Beranda blog Halaman 1235

Wujudkan Lumbung Pangan, Pemkab Kutai Kartanegara Undang Ahli Pupuk Organik

Penulis
redaksi
-
0
Ilustrasi.

KUTAI KARTANEGARA – Berbagai upaya dilakukan Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Edi Damansyah agar cita-cita Kukar menjadi lumbung pangan di Kalimantan Timur (Kaltim) bisa tercapai, salah satunya dengan mengundang tenaga ahli dan riset pupuk hayati atau organik dari PT. Madubaru Yogyakarta.

Hal itu ia ungkapkan saat acara diskusi pemantapan data infrastruktur tani antara Dinas Pekerjaan Umum dengan Dinas Pertanian dan Peternakan Kukar, di ruang Serbaguna Kantor Bupati, Senin (10/4/23).

Bupati Edi Damansyah mengungkapkan Pemkab Kukar berencana membangun demplot di lima kawasan pertanian, dan saat ini infrastruktur yang sedang dikerjakan adalah jalan usaha tani, saluran irigasi, dan embung.

“Kerena ada klaster-klaster di 5 kawasan pertanian, jadi kita lihat di tahun 2022-2023 ini mana – mana saja yang dikerjakan oleh Dinas PU, dan mana – mana saja oleh dinas Pertanian, dan juga apa saja yang harus kita perkuat di anggaran 2023 khususnya di perubahan nanti, dan akan kita anggarkan lagi di 2024,” ujarnya.

Edi menginginkan, setiap klaster infrastruktur dan petaninya sudah siap, kemudian untuk pengembangannya perlu dibangun demplot yang berkaitan dengan pengembangan pupuk organik, karena dibeberapa kabupaten kota sudah dibikin demplot.

“Untuk itu kita mengundang ahli pertanian dari Jogjakarta, yakni pak Sigit Agus Himawan beliau ini membawa konsep tersendiri dengan memproduksi pupuk hayati atau organik, sekaligus memberikan pendampingan nantinya” ujar Edi.

Dijelaskannya konsep yang dibawanya merubah budaya kerja petani, kalau selama ini hanya kenal pupuk kimia, terus beli kapur untuk penanganan lahan tingkat keasaman tinggi, dengan pupuk hayati atau organik yang ditawarkan tidak memerlukan semua itu.

Edi menyebut tujuan mereka datang ini untuk buat demplot di beberapa titik. Nanti demplotnya di wilayah Muara Kaman, Sebulu Tenggarong Seberang, dan Loa Kulu.

“Harapan saya dengan konsep ini penggunaan beberapa temuan baru terutama pupuk hayati atau organik ini kesulitan pupuk ditengah-tengah petani bisa diatasi dan ini merubah budaya kerjanya. Kalau selama ini kita hanya pikir pupuk kimia ini kita sudah beralih pada pupuk organik,” harapnya. (kn)

Pelaku Parekraf Diajak Berikan Layanan Terbaik di Momen Lebaran 2023

Penulis
redaksi
-
0
Menparekraf Sandiaga Uno menjajal QRIS di salah satu stan pelaku parekraf. (istimewa)

JAKARTA – Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf/Kabaparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno meyakini momentum libur Lebaran tahun 2023 akan meningkatkan pergerakan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, ia mengajak seluruh pelaku industri parekraf untuk memanfaatkan momentum ini untuk meningkatkan penjualan dan memberikan pelayan terbaik bagi para wisatawan agar dapat menikmati aktivitas wisata dengan aman, nyaman, dan menyenangkan.

“Saya ingin mengajak seluruh pelaku industri parekraf memanfaatkan momen kesempatan emas ini di Lebaran 2023, yaitu yang pertama setelah PPKM berakhir, untuk meningkatkan penjualan omzet [dan] memberikan pelayanan yang terbaik,” ujar Sandi dalam acara The Weekly Brief With Sandi Uno, yang diakses pada kanal YouTube Kemenparekraf, Selasa (11/04/2023).

Sandi mengungkapkan, pergerakan masyarakat pada Lebaran ini diprediksi mencapai 123,8 juta orang. Sandi pun menargetkan 25 persen dari target pergerakan wisatawan nusantara tahun ini yaitu sebesar 300-350 juta pergerakan dapat tercapai.

“Target perputaran ekonomi [pada momen libur Lebaran] Rp100-150 triliun,” imbuhnya.

Secara khusus, Menparekraf menyoroti kenaikan tarif masuk tempat wisata yang kerap terjadi pada libur Lebaran. Sandi menekankan agar kenaikan tersebut dirembukkan dengan pemerintah daerah dan asosiasi wisata setempat agar diperoleh harga standar dan sesuai dengan kualitas dan pelayanan yang diberikan. Kenaikan harga tersebut, lanjut Sandi, juga harus disosialisasikan.

“Jangan kita menaikkan tarif yang membebani masyarakat dan harus kita fokuskan peningkatan aspek kualitasnya dulu dan pelayanan yang lebih baik di tempat wisata. Juga perhatikan betul-betul kemampuan masyarakat yang sudah nabung ingin pulang ke kampung halaman dan berwisata bersama keluarga dan mereka menginginkan berwisata juga dengan harga yang terjangkau,” ucapnya.

Sandi pun meminta pelaku usaha parekraf untuk mengantisipasi lonjakan pengunjung yang diprediksi terjadi di berbagai destinasi pariwisata di Indonesia pada libur Lebaran kali ini. Destinasi tersebut, antara lain, Puncak Bogor, Cipanas, Cianjur, Tangkuban Perahu, Kawah Putih, Ciwidey, dan beberapa pantai di Jawa Barat; Dieng, Batu Raden, Bandungan Semarang, Candi Borobudur, Candi Prambanan, dan beberapa destinasi lainnya di Jawa Tengah dan Yogyakarta; serta Gunung Bromo, Wisata Jatim Park, dan Taman Kebun Binatang Batu di Jawa Timur.

“Ini yang harus kita pastikan agar tidak membludak dan pelayanannya lebih baik, lebih cepat, lebih nikmat, dan tentunya dengan harga yang tepat. Mari kita gunakan kesempatan ini untuk menghadirkan suatu proses mudik yang aman, lancar, dan juga smooth,” tandasnya. (kn)

Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah untuk Bantuan Pangan 2023 Diluncurkan

Penulis
redaksi
-
0
Presiden Jokowi secara resmi meluncurkan kegiatan penyaluran cadangan beras pemerintah untuk bantuan pangan tahun 2023, di Perum Bulog Pusat Distribusi Ngabeyan, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, Senin (10/04/2023). (BPMI Setpres/Kris)

SUKOHARJO – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) secara resmi meluncurkan kegiatan penyaluran cadangan beras pemerintah untuk bantuan pangan tahun 2023. Kegiatan tersebut digelar di Perum Bulog Pusat Distribusi Ngabeyan, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah, pada Senin (10/04/2023).

“Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, pada siang hari ini saya luncurkan penyaluran cadangan beras pemerintah untuk bantuan pangan tahun 2023,” ujar Presiden dalam sambutannya.

Presiden menyebut bahwa kegiatan penyaluran cadangan beras pemerintah tersebut akan dilakukan selama tiga bulan ke depan. Nantinya, setiap keluarga penerima manfaat akan mendapatkan bantuan 10 kg beras setiap bulannya.

“Dan ini nanti akan segera kita salurkan ke kabupaten/kota di Solo Raya dan secara nasional semuanya yang diberi bantuan pangan sebanyak 21,3 juta keluarga,” ungkap Presiden.

Presiden berharap bantuan pangan berupa penyaluran cadangan beras pemerintah tersebut akan membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Selain itu, bantuan pangan ini juga diharapkan dapat membantu mengendalikan harga beras di pasaran.

“Kita harapkan dengan bantuan pangan ini kita juga bisa menurunkan harga beras,” ucap Presiden.

Presiden pun memastikan ketersediaan beras di sejumlah daerah di Tanah Air masih terkendali. Hal ini dikarenakan panen raya masih berlangsung di sejumlah provinsi di Tanah Air, mulai dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, hingga Sulawesi Selatan.

“Jadi masalah pasokan, supply tidak ada masalah karena memang pas panen raya,” tutur Presiden.

Meski demikian, Presiden mengatakan bahwa pemerintah akan tetap melakukan impor beras. Kebijakan tersebut dilakukan sebagai langkah antisipasi pemerintah dalam menghadapi El Nino.

“Itu untuk jaga-jaga, untuk cadangan strategis untuk beras pemerintah, untuk jaga-jaga karena persiapan ada El Nino,” ujar Presiden. (kn)

Keppres Biaya Ibadah Haji 1444 H Terbit, Ini Rinciannya

Penulis
redaksi
-
0
Ilustrasi.

JAKARTA – Pemerintah menerbitkan Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) Nomor 7 Tahun 2023 tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1444 Hijriah/2023 Masehi yang Bersumber dari Biaya Perjalanan Ibadah Haji dan Nilai Manfaat. Peraturan ini ditandatangani Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) pada tanggal 6 April 2023.

Aturan ini diterbitkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah dan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji.

“Menetapkan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji atau BPIH Tahun 1444 Hijriah/2023 Masehi yang bersumber dari Biaya Perjalanan Ibadah Haji atau Bipih dan Nilai Manfaat,” bunyi Keppres yang dapat diakses pada laman JDIH Sekretariat Kabinet ini.

Adapun besaran Bipih jemaah haji reguler tahun 1444 H/2023 M adalah sebagai berikut:
a. Embarkasi Aceh sebesar Rp44.364.357,26
b. Embarkasi Medan sebesar Rp45.201.652,26
c. Embarkasi Batam sebesar Rp47.429.308,26
d. Embarkasi Padang sebesar Rp46.044.850,26
e. Embarkasi Palembang sebesar Rp48.005.008,26
f. Embarkasi Jakarta (Pondok Gede) sebesar Rp51.338.008,26
g. Embarkasi Jakarta (Bekasi) sebesar Rp51.338.008,26
h. Embarkasi Solo sebesar Rp49.893.981,26
i. Embarkasi Surabaya sebesar Rp55.928.458,26
j. Embarkasi Balikpapan sebesar Rp50.792.201,26
k. Embarkasi Banjarmasin sebesar Rp50.753.057,26
l. Embarkasi Makassar sebesar Rp52.182.703,26
m. Embarkasi Lombok sebesar Rp51.268.349,26
n. Embarkasi Kertajati sebesar Rp52.837.858,26

Besaran Bipih jemaah haji ini dipergunakan untuk biaya penerbangan haji, biaya hidup (living cost), serta sebagian biaya layanan Arafah, Mudzalifah, dan Mina.

Sedangkan besaran Bipih yang bersumber dari petugas haji daerah (PHD) dan pembimbing kelompok bimbingan ibadah haji dan umrah (KBIHU) adalah sebagai berikut:
a. Embarkasi Aceh sebesar Rp84.602.294,26
b. Embarkasi Medan sebesar Rp85.439.589,26
c. Embarkasi Batam sebesar Rp87.667.245,26
d. Embarkasi Padang sebesar Rp86.282.787,26
e. Embarkasi Palembang sebesar Rp88.242.945,26
f. Embarkasi Jakarta (Pondok Gede) sebesar Rp91.575.945,26
g. Embarkasi Jakarta (Bekasi) sebesar Rp91.575.945,26
h. Embarkasi Solo sebesar Rp90.131.918,26
i. Embarkasi Surabaya sebesar Rp96.166.395,26
j. Embarkasi Balikpapan sebesar Rp91.030.138,26
k. Embarkasi Banjarmasin sebesar Rp90.990 .994,26
l. Embarkasi Makassar sebesar Rp92.420.640,26
m. Embarkasi Lombok sebesar Rp91.506.286,26
n. Embarkasi Kertajati sebesar Rp93.075.795,26

Bipih PHD dan KBIHU ini dipergunakan untuk biaya penerbangan; akomodasi; konsumsi; transportasi; pelayanan di Arafah, Mudzalifah, dan Mina; pelindungan; pelayanan di embarkasi atau debarkasi; pelayanan keimigrasian; premi asuransi dan pelindungan lainnya; dokumen perjalanan; biaya hidup (living cost); pembinaan jemaah haji di tanah air dan Arab Saudi; pelayanan umum di dalam negeri dan Arab Saudi; dan pengelolaan BPIH.

Keppres juga mengatur tentang besaran BPIH tahun 1444 Hijriah/2023 Masehi yang bersumber dari nilai manfaat yang digunakan untuk membayar selisih BPIH dengan besaran Bipih sebesar Rp8.090.360.327.213,67. Sementara besaran BPIH Tahun 1444 Hijriah/2023 Masehi yang bersumber dari nilai manfaat untuk jemaah haji reguler lunas tunda sebesar Rp845.708.000.000,00.

Disebutkan dalam Keppres, dalam hal terjadi perubahan besaran BPIH yang bersumber dari nilai manfaat untuk jemaah haji reguler lunas tunda, itu ditetapkan oleh Menteri Agama (Menag).

“Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan,” bunyi ketentuan penutup Keppres 7/2023. (kn)

Pembelian Kendaraan Listrik Roda Empat dan Bus Dapat Insentif Pemerintah

Penulis
redaksi
-
0
Ilustrasi.

JAKARTA – Pemerintah berkomitmen untuk mengakselerasi transformasi ekonomi melalui insentif pajak pertambahan nilai (PPN) atas pembelian kendaraan listrik roda empat dan bus. Insentif tersebut mulai berlaku pada masa pajak April sampai dengan masa pajak Desember 2023.

“Kebijakan ini diluncurkan dalam rangka mengakselerasi transformasi ekonomi untuk meningkatkan daya tarik investasi dalam ekosistem kendaraan listrik, perluasan kesempatan kerja, percepatan peralihan dari penggunaan energi fosil ke energi listrik sehingga ke depan diharapkan akan mempercepat pengurangan emisi sekaligus efisiensi subsidi energi,” ujar Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF), Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Febrio Kacaribu, dikutip dalam laman Kemenkeu, Kamis (06/04/2023).

Aturan tersebut dituangkan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 38 Tahun 2023 tentang Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Roda Empat Tertentu dan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Bus Tertentu yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2023.

Adapun pemberian insentif tersebut akan ditujukan pada, pertama kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB) roda empat dan bus dengan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) lebih besar atau sama dengan 40 persen (TKDN ≥ 40%). Ini akan diberikan PPN ditanggung pemerintah (DTP) sebesar 10 persen sehingga PPN yang harus dibayar tinggal satu persen.

Kedua, KBLBB dengan TKDN di atas atau sama dengan 20 persen serta di bawah 40 persen (20% ≤ TKDN < 40%). Ini akan diberikan PPN DTP sebesar 5 persen sehingga PPN yang harus dibayar sebesar 6 persen.

Model dan tipe kendaraan yang memenuhi syarat TKDN ditetapkan dengan Keputusan Menteri Perindustrian (Kepmenperin) Nomor 1641 Tahun 2023. Sementara, kriteria nilai TKDN memperhatikan keselarasan dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) untuk Transportasi Jalan serta roadmap program percepatan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai dari Kementerian Perindustrian (Kemenperin).

Direktur Jenderal (Dirjen) Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika (ILMATE), Kemenperin, Taufiek Bawazier mengharapkan intensif ini dapat meningkatkan minat masyarakat untuk membeli kendaraan listrik.

“Dengan berjalannya program fasilitasi pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah untuk KBLBB roda empat tertentu dan bus tertentu, pemerintah berharap minat masyarakat untuk membeli kendaraan listrik meningkat, dan mendukung penciptaan ekosistem kendaraan listrik di tanah air. Dalam tahap awal diperkirakan sebanyak 35.862 unit mobil listrik dan 138 unit bus listrik pada tahun 2023” ujar Taufiek.

Untuk teknis pelaksanaan fasilitasi perpajakan tersebut, kata Taufiek, pihaknya akan melakukan pengawasan atas kesesuaian nilai TKDN. Pengawasan tersebut dapat dilakukan oleh lembaga verifikasi independen yang ditunjuk oleh Direktorat Jenderal (Ditjen) ILMATE.

Apabila dalam pengawasan terdapat KBLBB yang tidak memenuhi nilai TKDN, Dirjen ILMATE dapat memberikan sanksi administratif berupa penghapusan dari daftar KBLBB tertentu yang dapat memanfaatkan PPN DTP. (kn)

Bupati Kutai Kartanegara Serahkan Bantuan Warga Prasejahtera dan Rumah Ibadah

Penulis
redaksi
-
0
Bupati Kukar Edi Damansyah menyerahkan bantuan rumah ibadah.

KUTAI KARTANEGARA – Masih dalam rangkaian silahturahmi Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Edi Damansyah dengan masyarakat di Desa Sidumulyo Kecamatan Anggana di bulan suci Ramadhan. Bupati berkesempatan berbagi dengan Kaum Dhuafa desa Sidomulyo dan Handil Terusan, dengan memberikan bantuan sembako dan menyerahkan bantuan dana untuk pembelian Ambal Masjid Al Muhajirin Desa Sidomulyo, penyerahan santunan kematian serta penyerahan bantuan dana hibah rehabilitasi rumah ibadah untuk Masjid Nilam 55 Desa Handil Terusan secara simbolis, di Masjid Al Muhajirin Desa Sidomulyo Kecamatan Anggana, Selasa (4/4/2023).

Bupati mengucapkan terima kasih kepada para tokoh agama, alim ulama dan tokoh masyarakat di Desa Sidomulyo Anggana, tatanan kehidupan sosial di masyarakat terjaga dengan baik semua tidak lepas dari peran semua yang telah bekerja untuk melakukan bimbingan umat baik itu melalui rumah ibadah maupun kelompok pengajian yang ada di pemukiman didesa Anggana.

“Terima kasih kepada semua warga yang sudah menyempatkan waktu untuk bersilahturahmi, pada kesempatan ini telah kita lakukan tadi penyerahan bantuan dan lainnya, semoga ini bisa memberikan manfaat di bulan Ramadhan ini,” ucap Edi.

Lebih lanjut kata Edi Kukar Idaman adalah filosofi pembangunan Kukar 2021 – 2026. Di lihat dari etimologinya Kukar Idaman itu adalah sesuatu yang diharapkan, diidam – idamkan dan dicita – citakan. Kukar Idaman ini untuk mewujudkan cita – cita masyarakat agar inovatif, daya saing dan mandiri. Salah satu fokusnya pengembangan SDM yang berakhlak mulia unggul dan berbudaya melalui program pendidikan keagamaan, baik dari Ponpes maupun di kelompok pengajian di masjid dan mushola.

Maka dari itu ada program Kukar Berkah diantaranya penguatan proses belajar mengajar diPonpes makanya ada program bantuan 100 juta bagi Ponpes. Ada juga program rehabilitasi rumah ibadah dimana banyak rumah ibadah dibangun melalui swadaya tapi belum terselesaikan. Sehingga Pemkab Kukar hadir untuk memberikan bantuan.

“Program – program berkaitan dengan keagamaan ini yang diberikan untuk mencapai SDM yang berakhlak mulia, selain itu juga ada juga program satu hafiz satu desa sudah berjalan program ini jika berprestasi selama 12 bulan maka disilahkan untuk melanjutkan pendidikan diperguruan tinggi ilmu Al Quran bagi lelaki dan perempuan diInstitute Ilmu Al Quran semua kita biayai melalui beasiswa untuk dilokal sini maupun luar pulau Kaltim,” katanya.

Program lainnya adalah Dai masuk desa dimana dizona pesisir ini ketersediaan SDM khususnya Dai – Dai itu relatif terpenuhi makanya setiap desa pembinaan keagamaan ini berjalan dengan baik tetapi zona hulu ini relative sangat sedikit, untuk itu perlu banyak mempersiap SDM untuk zona hulu yang memang proporsinya disesuaikan dengan situasi dan kondisi.

Berbicara rumah ibadah kata Edi ingin masjid disekitar rumah bisa memberikan cahaya bagi lingkungan dan berfungsi dengan baik. Dimana ada program rumah besar pengentasan kemiskinan berbasis rumah ibadah yang telah berjalan.

”Ustadz yang mengelola masjid harus punya data profil masyarakat yang ada sekitar masjid ini minimal 40 depan 40 kanan 40 kiri dan 40 belakang harus punya data masyarakat sekitar baik itu sedeharhana, kelas menengah dan pra sejahtera,” pungkasnya. (kn)

Dito Ariotedjo Dilantik sebagai Menpora Gantikan Zainudin Amali

Penulis
redaksi
-
0
Menpora Dito Ariotedjo usai pelantikan di Istana Negara, Jakarta, Senin (03/04/2023). (Humas Setkab/Agung)

JAKARTA – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) memberikan tiga arahan kepada Ario Bimo Nandito Ariotedjo atau Dito Ariotedjo yang baru saja dilantik menjadi Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Senin (03/04/2023).

“Ada tiga poin dari Pak Presiden,” ungkap Dito dalam keterangan persnya usai pelantikan, di Istana Negara, Jakarta.

Pertama, Kepala Negara meminta agar dalam keikutsertaan di ajang olahraga multinasional seperti SEA Games dan Asian Games, Indonesia memprioritaskan cabang olahraga yang berpotensi mendulang medali.

“Jadi harus efisien tetapi kita mendapatkan hasil medali yang terbaik,” ujarnya.

Kedua, Presiden meminta agar gelaran kompetisi olahraga dimasifkan sejak usia dini di sekolah dan berbagai lapisan masyarakat.

“Pak Presiden ingin liga-liga pertandingan olahraga itu masif dilaksanakan di level tingkat pendidikan sekolah dan kuliah, dan juga untuk rakyat kita diminta untuk menggalakkan liga antarkampung,” kata Dito.

Ketiga, Presiden mendorong Menpora untuk mewujudkan ekosistem industri olahraga yang semakin maju.

“Pak Presiden sangat peduli dan ingin ekosistem sport industry Indonesia ini semakin maju dan semakin established,” ujar Dito.

Selain itu, lanjut Dito, Presiden juga memberikan perhatian khusus mengenai pengembangan kewirausahaan bagi pemuda Indonesia.

“Untuk pemuda, Pak Presiden ingin pengembangan pemuda itu lebih kepada arah kewirausahaan dan juga profesionalitas dan dengan capaian indeks pembangunan pemudanya naik,” ujarnya.

Dito pun menegaskan, dirinya akan melanjutkan program di bidang keolahragaan dan kepemudaan yang sudah dimulai oleh Menpora sebelumnya, Zainudin Amali.

“Yang pasti melanjutkan apa yang sudah dimulai dari sebelumnya, Pak Zainudin Amali. Semua program seperti Desain Besar Olahraga dan juga sentra pelayanan kepemudaan nasional,” tandasnya. (kn)

Masyarakat Kutai Kartanegara Diimbau Selalu Waspada Bahaya Kebakaran

Penulis
redaksi
-
0
Ilustrasi kebakaran di Kukar.

KUTAI KARTANEGARA – Bupati Kutai Kartanegara Edi Damansyah mengimbau masyarakat untuk selalu waspada terhadap bencana kebakaran, yakni dengan upaya pencegahan memperhatikan hal-hal yang berpotensi memicu kebakaran.

“Pastikan setelah digunakan memasak untuk sahur atau berbuka kompornya dimatikan, peralatan listrik dicabut jika tak dipakai, dan cegah agar tidak terjadi korsleting, serta hal berbahaya lainnya. Karena dari beberapa kali kebakaran di Kukar, penyebabnya adalah listrik,” katanya belum lama ini saat bersilaturahim dengan masyarakatnya pada safari subuh Ramadhan.

Kemudian, Edi menginstruksikan Lurah/Kepala Desa se Kukar untuk mengaktifkan kembali sistem keamanan lingkungan (Siskamling), serta mensosialisasi kepada masing-masing RT agar meningkatkan kewaspadaan terhadap bencana atau ancaman lingkungan lainnya.

Selain itu Edi juga menginstruksikan Lurah/Kepala Desa untuk mensiagakan Barisan Relawan Kebakaran (Balakar) yang telah terbentuk di wilayah masing-masing.

“Waspada terhadap bencana memang menjadi perhatian kita, apalagi situasi itu bisa terjadi kapan saja, maka perlu diantisipasi termasuk mempersiapkan relawan yang terlatih,” demikian katanya. (kn)

Resmi Dibuka, Pendaftaran Sekolah Kedinasan 2023 Sediakan Ribuan Formasi

Penulis
redaksi
-
0
Ilustrasi.

JAKARTA – Pemerintah secara resmi membuka pendaftaran sekolah kedinasan tahun 2023 mulai 1 April 2023. Pendaftaran dapat dilakukan secara online pada portal Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (SSCASN) Badan Kepegawaian Negara (BKN) melalui situs https://dikdin.bkn.go.id/ .

“Calon pelamar bisa mendaftar mulai 1-30 April 2023. Khusus untuk Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) pendaftaran dimulai pada 3-30 April 2023,” ujar Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas, dilansir dari laman Kementerian PANRB, Sabtu (01/04/2023).

Instansi pemerintah yang membuka pendaftaran sekolah kedinasan tahun ini adalah delapan instansi, yaitu Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Badan Pusat Statistik (BPS), dan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).

“Sebanyak 4.672 kebutuhan kami sediakan bagi calon pegawai negeri sipil (CPNS) jalur sekolah kedinasan tahun 2023,” jelas Anas.

Anas mengajak para putra-putri terbaik bangsa untuk mendaftar di sekolah kedinasan yang sesuai dengan minat masing-masing. Anas juga mengimbau agar calon pelamar segera mempersiapkan dokumen persyaratan yang diperlukan untuk pendaftaran.

“Pemerintah telah mendesain skema kebutuhan ini, dan berharap ke depan kita bisa lahirkan calon-calon ASN yang berdedikasi, kompeten, dan inovatif dalam menyelesaikan permasalahan rakyat,” imbuhnya.

Pelaksanaan seleksi sekolah kedinasan tahun 2023 berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 20 Tahun 2021 tentang Seleksi Penerimaan Mahasiswa/Praja/Taruna Sekolah Kedinasan pada Kementerian/Lembaga. Adapun tahapan yang akan dilalui, antara lain, pendaftaran dan seleksi kompetensi dasar (SKD) yang menggunakan computer assisted test (CAT).

“Tahapan berikutnya adalah seleksi lanjutan yang pelaksanaannya diatur oleh masing-masing sekolah kedinasan,” imbuh Anas.

Anas kembali mengingatkan calon pelamar dan seluruh masyarakat bahwa seluruh tahapan seleksi sekolah kedinasan mulai dari pendaftaran, pelaksanaan seleksi dengan CAT, hingga penentuan kelulusan sudah terintegrasi dan terkomputerisasi untuk menutup celah kecurangan dan praktik calo.

“Kami selalu ingatkan untuk teman-teman di seluruh Indonesia agar tidak percaya dengan pihak-pihak yang menjanjikan kelulusan dalam seleksi sekolah kedinasan, apalagi sampai meminta sejumlah uang. Semua mekanisme dan sistem seleksi sudah baku jadi dipastikan transparan dan akuntabel,” tandasnya. (kn)

Bupati Kutai Kartanegara Serahkan Ratusan Sertifikat Program PTSL

Penulis
redaksi
-
0
Bupati Kukar Edi Damansyah menyerahkan sertifikat PTSL kepada warga.

KUTAI KARTANEGARA – Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Edi Damansyah serahkan sebanyak 299 sertifikat program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), saat kunjungannya Desa tersebut Kecamatan Loa Kulu, Sabtu (01/04/2023).

Edi Damansyah mengatakan program PTSL merupakan program pendaftaran tanah khusus bagi masyarakat, untuk membuktikan sebagai pemilik hak atas tanah yang sah dalam satu wilayah desa atau kelurahan atau yang setingkat.

”Ini merupakan upaya pemerintah dalam memberikan hak yang sah atas kepemilikan tanah yang di miliki masyarakat, tentunya dengan program ini dapat memudahkan masyarakat memiliki bukti hak milik sah tanah, yaitu sertifikat dengan biaya di tanggung pemerintah ,” katanya

Edi juga mengatakan acara itu bukanlah penyerahan yang pertama, namun masih ada sertifikat yang dalam proses dan perlu diselesaikan persyaratannya, oleh karena itu bagi yang belum rampung, kiranya dapat bersabar, Pemerintah terus berupaya mendorong percepatan penyelesaiannya.

“Manfaatkan dengan baik atau disimpan dengan baik sertifikat itu. Bila mana digunakan agunan, jangan untuk kredit konsumsi, tapi manfaatkan untuk memulai atau menambah modal usaha,” pintanya. (kn)

1...1,2341,2351,236...1,249Halaman 1,235 dari 1,249