JAKARTA – Direktur Utama (Dirut) PT Pertamina (Persero) periode 2009-2014 Galaila Karen Kardinah alias Karen Agustiawan didakwa merugikan negara sebesar 113,84 juta dolar Amerika Serikat (AS) atau setara dengan Rp1,77 triliun akibat dugaan korupsi pengadaan gas alam cair atau Liquefied Natural Gas (LNG) di Pertamina pada 2011-2014.

Dakwaan tersebut dilontarkan berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dalam rangka penghitungan kerugian negara atas pengadaan LNG perusahaan AS, Corpus Christi Liquefaction LLC (CCL) pada Pertamina dan instansi terkait lainnya Nomor: 74/LHP/XXI/12/2023 tanggal 29 Desember 2023.

“Perbuatan terdakwa bersama-sama Yenni Andayani dan Hari Karyuliarto telah mengakibatkan kerugian keuangan negara cq PT Pertamina sebesar 113,84 juta dolar AS,” ujar Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (JPU KPK) Wawan Yunarwanto dalam pembacaan dakwaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Senin (12/2/2024).

Dengan demikian, ia menyebutkan dugaan kasus korupsi terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU 31/199 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Wawan mengungkapkan, Karen didakwa melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, secara melawan hukum, yaitu melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi, yakni memperkaya diri sebesar Rp1,09 miliar dan sebanyak 104.016 dolar AS atau setara dengan Rp1,62 miliar.

Tak hanya memperkaya diri, Karen turut didakwa memperkaya suatu korporasi, yaitu CCL senilai 113,84 juta dolar AS atau setara dengan Rp1,77 triliun, yang mengakibatkan kerugian keuangan negara.

Selain itu, Karen didakwa memberikan persetujuan pengembangan bisnis gas pada beberapa kilang LNG potensial di AS tanpa adanya pedoman pengadaan yang jelas dan hanya memberikan izin prinsip tanpa didukung dasar justifikasi, analisis secara teknis dan ekonomis, serta analisis risiko.

Karen juga disebut tidak meminta tanggapan tertulis kepada Dewan Komisaris Pertamina dan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebelum penandatanganan perjanjian jual beli LNG CCL Train 1 dan Train 2, serta memberikan kuasa kepada Yenni Andayani selaku Senior Vice President (SVP) Gas and Power Pertamina 2013-2014 dan Hari Karyuliarto selaku Direktur Gas Pertamina 2012-2014.

Keduanya diberi kuasa untuk masing-masing menandatangani LNG SPA (Sales and Purchase Agreement) CCL Train 1 dan Train 2, meski belum seluruh Direksi Pertamina menandatangani Risalah Rapat Direksi (RRD) untuk LNG SPA CCL Train 1 dan tanpa didukung persetujuan direksi untuk LNG SPA CCL Train 2.

“Kuasa juga diberikan dengan tidak meminta tanggapan tertulis Dewan Komisaris Pertamina dan persetujuan RUPS serta tanpa adanya pembeli LNG CCL yang telah diikat dengan perjanjian,” ucap JPU KPK menambahkan.

Wawan melanjutkan, Karen turut didakwa melakukan komunikasi dengan pihak Blackstone, yang merupakan salah satu pemegang saham pada Cheniere Energy, Inc., dengan tujuan untuk mendapatkan jabatan dan memperoleh jabatan sebagai Senior Advisor pada Grup Ekuitas Swasta Blackstone karena Pertamina telah mengambil proyek CCL.

Perbuatan tersebut antara lain bertentangan dengan Pasal 5 ayat (3) UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara serta Pasal 92 dan Pasal 97 UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumumkan Karen Agustiawan sebagai tersangka dugaan korupsi pengadaan gas alam cair di Pertamina tahun 2011-2021 pada 19 September 2023.

Karen ditahan di Rumah Tahanan Negara Polres Metro Jakarta Selatan oleh Penyidik sejak 19 September 2023 hingga 16 Januari 2024 serta Penuntut Umum sejak 16 Januari 2024 hingga 5 Maret 2024. (Ant/KN)

JAKARTA – Kementerian Pertahanan (Kemhan) RI menunjuk pengacara Hotman Paris sebagai kuasa hukum mereka untuk langkah hukum kementerian terkait dugaan penyebaran kabar bohong (hoaks) yang dinilai merugikan institusi dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto.

Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) RI Letjen TNI (Purn.) M. Herindra mengumumkan penunjukan Hotman saat jumpa pers di Kantor Kementerian Pertahanan RI, Jakarta, Senin (12/2/2024)

“Saya atas nama Kementerian Pertahanan mengucapkan terima kasih kepada Hotman Paris Hutapea atas asistensi hukumnya,” kata Herindra kepada Hotman yang juga hadir saat jumpa pers.

Dia pun mempersilakan para jurnalis dan kelompok masyarakat yang ingin bertanya langkah hukum Kemhan terkait hoaks suap pembelian Mirage berikut kabar bohong soal PT TMI kepada Hotman.

“Silakan menanyakan langsung kepada Bapak Hotman Paris sebagai kuasa hukum Kementerian Pertahanan terkait teknis dan langkah-langkah hukum yang kami tempuh,” tutur M. Herindra.

Dalam jumpa pers yang sama, Wamenhan juga meluruskan dua isu yang dia sebut sebagai hoaks, pertama terkait dugaan suap pembelian Mirage dan kedua soal dugaan PT TMI sebagai perusahaan yang mengendalikan berbagai pembelian alutsista, terutama selama Kemhan dipimpin oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto.

Terkait isu adanya suap dalam pembelian 12 unit pesawat tempur bekas Mirage 2000-5, Wamenhan menegaskan isu itu merupakan kabar yang menyesatkan karena pembelian pesawat batal.

“Rencana pembelian Mirage 2000-5 belum terjadi karena alasan keterbatasan ruang fiskal,” ujar Wamenhan.

Dalam jumpa pers yang sama, Juru Bicara Menhan Dahnil Ahzar Simanjuntak lanjut menjelaskan pembatalan itu karena Pemerintah Indonesia tidak sanggup membayar sejumlah uang yang menjadi syarat pembelian.

“Karena ada keterbatasan fiskal tadi, kita tidak ada kemampuan (membayar, red). Akhirnya kontraknya tidak efektif karena syaratnya tidak dipenuhi. Jadi, tidak mungkin ada suap karena tidak ada transaksi,” kata Dahnil menjawab pertanyaan wartawan.

Dahnil juga menegaskan pemerintah Indonesia tidak mengeluarkan uang sepeser pun selama proses pembelian berikut saat itu dibatalkan oleh Kemhan RI.

Kemudian, terkait isu yang kedua, Wamenhan RI menegaskan tidak ada kontrak pengadaan alutsista antara Kementerian Pertahanan dan PT TMI.

Dia pun menegaskan Kemhan RI akan menempuh langkah hukum terkait penyebaran dua hoaks tersebut.

Hotman Paris, selaku kuasa hukum Kemhan, menyebut beberapa hoaks yang beredar, di antaranya terkait tayangan video yang menampilkan foto Menhan Prabowo dan seorang politikus asal Yunani yang juga anggota Parlemen Eropa Eva Kaili yang beredar di beberapa platform media sosial.

Dia kepada media menyebut bakal menunggu masa tenang Pemilu 2024 berakhir untuk pada akhirnya memutuskan langkah hukum seperti apa yang akan ditempuh terkait penyebaran hoaks-hoaks tersebut.

“Belum ada keputusan (lapor ke Polri, red.), itu nanti kita tunggu,” kata Hotman Paris menjawab pertanyaan wartawan saat jumpa pers. (Ant/KN)

JAKARTA – Sekretaris Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Jaka Santos memastikan Aparatur Sipil Negara (ASN) akan mulai pindah ke Ibu Kota Negara (IKN) pada bulan Juli 2024.

Pemindahan sejumlah ASN ke IKN akan dimulai jika hunian ASN telah rampung.

“Target pertama adalah ketika hunian sudah jadi, hunian sudah jadi itu diperkirakan Juli, jadi sudah ada yang bisa pindah. Nah itu bertahap,” kata Jaka saat ditemui ANTARA di Ibu Kota Nusantara, Senin (12/2/2024).

Jaka mengatakan, memindahkan ASN bukanlah hal yang mudah, melainkan harus dilakukan dengan persiapan yang matang dan secara bertahap.

“Orang pindah kerja itu nggak gampang, apalagi pindah rumah. Nah, jadi dibutuhkan secara bertahap, plus karena ada 17 Agustus-an, kita harus manage dengan baik,” jelasnya.

Sejauh ini, progres pembangunan Gedung Kantor Presiden di IKN telah mencapai 72,19 persen. Juru Bicara OIKN Troy Pantouw mengatakan bangunan pemerintahan lain seperti Gedung Sekretariat Presiden dan fasilitas pendukungnya telah mencapai 58,21 persen.

Progres tersebut turut diikuti oleh pembangunan bangunan gedung dan Kawasan Blok Kantor Kementerian sedang berlangsung. Perkembangan signifikan juga terjadi di sektor telekomunikasi dengan penetapan PT Indonesia Comnet Plus dan PT Telkom Indonesia sebagai pemegang hak perlintasan penyedia infrastruktur telekomunikasi.

Menurut dia, semua upaya percepatan pembangunan tersebut diarahkan untuk mendukung visi IKN sebagai kota yang layak huni yang akan mulai operasional pada Agustus 2024, seiring dengan rencana pemindahan aparatur sipil negara (ASN).

Pembangunan IKN dinilai masih berjalan sesuai target yang telah ditetapkan, capaian itu sebagai bukti komitmen mewujudkan ibukota negara baru Indonesia. (Ant/KN)

JAKARTA – Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) menyampaikan bahwa pihaknya turut membantu memberikan sosialisasi tata cara dan lokasi Tempat Pemungutan Suara (TPS) Pemilu 2024 kepada para pekerja yang sedang membangun IKN.

Sekretaris OIKN Jaka Santos mengatakan bahwa sebenarnya pengaturan teknis Pemilu 2024 di kawasan IKN tetap menjadi ranah kerja KPU Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dan Pemerintah Kabupaten PPU. Namun peran OIKN tetap dibutuhkan sebagai fasilitator para pekerja di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) apabila ingin berpartisipasi saat pencoblosan.

“Kita (OIKN) mendorong untuk menyiapkan apabila orang-orang berasal dari luar Kalimantan ingin menjalankan hak pilihnya,” kata Jaka dikutip dari Antara, Senin (12/2/2024).

Jaka menjelaskan, pihaknya dengan KPU Kabupaten PPU, dan Pemkab PPU telah menyiapkan dua TPS lokasi khusus di kawasan IKN. Dua lokasi tersebut didirikan tidak jauh dari KIPP untuk memfasilitasi para pekerja yang berstatus sebagai Daftar Pemilih Tambahan (DTPb).

Di TPS lokasi khusus IKN terdapat 304 pemilih yang telah terdaftar. Jumlah tersebut terbagi menjadi dua, yakni 187 DPTb yang terdaftar di TPS 901 dan 117 DPTb yang terdaftar di TPS 902.

Lebih lanjut, Jaka menjelaskan, OIKN sendiri tergabung dalam satuan tugas (satgas) bersama KPU Kabupaten PPU, Bawaslu dan Pemkab PPU untuk mengkomunikasikan kepada perusahaan di kawasan IKN agar mendorong kepada pekerja yang ingin menggunakan hak suaranya.

Hingga saat ini, kata Jaka, tidak ada hambatan proses penyiapan pekerja untuk melakukan pencoblosan 14 Februari berjalan dengan baik. Ia menilai perusahaan-perusahaan di kawasan IKN telah melakukan tanggungjawabnya dengan baik.

“Yang melakukan sosialisasi terkait kePemiluan ini memang penyelenggara Pemilu, sedangkan OIKN itu sebenarnya bukan penyelenggara Pemilu. Tapi kita tetap membantu memfasilitasi apa yang diperlukan oleh penyelenggara Pemilu untuk melakukan sosialisasi tersebut,” jelasnya.

Adapun hingga 9 Februari 2024, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Penajam Paser Utara (PPU) mencatat sebanyak 3.266 pekerja Ibu Kota Nusantara (IKN) telah terdaftar sebagai Daftar Pemilih Tambahan (DPTb).

Jumlah tersebut merupakan akumulasi dari tiga kecamatan yang mencakup Kecamatan Penajam, Sepaku, dan Waru. Sementara jumlah DPTb di luar pekerja IKN Nusantara tercatat sebanyak 4.614 DPTb. (Lpt/KN)

JAKARTA – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan, pemerintah berupaya untuk menekan harga beras di pasaran. Salah satunya dengan menggelontorkan cadangan beras pemerintah (CPP) sebanyak 250 ribu ton ke pasaran.

Harapannya, langkah itu bisa menambah suplai untuk memenuhi permintaan masyarakat sehingga harga beras bisa turun. Upaya ini juga yang sudah disetujui oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Erick bilang, rencana itu sudah dikoordinasikan bersama dengan Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi dan Direktur Utama Bulog Bayu Krisnamurthi.

“Nah tentu di masa-masa ini ya kita harus intervensi tadi saya Pak Bayu dan Pak Arief rapat tadi bersama Presiden, Presiden cek langsung di beberapa titik, dan kita juga di beberapa titik selalu laporan tiap hari karena itu diambil kebijakan, kita gelontorkan lagi 250 ribu (ton) jenis beras SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan) supaya tadi, keresahan, itu tidak terjadi,” urai Erick di Ramayana Klender, Jakarta, Senin (12/2/2024).

Dia mengatakan, cadangan beras pemerintah saat ini dalam kondisi yang cukup banyak sebesar 1,2 juta ton. Bahkan, akan ada tambahan sebanyak 500 ribu ton lagi dari impor yang akan masuk dalam waktu dekat.

Banyaknya stok ini yang akan digunakan untuk mengendalikan harga beras di pasaran. Sebelum nantinya stok beras akan dibanjiri kembali dari hasil produksi dalam negeri.

“Tapi pemerintah memastikan 250.000 kita gelontorkan,” tegas Erick Thohir.
Gelontoran beras ini rencananya akan dilakukan usai gelaran Pemilihan Umum Presiden (Pilpres) 2024, pekan ini.

Lebih lanjut, Erick mengatakan ada opsi bagi masyarakat yang menilai harga beras mahal. Yakni, ada beras premium dan beras SPHP atau beras Bulog.

Keduanya memiliki perbedaan harga. Misalnya, beras premium dijual sekitar Rp 69.500 dalam kemasan 5 kilogram (kg). Sementara, beras SPHP dijual Rp 54.500 dalam kemasan yang sama.

“Tinggal bagaimana masyarakat tentu mulai bisa memberikan (memanfaatkan) opsi, ada yang mau (beras kualitas) premium yang harganya Rp 69.500 atau memang yang harganya Rp 54.500, itu kan opsi ya,” tuturnya.

“Opsi bagaimana kita melakukan tentu konsumsi yang sesuai dengan daya beli dari masing-masing keluarga,” sambung Erick Thohir.

Menteri BUMN Erick Thohir menyampaikan kondisi harga pangan seluruh dunia yang tengah mengalami kenaikan. Hal ini juga yang memicu terjadinya kenaikan harga beras di Indonesia.

Atas dasar itu, dia melihat harga beras mahal tidak hanya terjadi di Tanah Air. Tapi, beberapa negara lain yang juga sedang membutuhkan suplai beras.

“Kalau harga beras melonjak itu di seluruh dunia, di seluruh dunia memang harga pangan sedang meningkat,” ujar Erick saat meninjau penjualan beras di Ramayana Klender, Jakarta, Senin (12/2/2024).

Dia bilang, salah satu faktor yang mempengaruhi harga beras ini adalah kondisi geopolitik global yang memanas. Untuk itu, pemerintah mengambil langkah stabilisasi, caranya dengan kembali mengguyur stok ke pasaran.

“Jadi memang dinamika ini terjadi. Ya tentu pemerintah mengantisipasinya tadi, kita membanjiri pasar lagi, tetapi tentu masyarakat yang memilih mau beli beras yang tipe apa, dari berbagai macam tentu kebutuhan masing-masing individu,” kata Erick.

Di samping itu, menurutnya, pemerintah juga terus menjalankan program bantuan pangan yang menyasar 22 juta keluarga. Pada program itu, disebar sebanyak 10 kilogram (kg) per keluarga.

“Nah karena itulah pemerintah terus hadir memberikan beberapa bantuan seperti 22 juta dengan keluarga itu dibantu yang namanya bantuan pangan 10 kilogram, itu kita terus jalankan ya. Kalau di negara lain enggak ada ya, bahkan pemerintah memberikan subsidi energi itu sampai Rp 540 triliun untuk listrik dan BBM,” jelasnya. (Lpt/KN)