Beranda blog Halaman 120

Layanan Bedah Hadir di Pedalaman, RSUD Muara Bengkal Mulai Operasi Mandiri

redaksi2
-
0
Layanan Bedah Hadir di Pedalaman, RSUD Muara Bengkal Mulai Operasi Mandiri

SANGATTA — Masyarakat di wilayah pedalaman Kutai Timur kini tak lagi harus menempuh perjalanan jauh untuk menjalani tindakan operasi. RSUD Muara Bengkal resmi menghadirkan layanan bedah mandiri setelah operasi perdana berhasil dilaksanakan pada Rabu (1/4/2026).

Kehadiran fasilitas ruang operasi ini menjadi langkah penting dalam memperluas akses layanan kesehatan, khususnya bagi warga di kawasan yang selama ini bergantung pada rujukan ke Sangatta maupun Samarinda.

Kepala Dinas Kesehatan Kutai Timur, dr. Yuwana Sri Kurniawati, menjelaskan bahwa kesiapan layanan tersebut didukung oleh ketersediaan tenaga medis spesialis yang kini telah lengkap di RSUD Muara Bengkal.

“RSUD Muara Bengkal kini sudah memiliki tujuh dokter spesialis, meliputi penyakit dalam, anak, bedah, kandungan, anestesi, radiologi, dan patologi klinik,” ujarnya, Jumat (3/4/2026).

Menurutnya, pemenuhan tenaga spesialis tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam menghadirkan layanan kesehatan yang merata hingga ke wilayah terpencil.

Selama ini, masyarakat harus menghadapi tantangan jarak dan waktu untuk mendapatkan layanan medis lanjutan. Kondisi tersebut tidak hanya menyulitkan, tetapi juga berpotensi meningkatkan risiko terhadap keselamatan pasien.

Gedung RSUD Muara Bengkal yang kini dilengkapi fasilitas ruang bedah. (Istimewa)

“Ini bentuk nyata komitmen pemerintah agar pelayanan kesehatan bisa lebih dekat, cepat, dan tepat bagi masyarakat,” jelasnya.

Dari sisi pembiayaan, keberadaan tenaga medis spesialis didukung melalui skema kerja sama antara Pemerintah Provinsi Kaltim dan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur. Sistem sharing cost ini diharapkan mampu menjaga keberlanjutan layanan dalam jangka panjang.

“Pembiayaan dilakukan secara bersama antara provinsi dan kabupaten, sehingga layanan tetap berjalan optimal,” tambahnya.

Sementara itu, Direktur RSUD Muara Bengkal, dr. Andriansyah, menegaskan keberhasilan operasi perdana menjadi bukti kesiapan fasilitas serta kompetensi tim medis yang ada.

“Ini langkah besar bagi kami untuk memberikan pelayanan yang lebih cepat, efektif, dan berdampak langsung pada keselamatan pasien,” ujarnya.

Ke depan, RSUD Muara Bengkal ditargetkan menjadi pusat rujukan layanan kesehatan bagi sejumlah kecamatan di wilayah pedalaman Kutai Timur, sekaligus memperkuat sistem pelayanan kesehatan daerah secara menyeluruh. (MK)

Penulis: Ramlah
Editor: Agus S

Sosperda Sempadan Sungai Digelar, DPRD Samarinda Siapkan Penataan Permukiman

redaksi2
-
0
Sosperda Sempadan Sungai Digelar, DPRD Samarinda Siapkan Penataan Permukiman

SAMARINDA — DPRD Kota Samarinda terus mendorong penataan kawasan bantaran sungai melalui Sosialisasi Peraturan Daerah (Sosperda) yang menitikberatkan pada pengaturan sempadan sungai sebagai langkah strategis menekan risiko banjir.

Kegiatan Sosperda kali ini digelar di Jalan Gerilya RT 31, Solong Bendang Raya, Sungai Pinang, dengan menghadirkan Anggota DPRD Samarinda dari Fraksi Golkar, Arie Wibowo.

Dalam pemaparannya, Arie menegaskan bahwa penetapan garis sempadan sungai menjadi poin utama dalam regulasi tersebut. Garis ini berfungsi sebagai batas aman antara badan sungai dan aktivitas permukiman warga.

“Bangunan baru tidak boleh lagi berdiri di kawasan sempadan sungai. Ini sudah menjadi ketentuan yang tegas,” ujarnya, Jumat (3/4/2026).

Selain itu, aturan juga melarang aktivitas yang berpotensi merusak fungsi sungai, seperti membuang sampah sembarangan hingga mengubah fungsi kawasan yang seharusnya menjadi ruang terbuka.

Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut akan dikenakan sanksi administratif hingga penertiban sesuai aturan yang berlaku.

Dari sisi tata ruang, kawasan sempadan sungai diarahkan menjadi ruang terbuka hijau dengan pembatasan ketat terhadap pembangunan. Koefisien dasar bangunan (KDB) dibatasi maksimal 10 persen, sementara ruang hijau tetap menjadi komponen dominan.

Arie menegaskan bahwa fungsi sempadan sungai tidak hanya sebagai pembatas wilayah, tetapi juga sebagai pengendali banjir, pelindung lingkungan, serta jalur inspeksi sungai.

“Penataan ini bagian penting dari strategi pengendalian banjir kota. Kalau fungsi sungai kembali optimal, risiko banjir bisa ditekan,” jelasnya.

Melalui perda tersebut, pemerintah juga membuka peluang penataan ulang kawasan, termasuk normalisasi sungai dan kemungkinan relokasi warga yang berada di zona terlarang.

Pengawasan implementasi aturan akan dilakukan oleh pemerintah daerah bersama instansi terkait, dengan dukungan pembiayaan dari APBD maupun program pemerintah pusat.

Arie juga menekankan pentingnya peran masyarakat dalam mendukung keberhasilan kebijakan tersebut.

“Kunci keberhasilan ada pada kesadaran bersama. Ini bukan hanya aturan, tapi upaya menciptakan lingkungan yang lebih tertib, aman, dan bebas banjir,” pungkasnya.

Selain menyampaikan materi Sosperda, kegiatan ini juga dimanfaatkan sebagai ajang silaturahmi dan diskusi dengan warga terkait berbagai persoalan lingkungan di sekitar permukiman. (MK)

Penulis: Dhi
Editor: Agus S

Kemenhaj Perkuat Sinergi Lintas Kementerian Cegah Haji Ilegal

redaksi2
-
0
Kemenhaj Perkuat Sinergi Lintas Kementerian Cegah Haji Ilegal

JAKARTA – Kementerian Haji dan Umrah terus memperkuat kolaborasi lintas kementerian, salah satunya dengan Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, guna mencegah praktik haji ilegal jelang pemberangkatan ke tanah suci.

Direktur Pengawasan Haji Khusus dan Umrah Kemenhaj Ahmad Abdullah menegaskan pengawasan antarkementerian dilakukan secara menyeluruh, baik di tingkat pusat maupun daerah.

“Kami di Kemenhaj juga melakukan pengawasan di bandara untuk memastikan tidak ada jamaah yang berangkat secara ilegal,” ujar Abdullah dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (3/4/2026).

Menurutnya, penguatan pengawasan diiringi dengan langkah deteksi dini yang dilakukan di berbagai daerah, sebagai bagian dari komitmen Kemenhaj dalam menekan praktik penipuan dan pelanggaran dalam penyelenggaraan haji dan umrah.

Dari sisi koordinasi lintas kementerian, Asisten Deputi Koordinasi Tata Kelola Keimigrasian Achmad Brahmantyo Machmud menekankan sinergi menjadi kunci utama dalam menutup celah keberangkatan jamaah ilegal.

“Jika satu orang jamaah haji ilegal membayar sekitar 100 juta, maka angka tersebut bisa mencapai ratusan miliar jika banyak yang lolos ke Arab Saudi,” ujar Achmad.

Ia juga mengingatkan adanya potensi penyalahgunaan visa, termasuk penggunaan visa pekerja untuk kepentingan ibadah haji atau umrah.

“Jamaah yang berangkat ilegal bisa tertangkap dan dijatuhi hukuman berupa denda atau larangan untuk bepergian dalam waktu lama,” kata dia.

Lebih lanjut, Achmad menegaskan pentingnya pembentukan tim gabungan lintas kementerian untuk memperkuat langkah preventif secara sistematis, mulai dari tahap persiapan hingga keberangkatan jamaah.

Kemenhaj memandang sinergi ini sebagai langkah strategis untuk memperkuat sistem pengawasan nasional, sekaligus memastikan penyelenggaraan haji 2026 berjalan tertib, aman, dan sesuai ketentuan. (ANT/KN)

BKD Kaltim Jamin Keberlanjutan Kerja 11.881 PPPK di Tengah Efisiensi Anggaran

redaksi2
-
0
BKD Kaltim Jamin Keberlanjutan Kerja 11.881 PPPK di Tengah Efisiensi Anggaran

SAMARINDA – Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menjamin keberlanjutan masa kerja 11.881 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) di tengah munculnya efisiensi anggaran pemerintah.

“Pesan Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud berupaya mempertahankan PPPK yang ada dan memastikan mereka tetap bekerja maksimal sesuai kontrak maupun kinerja,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BKD Provinsi Kalimantan Timur Yuli Fitriyanti di Samarinda, Jumat (3/4/2026).

Pernyataan Kepala BKD Kaltim tersebut menepis kekhawatiran terkait dirumahkannya tenaga honorer atau pemangkasan pegawai di lingkungan pemerintah daerah itu.

Sebagai bukti komitmen dalam menjaga stabilitas kepegawaian, kata Yuli, pihak BKD Kaltim saat ini telah merekomendasikan perpanjangan masa kerja bagi 1.170 PPPK kepada Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Sejumlah pegawai kontrak yang diajukan perpanjangan tersebut merupakan aparatur sipil yang dokumen masa tugasnya segera kedaluwarsa dalam waktu dekat.

Sesuai dengan regulasi kepegawaian yang berlaku secara nasional, pembaruan dokumen masa pengabdian abdi negara non-PNS ini secara umum selalu dilaksanakan dalam skema siklus lima tahunan.

Namun, kata dia, jaminan kelangsungan pekerjaan dari pemerintah daerah tersebut bisa dibatalkan secara sepihak apabila pegawai yang bersangkutan terbukti melakukan pelanggaran disiplin berat.

Selain pelanggaran aturan, penghentian perpanjangan ikatan kerja juga berlaku otomatis bagi personel yang memang telah memasuki batas usia pensiun.

Saat ini, menurut dia, postur sumber daya manusia (SDM) di lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur justru didominasi oleh PPPK dengan jumlah 11.881 orang.

Angka tersebut melampaui ketersediaan jumlah pegawai negeri sipil (PNS) yang tercatat berada pada kisaran 9.000 orang.

“Apabila komposisi tersebut dirinci lebih jauh, sebagian besar formasi disandang oleh para tenaga pendidik dan tenaga kesehatan,” papar Yuli.

Fokus perpanjangan yang saat ini tengah dikebut oleh pemerintah provinsi setempat juga menyasar pada kelompok rekrutan tahun 2022 yang kontraknya dijadwalkan berakhir tahun depan.

Yuli mengatakan pengajuan tahapan administrasi kepegawaian tersebut kepada instansi pusat dilakukan lebih awal sejak tahun ini guna mencegah terjadinya kekosongan status hukum para PPPK tersebut. (ANT/KN)

KPK Ingatkan Risiko Tata Kelola Investasi Rp6,74 Triliun di Kawasan Industri

redaksi2
-
0
KPK Ingatkan Risiko Tata Kelola Investasi Rp6,74 Triliun di Kawasan Industri

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan Kementerian Perindustrian mengenai potensi risiko tata kelola terhadap realisasi investasi sebesar Rp6,74 triliun di 175 kawasan industri sepanjang 2025.

KPK memandang potensi risiko tata kelola tersebut perlu diantisipasi sejak awal oleh Kemenperin. Oleh sebab itu, dilakukan langkah pencegahan seperti koordinasi lanjutan antara KPK dengan Kemenperin pada 2 April 2026.

Kepala Satuan Tugas Koordinasi dan Supervisi Wilayah V KPK Dian Patria dalam keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Jumat (3/4/2026), mengatakan langkah KPK terhadap sektor industri tersebut bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi investor, terutama di tengah tantangan penurunan nilai Indeks Persepsi Korupsi (IPK).

“Faktor ekonomi turut memengaruhi Indeks Persepsi Korupsi sebab lebih banyak bersinggungan dengan perusahaan asing,” kata Dian.

Sementara itu, selain melakukan koordinasi dan pemetaan risiko sejak Maret 2026 bersama Direktorat Jenderal Ketahanan, Perwilayahan, dan Akses Industri Internasional (KPAII) Kemenperin, dia mengatakan KPK telah meninjau sejumlah kawasan industri strategis di Indonesia.

Sejumlah kawasan tersebut seperti Kawasan Industri Jababeka, Kawasan Industri Surya Cipta Industrial Estate Karawang, Jatiluhur Industrial Smart City, Kawasan Industri Terpadu Batang (KEK Industropolis Batang), serta Kawasan Industri Candi.

Dari hasil pemetaan tersebut, KPK mengidentifikasi sejumlah titik rawan yang perlu mendapat perhatian, terutama pada proses perizinan, penanaman modal, hingga pengembangan kawasan industri.

“Kami mendorong pengelola kawasan berperan membantu pemerintah dengan tetap menjunjung tinggi prinsip transparansi,” ujarnya.

Sementara untuk pemerintah daerah, dia mengingatkan bahwa mereka berperan krusial dalam memastikan ekosistem investasi berjalan optimal.

Ia mengatakan pemda tidak hanya berperan dari sisi perizinan, tetapi juga dalam penyediaan infrastruktur pendukung hingga pengawasan tanggung jawab sosial perusahaan.

“Keterlibatan aktif pemda akan memperkuat ekosistem tata kelola kawasan industri yang berintegritas sekaligus menjaga iklim investasi yang sehat dan berkelanjutan,” katanya.

Sebagai langkah lanjutan, KPK menekankan pentingnya penguatan sistem monitoring melalui optimalisasi Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas), guna meningkatkan transparansi dan akses data industri bagi pemangku kepentingan.

Adapun Direktur Perwilayahan Industri Kemenperin Winardi mengatakan tata kelola yang bersih harus tetap berjalan seiring dengan pertumbuhan industri.

Oleh sebab itu, dia memandang pendampingan KPK terhadap realisasi investasi selama 2025, dapat menguatkan seluruh proses pertumbuhan industri untuk tetap berada dalam koridor integritas.

Terlebih, pemerintah tengah mendorong penguatan regulasi melalui pembentukan Undang-Undang tentang Kawasan Industri yang telah masuk dalam program legislasi nasional (Prolegnas) 2026.

“Langkah ini penting untuk memperkuat aspek regulasi sekaligus memastikan hukum pengelolaan kawasan industri,” kata dia.

Lebih lanjut dia mengatakan Kemenperin bersama KPK ke depannya akan merumuskan rencana aksi strategis jangka pendek dan panjang berbasis penguatan regulasi dan sistem untuk memastikan ekosistem kawasan industri nasional dapat tumbuh secara berkelanjutan, transparan, dan berintegritas. (ANT/KN)

Tiga Prajurit TNI Gugur di UNIFIL Dipulangkan, Tiba di Tanah Air Sore Ini

redaksi2
-
0
Tiga Prajurit TNI Gugur di UNIFIL Dipulangkan, Tiba di Tanah Air Sore Ini

JAKARTA – Tiga jenazah prajurit TNI yang tergabung dalam Pasukan Sementara PBB di Lebanon (UNIFIL) akan dipulangkan dari Turki dan dijadwalkan tiba di Indonesia pada Sabtu (4/4) sore melalui Bandara Internasional Soekarno Hatta.

Kementerian Luar Negeri melalui pernyataan persnya di Jakarta, Jumat, mengatakan bahwa ketiga jenazah tersebut akan diterbangkan menggunakan pesawat Turkish Airlines dengan nomor penerbangan TK 056 dari Istanbul, Turki, dan diperkirakan mendarat pada pukul 17.35 WIB.

Setibanya di Tanah Air, akan dilaksanakan upacara penyambutan sekaligus persemayaman di Bandara Soekarno Hatta sebagai bentuk penghormatan terakhir kepada para prajurit yang gugur dalam tugas.

Selanjutnya, jenazah akan diberangkatkan ke Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, untuk disemayamkan sebelum dipulangkan ke daerah asal masing-masing.

Adapun Mayor Inf (Anm) Zulmi Aditya Iskandar akan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan (TMP) Cikutra, Bandung. Lalu, Serka (Anm) M. Nur Ichwan akan dimakamkan di TMP Giri Dharmaloyo II, Magelang, dan Kopda (Anm) Farizal Rhomadon di TMP Giripeni, Kulonprogo.

Personel pasukan perdamaian UNIFIL asal Indonesia, Kopda Farizal Rhomadhon, gugur akibat tembakan artileri di sekitar posisi kontingen UNIFIL Indonesia di dekat Adchit Al Qusayr, Lebanon selatan, pada Minggu (29/3).

Tepat keesokan harinya pada Senin (30/3), Indonesia kehilangan lagi dua personelnya di UNIFIL akibat konvoi pasukan yang mereka kawal diserang. Dua personel yang gugur dalam serangan tersebut ialah Mayor Inf Zulmi Aditya Iskandar dan Serka Muhammad Nur Ichwan.

Pada Kamis (2/4), UNIFIL telah memberikan penghormatan terakhir untuk tiga prajurit tersebut. Upacara dilaksanakan di Hanggar Lebanese Air Force Beirut dipimpin langsung oleh Force Commander (FC)/Head of Mission l UNIFIL Mayor Jenderal Diodato Abagnara.

Upacara memorial tersebut juga dihadiri oleh Duta Besar Republik Indonesia (Dubes RI) untuk Lebanon beserta jajaran KBRI, Atase Pertahanan (Athan) RI di Kairo, perwakilan United Nations Headquarters (UNHQ) New York, serta unsur militer Lebanon dan kontingen internasional.

Prosesi upacara militer dilaksanakan secara lengkap, diawali dengan pembukaan, penghantaran peti jenazah ke area upacara, pembacaan riwayat singkat, doa, hingga penganugerahan medali kehormatan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Angkatan Bersenjata Lebanon (Lebanese Armed Forces/LAF) secara anumerta. (ANT/KN)

Bulog Targetkan Penyaluran Beras SPHP 828 Ribu Ton Sepanjang 2026

redaksi2
-
0
Bulog Targetkan Penyaluran Beras SPHP 828 Ribu Ton Sepanjang 2026

JAKARTA – Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan penyaluran beras program stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) dilakukan sepanjang tahun 2026 dengan target 828 ribu ton, guna menjaga ketersediaan dan stabilitas harga beras nasional.

Rizal mengatakan penugasan tersebut mengacu pada Surat Kepala Badan Pangan Nasional Nomor:204/TS.03.03/K/2/2026 tertanggal 11 Februari 2026 perihal Penugasan Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) Tahun 2026.

“Dasar hukum penugasan kami sesuai dengan Perbadan (Peraturan Badan) Pangan Nasional Nomor 204 tanggal 11 Februari 2026 yang mana total SPHP tahun ini 828 ribu ton yang harus kami salurkan,” kata Rizal dikonfirmasi di Jakarta, Jumat (3/4/2026).

Ia mengatakan penyaluran beras tersebut dilakukan langsung Bulog ke pasar rakyat sehingga harga tetap terkendali dan terjangkau bagi masyarakat luas.

Selain pasar rakyat, Bulog juga menyalurkan beras melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih) dengan memastikan seluruh stan koperasi tersebut mendapatkan pasokan beras SPHP maupun beras premium secara berkelanjutan.

Bulog turut berpartisipasi dalam kegiatan gerakan pangan murah (GPM) bersama kementerian, lembaga, pemerintah daerah, serta berbagai instansi lain untuk membantu meringankan beban masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok.

Distribusi juga mencakup outlet binaan pemerintah daerah, koperasi badan usaha milik daerah, koperasi instansi pemerintah, serta Jaringan Rumah Pangan Kita (RPK) yang jumlahnya mencapai sekitar 80 ribu titik.

Selain itu, beras program stabilisasi juga disalurkan melalui swalayan dan toko modern guna memperluas akses masyarakat terhadap beras dengan harga terjangkau.

Penyaluran beras dilakukan dalam kemasan 5 kilogram dengan kualitas beras medium yang memiliki tingkat pecahan sekitar 25 persen serta kadar air 14 persen sesuai standar pemerintah. Bahkan kini disiapkan kemasan 2 kg.

Adapun beras SPHP dijual sesuai dengan HET, yaitu Rp12.500 per kilogram untuk zona 1 (Jawa, Lampung, Sumatra Selatan, Bali, NTB, Sulawesi); Rp13.100 per kilogram untuk zona 2 (Sumatra selain Lampung dan Sumsel, NTT, Kalimantan); dan Rp13.500 per kilogram untuk zona 3 (Maluku, Papua).

Penyaluran beras program stabilisasi pasokan dan harga pangan pada 2026 dilakukan sepanjang tahun tanpa jeda, berbeda dengan pola tahun sebelumnya yang bersifat berkala mengikuti kondisi puncak panen demi menjaga harga di tingkat petani.

Meski demikian, ia mengatakan target penyaluran beras program stabilisasi tahun ini mengalami penurunan dibandingkan target 2025 yang sebelumnya ditetapkan mencapai 1,5 juta ton secara nasional.

Pada Januari 2026, target penyaluran sempat disebut tetap 1,5 juta ton, namun kemudian dilakukan penyesuaian karena pada Januari hingga Februari masih dilakukan penyaluran sisa kuota tahun sebelumnya.

Penyaluran beras program stabilisasi pada 2025 tidak mencapai target karena tidak dilakukan sepanjang tahun, terutama saat memasuki masa puncak panen sehingga distribusi sempat dihentikan sementara.

Penundaan dimulai sejak Februari dan baru dilanjutkan kembali pada Juli hingga Desember 2025, dengan realisasi mencapai 802.939 ton, serta sisa kuota diperpanjang hingga awal 2026 untuk menjaga stabilitas harga. (ANT/KN)

Katedral Jakarta Ajak Kaum Muda Perkuat Iman dan Resiliensi di Tengah Krisis Global

redaksi2
-
0
Katedral Jakarta Ajak Kaum Muda Perkuat Iman dan Resiliensi di Tengah Krisis Global

JAKARTA – Imam Gereja Katedral Jakarta Romo Yohanes Deodatus mengajak pemuda memiliki iman dan resiliensi di tengah krisis global dalam rangkaian prosesi ibadah Jumat Agung 2026.

Yohanes mengemukakan, Gereja Katedral Jakarta dalam rangkaian ibadah Jumat Agung di  2026 ini mengangkat kisah Petrus dalam pertunjukan “Jalan Salib Kreatif”, di mana Petrus dikisahkan sebagai seorang nelayan yang mengalami kesulitan saat mencari ikan, namun tetap menjadi pribadi yang gigih dan percaya kepada Tuhan.

“Ketika kita percaya kepada Tuhan, maka selalu ada jalan. Allah berkarya dalam hidup manusia, membantu kita menemukan makna di semua hal yang kita lakukan, sehingga tidak jatuh dalam keputusasaan. Harapannya, di tengah krisis global saat ini, kaum muda selalu memiliki iman untuk bertahan dalam situasi sulit,” katanya di Jakarta pada Jumat (3/4/2026).

Yohans menambahkan, selain memiliki semangat juang, kaum muda juga perlu memiliki arah dan pegangan hidup, serta menjadi pribadi yang senantiasa rendah hati dan menjauhi sikap sombong.

“Dalam konteks bangsa kita, situasinya juga berat dan penuh tantangan, termasuk tantangan global yang tidak mudah. Karena itu, kita diajak untuk semakin mendekatkan hidup kepada Tuhan, jangan meninggalkan-Nya. Tuhan pun senantiasa menunggu dan tidak pernah meninggalkan kita. Meski penuh dosa dan kelemahan, kita tetap dicintai oleh Tuhan,” ujar dia.

Dalam rangkaian ibadah Jumat Agung 2026, Gereja Katedral Jakarta juga mengajak seluruh umat untuk memaknai arti pengorbanan dalam cinta kepada Tuhan.

“Tuhan begitu mencintai manusia sehingga rela menderita, itulah cinta. Kita sering berbicara tentang cinta, tetapi takut menderita dan berkorban. Yesus mengajarkan bahwa cinta yang tulus dan utuh adalah cinta yang rela berkorban sepenuhnya,” paparnya.

Sementara itu, Kepala Humas Keuskupan Agung Jakarta dan Gereja Katedral Susyana Suwadie mengatakan, tema yang diambil dalam “Jalan Salib Kreatif”, rangkaian ibadah Jumat Agung hari ini yakni “Lux in Nihilo”, yang merupakan gambaran ajakan dari orang muda Katolik (OMK) untuk mengajak semua umat keluar dari krisis makna.

“Jadi, mengajak perjalanan iman untuk keluar dari krisis makna, dari gelap menuju terang, dari kehampaan menuju sesuatu yang terang. Di sini, figur yang ditampilkan adalah figur Petrus dalam rangka proses di mana dia jatuh, kemudian dia bisa bangkit lagi dalam terang dari Kristus,” ujar Susyana.

Katedral Jakarta menyediakan 5.000 kursi setiap harinya dalam rangkaian ibadah Tri Hari Suci Paskah 2026, termasuk untuk ibadah Jumat Agung yang diselenggarakan hari ini.

Ibadah Jumat Agung akan dilaksanakan setelah selesainya Jalan Salib sebanyak tiga kali, yakni pukul 12.00 WIB, pukul 15.00 WIB, dan pukul 18.00 WIB, yang akan diselenggarakan secara hibrida. Layanan ibadah hibrida disediakan karena Katedral Jakarta juga ingin memfasilitasi lansia atau umat yang sakit sehingga tidak bisa hadir secara langsung.(ANT/KN)

Cegah Alih Fungsi Lahan, Minta Pemerintah Beri Perhatian Serius ke Pertanian

redaksi2
-
0
Cegah Alih Fungsi Lahan, Minta Pemerintah Beri Perhatian Serius ke Pertanian

BERAU – Sekretaris Komisi II DPRD Berau, Sujarwo Arif Widodo menyoroti kurangnya perhatian terhadap sektor pertanian yang dianggap dapat memicu alih fungsi lahan menjadi perkebunan. Kondisi ini dinilainya menjadi ancaman serius bagi ketahanan pangan di Kabupaten Berau.

“Alih fungsi lahan ini harus menjadi perhatian utama. Jangan sampai lahan pertanian terus berkurang karena ini akan berdampak buruk bagi ketahanan pangan kita,” ujarnya.

Menurutnya, meski sektor pertambangan saat ini menjadi primadona, ketergantungan pada sektor tersebut tidak dapat berlangsung lama. Oleh karena itu, pertanian harus mendapat prioritas lebih dalam pembangunan daerah.

Ia juga mendorong pemerintah untuk menambah stimulan bagi petani, memperkenalkan inovasi baru di bidang pertanian, serta memastikan adanya regenerasi petani. Hal ini dinilai penting mengingat minat masyarakat untuk terjun ke sektor pertanian masih rendah.

“Sistemnya harus dibenahi. Kalau tidak ada generasi penerus, pertanian kita akan semakin tertinggal,” tegasnya.

Sujarwo turut mengkritik kebijakan yang mewajibkan ASN untuk mengonsumsi beras lokal. Menurutnya, kebijakan tersebut tidak cukup untuk menunjukkan keberhasilan pemerintah dalam mengelola sektor pertanian.

“Keberhasilan pemerintah daerah bisa dilihat dari sejahteranya para petani. Kalau banyak petani yang beralih ke sektor lain, itu menunjukkan mereka tidak nyaman dengan kondisinya saat ini,” katanya.

Ia meminta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk lebih serius memperhatikan kebutuhan petani, termasuk menyediakan bahan pokok bersubsidi dan menghadirkan kembali petugas penyuluh pertanian di setiap wilayah.

“Langkah-langkah ini bisa membuat para pelaku pertanian merasa diperhatikan dan diakui perannya dalam mendukung perekonomian daerah,” tutupnya. (adv)

Dalam Wujudkan Ketahanan Pangan, Suharno: Perlu Strategi Khusus

redaksi2
-
0
Dalam Wujudkan Ketahanan Pangan, Suharno: Perlu Strategi Khusus

BERAU – Strategi cadangan pangan merupakan hal penting yang perlu disiapkan sebagai rencana kedepan dalam menghadapi krisis ketahanan pangan sewaktu-waktu terjadi di Kabupaten Berau. Anggota Komisi II DPRD Berau, Suharno mendorong Pemkab Berau untuk menyusun strategi cadangan pangan untuk menciptakan komoditas unggulan di Kabupaten Berau.

Menurutnya, dengan adanya strategi cadangan pangan dapat mengantisipasi adanya krisis pangan yang akan datang. Tentu, yang perlu diperhatikan adalah komoditas pangan perlu dikembangkan. Seperti beras, jagung, kedelai, daging sapi, minyak goreng, dan telur ayam. “Berau memiliki potensi pertanian dan peternakan yang bagus dan bernilai ekonomis. Semua ini bisa dikembangkan untuk mewujudkan ketahanan pangan kita,” ucapnya.

Maka dengan pola akses ketersediaan tersebut, juga akan menjadikan pangan itu terjangkau. Hal ini juga untuk mengantisipasi ketika terjadinya kekeringan ketika musim kemarau.

Kemudian yang perlu dipersiapkan, yakni peta eksisting pangan. Hal ini juga sangat dibutuhkan, mengingat keberadaan lahan pertanian yang terus berkurang, karena beralih fungsi menjadi perkebunan dan penggalian. “Alih fungsi lahan ini juga harus jadi perhatian kita bersama. Karena jika dibiarkan, khawatir sektor pertanian kita akan semakin berkurang,” paparnya.

Namun, dengan adanya peta eksisting tersebut dapat memetakan kawasan komoditas pangan dengan masing masing-masing keunggulannya. “Harapannya, Pemkab Berau memiliki formula tepat, agar pencadangan pangan itu maksimal,” tutupnya. (adv)

1...119120121...1,094Halaman 120 dari 1,094