TENGGARONG – Kejaksaan Negeri (Kejari) Kutai Kartanegara mulai menyusun langkah strategis untuk mengoptimalkan pemanfaatan kios di kawasan Tangga Arung Square yang dinilai belum berjalan maksimal.

Langkah ini diambil setelah adanya laporan dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kukar terkait banyaknya kios yang tidak ditempati, bahkan diduga dialihkan kepada pihak lain tanpa izin.

Kepala Kejari Kukar, Tengku Firdaus, menyebut pihaknya saat ini masih melakukan pemetaan persoalan secara menyeluruh dengan melibatkan bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.

“Keluhan ada beberapa kios yang tidak ditempati, dan ada juga informasi disewakan kembali,” ujarnya.

Menurutnya, kondisi tersebut berpotensi menghambat pemanfaatan aset daerah yang seharusnya memberikan nilai ekonomi bagi pemerintah dan masyarakat.

Kejari menegaskan, tahap awal penanganan akan mengedepankan pendekatan persuasif. Penyewa yang tidak mampu mengelola kios diminta untuk mengembalikannya agar bisa dimanfaatkan pihak lain.

“Kalau memang tidak mampu, kembalikan. Kita masih mengedepankan persuasif,” tegasnya.

Selain itu, Kejari juga akan mengundang instansi terkait untuk memperoleh gambaran menyeluruh sebelum menentukan langkah lanjutan.

Firdaus menilai, persoalan ini membutuhkan koordinasi lintas sektor agar solusi yang dihasilkan bersifat komprehensif dan tepat sasaran.

Sebagai langkah lanjutan, Kejari Kukar juga menyiapkan pembentukan tim percepatan investasi dan pemulihan aset guna mendorong optimalisasi pemanfaatan aset daerah.

Meski demikian, Kejari tidak menutup kemungkinan adanya pelanggaran dalam pengelolaan kios, terutama terkait dugaan penyewaan kepada pihak ketiga yang berpotensi melanggar kontrak.

“Kalau memang ada indikasi itu, bisa kita telusuri dan berpotensi menjadi tindak pidana korupsi,” ujarnya.

Kejari menegaskan perannya lebih pada pendampingan, sementara pengelolaan aset tetap menjadi kewenangan pemerintah daerah.

Firdaus berharap persoalan ini dapat diselesaikan secara baik tanpa harus berujung pada proses hukum, namun penyewa tetap diminta mematuhi aturan yang berlaku.

“Tapi kalau bertahan, ya harus siap dengan konsekuensi hukumnya,” pungkasnya. (MK)

Pewarta: Ady Wahyudi
Editor: Agus S

TENGGARONG – Peredaran narkotika jenis sabu di Kecamatan Kembang Janggut, Kutai Kartanegara (Kukar), berhasil diungkap aparat kepolisian. Seorang pria berinisial SH (54) ditangkap di rumahnya setelah kedapatan menyimpan puluhan paket sabu siap edar.

Penangkapan dilakukan di Dusun Ketenug, Desa Perdana, Kamis (2/4/2026) sore. Dari lokasi tersebut, petugas menemukan 36 bungkus plastik kecil dan satu bungkus ukuran sedang dengan berat kotor mencapai 8,05 gram.

Kapolsek Kembang Janggut, AKP Dedi Supriyanto, menjelaskan pengungkapan ini berawal dari laporan masyarakat yang resah terhadap aktivitas mencurigakan di lingkungan mereka. Informasi tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan penyelidikan dan pemantauan intensif.

“Berawal dari laporan masyarakat yang resah akan seringnya terjadi transaksi narkoba di wilayah Dusun Ketenug,” ujarnya.

Setelah memastikan adanya aktivitas yang mengarah pada peredaran narkotika, polisi langsung melakukan penggerebekan di sebuah rumah kayu berwarna biru muda yang diduga menjadi lokasi transaksi.

Saat penggerebekan berlangsung, tersangka SH ditemukan berada di dalam kamar. Petugas kemudian melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti sabu yang disimpan dalam tas hitam.

Selain sabu, polisi juga mengamankan barang bukti lain berupa uang tunai sebesar Rp550 ribu, timbangan digital, sendok takar plastik, plastik klip kosong, serta satu unit ponsel yang diduga digunakan untuk transaksi.

“Setelah melakukan pemantauan, tim bergerak melakukan penggerebekan,” jelas AKP Dedi.

Saat ini, tersangka telah diamankan di Mapolsek Kembang Janggut untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Polisi juga masih mengembangkan kasus guna mengungkap kemungkinan adanya jaringan lain yang terlibat.

Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan Pasal 114 Ayat (1) atau Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman berat.

Polisi menegaskan akan terus menindak tegas peredaran narkotika di wilayah Kukar dan mengapresiasi peran aktif masyarakat dalam membantu pengungkapan kasus ini. (MK)

Pewarta: Ady Wahyudi
Editor: Agus S

BONTANG – Kepastian pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) VIII Kalimantan Timur (Kaltim) pada November 2026 mendorong Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata (Dispopar) Kota Bontang mulai menyusun strategi, termasuk penyesuaian anggaran.

Keputusan tersebut ditetapkan dalam rapat koordinasi lanjutan di Pendopo Bupati Paser, Kamis (2/4/2026), sekaligus memastikan Porprov tidak mengalami penundaan ke tahun 2027.

Kepala Dispora Bontang, Eko Mashudi, menyampaikan bahwa kepastian jadwal ini membuat daerah harus bergerak cepat menyesuaikan perencanaan, terutama terkait kesiapan atlet dan dukungan anggaran.

“Dengan dipastikan berlangsung November 2026, tentu kami menyesuaikan perencanaan, termasuk pengajuan anggaran di APBD Perubahan,” ujarnya.

Dalam menghadapi ajang olahraga terbesar tingkat provinsi tersebut, Dispora Bontang menyiapkan sejumlah strategi. Salah satunya dengan menerapkan efisiensi melalui pengurangan nomor pertandingan.

Selain itu, pendekatan skala prioritas juga akan diterapkan dengan mengutamakan atlet-atlet potensial yang memiliki peluang meraih medali, dibandingkan mengirimkan peserta dalam jumlah besar.

“Fokus kita kualitas, bukan kuantitas. Jadi atlet yang dikirim benar-benar yang berpeluang,” jelasnya.

Pelaksanaan Porprov VIII juga akan menggunakan sistem desentralisasi cabang olahraga. Artinya, tidak seluruh pertandingan dipusatkan di Kabupaten Paser sebagai tuan rumah.

Beberapa cabang olahraga direncanakan digelar di luar daerah, seperti layar, golf, squash, rugbi, dan bowling, menyesuaikan dengan ketersediaan sarana dan prasarana.

Dari sisi pembiayaan, Dispora Bontang mengusulkan anggaran awal sekitar Rp6 miliar dalam APBD Perubahan 2026. Namun, besaran final masih menunggu pembahasan lebih lanjut sesuai kemampuan keuangan daerah.

“Nominalnya masih usulan awal, nanti akan disesuaikan dengan kondisi anggaran dan target capaian medali,” tutupnya. (MK)

Pewarta: Syakurah
Editor: Agus S

SANGATTA — Masyarakat di wilayah pedalaman Kutai Timur kini tak lagi harus menempuh perjalanan jauh untuk menjalani tindakan operasi. RSUD Muara Bengkal resmi menghadirkan layanan bedah mandiri setelah operasi perdana berhasil dilaksanakan pada Rabu (1/4/2026).

Kehadiran fasilitas ruang operasi ini menjadi langkah penting dalam memperluas akses layanan kesehatan, khususnya bagi warga di kawasan yang selama ini bergantung pada rujukan ke Sangatta maupun Samarinda.

Kepala Dinas Kesehatan Kutai Timur, dr. Yuwana Sri Kurniawati, menjelaskan bahwa kesiapan layanan tersebut didukung oleh ketersediaan tenaga medis spesialis yang kini telah lengkap di RSUD Muara Bengkal.

“RSUD Muara Bengkal kini sudah memiliki tujuh dokter spesialis, meliputi penyakit dalam, anak, bedah, kandungan, anestesi, radiologi, dan patologi klinik,” ujarnya, Jumat (3/4/2026).

Menurutnya, pemenuhan tenaga spesialis tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam menghadirkan layanan kesehatan yang merata hingga ke wilayah terpencil.

Selama ini, masyarakat harus menghadapi tantangan jarak dan waktu untuk mendapatkan layanan medis lanjutan. Kondisi tersebut tidak hanya menyulitkan, tetapi juga berpotensi meningkatkan risiko terhadap keselamatan pasien.

“Ini bentuk nyata komitmen pemerintah agar pelayanan kesehatan bisa lebih dekat, cepat, dan tepat bagi masyarakat,” jelasnya.

Dari sisi pembiayaan, keberadaan tenaga medis spesialis didukung melalui skema kerja sama antara Pemerintah Provinsi Kaltim dan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur. Sistem sharing cost ini diharapkan mampu menjaga keberlanjutan layanan dalam jangka panjang.

“Pembiayaan dilakukan secara bersama antara provinsi dan kabupaten, sehingga layanan tetap berjalan optimal,” tambahnya.

Sementara itu, Direktur RSUD Muara Bengkal, dr. Andriansyah, menegaskan keberhasilan operasi perdana menjadi bukti kesiapan fasilitas serta kompetensi tim medis yang ada.

“Ini langkah besar bagi kami untuk memberikan pelayanan yang lebih cepat, efektif, dan berdampak langsung pada keselamatan pasien,” ujarnya.

Ke depan, RSUD Muara Bengkal ditargetkan menjadi pusat rujukan layanan kesehatan bagi sejumlah kecamatan di wilayah pedalaman Kutai Timur, sekaligus memperkuat sistem pelayanan kesehatan daerah secara menyeluruh. (MK)

Penulis: Ramlah
Editor: Agus S