JAKARTA – Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) mengatakan para peritel terpaksa menjual komoditas bahan pokok seperti beras, gula, dan minyak goreng di atas harga eceran tertinggi (HET) serta harga acuan lainnya lantaran mendapat harga yang tinggi dari produsen.

Ketua Umum Aprindo Roy N Mandey mengatakan, para para produsen telah menaikkan harga beli (tebus) sebesar 20-35 persen di atas HET sejak sepekan terakhir, sehingga peritel juga harus menaikkan harga jual.

“Faktanya saat ini kami tidak ada pilihan dan harus membeli dengan harga di atas HET dari para produsen atau pemasok beras lokal, bagaimana mungkin kami menjual dengan HET,” ujar Roy saat dikonfirmasi ANTARA di Jakarta, Minggu (11/2/2024)

Roy menyampaikan, Aprindo tidak memiliki wewenang untuk mengatur dan mengontrol harga yang ditentukan oleh produsen bahan pokok.

Harga yang ditetapkan oleh produsen sebagai sektor hulu selanjutnya mengalir kepada peritel di sektor hilir melalui jaringan distribusi, kemudian dibeli atau dibelanjakan oleh masyarakat pada gerai ritel modern.

Kenaikan harga dari produsen dapat menyebabkan kekosongan atau kelangkaan bahan pokok di gerai ritel modern Indonesia.

Menurut Roy, kelangkaan yang terjadi di kemudian hari mampu menimbulkan panic buying atau pembelian secara berlebihan karena takut kekurangan stok.

Peritel saat ini disebut mulai kesulitan mendapatkan suplai beras untuk tipe premium lokal kemasan 5 kilogram. Keterbatasan ini disebabkan karena masa panen diperkirakan baru akan terjadi pada pertengahan Maret 2024.

Selain itu, belum masuknya beras tipe medium (SPHP) yang diimpor pemerintah juga menjadi penyebab kelangkaan dan tingginya harga beras.

“Situasi dan kondisi yang tidak seimbang antara suplai dan demand inilah yang mengakibatkan kenaikan HET beras pada pasar ritel modern dan pasar rakyat,” kata Roy.

Aprindo pun meminta pemerintah untuk merelaksasi HET dan harga acuan lainnya agar peritel dapat membeli bahan pokok dari produsen.

Relaksasi ini pun bertujuan untuk mencegah kekosongan dan kelangkaan bahan pokok, terlebih pada Februari ini, para peritel mulai melakukan pembelian dari produsen guna persiapan pasokan Ramadhan dan Idul Fitri di gerai ritel modern. (Ant/KN)

JAKARTA – LEMIGAS Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM menyebutkan penggunaan gas bumi mampu menekan emisi bahan bakar elpiji dan minyak solar.

Kepala LEMIGAS Ditjen Migas Kementerian ESDM Ariana Soemanto mengatakan pemerintah terus mendorong pemanfaatan gas bumi antara lain melalui program jaringan gas kota (jargas) dan gas terkompresi (compressed natural gas/CNG).

“Berdasarkan kalkulasi LEMIGAS, pemanfaatan jargas akan menurunkan emisi 12 persen dibanding elpiji. Sedangkan, di sektor industri, pemanfaatan gas bumi yang umumnya mensubstitusi solar, akan menurunkan emisi 23 persen,” ujarnya dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (11/2/2024).

Di samping tentunya, lanjut Ariana, pemanfaatan jargas berpotensi mengurangi subsidi dan impor elpiji.

Menurut dia, dari jargas, yang telah terpasang saat ini sekitar 900 ribu sambungan rumah (SR) dan diasumsikan menggantikan elpiji 3 kg, maka setara dengan penghematan subsidi elpiji sekitar Rp1,6 triliun dan penghematan devisa sekitar 140 juta dolar AS.

“Ini tentu makin menguatkan posisi gas bumi sebagai pilihan utama di era transisi energi,” ujar Ariana Soemanto.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Migas Kementerian ESDM Tutuka Ariadji menyatakan pemerintah berkomitmen terus meningkatkan konsumen gas bumi di dalam negeri.

Pemerintah mencatat realisasi porsi pemanfaatan gas bumi untuk dalam negeri pada 2023 mencapai 68,2 persen dan sisanya untuk ekspor.

Menurut dia, berdasarkan data realisasi pada 2023, pemanfaatan gas bumi untuk dalam negeri sebesar 3.745 MMSCFD (juta kaki kubik per hari) atau sebesar 68,2 persen dari total produksi nasional.

Pemanfaatan gas bumi dalam negeri tersebut mayoritas untuk sektor industri sebesar 1.516 MMSCFD. Sedangkan, untuk jargas sekitar 16 MMSCFD dengan 900 ribu SR dan akan terus diperluas ke depannya.

“Pemanfaatan gas bumi untuk dalam negeri sudah mencapai 68,2 persen. Jadi, sudah 2/3-nya untuk dalam negeri, terutama untuk kebutuhan industri,” ujar Tutuka dalam suatu kesempatan. (Ant/KN)

JAKARTA – Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi menyampaikan pemerintah terus menyeimbangkan ketersediaan beras nasional dengan Nilai Tukar Petani (NTP) tanaman pangan.

“Memang kita perlu beras lebih banyak saat ini. Dan pemerintah menyeimbangkan kekurangan karena tidak dapat tanam akibat El Nino dengan importasi,” ujar Arief saat dihubungi oleh ANTARA di Jakarta, Minggu (11/2/2024).

Arief menyebut saat ini diperlukan pasokan beras yang cukup agar neraca ketersediaan dan kebutuhan beras tetap terjaga di tengah kekurangan akibat fenomena El Nino.

“Januari dan Februari 2024 ini kita kekurangan 2,4 juta ton beras (produksi versus konsumsi),” ungkap Arief.

Ia menegaskan, bahwa kebijakan importasi adalah pilihan terakhir agar ketersediaan beras tetap terjaga. “Walaupun sangat pahit, importasi saat ini harus dijalankan. Mungkin tidak populer saya sampaikan, tetapi harus dikerjakan untuk pemenuhan kebutuhan saat ini,” ujar Arief.

Ia memastikan bahwa importasi yang dilakukan sangat terukur sesuai dengan kebutuhan, sehingga tidak akan mengganggu stabilitas harga di tingkat petani.

“Salah satu indikasinya bisa dilihat dari Nilai Tukar Petani Tanaman Pangan (NTPP) saat ini adalah yang tertinggi senilai 116,16 persen. Ini yang membuat petani kita semangat untuk menanam.” ujar Arief.

Dalam kesempatan ini, Ia menyebut kenaikan harga beras saat ini bukan terpengaruh oleh periode pencoblosan Pemilihan Umum (Pemilu) ataupun periode libur panjang peringatan Isra Miraj dan Hari Raya Imlek 2575 Kongzili.

“Bukan pengaruh pencoblosan. Kita sedang penuhi market,” jelas Arief.

Untuk menyambut panen raya yang diprediksi pada Maret 2024, pihaknya bersama Kementerian Pertanian (Kementan) dan semua pihak terkait akan berkoordinasi mempersiapkan penyerapan yang optimal, untuk mencegah jatuhnya harga di tingkat petani.

Selain itu, pada saat yang sama pengisian Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) dari produksi dalam negeri dapat terpenuhi dengan baik.

“Saat ini kita tengah mempersiapkan CPP jauh-jauh hari sebelumnya, sehingga pada saat diperlukan CPP tersebut dapat dimanfaatkan untuk intervensi antara lain penyaluran bantuan pangan, operasi pasar, dan keadaan darurat,” ujar Arief. (Ant/KN)

JAKARTA – Sejumlah pihak masih meragukan kemajuan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). banyak yang menyebut IKN kemajuan pembangunan IKN tak besar karena belum ada investor yang masuk.

Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Bambang Susantono pun menantang pihak-pihak yang meragukan pembangunan IKN di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur (Kaltim) tersebut. Ia meminta agar mereka melihat langsung ke lokasi.

“Banyak selalu yang menanyakan jadi apa enggak sih (IKN), saya selalu bilang bahwa seeing is believing, silakan datang ke sini lihat gitu ya. Di belakang saya misalnya itu adalah Istana (Negara) itu sudah lebih dari 50 persen gitu, dan mudah-mudahan nanti 17 Agustus 2024 sudah siap di depan istana itu nanti kita upacara insya Allah,” ujarnya dikutip dari Antara, Minggu (11/2/2024).

Selain itu, terdapat pula empat gedung kementerian koordinator yang akan ditempati oleh setiap kementerian/lembaga yang berada dalam satu koordinasi terkait. Tujuan objektif yang hendak dicapai ialah menciptakan satu budaya dan cara kerja baru, di mana bisa bekerja secara digital dalam co-working space dan menghasilkan koordinasi lebih baik.

Lebih lanjut, dia menyatakan bahwa progres pembangunan IKN dapat dibuka untuk umum. “Banyak sekali elemen masyarakat yang ingin melihat di sini dan kami sangat terbuka. Tak ada yang ditutupi di sini,” ujar Bambang.

Pada sisi lain, Kepala OIKN itu menyampaikan bahwa tetap harus ada pengaturan untuk membatasi jumlah pengunjung yang hendak melihat pembangunan IKN, guna menghindari kecelakaan kerja. Selain itu, perlu pula adanya penyesuaian jadwal, sehingga para pekerja dapat mengejar target pembangunan sesuai yang ditentukan.

“Tahun ini adalah stage pertama. Sebenarnya dari master plan kita 2024 itu adalah stage pertama, setelah itu nanti kita ada empat stage lagi. Jadi bangun kota itu memang napasnya harus panjang, harus konsisten sampai 2045. Saya bukan Aladin soalnya,” ujar dia pula.

Pembangunan IKN didanai dengan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Kemudian, sebesar 80 persen yang menaungi master plan pembangunan IKN dari pihak swasta, terutama dari domestik.

Karena itu, apabila ada yang mengatakan tidak ada investor menanamkan modal di IKN, pada kenyataannya sudah terjadi empat kali ground breaking di IKN dengan total nilai Rp4 7,5 triliun dari investasi publik maupun swasta.

“Kita melihat (pembangunan IKN) tidak hanya gedung pemerintah, fasilitas, infrastruktur, tapi juga hal-hal yang membuat kota ini nanti bisa jadi kota yang layak huni dan dicintai. Jadi kita tagline itu livable dan lovable. Makanya kalau orang foto di sini kita selalu minta (pose jari) hati,” kata Bambang lagi.

Sebelumnya, Pembangunan Gedung Kantor Presiden di Ibu Kota Nusantara (IKN) sudah mencapai 72,19 persen. Rencananya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi akan melaksanakan upacara peringatan Kemerdekaan Republik Indonesia ke-79 pada 17 Agustus 2024 di IKN.

Juru Bicara otorita IKN Troy Pantouw menjelaskan, pPerkembangan pembangunan gedung pemerintah dan fasilitas ASN telah mengalami kemajuan per Januari 2024.

“Di antaranya, progres pembangunan Gedung Kantor Presiden di kawasan Istana Kepresidenan di Ibu Kota Nusantara (IKN) telah mencapai 72,19 persen,” ujar Troy dikutip dari Antara, Rabu (7/2/2024).
Sementara bangunan Gedung Sekretariat Presiden dan fasilitas pendukungnya di Ibu Kota Negara, lanjut Troy, progresnya telah mencapai 58,21 persen.

Progres tersebut turut diikuti oleh pembangunan bangunan gedung dan Kawasan Blok Kantor Kementerian sedang berlangsung. Perkembangan signifikan juga terjadi di sektor telekomunikasi dengan penetapan PT Indonesia Comnet Plus dan PT Telkom Indonesia sebagai pemegang hak perlintasan penyedia infrastruktur telekomunikasi.

“Sebagai langkah jangka panjang, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah membangun infrastruktur penyediaan air minum, termasuk Bendungan Sepaku Semoi berkapasitas 2.500 liter per detik dan rencana pembangunan Intake Sepaku berkapasitas 3.000 liter per detik yang ditargetkan mulai dioperasikan pada tahun 2024,” kata Troy.

Semua upaya ini diarahkan untuk mendukung visi IKN sebagai kota yang layak huni yang akan mulai operasional pada Agustus 2024, seiring dengan rencana pemindahan aparatur sipil negara (ASN).

Pembangunan Kota Nusantara telah berjalan sesuai target yang telah ditetapkan, capaian itu sebagai bukti komitmen mewujudkan ibu kota negara baru Indonesia, yang dibangun di sebagian wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara di Provinsi Kalimantan Timur.

Penyelesaian pengerjaan berbagai sarana prasarana di Kota Nusantara sesuai target untuk mengukur sejarah baru, yaitu melaksanakan upacara peringatan Kemerdekaan Republik Indonesia ke-79 pada 17 Agustus 2024 di ibu kota negara masa depan Indonesia itu.

Perayaan HUT Kemerdekaan RI pada 17 Agustus 2024 di IKN Nusantara, Kalimantan Timur, menjadi titik awal perpindahan ibu kota negara, secara bertahap dari DKI Jakarta ke Nusantara. (Lpt/KN)

JAKARTA – Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) sudah terlihat wujudnya. Bukan lagi hamparan tanah kosong dengan berbagai alat berat, gedung-gedung di IKN sudah terlihat wujudnya meskipun belum rampung benar.

Kepala Badan Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Bambang Susantono menjelaskan, sejumlah infrastruktur ditargetkan sudah harus selesai pembangunanya sebelum 17 Agustus 2024. Beberapa diantaranya adalah istana negara dan hotel Nusantara.

Kedua infrastruktur tersebut harus siap dipakai pada pelaksanaan upacara kemerdekaan di IKN pada 17 Agustus 2024 bersama Presiden Joko Widodo.

“Di depan istana sudah terpasang lapangan seremonial untuk tempat upacara. Kantor-kantor pemerintah juga Insya Allah nanti hampir semua sudah jadi dan Agustus terlihat,” ucapnya dikutip dari Antara, Minggu (11/2/2024).

Nanti juga akan dipasang titik expo yang menampilkan beberapa bangunan yang menggambarkan visi IKN di tahun 2045. Ia berharap para pengunjung bisa melihat dan merasakan bagaimana IKN akan menjadi kota dunia untuk semua.

“Di sana nanti ada rumah-rumah kecil, ada robotik, benar-benar futuristik. Kami ingin para pengunjung bisa melihat dan merasakan bagaimana IKN akan menjadi kota dunia untuk semua,” jelasnya.

Bambang mengatakan pihaknya terus melakukan sosialisasi dan penyebarluasan informasi positif tentang pembangunan IKN sebagai kota cerdas, inklusif, dan berkelanjutan.

“Sampai saat ini kita juga tidak bisa menutup diri bahwa masih ada masyarakat yang apatis yang masih meragukan IKN. Oleh karena itu, kami ingin agar media sosial dan media massa bisa memberikan informasi kepada masyarakat apa sih fakta dan data sesungguhnya di lapangan,” ujar Bambang.

Bambang menerangkan bahwa pada tahun politik, Otorita IKN sudah melakukan beberapa kegiatan sosialisasi, seperti Nusantara Fair di Jakarta, Nusantara Goes to Campus, dan road show ke berbagai daerah.

Ia menegaskan bahwa Otorita IKN bekerja profesional untuk mewujudkan amanah Undang-Undang yang mengamanatkan pembangunan IKN sebagai kota yang hijau, cerdas, inklusif, tangguh, dan berkelanjutan.

Menurutnya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pembentukan Ibukota Negara, luas wilayah darat ibukota Nusantara adalah 252.600 hektare dan luas wilayah laut adalah 69.769 hektare.
“Dari luas wilayah darat tersebut, hanya sekitar 22 persen atau 56.159 hektare yang akan menjadi Kawasan Inti Ibu Kota Nusantara, yang meliputi pusat pemerintahan, bisnis, pendidikan, dan budaya,” sebut Bambang.

Kemudian, tambahnya, sekitar 78 persen atau 196.500 hektare, akan menjadi kawasan pengembangan ibukota Nusantara, yang meliputi kawasan industri, pertanian, perkebunan, dan konservasi.

Bambang juga menjelaskan bahwa pembangunan ibukota Nusantara mengusung konsep smart and forest city, yaitu kota pintar yang berkelanjutan, ramah lingkungan, dan berbasis teknologi.

Konsep ini ditujukan untuk menjawab tantangan dan permasalahan yang akan dihadapi ibukota Nusantara di masa depan, serta untuk menunjang kebutuhan masyarakat yang terus berkembang.
“Kami berharap IKN dapat menjadi simbol kebanggaan dan identitas bangsa Indonesia, yang maju, beradab, dan berdaya saing di kancah global,” tutup Bambang. (Lpt/KN)