KORANUSANTARA – Desakan agar Anies Baswedan segera mengumumkan bakal cawapres kian kencang. Dua partai dari anggota Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP), yakni Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) berharap ada kepastian.

Pasalnya, Pilpres 2024 hanya berjarak 175 hari. Jika telat dalam mendeklarasikan pendamping, dikhawatirkan Anies akan kehilangan momentum. Dan tentu saja menjadi kerugian bagi KPP lantaran tidak maksimal dalam memberikan dukungan.

Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPP Partai Demokrat Andi Arief mengatakan, pihaknya berharap Anies segera mendeklarasikan bacawapresnya. Itu merupakan taktik menaikkan elektabilitas. Dia menegaskan, sisa waktu sekitar enam bulan harus dimanfaatkan. ”Tim 8 juga harus melakukan evaluasi capaiannya,” tutur dia, Senin, 21 Agustus 2023.

Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani menambahkan, diakui atau tidak, KPP merupakan koalisi dengan sumber daya terbatas. Dari sisi dukungan elektabilitas, dengan mengacu lembaga survei, sejauh ini KPP tidak mengungguli kompetitor. Selain itu, KPP tak memiliki kemewahan sebagai penguasa atau didukung penguasa. ”Satu-satunya kemewahan yang masih dimiliki saat ini adalah waktu,” ujarnya kepada awak media.

Deklarasi bacapres-bacawapres, lanjut Kamhar, bisa menjadi momentum politik yang baik bagi KPP. Harapannya bisa memberi cukup waktu untuk mengejar ketertinggalan dan membalik keadaan. ”Ini yang mesti dicermati secara saksama, salah menghitung waktu, sesal kemudian. Kami semua tidak ingin itu terjadi,” imbuhnya.

Menurut Kamhar, dari perkembangan terbaru, secara politik tidak ada argumentasi logis untuk menunda-nunda. Berbeda dengan koalisi lain yang mungkin masih menunggu putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal batasan umur minimum capres dan cawapres. Nah, bagi KPP relatif tidak ada yang dinantikan.

Sesuai piagam kerja sama KPP, deklarasi dan pengumuman bacapres dengan bacawapres tidak dilakukan terlalu lama. Kamhar menyampaikan, saat ini telah melewati separuh jalan dari waktu penandatanganan deklarasi menuju pilpres. ”Artinya sudah kelamaan,” tegasnya.

Sejauh ini Anies memang masih bergeming. Seperti pernyataan yang sudah kerap disampaikan, mantan gubernur DKI Jakarta itu meminta semua pihak bersabar. Pernyataan tersebut juga kembali disampaikan di sela-sela kegiatan safari politiknya di Jawa Tengah kemarin. ”Kami sedang menunggu timing dan momentum yang tepat,” ucapnya kepada awak media.

Sebelumnya, Anies sempat menyebutkan bahwa ada kemungkinan bacawapresnya berasal dari Jawa Timur. Nah, Kamis malam, 17 Agustus 2023, Anies kembali datang ke Jawa Timur. Kali ini, kedatangannya atas undangan peresmian Museum dan Galeri SBY-Ani di Pacitan.

Dalam kunjungannya itu, Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) selalu berada di samping Anies. Apakah itu merupakan sinyal bacawapres telah mengerucut ke AHY? Juru Bicara Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra menyatakan, pengumuman bacawapres itu tinggal masalah waktu. ’’Itu sepenuhnya ranah bacapres,’’ katanya. (*)

KORANUSANTARA – Kekosongan jabatan di bawaslu daerah telah berakhir. Setelah mengumumkan nama-nama terpilih, Sabtu malam, 19 Agustus 2023, Bawaslu RI langsung melantik. Total ada 1.914 anggota yang tersebar di 514 kabupaten/kota.

Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja meminta jajarannya segera pulang ke daerah masing-masing untuk bekerja. Baik itu tugas pengawasan maupun penyelesaian kasus. Sebab, saat ini tahapan Pemilu 2024 sudah memasuki penetapan daftar calon sementara (DCS).

Bagja menuturkan, proses penetapan DCS menjadi salah satu fase yang rawan sengketa. Bisa saja para bakal calon legislatif (bacaleg) yang dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) oleh KPU tak dapat menerima.

Sebelumnya, KPU telah menetapkan DCS pada Jumat, 18 Agustus 2023. Baik bacaleg di tingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota. Untuk bacaleg DPR RI, setidaknya ada 260 nama yang dinyatakan TMS. Di level DPRD provinsi dan kabupaten/kota boleh jadi jumlahnya jauh lebih banyak.

Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Nurlia Dian Paramita mengatakan, pelantikan anggota Bawaslu kabupaten/kota yang baru dilaksanakan Sabtu malam lalu mengakibatkan pengawasan DCS tidak maksimal. Sebab, mereka telah kehilangan momentum pengawasan dan fungsinya dalam memastikan tahapan DCS. ”Euforia pasca pelantikan dan belum adanya bimtek (bimbingan teknis) pengawas pemilu juga akan mengurangi kualitas pengawasan,” ungkapnya.

Sebelumnya proses penetapan DCS sendiri belakangan juga menuai sorotan. Data yang dirilis KPU ternyata tidak sinkron. Temuan itu disampaikan Forum Masyarakat Peduli Parlemen. Mereka menemukan kesalahan dalam penjumlahan. Tidak lama, KPU pun mengakui ada human error. Awalnya, dalam penghitungan jumlah DCS DPR RI, ada 9.925 orang. Dalam daftar terbaru, dikoreksi menjadi 9.919 orang.

Sementara itu, anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Muhammad Tio Aliansyah meminta KPU berhati-hati. Sebab, masa penetapan daftar caleg merupakan salah satu tahapan pemilu yang krusial. Biasanya ada potensi terjadinya peningkatan pengaduan dugaan pelanggaran kode etik yang masuk ke DKPP. ”Masa rawannya itu saat penetapan DCT (daftar calon tetap, Red),” kata Tio. Pihaknya sudah berkoordinasi dengan KPU untuk mengantisipasi potensi tersebut. (*)

KORANUSANTARA – PKB sudah memantapkan dirinya dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR). Bersama Gerindra, Golkar, dan PAN, mengusung Prabowo Subianto sebagai bakal calon presiden (capres). Kendati begitu, godaan masih saja datang. Adalah PDIP yang mencoba menggoyahkan haluan PKB.

Jumat, 18 Agustus 2023, bakal capres PDIP Ganjar Pranowo mengenui Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar. Itu adalah kali kedua pertemuan elite PDIP dan PKB tampil di publik. Sebelumnya Ketua DPP PDIP Puan Maharani juga sudah bertandang ke kediaman Muhaimin.

Ketua DPP PDIP Said Abdullah mengatakan, pertemuan Ganjar dengan Muhaimin adalah hal baik. Kedua tokoh memiliki sejarah pertemanan yang panjang. Yakni sejak sama-sama menjadi mahasiswa di UGM Jogjakarta hingga duduk sebagai anggota legislatif.

Disinggung soal peluang kerja sama atau koalisi PDIP-PKB, Said mengakui bahwa pihaknya menaruh harapan ke arah sana. Terlebih, PDIP dan PKB mempunyai ikatan sejarah panjang serta kedekatan pada basis pemilih yang beririsan. Sehingga dapat memudahkan kerja sama.

”PKB dan PDI Perjuangan itu memiliki karakter sama. Segmen terbesarnya ada di kalangan bawah, kelompok wong cilik,” ujar politikus yang juga ketua DPD PDIP Jatim tersebut.

Said menambahkan, PKB dapat menjadi bagian dari partai yang bersama PDIP di pilpres. Ini seperti yang terjadi pada Pemilu 2014 dan 2019. PKB juga menjadi bagian dari koalisi pendukung Jokowi.

Sementara itu, Muhaimin tidak menampik memang ada sinyal ajakan dalam pertemuan yang diinisiasi Ganjar tersebut. Namun, dia belum bisa memberikan kepastian. Sebab, hingga saat ini PKB masih bergabung dalam KKIR untuk mendukung bacapres Prabowo Subianto. Dia juga menegaskan, belum ada rencana untuk berpindah haluan. ”Ya belum, belum, belum, enggak (goyah),” ujarnya.

Wasisto Raharjo Jati, pakar ilmu politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), mengatakan, wajar pendekatan PDIP kepada PKB. Meski sudah memiliki PPP sebagai basis pemilih religius, PDIP masih memerlukan PKB. Tujuannya, mendulang lebih banyak pemilih Islam tradisional. ”Karakter parpol Indonesia yang menganut prinsip winner-catches-all, jadinya berupaya semaksimal mungkin meraih suara dari berbagai macam sumber,” ujarnya kemarin.

Soal kans PKB berubah haluan ke PDIP, Wasisto menilai semua opsi masih terbuka. Kendati sudah ada kesepakatan koalisi, sejauh ini kondisi masih dinamis. Pasalnya, belum ada bakal calon wakil presiden (bacawapres) yang final. Dia meyakini, PKB masih akan melakukan kalkulasi-kalkulasi politik. Jika Ganjar dan PDIP menawarkan hal yang jauh lebih menarik, tentu akan dipertimbangkan.

Namun, Wasisto menambahkan, pertemuan Ganjar dengan Muhaimin sangat mungkin belum sampai pada hal-hal teknis seperti menyangkut sharing power. ”Saya pikir itu lebih sekadar silaturahmi politik biasa saja,” ucapnya.(*)