JAKARTA – Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyatakan akan segera melakukan uji coba penyaluran bantuan sosial melalui Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di 900 lokasi.

“Ini kita akan coba jajaki. Karena sekarang sudah mulai proses penyaluran triwulan 3, nanti akan kita lihat dan simulasikan. Kita akan coba dulu penyaluran di 900 titik KDMP yang sudah siap beroperasi. Dan yang akan melayani nantinya adalah agen-agen dari perbankan,” kata Gus Ipul di Jakarta, Selasa (28/7/2026).

Pernyataan Gus Ipul itu disampaikan saat memaparkan rencana strategis terintegrasi dengan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025 dalam Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) di Kemenko Bidang Pangan, Jakarta Pusat, Selasa (28/7/2026).

Ia menjelaskan selama ini penyaluran bansos dilakukan melalui Himbara atau PT Pos. Ke depan, Kemensos akan mendekatkan akses pencairan ini ke tingkat desa melalui KDMP.

Uji coba di KDMP tidak mengubah mekanisme regulasi yang ada. Bank Himbara akan ditugaskan untuk membuka perwakilan (agen bank) di gerai KDMP, sehingga data penerima manfaat tetap dipegang dan diproses oleh bank.

Ada dua jenis bansos yang disalurkan, yaitu Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bansos Sembako/Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT).

Ia menegaskan bahwa tidak akan ada pengalihan penuh. PT Pos tetap memiliki peran krusial khusus untuk target masyarakat di daerah 3T dan ​penerima manfaat dengan kondisi khusus, seperti lansia atau penyandang disabilitas berat, di mana PT Pos bertugas mengantarkan bansos secara langsung ke rumah mereka.

“KDMP itu kan posisinya di desa, sehingga penerima manfaat tidak perlu jauh-jauh dan bisa lebih mudah mengakses. Jadi, ada dua pilihannya. Pertama, pihak perbankan akan membuka agen di KDMP-KDMP. Yang kedua, kalau regulasinya sudah ada perubahan, bisa jadi penyalurannya lewat langsung ke KDMP. Tapi, untuk sekarang regulasinya memang melalui Himbara,” katanya.

Gus Ipul juga memaparkan empat rencana strategis Kementerian Sosial yang diintegrasikan dengan KDMP.

Pertama, mendorong seluruh penerima manfaat atau keluarga penerima manfaat dapat menjadi anggota KDMP. Kedua, produk-produk dari penerima manfaat bisa dijual di KDMP. Ketiga, penyaluran bansos secara bertahap akan dilaksanakan di KDMP. Terakhir, pembelanjaan kebutuhan-kebutuhan pokok bisa dilakukan oleh keluarga penerima manfaat di KDMP di tempat tinggal masing-masing.

Gus Ipul menambahkan langkah tersebut akan mendekatkan layanan, akan lebih efektif sekaligus menggerakkan ekonomi desa.

Rapat Koordinasi Terbatas membahas percepatan operasionalisasi dan penyelesaian payung hukum (perpres) untuk KDMP).
Pemerintah ingin menjadikan KDMP sebagai pusat infrastruktur, logistik, dan urusan pemerintahan di tingkat desa.

Ke depan, seluruh bantuan pemerintah, distribusi pupuk, sembako, hingga layanan kesehatan akan disalurkan dan dikelola melalui KDMP, bukan lagi langsung ke rumah warga atau kepala desa. (ANT/KN)

JAKARTA – Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) memastikan kebijakan sistem keuangan ke depan akan tetap solid dengan fokus pro pertumbuhan (pro-growth) serta pro stabilitas (pro-stability) di tengah pergantian Gubernur Bank Indonesia (BI).

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa selaku Ketua KSSK menyatakan koordinasi KSSK akan tetap menunjukkan ke pelaku pasar bahwa kebijakan sistem keuangan tetap ramah bagi investor.

“Kami tunjukkan ke pasar bahwa kebijakan kita tetap solid, pro-growth, pro stabilitas, dan market-friendly,” ujar Purbaya kepada wartawan di Jakarta, Selasa (28/7/2026).

Dia menambahkan, Penjabat Sementara Gubernur BI Destry Damayanti memiliki kapasitas kemampuan dan pengetahuan yang memadai untuk memimpin bank sentral selama proses transisi.
Purbaya menyebut Destry pernah memegang jabatan pada dua instansi berbeda dalam otoritas sistem keuangan, yakni pada BI dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Menurut Purbaya, pengalaman pada dua instansi itu menjadi basis kemampuan yang memadai bagi Destry untuk memegang kendali BI sementara waktu.

“Ibu Destry bukan pemain baru, dia pemain lama. Dia sudah terlibat dengan proses KSSK cukup lama. Jadi, pengetahuannya amat baik dan mumpuni untuk memastikan kebijakan moneter berjalan sesuai dengan apa yang seharusnya,” kata Purbaya.

Terpisah, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto belum menetapkan sosok yang akan menggantikan Perry Warjiyo sebagai Gubernur BI.

Destry Damayanti ditunjuk sebagai Penjabat Sementara Gubernur BI sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir melalui UU Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

Dalam UU BI telah mengatur bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan Gubernur BI, tugas dan kewenangannya langsung dijalankan oleh Deputi Gubernur Senior sebagai pejabat gubernur sementara hingga ditetapkan gubernur definitif.

Sementara mekanisme pengisian jabatan Gubernur BI telah diatur dalam Undang-Undang Bank Indonesia. Apabila seorang gubernur mengundurkan diri secara sukarela, maka proses pemilihan penggantinya akan dimulai sesuai ketentuan yang berlaku.

Tahapan tersebut diawali dengan proses pencalonan anggota Dewan Gubernur yang memenuhi persyaratan. Selanjutnya, calon akan dipilih dan ditetapkan oleh presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). (ANT/KN)

JAKARTA – Mahkamah Konstitusi (MK) menjadwalkan sidang pengucapan putusan atau ketetapan gugatan program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada Kamis (30/7/2026).

Jadwal sidang tersebut diketahui dari surat panggilan MK yang diunggah Imam Zanatul Haeri, guru swasta dari Madrasah Aliyah Yayasan Said Aqil Siradj, melalui media sosial, Selasa (28/6/2026).

Imam merupakan saksi dalam pengujian materiil Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang APBN Tahun Anggaran 2026 terkait penempatan program MBG dalam anggaran pendidikan yang diajukan pemohon perkara nomor 55/PUU-XXIV/2026.

ANTARA mencoba mengkonfirmasi terkait unggahan tersebut kepada Imam, melalui direct message (DM), menanyakan kapan pemberitahuan jadwal sidang tersebut diterima, dan apakah benar itu surat tersebut merupakan undang dari MK untuk menghadiri persidangan pengucapan putusan.

Namun, pesan tersebut belum mendapatkan balasan hingga berita ini diterbitkan.

Dalam unggahannya, Imam melampirkan surat MK tertanggal 27 Juli 2026 tentang panggilan sidang yang ditujukan kepada Reza Sudrajat selaku pemohon perkara nomor 55/PUU-XXIV/2026.

Surat tersebut menyebutkan Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) telah menetapkan sidang pengucapan putusan permohonan nomor 55/PUU-XXIV/2026 mengenai pengujian materiil UU Nomor 17 Tahun 2025 tentang APBN 2026.

Sidang tersebut dijadwalkan berlangsung pada Kamis (30/7) pukul 13.30 WIB hingga selesai.

Berdasarkan penelusuran di laman resmi MK, jadwal pengucapan putusan atas permohonan gugatan MBG tersebut telah tercantum dalam agenda persidangan.

Pada Kamis (30/7), MK menjadwalkan sidang pengucapan putusan atau ketetapan terhadap 20 perkara uji materiil, termasuk perkara nomor 55/PUU-XXIV/2026.

Selain perkara tersebut, MK juga akan memutus perkara uji materiil UU Nomor 17 Tahun 2025 dengan nomor perkara 52/PUU-XXIV/2026 yang diajukan Rega Felix dan perkara nomor 40/PUU-XXIV/2026 yang diajukan Sa’ed.

Juru bicara MK yang juga hakim konstitusi Enny Nurbaningsih membenarkan jadwal sidang putusan gugatan MBG tersebut sesuai dengan agenda persidangan yang tercantum di laman MK.

“Sesuai dengan agenda persidangan di MK yang bisa diakses,” ujar Enny.

Gugatan program MBG tersebut telah bergulir sejak 12 Februari 2026 dengan agenda sidang pemeriksaan pendahuluan.

Sidang kemudian dilanjutkan dengan agenda perbaikan permohonan pada 25 Februari 2026 dan pemeriksaan keterangan DPR serta presiden pada 11 Maret 2026.

Dalam sidang tersebut, DPR dan pemerintah meminta penundaan penyampaian keterangan karena belum siap.

Sidang kembali digelar pada 14 April 2026 dengan agenda penyampaian keterangan dari kuasa hukum DPR dan pemerintah.

Selanjutnya, pada 28 April 2026, MK mendengarkan keterangan pihak terkait, yakni Yayasan Edukasi Riset Cendikia (ERC) dan Prof. Hesti Armiwulan.

Pada 20 Mei 2026, sidang dilanjutkan dengan agenda mendengarkan keterangan ahli dan saksi dari para pemohon. Kemudian pada 15 Juni 2026, MK kembali mendengarkan keterangan ahli dan saksi dari ERC dan CALS.
Sidang berikutnya digelar pada 23 Juni 2026 dengan agenda mendengarkan keterangan ahli dan saksi dari DPR serta pemerintah yang menghadirkan Prof. Cecep Darmawan dan Dr. Oce Madril.

Pada 1 Juli 2026, MK kembali mendengarkan keterangan ahli dan saksi dari pemerintah serta DPR dengan menghadirkan tiga ahli dan tiga saksi. (ANT/KN)

JAKARTA – Kejaksaan Agung kembali melanjutkan penyidikan dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menjerat mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Febrie Adriansyah. Tim Penyidik Khusus atau Tim Sembilan memeriksa tujuh orang saksi guna memperkuat pembuktian perkara.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Anang Supriatna mengatakan seluruh saksi yang dipanggil memenuhi panggilan penyidik.

“Pada Selasa, 28 Juli 2026, Tim Penyidik (Tim Sembilan) Kejaksaan Agung telah melakukan pemeriksaan terhadap tujuh orang saksi terkait penyidikan perkara khusus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang melibatkan Tersangka FA. Seluruh saksi hadir memenuhi panggilan penyidik,” kata Anang dalam keterangannya, Selasa (28/7/2026).

Ia menjelaskan, ketujuh saksi tersebut terdiri atas tiga orang dari unsur swasta berinisial WF, BM, dan H, serta empat penyidik dari Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Menurut Anang, pemeriksaan dilakukan untuk melengkapi alat bukti sekaligus memperdalam konstruksi perkara yang sedang ditangani. Hingga kini, penyidik masih fokus mengumpulkan keterangan para saksi dan belum mengambil langkah hukum lanjutan.

“Saat ini Tim Penyidik masih melakukan pendalaman melalui pemeriksaan para saksi guna memperkuat pembuktian dalam perkara dimaksud. Hingga saat ini belum ada proses atau tindakan hukum lainnya,” ujarnya.

Sebelumnya, pada Senin (27/7/2026), Tim Sembilan juga telah memanggil sembilan saksi dalam perkara yang sama. Namun, hanya tiga orang yang hadir memenuhi panggilan, yakni dua saksi dari pihak swasta berinisial HH dan HJ serta seorang penyidik Polri berinisial HK, sementara enam saksi lainnya dijadwalkan untuk dipanggil kembali.

Febrie Adriansyah sendiri telah ditetapkan sebagai tersangka dugaan TPPU dan ditahan di Rumah Tahanan KPK untuk 20 hari pertama. Penetapan tersangka dilakukan berdasarkan surat perintah penyidikan baru yang diterbitkan Kejaksaan Agung setelah menerima pelimpahan perkara dari Polri.

Dalam pelimpahan tersebut turut diserahkan barang bukti berupa emas seberat 74 kilogram serta valuta asing bernilai ratusan miliar rupiah. Selain perkara TPPU, Kejagung juga tengah menangani tiga perkara lain yang berkaitan dengan dugaan korupsi PT KNI, tata kelola batu bara untuk PLTU, dan PT Asabri. (Fajri/KN)

JAKARTA – Jaksa Watch Institute (JWatch) meminta Kejaksaan Agung melakukan audit menyeluruh terhadap proses penyitaan, pengelolaan, hingga pelelangan aset hasil tindak pidana korupsi yang dilakukan pada masa kepemimpinan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah.

Koordinator Nasional JWatch, Khalid Akbar, mengatakan audit diperlukan untuk memastikan seluruh proses pemulihan aset negara berjalan secara transparan dan akuntabel, terutama setelah munculnya proses hukum yang kini menjerat mantan Jampidsus tersebut.

Salah satu aset yang menjadi sorotan JWatch ialah proses penyitaan dan pelelangan saham PT Gunung Bara Utama (GBU), perusahaan milik terpidana korupsi Jiwasraya Heru Hidayat yang kini berganti nama menjadi PT Cemerlang Asa Mandiri. Saham perusahaan tersebut diketahui dilelang Kejaksaan Agung pada 2023 setelah berstatus sebagai aset sitaan negara.

Menurut JWatch, hingga kini masih terdapat persoalan terkait hak sejumlah vendor, pemasok, dan pelaku UMKM yang memiliki piutang terhadap PT Gunung Bara Utama sebelum perusahaan itu disita negara. Organisasi tersebut mempertanyakan apakah sebelum pelelangan dilakukan telah ada pengumuman terbuka agar seluruh kreditur dapat mengajukan tagihan mereka.

“Kami tidak mengaitkan perkara hukum yang kini menjerat eks Jampidsus dengan lelang PT GBU. Namun, fakta bahwa penyitaan dan pelelangan aset tersebut dilakukan pada periode kepemimpinannya menjadi alasan yang sah untuk dilakukan audit menyeluruh terhadap seluruh tata kelola lelang aset sitaan negara pada masa itu,” kata Khalid Akbar dalam keterangannya, Selasa (28/7/2026).

JWatch juga menyoroti adanya perbedaan sikap dalam penyelesaian hak para kreditur. Dalam sejumlah putusan PKPU, Pengadilan Niaga Jakarta Pusat disebut meminta agar tagihan kreditur diverifikasi oleh Kejaksaan Agung. Sementara itu, Kejaksaan Agung menyatakan persoalan tersebut merupakan ranah keperdataan dan Pusat Pemulihan Aset tidak memiliki kewenangan menetapkan kreditur sebagai penerima hasil lelang.

“Negara harus memastikan bahwa keberhasilan asset recovery tidak mengorbankan hak-hak pihak ketiga yang beritikad baik,” ujar Khalid.

Atas dasar itu, JWatch mendesak Kejaksaan Agung membuka secara transparan mekanisme pendataan kreditur sebelum pelelangan, mengevaluasi proses lelang PT Gunung Bara Utama, serta mengaudit seluruh pelelangan aset sitaan yang dilakukan pada periode tersebut.

“Audit ini penting untuk menjamin kepastian hukum, transparansi, dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat, sekaligus menjadi bahan evaluasi agar tata kelola pemulihan aset negara semakin akuntabel di masa mendatang,” tutup Khalid. (Fajri/KN)

JAKARTA – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mempertemukan pengacara Hotman Paris Hutapea dengan Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Akhmad Munir di tengah polemik yang sempat memanas antara kedua pihak.

Momen tersebut dibagikan Dasco melalui akun Instagram pribadinya pada Selasa (28/7/2026). Dalam unggahan itu, terlihat Dasco, Hotman Paris, dan Akhmad Munir duduk bersama dalam suasana santai.

“Persatuan Indonesia. Silaturahmi bersama Ketua Umum PWI @munir.akhmad dan @hotmanparisofficial hari ini,” tulis Dasco dalam unggahannya.

Salah satu foto yang diunggah memperlihatkan Hotman dan Akhmad Munir berjabat tangan, sementara Dasco berada di tengah keduanya. Ketiganya tampak tersenyum dalam pertemuan tersebut.

Hingga Selasa siang, unggahan Dasco telah mendapat ribuan tanda suka dan ratusan komentar dari warganet yang menyoroti pertemuan tersebut. Namun, belum ada pernyataan resmi dari Dasco, Hotman, maupun PWI mengenai apakah pertemuan itu menghasilkan kesepakatan damai atau berdampak pada proses hukum yang sedang berjalan.

Sebelumnya, PWI melaporkan Hotman Paris ke Polda Metro Jaya setelah pernyataannya kepada seorang wartawan dalam konferensi pers terkait perkara mantan Jampidsus Febrie Adriansyah menuai keberatan. Saat itu, Hotman melontarkan kalimat “lu punya otak nggak?” ketika menanggapi pertanyaan wartawan.

Laporan tersebut diajukan dengan dugaan pelanggaran terkait penghinaan atau ujaran kebencian terhadap suatu golongan. Meski Hotman telah menyampaikan permintaan maaf atas ucapannya, proses hukum atas laporan tersebut tetap berlanjut. (*/fajri/KN)