JAKARTA — Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifah Fauzi, menegaskan bahwa upaya pemberdayaan perempuan di Indonesia masih menghadapi berbagai hambatan serius, mulai dari ketimpangan akses pendidikan hingga tingginya kerentanan terhadap kekerasan.
Pernyataan itu disampaikan saat menghadiri Pencanangan Bulan Pemberdayaan Perempuan melalui Pendidikan di Gedung Badan Bahasa, Jakarta, Rabu (1/4/2026).
Di tengah komitmen pemerintah mendorong kesetaraan gender, Arifah mengingatkan bahwa agenda tersebut tidak boleh berhenti pada kegiatan simbolik.
“Momentum ini bukan sekadar seremoni. Ini harus menjadi titik tolak gerakan nasional yang terukur, terarah, dan berkelanjutan,” tegasnya.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) 2025 menunjukkan perempuan mencakup 49,85 persen populasi Indonesia, sementara anak-anak mencapai 29,15 persen. Namun, menurut Arifah, besarnya proporsi tersebut belum sepenuhnya berbanding lurus dengan akses dan perlindungan yang diterima.
Ia menyoroti masih banyak anak perempuan yang putus sekolah akibat perkawinan anak, keterbatasan ekonomi, hingga norma sosial yang belum berpihak pada kesetaraan.
“Kita tidak bisa menutup mata. Ketimpangan itu masih nyata,” ujarnya.
Meski demikian, Arifah mencatat adanya kemajuan di sektor pendidikan tinggi, di mana jumlah mahasiswa perempuan di sejumlah perguruan tinggi telah melampaui 50 persen. Namun, capaian tersebut dinilai belum cukup jika tidak diikuti pemerataan akses di semua jenjang pendidikan.
Dalam konteks kebijakan, pemerintah telah menetapkan pengarusutamaan gender sebagai strategi nasional pembangunan. Di sektor pendidikan, implementasinya mencakup penguatan kebijakan responsif gender, transformasi kurikulum, hingga penciptaan lingkungan belajar yang aman dan inklusif.
Namun, Arifah mengakui pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala, seperti rendahnya pemahaman tentang perspektif gender, keterbatasan sumber daya manusia, dan belum optimalnya sinergi lintas sektor.
Ia juga menekankan pentingnya menjadikan sekolah sebagai ruang yang aman bagi anak.
“Tidak boleh ada satu pun anak yang tertinggal dan tidak boleh ada satu pun yang merasa tidak aman di lingkungan pendidikan,” katanya.
Lebih jauh, Arifah menegaskan bahwa keberhasilan pemberdayaan perempuan tidak dapat dicapai oleh satu pihak saja. Kolaborasi lintas kementerian, lembaga, dan masyarakat menjadi kunci utama, sejalan dengan arahan Presiden agar pembangunan dilakukan secara sinergis.
“Kita butuh gerakan bersama, bukan kerja sendiri-sendiri,” ujarnya.
Kementerian PPPA, lanjut Arifah, berkomitmen memperkuat sinergi lintas sektor serta memastikan perlindungan perempuan dan anak menjadi prioritas dalam pembangunan nasional.
Ia berharap pencanangan bulan pemberdayaan ini menjadi awal dari langkah konkret yang berkelanjutan, bukan sekadar agenda tahunan.
“Kita ingin memastikan perempuan berdaya, anak terlindungi, menuju Indonesia Emas 2045,” pungkasnya.
Pewarta/ Editor : Nicha R
