boleh. Saya masih yakin (Jawa Tengah) kandang banteng,” katanya.

Sebelumnya, Kaesang Pangarep mengumumkan akan maju sebagai calon anggota DPR RI dari Dapil V Jawa Tengah pada Pemilu 2029.

Pengumuman itu disampaikan Kaesang saat memberikan sambutan pada Rapat Koordinasi Daerah DPD PSI Kota Solo yang dihadiri pengurus DPW PSI Jawa Tengah, DPD PSI Solo, DPD PSI Cilacap, serta ratusan kader tingkat DPC dan DPRt di Solo, Jawa Tengah, Sabtu (25/7) malam.

Dalam kesempatan tersebut, Kaesang mengajak seluruh struktur partai di Solo menjaga kekompakan dan menyatakan akan mendampingi para kader di daerah tersebut.

“Pesan yang saya sampaikan tadi bukan pesan saya sebagai ketua umum, tapi pesan saya sebagai bakal calon legislatif RI Dapil V Jawa Tengah. Insyaallah saya akan membersamai seluruh kader, terkhusus di Solo,” katanya.

Pada Pemilu 2009, Puan Maharani maju sebagai calon anggota DPR RI dari Dapil V Jawa Tengah yang meliputi Kota Surakarta, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Klaten, dan Kabupaten Boyolali. Saat itu, Puan memperoleh 242.504 suara dan terpilih sebagai anggota DPR RI. (ANT/KN)

JAKARTA – Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI (Purn.) Dudung Abdurachman mengecam aksi main hakim sendiri dalam kasus tewasnya terduga pencuri ayam di Kabupaten Tabanan, Bali, dan meminta peristiwa serupa tidak terulang.

Dalam keterangan Kantor Staf Kepresidenan yang diterima di Jakarta, Senin, Dudung menyebut kematian seorang warga yang diduga melakukan pencurian ayam akibat diamuk massa merupakan tragedi kemanusiaan yang harus menjadi perhatian bersama.

“Saya selaku Kepala Staf Kepresidenan menyampaikan keprihatinan dan duka mendalam, sekaligus mengecam tindakan kekerasan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang. Dugaan tindak pidana yang dilakukan seseorang tidak menghapus haknya untuk memperoleh proses hukum yang adil,” katanya.

Menurut Dudung, tidak ada tindakan yang dapat membenarkan penghilangan nyawa di luar proses hukum karena setiap dugaan tindak pidana harus diproses sesuai mekanisme hukum yang berlaku.

Ia mendorong kepolisian memperkuat edukasi kepada masyarakat mengenai bahaya dan konsekuensi hukum tindakan main hakim sendiri, di samping terus mengedepankan langkah-langkah pencegahan.

Selain itu, Dudung mengajak tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, dan pemimpin komunitas berperan aktif membangun budaya damai serta penyelesaian konflik tanpa kekerasan.
Ia juga meminta aparat penegak hukum mengusut tuntas kasus tersebut secara profesional, transparan, dan berkeadilan agar memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak yang terlibat.

“Negara kita adalah negara hukum. Semua warga negara adalah sama dan setara di depan hukum. Karena itu, mari kembali kepada prinsip itu,” ujarnya.

Sebelumnya, seorang pria berinisial KD meninggal dunia setelah diduga dikeroyok massa karena dituduh mencuri ayam di Kabupaten Tabanan pada Jumat (24/7).
Polres Tabanan masih menyelidiki dugaan pencurian maupun pengeroyokan tersebut, termasuk melalui olah tempat kejadian perkara. (ANT/KN)