BANDUNG – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung resmi menghibahkan aset Jalan Cihampelas kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).

Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan menjelaskan objek hibah meliputi tanah jalan, konstruksi jalan, serta seluruh sarana, prasarana dan utilitas di sepanjang ruas Jalan Cihampelas.

“Objek hibah yang disampaikan berupa tanah jalan, konstruksi jalan, serta seluruh sarana prasarana dan utilitas yang berada di sepanjang ruas Jalan Cihampelas dari administrasi inventaris barang milik daerah Kota Bandung kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat,” ujar Farhan di Bandung, Rabu (29/7/2026).

Farhan mengatakan proses hibah telah memenuhi seluruh ketentuan administratif sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024, termasuk dokumen permohonan, disposisi, hingga hasil pembahasan tim peneliti.

Ia mengungkapkan, setelah aset resmi menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, proses pembongkaran Teras Cihampelas akan dilakukan melalui mekanisme lelang terbuka.

Menurutnya, perusahaan yang memenangkan lelang bukan menerima anggaran pembongkaran, melainkan justru harus memberikan nilai ekonomi kepada pemerintah provinsi sebagai bagian dari proses pemanfaatan aset.

“Konsepnya bongkar total. Perusahaan yang ikut lelang pembongkaran harus membayar nilai ekonomi tertentu kepada pemerintah provinsi. Semua proses lelang dan penilaiannya berada di pemerintah provinsi,” katanya.

Farhan menuturkan keputusan tersebut merupakan hasil diskusi panjang antara dirinya dan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, dengan mempertimbangkan berbagai aspek tata ruang, estetika kota, hingga kepastian administrasi.

Ia mengakui Teras Cihampelas selama ini tidak pernah memiliki posisi yang jelas dalam dokumen perencanaan tata ruang.

“Bahkan Kementerian PUPR juga tidak bisa mendefinisikan apakah itu bangunan, jalan, atau jembatan. Karena itu sampai hari ini tidak bisa diterbitkan sertifikat laik fungsi. Secara administrasi kami juga tidak bisa mempertahankannya terus,” jelasnya.

Farhan menambahkan, Pemkot Bandung sebelumnya telah berkonsultasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Dari hasil konsultasi tersebut, mekanisme lelang pembongkaran dinilai menjadi cara paling tepat untuk menghindari potensi kerugian negara,” katanya. (ANT/KN)

TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) menilai penerapan Work From Anywhere (WFA) mulai awal Maret 2026 lalu hingga saat ini efektif untuk efisiensi anggaran sehingga tetap diterapkan setiap Jumat.

“WFA tetap kita laksanakan karena kondisi APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) kita tidak memungkinkan dan saat ini kita sedang melakukan efisiensi,” ujar Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kaltara Denny Harianto di Tanjung Selor, Kaltara, Rabu (29/7/2026).

Denny menegaskan penerapan WFA di lingkungan Pemprov Kaltara tidak mengurangi secara kualitas pelayanan kepada masyarakat. Sebab, pihaknya sudah mengatur agar pelayanan dasar yang berkaitan langsung dengan masyarakat harus tetap maksimal.

“Kalau terkait pelayanan yang berhadapan langsung dengan masyarakat seperti di rumah sakit, pendidikan dan pelayanan umum lainnya itu sudah di atur shift-shift-an,” katanya.

Sedangkan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang melaksanakan WFA, lanjutnya, juga diwajibkan telepon selulernya terus aktif apabila dibutuhkan koordinasi dan lain sebagainya.

Tidak hanya itu, pegawai yang WFA juga harus melaporkan apa yang dikerjakan selama WFA serta wajib mengisi E-Kinerja dan itu tidak bisa dikarang-karang.

“Nah itu diawasi oleh pimpinan langsung di atas masing-masing perangkat daerah. Karena jika tidak melaporkan dan mengisi E-Kinerja akan mendapat pemotongan TPP (Tambahan Penghasilan Pegawai),” katanya.

Denny mengaku juga berdiskusi dengan para ASN dan mereka tetap komitmen melaksanakan WFA. Mereka tetap bekerja, hanya tempatnya saja yang berbeda.

“Secara tanggung jawab mereka sepenuh hati. Mereka juga sudah dikasih haknya tinggal menjalankan kewajiban dan sebagainya,” katanya.

Terkait seberapa efektif menghemat anggaran, dia menegaskan sebulan setelah diterapkan bisa efisiensi anggaran operasional perkantoran sampai Rp400 juta.

“Kemarin kan di awal-awal itu pas masuk bulan Ramadhan dan kebetulan juga ada pengurangan jam kerja, itu kita menghemat kurang lebih Rp400 juta untuk operasional di beberapa gedung yang kita miliki,” katanya.

Angka itu, kata dia, bisa dilihat pembandingnya dengan bulan-bulan sebelumnya melalui Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD).

“Jadi sangat efektif penerapan WFA untuk efisiensi dan itu kita belum menghitung biaya bahan bakar kendaraan yang dikeluarkan secara pribadi ASN,” ujar dia.

Ada kurang lebih 6.000 pegawai Pemprov Kaltara yang, menurut dia, jika dalam sehari melaksanakan WFA dan kendaraan bermotornya tidak ke kantor maka juga akan menghemat bahan bakar sesuai harapan pemerintah pusat.

“6.000 pegawai kita kalikan berapa liter dia pulang pergi, berapa jumlahnya. Jadi selain berdampak pada efisiensi di lingkungan Pemprov Kaltara juga efisiensi penggunaan bahan bakar bagi kendaraan yang digunakan pegawai,” katanya. (ANT/KN)

BLORA – Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri melakukan pemetaan terhadap sumur minyak rakyat di Desa Plantungan, Kecamatan Blora, Kabupaten Blora, Jawa Tengah, untuk mendukung upaya peningkatan kualitas dan kuantitas produksi minyak, Rabu (29/7/2026).

Kegiatan tersebut dipimpin Kabagkerma Robinopsnal Bareskrim Polri Kombes Pol Bowo Gede Imantio bersama tim yang terdiri atas perwakilan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), SKK Migas, Pertamina, Polda Jawa Tengah, serta Polres Blora.

Kabagkerma Robinopsnal Bareskrim Polri Kombes Pol Bowo Gede Imantio saat menyampaikan sambutan di Balai Desa Plantungan di Blora, Rabu, kunjungan tersebut bertujuan memperoleh data lapangan untuk memberikan gambaran kondisi produksi minyak rakyat.

“Jadi saat Pertamina membuat gambaran tentang peningkatan minyak yang ada, kami bersama tim lengkap datang ke sini untuk melihat keadaan yang ada,” ujarnya.

Di lokasi, tim melakukan pemetaan dan pengambilan dokumentasi pada sejumlah titik sumur minyak rakyat secara sampling sebagai bahan pendataan.

Proses pemetaan berlangsung sekitar satu jam dengan pembagian area kerja di beberapa lokasi. Hasil pendataan tersebut selanjutnya akan dibawa ke Mabes Polri sebagai bahan laporan.

Bowo menyebut Desa Plantungan saat ini mampu memproduksi sekitar 25.000 liter minyak per hari yang selanjutnya dikirim ke Pertamina.

“Kami berharap bisa ikuti regulasi dan dibenahi pelan-pelan sehingga tidak terjadi risiko hukum di kemudian hari,” ujarnya.

Ia berharap pengelolaan sumur minyak rakyat dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat.

“Tujuannya agar masyarakat meningkat kesejahteraannya,” ujarnya.

Sementara itu, selama kunjungan berlangsung, warga Desa Plantungan memasang sejumlah spanduk di depan balai desa dan gapura desa yang berisi aspirasi terkait pengelolaan sumur minyak rakyat.

Di antaranya bertuliskan “Pertahankan Aset Desa Kami”, “1.240 Titik Sumur Minyak Masyarakat Desa Plantungan untuk Ketahanan Ekonomi Rakyat dan Ketahanan Energi Nasional”, serta “Sampai Titik Darah Penghabisan Kami Siap Nyawa Pun Kami Pertaruhkan”. (ANT/KN)

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami jumlah uang yang seharusnya dikembalikan oleh Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni kepada pihak Bupati Kuantan Singingi (Kuansing) nonaktif Suhardiman Amby.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pendalaman tersebut dilakukan lembaga antirasuah dengan memeriksa sejumlah saksi pada Selasa (28/7), yakni Wakil Ketua Koperasi Unit Desa Prima Sehati berinisial EW, Bendahara KUD Prima Sehati berinisial JHS, dan anggota KUD Prima Sehati berinisial SPR.

“Kepada sejumlah saksi tersebut, penyidik secara umum mendalami keterangan terkait pemberian sejumlah uang dolar Singapura kepada pihak Kementerian Kehutanan dan pengembalian uangnya. Penyidik masih terus mendalami apakah uang yang diberikan tersebut sudah seluruhnya dikembalikan,” kata Budi kepada para jurnalis di Jakarta, Rabu (29/7/2026).

Selain itu, dia mengatakan KPK menjadwalkan ulang pemanggilan terhadap Ketua KUD Prima Sehati sekaligus Ketua DPRD Kuansing Juprizal, dua orang pihak swasta berinisial HDS dan FJR serta anak Juprizal berinisial RFZ untuk diperiksa sebagai saksi kasus dugaan suap yang menjerat Suhardiman.

“Saksi-saksi tersebut diduga mengetahui terkait dengan pengembalian uang dari Kemenhut melalui ajudan Menteri Kehutanan. Untuk itu, penyidik akan melakukan pemanggilan kembali,” ucap Budi.

Sebelumnya, KPK menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Kuantan Singingi dan Jakarta pada 29 Juni 2026 dengan mengamankan 10 orang. Operasi tersebut merupakan OTT ke-14 yang dilakukan KPK sepanjang 2026.

Suhardiman dan Sekretaris Daerah Kuansing Zulkarnain kemudian menyerahkan diri kepada KPK pada 30 Juni 2026.

Pada 1 Juli 2026, KPK menetapkan Suhardiman, Zulkarnain, dan Direktur Utama PT Mitra Ideal Consultant Ardiles sebagai tersangka dugaan suap terkait jual beli jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi selama 2021-2026.

Selain dugaan suap, KPK juga menduga Suhardiman menerima gratifikasi terkait pengurusan pelepasan kawasan hutan produksi terbatas.

Usai namanya terseret dalam perkara itu, Menhut pada 3 Juli 2026 menjelaskan bahwa saat menerima audiensi Suhardiman pada 2 Juni 2026, kepala daerah tersebut meninggalkan sebuah amplop yang tertutup map.

Menurut Raja Juli, dirinya baru menyadari keberadaan amplop itu setelah Suhardiman meninggalkan ruangan. Dia kemudian memerintahkan ajudannya untuk mengembalikan amplop tersebut tanpa mengetahui isi di dalamnya.

Raja Juli mengatakan pengembalian amplop dilakukan pada 12 Juni 2026 setelah sebelumnya sempat tertunda karena kendala jadwal. Amplop itu dikembalikan kepada Suhardiman melalui ajudannya di Kabupaten Kuansing.

Pada 3 Juli 2026, Raja Juli juga melaporkan penolakan gratifikasi tersebut kepada KPK. Sementara pada 17 Juli 2026, KPK mengumumkan menolak laporan Raja Juli karena sedang mengusut pemberian tersebut. (ANT/KN)

JAKARTA – PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Ketapang memperkuat kesiapsiagaan menghadapi cuaca ekstrem di Selat Bali melalui pengawasan operasional dan penerapan prosedur keselamatan demi menjamin keamanan penyeberangan bagi seluruh pengguna jasa.

“Keselamatan selalu menjadi prioritas dalam setiap layanan penyeberangan,” kata General Manager ASDP Ketapang Arief Eko Kurniansjah dalam keterangan di Jakarta, Rabu (29/6/2026).

Menyikapi angin kencang dan gelombang tinggi yang melanda perairan Selat Bali dalam beberapa waktu terakhir, ASDP menerapkan langkah antisipatif dengan menyesuaikan operasional penyeberangan berdasarkan kondisi cuaca di lapangan.

Langkah tersebut dilakukan melalui koordinasi bersama KSOP Kelas III Tanjung Wangi, Satpel Pelabuhan Penyeberangan BPTD Kelas II Jawa Timur, BMKG dan Kepolisian, termasuk penundaan sementara operasional pada waktu tertentu demi menjamin keselamatan pengguna jasa dan awak kapal.

Dia menegaskan setiap keputusan operasional didasarkan pada rekomendasi cuaca maritim dari BMKG dan hasil koordinasi dengan seluruh otoritas terkait, bukan kebijakan sepihak operator.

“Penundaan operasional dilakukan semata-mata sebagai langkah mitigasi risiko ketika kondisi cuaca belum memenuhi standar keselamatan pelayaran,” ujarnya.

Ia menjelaskan penyesuaian operasional bersifat dinamis mengikuti perkembangan kondisi cuaca di lapangan. Layanan penyeberangan akan kembali dibuka segera setelah kecepatan angin dan tinggi gelombang berada dalam batas aman sehingga masyarakat tidak perlu khawatir terhadap kepastian keberangkatan.

Sebagai bentuk kesiapsiagaan, ASDP terus memperkuat koordinasi lintas instansi melalui pemantauan cuaca maritim secara berkala bersama BMKG agar potensi cuaca ekstrem dapat dideteksi sedini mungkin dan keputusan operasional dapat diambil secara cepat serta tepat.

Untuk mengurangi dampak terhadap distribusi logistik, ASDP juga mengaktifkan buffer zone di kawasan Bulusan sebagai lokasi penampungan sementara kendaraan yang belum dapat menyeberang.

Setelah cuaca membaik dan operasional kembali normal, ASDP akan mengoptimalkan penambahan armada guna mempercepat penguraian antrean kendaraan yang terbentuk selama masa penundaan.

Di sisi darat, koordinasi bersama Polres Banyuwangi terus dilakukan untuk mengatur arus kendaraan menuju pelabuhan agar tetap tertib, aman dan tidak menimbulkan kepadatan yang berlebihan.

“Kami menyiapkan berbagai langkah antisipatif secara terpadu, mulai dari pemantauan cuaca, penyediaan buffer zone, kesiapan armada, hingga pengaturan lalu lintas bersama kepolisian. Upaya ini kami lakukan agar dampak penyesuaian operasional dapat diminimalkan sekaligus menjaga kelancaran layanan,” jelas Arief.

ASDP mengimbau seluruh pengguna jasa untuk memantau informasi cuaca melalui kanal resmi BMKG sebelum melakukan perjalanan menuju pelabuhan.

Pengguna jasa, khususnya kendaraan logistik maupun masyarakat yang memiliki agenda penting, diharapkan dapat menyesuaikan waktu keberangkatan serta mengikuti arahan petugas di lapangan demi kelancaran dan keselamatan bersama.

ASDP juga memahami penundaan operasional dapat menimbulkan ketidaknyamanan, khususnya bagi pengguna jasa dan pelaku usaha logistik. Karena itu, dalam kondisi force majeure akibat cuaca ekstrem, tiket yang telah dibeli tetap berlaku dan dapat digunakan kembali setelah operasional penyeberangan dibuka.

“Kami memohon pengertian seluruh masyarakat. Kebijakan ini semata-mata untuk melindungi keselamatan jiwa. Kami juga memastikan hak pengguna jasa tetap terlindungi karena tiket yang telah dibeli tetap dapat digunakan ketika layanan kembali beroperasi normal,” ujar Arief. (ANT/KN)

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menyampaikan optimisme terhadap masa depan Indonesia dengan mengutip proyeksi sejumlah pakar dunia yang memperkirakan perekonomian nasional akan menjadi salah satu yang terbesar di dunia dalam 25 tahun mendatang.

Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat memberikan amanat dalam pelantikan Pamong Praja Muda di Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Jatinangor, Sumedang, Rabu (29/7/2026).

Menurut Prabowo, berbagai proyeksi internasional menempatkan Indonesia sebagai negara dengan kekuatan ekonomi terbesar keempat di dunia. Dalam prediksi tersebut, Indonesia disebut akan melampaui sejumlah negara maju seperti Prancis, Jerman, dan Inggris.

“Cita-cita besar itu di ambang keberhasilan. Semua pakar dunia meramalkan 25 tahun lagi Indonesia menjadi ekonomi keempat di dunia. Keempat, di atas Prancis, Jerman, Inggris,” kata Prabowo.

Ia menegaskan, tujuan pembangunan nasional bukan sekadar mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mewujudkan Indonesia sebagai negara yang maju, mandiri, dan mampu menentukan arah kebijakannya sendiri tanpa bergantung pada negara lain.

“Cita-cita besar kita adalah Indonesia menjadi negara yang maju dan modern, negara yang mandiri, yang berdiri di atas kaki kita sendiri, yang tidak diatur oleh bangsa lain, tidak didikte oleh bangsa lain, tidak ditipu oleh bangsa lain,” ujarnya.

Prabowo juga menyampaikan harapannya agar hasil pembangunan dapat dirasakan seluruh masyarakat. Menurutnya, setiap warga negara harus memiliki kesempatan memperoleh kehidupan yang layak, mulai dari pendidikan, layanan kesehatan, hingga tempat tinggal yang memadai.

“Tidak ada di antara rakyat Indonesia yang lapar. Tidak ada anak-anak Indonesia yang tidak bisa sekolah. Tidak ada warga negara kita yang tidak bisa mendapat pelayanan rumah sakit bila perlu. Tidak ada di antara rakyat kita yang tidak tinggal di rumah yang layak. Itu cita-cita kita. Itu perjuangan kita,” tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Prabowo turut menitipkan estafet kepemimpinan bangsa kepada para pamong praja muda yang baru dilantik. Ia meyakini para lulusan IPDN akan menjadi bagian dari generasi yang memimpin pemerintahan di masa mendatang, baik di tingkat daerah maupun nasional.

“Sebagian dari saudara akan jadi gubernur. Mungkin di antara saudara akan berdiri di podium ini. Masa depan milik saudara-saudara sekalian,” kata Prabowo.

Ia menambahkan, generasi muda yang memasuki birokrasi saat ini dipersiapkan untuk melanjutkan kepemimpinan nasional. Karena itu, para pamong praja diminta menjadi aparatur yang berintegritas, mampu menggerakkan birokrasi, serta memastikan pembangunan berjalan secara efektif di tengah masyarakat. (Fajri/KN)

JAKARTA – Pengurus Pimpinan Pusat Keluarga Besar Putra Putri (KBPP) Polri Masa Bakti 2026–2031 resmi dikukuhkan oleh Wakapolri Komjen Pol. Dedi Prasetyo di Gedung Bhakti Dharma Waspada, STIK Lemdiklat Polri, Jakarta Selatan, Rabu (29/7).

Kepengurusan baru menargetkan penguatan organisasi dari tingkat pusat hingga daerah sebagai langkah awal menjalankan program lima tahun ke depan.

Ketua Umum KBPP Polri AH Bimo Suryono mengatakan kepengurusan yang baru telah memperoleh pengesahan dari Kementerian Hukum. Legalitas tersebut menjadi landasan bagi organisasi untuk menjalankan tata kelola secara profesional, transparan, dan akuntabel.

Bimo menjelaskan, jajaran pengurus berasal dari berbagai latar belakang, mulai dari unsur pemerintahan, akademisi, dunia usaha hingga kalangan muda keluarga besar Polri. Menurutnya, keberagaman tersebut menjadi modal penting untuk memperkuat kolaborasi sekaligus memperluas kontribusi organisasi kepada masyarakat.

“KBPP Polri ingin menjadi rumah bersama bagi putra-putri keluarga besar Polri untuk berkarya, berkolaborasi, dan mengabdi. Kami berharap organisasi ini dapat menjadi wadah yang produktif bagi generasi muda dalam mendukung pembangunan nasional,” ujar Bimo.

Ia menilai keluarga besar Polri memiliki potensi besar untuk berkontribusi dalam berbagai sektor, mulai dari pendidikan, kewirausahaan, kegiatan sosial hingga penguatan nilai-nilai kebangsaan. Karena itu, kepengurusan baru akan memprioritaskan konsolidasi organisasi, pembaruan basis data anggota, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia agar program dapat berjalan lebih efektif.

Selain memperkuat organisasi secara internal, KBPP Polri juga akan memperluas kerja sama dengan berbagai satuan kerja Polri dan para pemangku kepentingan untuk menjalankan program pemberdayaan masyarakat, pembinaan generasi muda, pengembangan UMKM, hingga kegiatan sosial dan kemanusiaan secara berkelanjutan.

Melalui kepengurusan periode 2026–2031, KBPP Polri berharap dapat semakin memperkokoh perannya sebagai organisasi keluarga besar Polri yang modern, inklusif, dan mampu menjadi mitra strategis dalam mendukung pembangunan nasional. (Fajri/KN)