BERAU – Wakil Ketua I DPRD Berau, Peri Kombong mendorong setiap ketua RT untuk rutin melakukan pendataan terhadap warga. Dia mengatakan, pendataan penting dilakukan karena menjadi dasar dalam penyaluran bantuan sosial dan pembaharuan data kependudukan.

“Di era digital seperti saat ini, data kependudukan yang valid sangat dibutuhkan pemerintah untuk memastikan setiap program sosial tepat sasaran,” ujarnya.

Dirinya menjelaskan, keberadaan warga baru atau keluarga dari luar daerah yang datang dan menetap sementara harus segera dilaporkan ke RT setempat agar data kependudukan selalu terbarui.

“Data warga yang mutakhir akan sangat membantu ketika pemerintah melakukan penyaluran bantuan, baik itu bantuan pangan, pendidikan, kesehatan, maupun program sosial lainnya. Jadi ini sangat penting untuk kesejahteraan masyarakat juga,” tegasnya.

Lebih lanjut, Peri menyebutkan bahwa masih banyak kasus di mana warga yang berhak mendapatkan bantuan tidak terdaftar, hanya karena data kependudukan belum diperbarui atau tidak dilaporkan saat terjadi perubahan domisili. “Kadang mereka datang kerja, tinggal berbulan-bulan, tapi tidak pernah dilaporkan. Akibatnya, data kita tidak akurat dan itu bisa berpengaruh ke banyak hal, termasuk bantuan dan layanan publik,” jelasnya.

Kendati demikian, Peri Kombong mengajak seluruh masyarakat untuk lebih peduli terhadap proses pendataan kependudukan. “Mari kita biasakan tertib melapor. Dengan data yang lengkap dan jelas, bukan hanya keamanan yang terjaga, tapi juga kesejahteraan masyarakat bisa lebih merata,” pungkasnya. (adv)

BERAU – Anggota Komisi II DPRD Berau, Gideon Andris, menyoroti kejadian viral beberapa waktu lalu saat sejumlah pemuda terekam menunggangi penyu hijau di kawasan wisata Pulau Derawan.

Ia menilai peristiwa tersebut mencerminkan masih minimnya pemahaman masyarakat maupun wisatawan terhadap satwa yang dilindungi.

Menurutnya, langkah sosialisasi perlu segera dilakukan oleh pemerintah kampung maupun instansi terkait, agar pengunjung mengetahui batasan aktivitas saat berada di kawasan konservasi.

“Saran dari saya harus diadakan sosialisasi. Artinya ada himbauan atau larangan terkait apa yang boleh dan tidak,” ujarnya.

Ia mencontohkan, masih banyak masyarakat yang berasal dari daerah hulu atau pedalaman, seperti Kelay, yang mungkin belum mengetahui status perlindungan satwa laut tersebut.

“Setiap masyarakat berbeda latar belakangnya. Ada yang dari pedalaman dan tidak tahu bahwa hewan itu dilindungi, karena di wilayah mereka hewan itu tidak ada,” jelasnya.

Untuk itu, ia mendorong agar pemerintah kampung bersama Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) gencar melakukan sosialisasi, edukasi, maupun pemberitahuan secara langsung di lapangan.

“Ini harus jelas, dalam bentuk sederhana saja, bahwa ini hewan yang dilindungi maka tidak boleh sembarangan. Sehingga wisatawan maupun masyarakat lokal lebih paham,” tutupnya. (adv)

BERAU – Anggota Komisi III DPRD Berau, Oktavia menyerukan peningkatan edukasi kepada keluarga sebagai langkah utama mencegah kasus pelecehan seksual terhadap anak.

Ia menyoroti tingginya angka kasus yang justru dilakukan oleh keluarga terdekat, termasuk ayah kandung korban, sebagai persoalan yang memerlukan perhatian khusus.

“Pelecehan seksual yang dilakukan oleh orang terdekat menunjukkan bahwa edukasi keluarga masih sangat kurang. Ini perlu menjadi fokus utama dalam pencegahan,” ungkap Oktavia.

Oktavia menegaskan bahwa keluarga harus menjadi benteng pertama dalam melindungi anak dari ancaman kekerasan seksual. Edukasi terkait bahaya pelecehan seksual, termasuk pengetahuan anak tentang bagian tubuh yang tidak boleh disentuh oleh siapa pun, harus dimulai sejak dini di lingkungan keluarga.

“Orangtua harus membekali anak-anak mereka dengan informasi dasar tentang batasan tubuh. Hal ini tidak hanya melindungi anak, tetapi juga membuat mereka lebih berani berbicara jika merasa tidak nyaman,” ujarnya.

Menurut Oktavia, pelecehan seksual memiliki dampak serius terhadap perkembangan anak, baik secara psikologis, fisik, maupun sosial. Trauma yang dialami korban dapat mengganggu kehidupan mereka di masa depan, mulai dari hubungan sosial hingga pendidikan.

“Ketika anak menjadi korban, tidak hanya kehidupannya yang terpengaruh, tetapi juga masa depan mereka. Oleh karena itu, pencegahan adalah langkah terbaik yang bisa kita lakukan,” tegasnya.

Ia mendorong Organisasi Perangkat Daerah (OPD) seperti Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) untuk lebih intensif melakukan sosialisasi pencegahan pelecehan seksual di masyarakat. Sosialisasi ini harus menjangkau sekolah-sekolah, tempat ibadah, dan lingkungan keluarga.

“Kegiatan sosialisasi tidak boleh hanya sekadar seremonial. Harus ada pendampingan berkelanjutan untuk memberikan pemahaman mendalam kepada masyarakat,” tambah Oktavia.

Oktavia berharap pemerintah daerah, lembaga pendidikan, dan masyarakat dapat bekerja sama menciptakan lingkungan yang aman bagi anak-anak. Ia juga menekankan pentingnya keterlibatan semua pihak, termasuk tokoh masyarakat dan tokoh agama, untuk menghilangkan stigma terhadap korban sehingga mereka merasa nyaman untuk melapor.

“Lingkungan yang aman dan suportif adalah kunci. Dengan kerja sama yang baik, kita bisa melindungi anak-anak kita dari ancaman kekerasan seksual,” tutupnya. (adv)

BERAU – Anggota Komisi II DPRD Berau, Sutami menilai sektor ekonomi kreatif memiliki potensi besar untuk menjadi pilar utama perekonomian di Kabupaten Berau. Ia mengajak generasi muda untuk menjadikan bisnis kreatif sebagai bagian dari strategi pengembangan ekonomi lokal.

“Ekonomi kreatif bukan hanya soal keuntungan, tetapi juga kontribusi terhadap identitas dan daya saing daerah. Anak-anak muda Berau perlu melihat ini sebagai peluang untuk membangun bisnis yang inovatif dan berkelanjutan,” ujarnya.

Sutami menyebutkan bahwa anak muda Berau memiliki kreativitas dan semangat tinggi, tetapi masih membutuhkan dorongan dalam bentuk pelatihan dan akses informasi. Ia mendorong pemerintah daerah untuk lebih aktif dalam memberikan fasilitas dan pendampingan bagi generasi muda yang ingin memulai bisnis di sektor kreatif.

“Pemkab harus berperan sebagai katalis. Program seperti inkubator bisnis, pelatihan digital marketing, dan akses permodalan harus lebih digencarkan agar anak muda bisa memulai usaha mereka dengan langkah yang lebih kokoh,” jelasnya.

Ia juga menekankan pentingnya memanfaatkan kearifan lokal sebagai basis dari bisnis kreatif. Menurut Sutami, produk-produk berbasis budaya dan sumber daya lokal memiliki nilai tambah yang tinggi di pasar, baik nasional maupun internasional.

“Potensi alam dan budaya Berau sangat besar. Dengan inovasi, kita bisa mengolah ini menjadi produk bernilai jual tinggi, seperti kerajinan tangan, kuliner khas, atau pariwisata berbasis pengalaman,” tambahnya.

Sutami mengajak sektor swasta untuk ikut serta dalam mendukung pengembangan ekonomi kreatif di Berau. Ia mengusulkan kemitraan strategis antara pemerintah, perusahaan lokal, dan anak-anak muda kreatif untuk menciptakan ekosistem bisnis yang lebih solid.

“Kolaborasi antara sektor pemerintah dan swasta sangat penting. Dengan bantuan teknologi dan jaringan, bisnis kreatif anak muda Berau bisa menembus pasar yang lebih luas,” tegasnya.

Melihat potensi besar yang ada, Sutami optimistis bahwa ekonomi kreatif dapat menjadi tonggak baru perekonomian Berau. Ia percaya dengan dukungan yang tepat, generasi muda akan mampu menciptakan peluang kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sutami berharap pemerintah dapat menjadikan pengembangan ekonomi kreatif sebagai salah satu prioritas utama dalam perencanaan pembangunan Kabupaten Berau di masa mendatang.

“Anak muda adalah aset masa depan Berau. Jika mereka diberi ruang dan dukungan yang cukup, saya yakin bisnis kreatif akan membawa dampak besar bagi perekonomian kita,” pungkasnya. (adv)