Beranda blog Halaman 1133

Penghapusan Honorer, Samsun : Masih Sangat Dibutuhkan di Kaltim

Penulis
redaksi
-
0
honorer

SAMARINDA – DPRD Kaltim menolak rencana pemerintah pusat untuk menghapus tenaga honorer di instansi pemerintah pada tahun 2023. Wakil Ketua DPRD Kaltim, Muhammad Samsun, mengatakan bahwa tenaga honorer masih sangat dibutuhkan di Kaltim dan merupakan sumber penghidupan bagi banyak keluarga.

Politisi PDI Perjuangan ini mengungkapkan, jika tenaga honorer dihapus tanpa ada jaminan menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), maka akan menimbulkan masalah sosial dan ekonomi di tengah masyarakat. Ia meminta pemerintah pusat memberikan keistimewaan kepada Kaltim untuk menyelesaikan persoalan ini.

“Kaltim ini bisa jutaan perut yang bergantung pada tenaga honorer. Mereka punya istri, anak, bahkan orangtua yang menjadi tanggungan. Jangan sampai mereka kehilangan pekerjaan dan penghasilan,” kata Samsun, Selasa (7/11/2023).

Samsun menambahkan, pihaknya telah berkomitmen untuk mempertahankan tenaga honorer dan tidak ada yang boleh diberhentikan. Ia juga mengatakan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim terus berupaya untuk memperjuangkan nasib tenaga honorer, terutama di sektor pendidikan dan kesehatan.

“Kami minta keistimewaan dari pemerintah pusat untuk menangani masalah ini. Kami sudah komitmen untuk mempertahankan tenaga honorer. Pemprov Kaltim juga terus berusaha agar tenaga honorer bisa menjadi PPPK tanpa ada yang tertinggal,” ujar Samsun.

Samsun juga menegaskan, anggaran daerah masih cukup untuk membayar tenaga honorer. Ia tidak setuju dengan penghapusan tenaga honorer, kecuali mereka bisa menjadi PPPK.

“APBD kita masih mampu untuk membayar tenaga honorer. Kami tidak setuju dengan penghapusan tenaga honorer, kecuali mereka bisa menjadi PPPK,” tegasnya

Penghapusan tenaga honorer merupakan salah satu klausul dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo. Penataan pegawai non-ASN atau tenaga honorer di lingkungan pemerintah wajib diselesaikan paling lambat Desember 2024.

Berdasar sejumlah sumber, jumlah tenaga honorer di Kalimantan Timur pada tahun 2022 sekitar 65.251 orang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 10.886 orang merupakan tenaga honorer di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim, sedangkan sisanya sebanyak 54.365 orangmerupakan tenaga honorer di 10 kabupaten/kota di Kaltim.(adv/dprdkaltim/kn)

DBOD Kaltim Dikritik, DPRD Sebut Tidak Ada Landasan Hukum

Penulis
redaksi
-
0
Kegiatan Upgrading Desain Besar Olahraga Nasional (DBON) Kalimantan Timur, di Balikpapan beberap waktu silam (adpim)

SAMARINDA – Pembentukan Desain Besar Olahraga Daerah (DBOD) Kaltim menuai kritik dari Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Rusman Ya’qub. Ia menilai, tidak ada landasan hukum yang jelas untuk membentuk lembaga tersebut.

DBOD Kaltim merupakan tindak lanjut dari Desain Besar Olahraga Nasional (DBON) yang dicanangkan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) RI. DBOD Kaltim diresmikan oleh Gubernur Kaltim, Isran Noor, dan mendapat dana hibah dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim.

Rusman mengaku, sampai saat ini ia belum mengetahui adanya Peraturan Gubernur (Pergub) atau Peraturan Daerah (Perda) yang menjadi dasar pembentukan DBOD Kaltim. Ia menganggap, hal ini sangat penting untuk mengatur fungsi, peran, dan anggaran dari lembaga tersebut.

“Kita tidak pernah tahu, landasannya berdasarkan apa? Pergub mana? Perda mana? Ini sangat penting, karena nanti akan berimplikasi pada alokasi anggaran,” katanya di hadapan awak media, Selasa (7/11/2023).

Politisi PPP tersebut juga menyoroti fungsi DBOD Kaltim yang seharusnya hanya sebagai tim koordinasi, sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) dan Peraturan Menteri yang mengatur tentang DBON. Ia menyarankan, pihak yang terlibat di DBOD Kaltim harus berasal dari unsur pemerintah.

“Seharusnya ini lembaga plat merah, bukan seperti yang sekarang. Tapi saya tidak mau buru-buru menyimpulkan, kita lihat dulu aturan mainnya,” ujar Rusman.

Rusman berpendapat, DBOD Kaltim tidak perlu menjadi lembaga teknis yang melaksanakan kegiatan olahraga, karena itu sudah menjadi tugas lembaga olahraga lainnya, seperti KONI. Ia mengharapkan, DBOD Kaltim lebih fokus pada monitoring kebijakan olahraga di Kaltim.

“DBOD Kaltim tidak perlu meniru lembaga teknis, karena itu akan tumpang tindih dengan lembaga olahraga lainnya. DBOD Kaltim harus lebih ke arah monitoring kebijakan olahraga,” tutup Rusman.(adv/dprdkaltim/kn)

Sistem Irigasi Jadi Prioritas Pembangunan di Kaltim

Penulis
redaksi
-
0
Wakil Ketua DPRD Kaltim, Seno Aji (ist)

SAMARINDA – Wakil Ketua DPRD Kaltim, Seno Aji, mengatakan bahwa sistem irigasi adalah salah satu faktor penting untuk meningkatkan kesejahteraan petani di Kaltim. Ia meminta Pemprov Kaltim untuk segera merealisasikan pembangunan bendungan dan embung di beberapa daerah persawahan.

Menurut Politisi Gerindra ini, sistem irigasi yang baik akan menjamin ketersediaan air untuk mengairi sawah-sawah di Kaltim. Hal ini sangat dibutuhkan terutama saat musim kemarau yang dapat mengganggu produktivitas pertanian.

“Kita harus memastikan bahwa petani kita mendapatkan air irigasi yang berkelanjutan. Karena itu, saya mendesak Pemprov Kaltim untuk memprioritaskan pembangunan bendungan dan embung di beberapa lokasi, seperti di Kukar dan Samarinda,” ujar Seno saat diwawancarai di kantor DPRD Kaltim, Senin Kemarin (6/11/2023).

Seno menambahkan, pembangunan irigasi akan menjadi salah satu program utama yang akan dikerjasamakan dengan Pemprov Kaltim dalam kurun waktu 2024-2025. Ia mengaku sudah berkomunikasi dengan Pj Gubernur Kaltim tentang hal ini.

“Kami sudah menyampaikan kepada pak Pj Gubernur bahwa sektor irigasi ini harus menjadi prioritas. Karena ini akan berdampak langsung kepada kesejahteraan petani kita,” kata Seno.

Selain itu, Seno juga memberikan apresiasi kepada Pemprov Kaltim yang telah memberikan berbagai bantuan kepada petani, seperti alat dan mesin pertanian, bibit, dan lain-lain. Ia mengatakan, bantuan-bantuan tersebut telah berkontribusi terhadap peningkatan produksi gabah di Kaltim, khususnya di Kukar.

“Program-program yang dilakukan oleh Pemprov Kaltim sudah mulai membuahkan hasil. Kita bisa lihat, produksi gabah di Kukar meningkat dari tahun 2022 ke 2023. Meskipun ada sedikit penurunan di akhir tahun ini karena musim kemarau, tapi kita yakin tahun depan akan lebih baik lagi,” pungkas Seno. (adv/dprdkaltim/kn)

DPR Akan Uji Netralitas Calon Panglima TNI

Penulis
redaksi
-
0
Jenderal TNI Agus Subiyanto.

KORANUSANTARA – DPR memastikan fit and proper test calon panglima TNI bakal dilakukan dalam waktu dekat. Sesuai dengan surat presiden (surpres) usulan panglima TNI, Jenderal TNI Agus Subiyanto yang kini bertugas sebagai Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) menjadi calon tunggal pengganti Laksamana TNI Yudo Margono. Selasa, 7 November 2023, Agus turut hadir dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi I DPR.

Anggota Komisi I DPR Muhammad Farhan menyampaikan, besar kemungkinan fit and proper test calon panglima TNI berlangsung akhir pekan ini atau awal pekan depan. ”Perkiraan antara tanggal 10 sampai 14 November 2023,” ungkapnya. Farhan menyebut, dalam fit and proper test itu, bakal ditanyakan beberapa hal terkait dengan pemilu serentak tahun depan.

Meski tugas pengamanan pemilu berada di tangan Polri, TNI turut serta membantu pelaksanaan tugas itu. ”Fokusnya pengamanan pada persiapan pemilu,” imbuhnya. Bukan hanya pemilu presiden, wakil presiden, dan legislatif, Farhan menyatakan bahwa tahun depan juga bakal berlangsung pemilu kepala daerah. Baik kepala daerah tingkat kota dan kabupaten maupun kepala daerah di level provinsi. Untuk itu, persiapannya harus benar-benar matang.

Apalagi jika Undang-Undang Pilkada diresmikan. Farhan menyebut, bakalan ada kekosongan DPRD. Sehingga fungsi legislatif akan berada ditangan penjabat kepala daerah. Kekosongan itu juga bisa berlangsung lama. Mulai Agustus sampai November 2024. ”Sampai DPRD dilantik November 2024. Dan kepala daerah baru dilantik Januari 2025. Jadi, kalau TNI tidak netral dan tidak jaga stabilitas, bisa ambyar ini negara,” bebernya.

Namun demikian, Farhan percaya dan yakin TNI merupakan lembaga negara yang tidak akan turut serta dalam urusan politik. Apalagi Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono dan Jenderal TNI Agus Subiyanto sebagai calon panglima TNI punya komitmen sama. Yakni netralitas TNI menjadi harga mati. Dia percaya transisi pucuk pimpinan TNI nanti berlangsung lancar. Agus bakal meneruskan komitmen untuk memastikan netralitas TNI.

Untuk memastikan netralitas TNI, Wakil Ketua Komisi I DPR Fraksi PDIP Utut Adianto mengusulkan pembentukan Panitia Kerja (Panja) Pengawasan Netralitas TNI dalam pemilu tahun depan. ”Kalau memang berkenan untuk menjaga marwah DPR buatlah Panja Netralitas TNI,” imbuhnya. Meski tidak akan banyak anggota DPR yang sibuk lantaran kembali turut serta dalam pemilu tahun depan, mereka tetap menjalankan fungsi pengawasan.

Meski belum diputuskan, usulan tersebut disambut baik oleh pimpinan dan anggota Komisi I DPR lainnya. Selanjutnya mereka akan membahas pembentukan Panja Netralitas TNI di internal Komisi I. Berkaitan dengan hal itu, Yudo sudah berulang menyatakan bahwa TNI netral. Walau tidak sedikit purnawirawan TNI yang terlibat politik praktis, dia tegas menyampaikan, seluruh jajarannya tetap pada komitmen. ”Saya sudah minta jangan menarik-narik kami yang masih aktif ini,” ujarnya.

Sebelumnya, KSAD Jenderal TNI Agus Subiyanto juga sudah menegaskan bahwa TNI dilarang berpolitik. Dia memastikan, personel TNI aktif yang ketahuan berpolitik bakal langsung diberi sanksi. Mulai sanksi disiplin sampai sanksi pidana. ”Kalau komitmen netralitas, kami TNI AD sudah ada koridornya, yaitu Pasal 39 UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Di situ tertulis TNI tidak boleh berpolitik,” kata dia menegaskan. (*)

Gaza Telah Menjadi Kuburan bagi Anak-Anak

Penulis
redaksi
-
0
Serangan Israel di Kota Gaza menimbulkan korban jiwa. Ratusan anak-anak baik lelaki maupun perempuan dilaporkan terbunuh maupun terluka setiap harinya.

KORANUSANTARA – “Gaza telah menjadi kuburan bagi anak-anak.’’ Pernyataan miris itu diungkapkan Sekjen Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres. Ratusan anak-anak baik lelaki maupun perempuan dilaporkan terbunuh maupun terluka setiap hari.

Sejak perang pecah pada 7 Oktober 2023, total korban jiwa sudah lebih dari 10 ribu orang. Dari jumlah itu, setidaknya 4.100 anak-anak. Nyawa bocah-bocah tak berdosa itu terenggut. Bom-bom yang dijatuhkan oleh Pasukan Pertahanan Israel (IDF) pun terus memakan korban. Banyak di antara korban luka harus mengalami cacat permanen.

Senin, 6 November 2023, Komite Perlindungan Jurnalis (CPJ) juga mengungkap, perang di Gaza juga membuat 37 jurnalis terbunuh. Data itu belum termasuk korban terbaru, yaitu Mohammad Abu Hasira. Jenazahnya baru ditemukan, Selasa, 7 November 2023. Abu mengembuskan napas bersama 42 anggota keluarganya, termasuk putra dan kakak lelakinya.

Guterres menegaskan, jurnalis yang tewas dalam empat pekan terakhir ini jauh lebih banyak dibandingkan konflik di mana pun. Setidaknya, dalam tiga dekade terakhir. ’’Lebih banyak pekerja bantuan PBB yang terbunuh dibandingkan periode mana pun dalam sejarah organisasi kami,’’ ujar pemimpin 74 tahun itu seperti dikutip Al Jazeera.

Dalam paparannya di hadapan jurnalis di markas besar PBB, New York City, Guterres menyatakan bahwa gencatan senjata kemanusiaan menjadi semakin mendesak seiring berjalannya waktu. Terlebih, melihat bencana yang terjadi. Pelanggaran hukum internasional yang terlihat sangat jelas dalam pertempuran di Gaza.

’’Pihak-pihak yang berkonflik dan juga komunitas internasional menghadapi tanggung jawab mendasar dan mendesak, yaitu menghentikan penderitaan kolektif yang tidak manusiawi ini dan secara dramatis memperluas bantuan kemanusiaan ke Gaza,’’ tegasnya.

Namun, sejauh ini Israel dan sekutunya, Amerika Serikat (AS), tetap bergeming. Mereka menolak mentah-mentah terhadap opsi gencatan senjata yang disuarakan meluas dari berbagai pihak. Justru, The Times of Israel melaporkan, Duta Besar Israel untuk PBB Gilad Erdan menyebut bahwa Guterres memiliki moral yang buruk karena tidak terus-menerus menyerukan agar Hamas menyerah. Juga, menuntut pembebasan 240 sandera yang ditahan di Jalur Gaza.

Erdan juga kembali menuntut agar Guterres mengundurkan diri dari jabatannya. ’’Dengan gagal melakukan hal tersebut, Guterres telah kehilangan pedoman moralnya dan tidak boleh bertahan satu menit pun di posisinya,’’ bunyi unggahan Erdan di akun X miliknya pasca pernyataan Guterres yang telah tersebar.

Saat ini, Israel terus mengebom dengan membabi buta. Kementerian Kesehatan di Gaza melaporkan, IDF telah memerintahkan Rumah Sakit Anak al-Rantisi untuk dievakuasi. Sebab, mereka bakal mengebom fasilitas tersebut. Padahal, ada sekitar 70 anak dirawat dan 1.000 pengungsi yang berlindung di fasilitas kesehatan tersebut. (*)

Jadi Saksi Korupsi LNG: Ahok: KPK Pegang Banyak Kasus di Pertamina

Penulis
redaksi
-
0
Komisaris Utama PT Pertamina Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Selasa, 7 November 2023. (Antara)

 

KORANUSANTARA – Komisaris Utama PT Pertamina Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Selasa, 7 November 2023. Dia menjadi saksi terkait dugaan korupsi pengadaan liquefied natural gas (LNG) di PT Pertamina 2011–2021.

”Tanya ke penyidik. Tanya ke penyidik, ya,” ucap Ahok singkat setelah keluar dari ruang pemeriksaan KPK pukul 16.24 WIB. Ahok tidak mau membocorkan pertanyaan yang diajukan penyidik kepadanya. Begitu juga saat disinggung hubungannya dalam kasus yang telah menetapkan Dirut Pertamina 2009–2014 Karen Agustiawan sebagai tersangka itu.

Ahok justru berseloroh ketika terus dikejar awak media karena irit bicara. ”Tapi, kayaknya KPK pegang banyak kasus di Pertamina,” celetuknya, lantas tertawa.

Yang jelas, kata mantan gubernur DKI Jakarta itu, pihaknya selalu berkoordinasi di lingkup internal Pertamina. Khususnya mengenai temuan masalah. Setiap ada temuan, pihaknya selalu melaporkan ke menteri BUMN.

Soal pernyataan Karen bahwa keputusan berbisnis LNG dengan perusahaan AS, Corpus Christi Liquefaction (CCL), justru membawa untung Pertamina, Ahok tidak menyangkalnya secara langsung. Saat ini pihaknya telah memberikan arahan ke direksi Pertamina untuk membuat mitigasi risiko. Termasuk merevisi AD/ART Pertamina terkait dengan bisnis itu. ”Kami maunya modal dikit, untung gede dong,” tuturnya.

Ahok juga tidak menjawab mengenai kasus terbaru yang ditangani KPK terkait gratifikasi pengadaan katalis di Pertamina. Dalam kasus itu, KPK telah meminta Ditjen Imigrasi Kemenkum HAM untuk mencegah empat orang pergi ke luar negeri. ”Cegah ini berlaku selama enam bulan ke depan dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan,” kata Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri Senin, 6 November 2023.

Ali memaparkan, soal dugaan gratifikasi katalis, KPK telah memiliki bukti permulaan berupa temuan belasan miliar rupiah. Jumlah itu yang diduga diterima pihak yang sudah ditetapkan tersangka oleh KPK saat ini. (*)

MKMK Putuskan Anwar Usman Dicopot dari Jabatan Ketua MK

Penulis
redaksi
-
0
Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Jimly Ashiddiqie memimpin sidang putusan atas kasus pelanggaran etik hakim Mahkamah Konstitusi, Selasa, 7 November 2023.

KORANUSANTARA – Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) dalam putusan atas kasus pelanggaran etik, Selasa, 7 November 2023, hanya menjatuhkan sanksi kepada para hakim. Sanksi terberat, dijatuhkan kepada Anwar Usman berupa pemberhentian dari jabatan ketua MK. Dia dinyatakan melakukan akumulasi pelanggaran etik dalam banyak laporan. Salah satunya membuka ruang untuk MK diintervensi.

Sementara delapan hakim lainnya, dinyatakan melanggar etik ringan dan hanya dijatuhkan sanksi teguran lisan. Delapan hakim tersebut dinilai terbukti membiarkan praktik benturan kepentingan dan tidak saling mengingatkan.

Selain itu, MKMK juga menilai semua hakim telah lalai menjaga kerahasiaan RPH sehingga bocor ke Majalah Tempo. Khusus Arief Hidayat, dia juga disentil MKMK terkait pernyataanya dalam acara yang merendahkan mahkamah.

Ketua MKMK Jimly Ashiddiqie mengatakan, sesuai ketentuan pihaknya hanya memiliki wewenang terhadap aspek etik para hakim. Sementara substansi putusan, bukan ranah peradilan etik untuk melakukan penilaian apakah sudah benar atau tidak. Sehingga ketentuan Pasal 17 Ayat (6) dan Ayat (7) UU 48/2009 tentang Kehakiman tidak berlaku.

Perihal dalil pemohon yang menjadikan putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) saat mengkoreksi putusan KPU sebagai yurisprudensi, majelis menilai itu tidak dapat disamakan. Sebab, keputusan KPU bersifat peristiwa teknis dan kongkrit. Sementara MK mengadili norma yang abstrak. “Tidak tepat memadankan putusan DKPP dengan Mahkamah Konstitusi,” ujarnya saat membacakan putusan.

Dalam putusannya, selain memberhentikan dari jabatan ketua, MKMK juga mencabut sejumlah hak lainnya yang melekat pada Anwar Usman sebagai hakim konstitusi. Pertama, Anwar dilarang dicalonkan kembali sebagai ketua atau wakil ketua dalam pemilihan.

Kedua, adik ipar Presiden Jokowi itu juga dilarang terlibat dalam memutus berbagai perselisihan hasil pemilu (PHP). Baik sengketa pemilihan presiden, pemilihan legislatif, hingga pemilihan kepada daerah. Itu untuk menjaga kepercayaan publik pada MK. Kemudian dalam kesimpulannya, MKMK juga memintanya tidak terlibat dalam pengujian perkara syarat usia capres dan cawapres yang kini diuji materi kembali. “Permintaan Pelapor BEM UNUSIA agar tidak mengikutsertakan Hakim Terlapor dalam pemeriksaan perkara Nomor 141/PUU-XXI/2023 dapat dibenarkan,” kata Jimly.

Untuk diketahui, perkara 141/2023 sendiri diuji kembali mahasiswa Universitas NU Brahma Aryana. Kemudian, ada juga gugatan oleh Denny Indrayana dan Zaenal Arifin Mochtar. Mereka mempersoalkan putusan 90/2023 yang dinilai melanggar. Sidang perdana perkara 141/2023 akan digelar hari ini.

Kemudian terhadap kekosongan posisi Ketua MK, majelis kehormatan memerintahkan wakil ketua MK Saldi Isra untuk memimpin penyelenggara pemilihan pimpinan. “Dalam waktu 2 x 24 jam sejak putusan ini selesai dibacakan,” terangnya.

Sementara itu, putusan MKMK sendiri tidak bulat. Anggota MKMK Bintan Saragih berpendapat, semestinya Anwar Usman diberhentikan dari hakim. Sebab Anwar telah melakukan pelanggaran berat sesuai Pasal 41 huruf c dan Pasal 47 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 tentang MKMK.

Meski berbeda pendapat, Bintan menegaskan dalam membuat keputusan ketiga anggota MKMK memiliki aura yang baik dan saling senyum dengan pendapat masing-masing. “Saya gembira, bahwa dalam membuat putusan ini, kami bertiga bersikap saling memahami dan dalam suasana batin penuh senyum,” tegasnya.

Salah seorang pelapor Anwar Usman, mahasiswa Unisa Tegar Afriansyah mengatakan bahwa putusan MKMK tersebut perlu diapresiasi. Namun, demi menghentikan dinasti politik, pihaknya sudah mengajukan judicial review (JR) untuk putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023. “Sidangnya jadwalnya Rabu,” ujarnya.

Sesuai dengan putusan MKMK, lanjutnya, diharapkan bahwa Anwar Usman tidak terlibat dalam proses sidang tersebut. “Kami harap Anwar Usman tidak melibatkan diri,” paparnya.

Dia mengatakan sidang perkara nomor 141 tersebut akan dikawal. Diharapkan segera ada putusan untuk menganulir putusan nomor 90 yang dalam pengambilan putusan terdapat conflict of interest. “Kami desak agar ada putusan secepatnya,” terangnya.(*)

Torehkan Prestasi, MHU-MMSGI Raih Anugerah Tata Bandha Energi 2023

Penulis
redaksi
-
0
MHU-MMSGI meraih penghargaan Anugerah Tata Bandha Energi 2023 yang digelar di Gedung Chairul Saleh, Kementerian ESDM, Jakarta (3/11/2023). (istimewa)

KORANUSANTARA – PT Multi Harapan Utama (MHU) sebagai bagian dari MMS Group Indonesia (MMSGI) kembali menorehkan catatan positif. Kali ini meraih penghargaan Anugerah Tata Bandha Energi 2023 yang digelar di Gedung Chairul Saleh, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM), Jakarta (3/11/2023).

Capaian ini adalah apresiasi yang diberikan oleh pemerintah terhadap penatausahaan Barang Milik Negara (BMN) yang dikelola perusahaan. Sebagai bagian dari kontrak Perjanjian Karya Pengusahaan Batubara (PKP2B). Pada gelaran ini MHU mendapat peringkat ketiga terbaik pada kategori perusahaan PKP2B.

General Manager Mining Support MHU Wijayono Sarosa menyampaikan, praktik tata kelola perusahaan yang baik atau good corporate governance merupakan sebuah keniscayaan yang harus diterapkan. Salah satunya dalam mengelola aset.

“Apresiasi  yang kami terima ini membuktikan keseriusan perusahaan dalam menerapkan tata kelola aset BMN yang baik sebagaimana amanah dalam kontrak PKP2B,” terang Wijayono.

Anugerah Tata Bandha Energi gelaran yang bertujuan untuk memberikan penghargaan atas prestasi dalam pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) di sektor ESDM. Selain untuk perusahaan PKP2B serta kontraktor minyak dan gas, gelaran ini juga didedikasikan untuk pemangku kepentingan atau lembaga di bawah KESDM. (xl)

Petani di Desa Jembayan Tengah Sukses Kembangkan Varian Singkong Baru

Penulis
redaksi
-
0
Singkong Selingkuh, hasil panen petani di Dusun Tudungan, Desa Jembayan Tengah Kecamatan Loa Kulu. (Istimewa)

TENGGARONG– Petani di Dusun Tudungan, Desa Jembayan Tengah, Kecamatan Loa Kulu, sukses ciptakan varian singkong baru. Hasil persilangan singkong gajah dan pacar, singkong hasil silangan petani di Dusun Tudungan ini diberi nama singkong selingkuh.

Singkong selingkuh ini pun cukup tenar dikalangan pecinta singkong. Bahkan tak sedikit orang yang sengaja datang ke Dusun Tudungan, untuk mencicipi singkong tersebut.

Kini kunjungan ke lokasi tanam Singkong Selingkuh sudah dijadikan paket wisata lokal desa. Dengan paket wisata bawa pulang singkong hingga makan di lokasi dengan berbagai olahan berbahan singkong.

“Kami punya singkong Selingkuh di Dusun Tudungan,” sebut Kepala Desa Jembayan Tengah, Masnur, Selasa (7/11/2023).

Untuk menuju Dusun Tudungan ditempuh dari Kantor Camat Loa Kulu membutuhkan jarak tempuh sekitar 10 km. Masnur mengklaim sudah banyak yang berkunjung ke Dusun Tudungan guna menikmati enaknya singkong selingkuh.

“Ada saja yang datang untuk menikmati Singkong Selingkuh. Dusun Tudungan merupakan sentra pertanian Desa Jembayan Tengah mulai terdapat beras, sayur mayur dan holtikultura,” tambahnya.

Selain punya hasil pertanian andalan berupa Singkong Selingkuh, ada lagi satu produk berupa Madu Kelulut yang juga menjadi andalan desa. Madu tersebut akan terasa nikmat jika dicampur dengan kopi khas Desa Jembayan Tengah.

Bahkan Ketua DPRD Kukar Abdul Rasid, Kepala DPMD Kukar Arianto, serta para ulama di Tenggarong sudah pernah menikmati kopi campur madu kelulut khas Dusun Tudungan. “Dulu kami punya tanaman kopi sendiri, namun tidak produksi secara massal. Madu kelulut biasanya dicampur dengan kopi biasa atau kemasan instan,” terangnya.

Masnur yang berlatar belakang guru ini mengaku, pihaknya masih harus berjuang keras membenahi pembangunan karena sebagian wilayah Desa Jembayan kesulitan mendapatkan air bersih, terkhusus di Dusun Tudungan.

Dirinya merencanakan akan membangun program Pamsimas dengan memanfaatkan sumber air bersih yang ada. “Kami rencanakan sumber airnya berasal dari eks tambang milik perusahaan yang airnya masih layak konsumsi,” tandasnya. (Adv/KN)

 

Sejumlah Ruas Jalan di Desa Loh Sumber Sedang Dilakukan Perbaikan

Penulis
redaksi
-
0
Kades Loh Sumber, Sukirno. (Istimewa)

TENGGARONG– Pemerintah Desa (Pemdes) Loh Sumber, Kecamatan Loa Kulu, melakukan perbaikan sejumlah ruas jalan di pemukiman masyarakat. Jalan ini juga merupakan jalan yang menghubungkan empat desa lain di sekitar Desa Loh Sumber, Selasa (7/11/2023).

Kepala Desa (Kades) Loh Sumber, Sukirno, mengatakan perbaikan jalan ini dilakukan untuk memberikan rasa nyaman bagi masyarakat yang menggunakan jalan. Proses perbaikan jalan sendiri saat ini tengah berjalan, total ruas jalan yang akan dikerjakan mencapai 600 meter. Pengerjaan jalan sendiri dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kutai Kartanegara (Kukar).

“Perbaikan ini juga terealisasi berkat dukungan dari banyak pihak dan koordinasi yang baik antara desa dan dinas,” ungkap Sukirno.

Ia menambahkan, perbaikan jalan tersebut dilakukan di dua RT, yaitu RT 5 dan RT 6 di Desa Loh Sumber. Ruas jalan tersebut juga berfungsi sebagai salah satu penghubung empat desa yang berbeda. Yaitu antara Desa Loh Sumber, Jembayan Dalam, Long Anai, hingga Sungai Payang.

“Tahun kemarin, kami juga telah melakukan pengecoran spot-spot di jalan poros Desa Loh Sumber, dan pekerjaan ini adalah kelanjutannya,” urainya.

Sukirno mengatakan, peningkatan infrastruktur jalan desa menjadi salah satu fokus pekerjaan pihaknya. Meskipun begitu, pihak desa tidak akan dapat menyelesaikan pembangunan atau perbaikan seluruh jalan desa sekaligus.

Pasalnya, menurut Sukirno, anggaran untuk pembangunan dan rehabilitasi jalan desa bersumber dari pemerintah daerah, dan anggarannya terbatas. Namun, Sukirno berjanji akan terus berkoordinasi dengan Dinas PU Kukar untuk melanjutkan peningkatan sejumlah ruas jalan desa.

Selain itu, mereka berharap agar seluruh jalan desa dapat ditingkatkan melalui semenisasi dengan menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) murni pada 2024 mendatang.

“Yang jelas, kami akan memprioritaskan pembangunan infrastruktur secara luas, sesuai dengan program bupati Kukar,” pungkasnya. (Adv/KN)

1...1,1321,1331,134...1,252Halaman 1,133 dari 1,252