JAKARTA – Badan Gizi Nasional (BGN) menutup sebanyak 833 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di sejumlah wilayah di Indonesia.

“Ada 833 dapur yang kami suspend hari ini,” kata Kepala BGN, Sudaryono dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (27/6/2026).

Ratusan dapur yang dihentikan operasionalnya tersebut terdiri atas 98 dapur SPPG di Sumatera, 424 dapur SPPG di Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB), Nusa Tenggara Timur (NTT), dan Papua, kemudian 311 dapur SPPG di Jawa dan Madura.

Pihaknya memastikan bahwa dapur yang ditutup tidak akan dibayar, karena mereka terbukti melanggar SOP, seperti makanan tidak higienis, ada kasus keracunan, kualitas makanan tidak sesuai dengan standar, dan Instalasi Pengolahan Air Limbah (Ipal) yang belum memenuhi syarat.

“Dapur yang di-suspend ini bukan seperti yang lalu. Dulu di-suspend, tapi tetap dibayar. Kalau sekarang ditutup, tidak dibayar, karena pelanggaran,” kata Sudaryono.

Selain menutup ratusan SPPG yang melanggar, pihaknya juga menghentikan 261 pegawai non-ASN yang terdiri atas 224 pegawai non-ASN dan 37 tenaga ahli.

Kemudian, pihaknya juga memberikan hukuman disiplin berat kepada 9 ASN yang melakukan pelanggaran berat dan 39 ASN lainnya mendapat hukuman disiplin ringan.

“Kami menemukan sembilan ASN melakukan pelanggaran berat atau disiplin berat. Besar kemungkinan yang bersangkutan akan kami proses pemberhentiannya. Kemudian, ditemukan 39 pelanggaran disiplin ringan yang akan kami tindak dengan mutasi, demosi, serta sanksi administrasi maupun peringatan,” kata Sudaryono.

Sudaryono menegaskan bahwa BGN di bawah kepemimpinannya terus berupaya membenahi BGN dari perilaku koruptif.

“Penting bagi kami memastikan abdi negara di setiap dapur itu bekerja dengan sebaik-baiknya, sebersih-bersihnya, dan memastikan menu yang tersaji itu baik. Karena Kepala SPPG adalah pegawai kami, abdi negara di bawah BGN. Kami coba selesaikan bagaimana dari sisi keterbukaan, transparansi, komunikasi, pelibatan banyak pihak, pelibatan instansi lain, kementerian lain, lembaga lain, pemda, dinas-dinas, serta keterlibatan publik dalam mengawasi apakah itu menu, penyaluran, dapur, kebersihan,” kata dia. (ANT/KN)

JAKARTA – Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengawal proses pemulangan dua orang awak kapal Indonesia yang bekerja di kapal tanker MT Belma yang terdampak insiden serangan misil di perairan Selat Hormuz, Timur Tengah.

Direktur Perkapalan dan Kepelautan Ditjen Perhubungan Laut Kemenhub Samsuddin mengatakan negara hadir untuk memastikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak pelaut Indonesia yang menghadapi situasi darurat saat bekerja di luar negeri.

“Pemerintah terus berkomitmen memberikan perlindungan kepada pelaut Indonesia, termasuk dalam kondisi darurat akibat konflik atau gangguan keamanan di wilayah pelayaran internasional,” kata Samsuddin dalam keterangan terkonfirmasi di Jakarta, Selasa (27/6/2026).

Kedua awak kapal tersebut tiba di Indonesia melalui Terminal 3 Kedatangan Internasional Bandara Soekarno-Hatta pada Rabu (22/7) pukul 18.30 WIB.

Proses penjemputan dilakukan oleh perwakilan Direktorat Perkapalan dan Kepelautan dan turut dihadiri oleh Direktur PT Utama Bahari Indonesia, Nur Suwanto, selaku perusahaan pemegang Surat Izin Usaha Keagenan Awak Kapal (SIUKAK).

Lebih lanjut, Samsuddin mengapresiasi seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam proses penanganan pemulangan tersebut, mulai dari perusahaan keagenan awak kapal, pemilik kapal, otoritas setempat, hingga Direktorat PWNI Kementerian Luar Negeri serta perwakilan pemerintah yang terlibat dalam proses koordinasi dan pemulangan.

Kemenhub memastikan proses penanganan, koordinasi, hingga pemulangan awak kapal dapat berjalan dengan baik bersama Direktorat PWNI Kementerian Luar Negeri sehingga para awak kapal dapat kembali ke tanah air dengan selamat.

“Untuk itu, kami menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang turut berkontribusi dalam proses pemulangan ini,” ujarnya.

Kapal MT Belma diketahui berlayar melewati Selat Hormuz menuju Kharg Island Anchorage pada 15 Juli 2026. Dalam perjalanan tersebut, kapal mengalami dua kali serangan misil yang mengenai bagian funnel dan menyebabkan sejumlah kerusakan pada kapal.

Akibat kerusakan tersebut, mesin kapal tidak dapat beroperasi sehingga kapal terombang-ambing dan hampir mendekati daratan. Nakhoda kemudian memutuskan untuk berlabuh pada 16 Juli.

Pada 17 Juli, saat kapal berlabuh, MT Belma kembali mengalami serangan misil pada bagian funnel. Nakhoda segera menginstruksikan seluruh awak kapal untuk berkumpul di haluan sambil menunggu evakuasi.

Sekitar pukul 18.00 waktu setempat, seluruh awak kapal berhasil dievakuasi oleh kapal bantuan menuju Pulau Kharg, Iran, untuk selanjutnya mendapatkan penanganan lebih lanjut. (ANT/KN)

GORONTALO – Cuaca ekstrem atau berangin kencang dan bergelombang tinggi, mempengaruhi produksi perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Kwandang Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo.

“Saat ini produksi ikan mengalami penurunan, dampak dari cuaca berangin kencang dan gelombang tinggi,” kata Ketua Tim Kerja (Katimja) Kesyahbandaran PPN Kwandang Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo Rustam Abdullah di Gorontalo, Selasa (27/6/2026).

Ia mengatakan di waktu normal, rata-rata pendaratan ikan dalam sehari mencapai 20 ton, namun saat ini turun di kisaran delapan sampai 10 ton per hari.

“Kadang-kadang masih bisa sampai 15 ton, namun sesekali saja,” kata dia.

Produksi perikanan tangkap di pendaratan ikan tersebut, dipasok oleh kapal-kapal ikan yang sandar di Pelabuhan Kwandang, termasuk dari perahu nelayan yang datang dari desa-desa pesisir setempat, seperti dari Kecamatan Ponelo Kepulauan.

Khusus kapal ikan di atas 10 Gross Ton (GT) mencapai sembilan unit, sementara kapal di bawah 10 GT yang beroperasi di PPN Kwandang mencapai 59 unit.

Menghadapi cuaca ekstrem, pihaknya terus menyampaikan imbauan langsung kepada para nakhoda kapal untuk memperhatikan cuaca.

Adapula disampaikan melalui pemberitahuan yang ditempelkan dalam surat persetujuan berlayar akan cuaca.

Selain itu kata Rustam, setiap hari pihaknya menyampaikan imbauan tersebut melalui pengeras suara di lokasi pelabuhan.

“Pemberitahuan melalui pengeras suara, kami sampaikan setiap jam di area pelabuhan. Seluruh nakhoda diminta tertib mematuhinya untuk mencegah kecelakaan saat melaut mengingat cuaca ekstrem dapat berlaku kapan saja,” kata Rustam. (ANT/KN)

JAKARTA – Komisi III DPR RI menyerap berbagai aspirasi mengenai Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset terkait dengan tindak pidana dari masyarakat di sejumlah daerah dalam reses Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025-2026.

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengatakan penyusunan RUU tersebut tidak boleh hanya berangkat dari perspektif nasional, tetapi juga harus mengakomodasi karakteristik persoalan hukum dan tindak pidana di setiap daerah.

“Ini menjadi komitmen Komisi III DPR RI dalam memastikan proses pembentukan undang-undang berlangsung secara terbuka, partisipatif, dan mengakomodasi berbagai perspektif dari para pemangku kepentingan di daerah,” kata Habiburokhman di Jakarta, Selasa (27/6/2026).

Adapun pada masa reses sejauh ini, Komisi III DPR telah melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Papua Tengah, Maluku Utara, dan Kalimantan Utara. Dari kunjungan itu, dia mengatakan masyarakat termasuk aparat penegak hukum menginginkan agar negara memiliki instrumen hukum yang lebih kuat untuk mengejar hasil kejahatan, bukan hanya menghukum pelakunya.

Namun demikian, dia juga menegaskan bahwa penguatan kewenangan negara harus tetap diimbangi dengan perlindungan terhadap hak asasi manusia, penghormatan terhadap prinsip due process of law, kepastian hukum, pengawasan yang efektif, serta perlindungan terhadap pihak ketiga yang beritikad baik.

Dia pun ingin memastikan bahwa RUU Perampasan Aset itu nantinya bukan hanya menjadi instrumen hukum yang kuat, tetapi juga tetap adil, proporsional, dan tidak membuka ruang penyalahgunaan kewenangan.

Dia berharap pembentukan RUU tersebut dapat menghasilkan regulasi yang komprehensif, implementatif, dan memperoleh legitimasi publik karena disusun melalui proses yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat serta para pemangku kepentingan di berbagai daerah.

“Setiap masukan yang disampaikan selama masa reses ini akan menjadi bahan penting dalam proses penyusunan RUU Perampasan Aset terkait dengan Tindak Pidana di Komisi III DPR RI,” katanya. (ANT/KN)

JAKARTA – Tim penyidik Kejaksaan Agung kembali melanjutkan penyidikan perkara dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menjerat mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Febrie Adriansyah. Dalam agenda pemeriksaan terbaru, penyidik memanggil sembilan orang saksi untuk dimintai keterangan.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Anang Supriatna mengatakan pemanggilan tersebut dilakukan oleh Tim Penyidik yang menangani perkara TPPU berdasarkan surat perintah penyidikan khusus terhadap tersangka Febrie Adriansyah.

“Kejaksaan Agung melalui Tim Penyidik (Tim Sembilan) telah melakukan pemanggilan terhadap 9 orang saksi terkait sprindik perkara khusus tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang melibatkan Tersangka FA,” kata Anang dalam keterangannya, Senin (27/7/2026).

Namun, dari sembilan orang yang dipanggil, hanya tiga saksi yang memenuhi panggilan penyidik. Mereka masing-masing berinisial HK yang merupakan penyidik Polri, serta HH dan HJ dari unsur pihak swasta.

“Dari 9 orang saksi yang dipanggil Tim Penyidik, sebanyak 3 orang saksi hadir memenuhi panggilan, sedangkan 6 orang saksi lainnya tidak hadir,” ujar Anang.

Menurutnya, enam saksi yang belum hadir akan kembali dipanggil untuk menjalani pemeriksaan pada kesempatan berikutnya guna melengkapi proses penyidikan.

“Oleh karena itu, 6 orang saksi tersebut akan dilakukan pemanggilan ulang oleh Tim Penyidik Kejaksaan Agung (Tim Sembilan) untuk dimintai keterangannya,” jelasnya.

Sebelumnya, Febrie Adriansyah ditetapkan sebagai tersangka dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) pada Jumat (24/7/2026) berdasarkan surat perintah penyidikan (Sprindik) baru yang diterbitkan Kejaksaan Agung setelah menerima pelimpahan perkara dari Polri.

Dalam pelimpahan tersebut, turut diserahkan barang bukti berupa emas seberat 74 kilogram serta valuta asing bernilai ratusan miliar rupiah. Selain perkara TPPU, Kejagung juga tengah menyidik tiga perkara lain yang berkaitan dengan dugaan korupsi PT KNI, tata kelola batu bara untuk PLTU, dan PT Asabri. (Fajri)