Beranda blog Halaman 1054

Salurkan Hak Suara di TPS 006 Ujoh Bilang, Bupati Mahulu Ajak Masyarakat Gunakan Hak Pilih

0
Bupati Mahulu,Bonifasius Belawan Geh,saat menyalurkan hak suaranya di TPS 006 Kampung Ujoh Bilang. (foto Ichal/ media kaltim)

MAHAKAM ULU – Bupati Mahakam Ulu (Mahulu) Bonifasius Belawan Geh bersama istri Yovita Bulan Bonifasius menyalurkan hak pilihnya dalam pesta demokrasi Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024 di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 006 Kampung Ujoh Bilang.

“Puji Tuhan hari ini saya sudah datang ke TPS, sudah selesai menjalankan kewajiban sebagai warga negara Indonesia dalam menggunakan hak pilih pada hari ini,”ucap Bupati ditemui usai melaksanakan pencoblosan pada Rabu (14/2/2024).

Orang nomor satu Mahulu ini mengajak seluruh masyarakat Mahulu yang sudah terdaftar untuk segera datang ke TPS salurkan hak pilihnya dengan memilih pilihannya masing-masing dengan tertib.

“Jangan sampai golput,” serunya.

“Kepada seluruh masyarakat kami ucapkan juga rasa terima kasih atas dukungan seluruh masyarakat dalam mendukung pelaksanaan Pemilu ini dengan sukses dan tertib. Kita harapkan nanti hasil dari perolehan suara Pemilu ini terutama perwakilan kita dari legislatif DPRD Mahulu,DPRD provinsi, DPD, DPR RI ini yang menjadi pilihan masyarakat kedepannya memiliki kapasitas, integritas. Terima kasih atas partisipasinya dan dukungannya,” papar Bupati Mahulu.

Setelah menyalurkan hak suaranya, Bupati Mahulu bergabung bersama Wakil Bupati Mahulu, Sekda Mahulu dan jajaran Forkopimda Mahulu beserta Pimpinan Perangkat Daerah di lingkungan Pemkab Mahulu melakukan Monitoring ke beberapa TPS yang ada di Kecamatan Long Bagun. (Prokopim/vta/ADV/MK)

Pewarta: Ichal
Editor : Nicha R

Akmal Malik Sidak OPD, Pastikan Kinerja Pemprov Kaltim Terjaga

0
Foto : Penjabat (Pj) Gubernur Provinsi Kalimantan Timur, Akmal Malik, melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) guna memastikan tidak ada catatan merah dalam kinerja Pemerintah Provinsi Kaltim pada triwulan pertama tahun 2024.

SAMARINDA – Penjabat (Pj) Gubernur Provinsi Kalimantan Timur, Akmal Malik, melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pada Kamis (15/2/2024).

Hal ini untuk memastikan tidak ada catatan merah dalam kinerja Pemerintah Provinsi Kaltim pada triwulan pertama tahun 2024.

Sidak dilakukan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta Dinas Kelautan untuk memastikan kehadiran pegawai pasca-libur pencoblosan dan memastikan kinerja sesuai dengan tugas masing-masing. Akmal Malik menekankan pentingnya mencegah catatan merah dalam evaluasi pertriwulan.

“Saya tidak ingin melihat banyak catatan merah saat evaluasi triwulan, karena itu bisa disebabkan oleh kurangnya pencapaian kinerja, revisi anggaran, dan program yang tidak tercapai,” ujar orang nomor satu di Kaltim ini.

Akmal Malik menjelaskan bahwa kunci keberhasilan terletak pada komitmen setiap OPD dalam melaksanakan perencanaan sesuai target yang telah ditetapkan.

“Contoh pada triwulan pertama, target pencapaian seharusnya 20 persen. Jika tidak tercapai, akan memberikan beban pada triwulan berikutnya. Maka dari sekarang, saya kunjungi semua OPD untuk memastikan komitmen mereka dalam melaksanakan perencanaan,” tambahnya.

Gubernur juga menegaskan bahwa dalam bulan pertama, minimal 90 persen dari target pencapaian harus terpenuhi, dengan toleransi deviasi sebanyak 10 persen.

“Melalui review dan sidak ke OPD ini, saya berharap kendala-kendala, terutama yang bersifat administratif, dapat segera diatasi,” tutupnya.

Dengan langkah proaktif ini, Gubernur Akmal Malik bertujuan untuk menjaga kinerja Pemerintah Provinsi Kaltim agar tetap terkendali dan menghindari catatan merah yang dapat mempengaruhi jalannya program pembangunan di daerah ini.

Pewarta : Hanafi
Editor : Nicha R

Hasil Quick Count, Prabowo-Gibran Raih Sukses Gemilang di Kaltim

0
Foto : Sekretaris Tim Koalisi Daerah (TKD) Prabowo-Gibran Kaltim, Seno Aji,

SAMARINDA – Pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor 2 dalam Pilpres 2024, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, meraih kemenangan luar biasa dengan unggul di seluruh kabupaten/kota di Kalimantan Timur dari berbagai lembaga survey quick count atau hitung cepat.

Menanggapi hasil hitung cepat dari lima lembaga survei ternama, Sekretaris Tim Koalisi Daerah (TKD) Prabowo-Gibran Kaltim, Seno Aji, menyampaikan kebahagiaannya atas pencapaian signifikan tersebut kepada mediakaltim.com saat di konfirmasi melalui chat dari aplikasi WhatsApp, Kamis (15/2/2024).

Hasil quick count menunjukkan bahwa Prabowo-Gibran meraih dukungan sekitar 66 persen secara nasional, dengan angka yang lebih tinggi, yaitu 66,7 persen di Kalimantan Timur.

“Pendapat dan perasaan saya tentu saja berbahagia dengan hasil quick count ini. Masyarakat Kaltim, yang sangat memperhatikan keberlanjutan Ibu Kota Negara di wilayah ini, memberikan dukungan yang luar biasa untuk Prabowo-Gibran,” terang Seno Aji.

Lebih lanjut, Seno Aji mengungkapkan keyakinannya bahwa hasil quick count ini akan tetap konsisten saat dilakukan perhitungan suara resmi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

“Kami yakin bahwa suara masyarakat Kaltim yang signifikan ini akan memberikan kontribusi besar bagi kemenangan Prabowo-Gibran secara nasional,” katanya.

Seno Aji juga menekankan pentingnya menghormati keputusan KPU.

“Kami seluruh TKD dan relawan sangat bergembira dengan hasil quick count ini dan akan terus mengawal suara dari TPS ke KPU pusat. Keberhasilan ini tidak hanya penting bagi Kaltim, tetapi juga bagi seluruh Indonesia,” pungkasnya.

Pewarta : Hanafi
Editor: Nicha R

Pemprov Kaltim dan OJK RI Teken Perjanjian Hibah Gedung

0
Foto : Penandatanganan serah terima hibah antara Pemprov Kaltim dengan OJK di Aula Kantor OJK, Jalan HAM Rifaddin Samarinda pada 15 Februari 2024.

SAMARINDA – Pj Gubernur Kaltim, Akmal Malik, dan Ketua Dewan Komisioner OJK RI, Mahendra Siregar, menandatangani perjanjian hibah gedung sebagai langkah konkret dalam mendukung pertumbuhan ekonomi di wilayah Kaltim pada Kamis (15/2/2024).

Acara penandatanganan hibah daerah dan berita acara serah terima gedung ini turut dihadiri oleh beberapa pejabat tinggi, termasuk Deputi Komisioner OJK, Imansyah, serta Kepala OJK Provinsi Kalimantan Selatan, Darmansyah dan Juga Sekretaris Daerah Kaltim Sri Wahyuni. Suasana haru dan semangat kolaborasi terpancar dalam momentum bersejarah ini.

Pj Gubernur Akmal Malik menjelaskan bahwa hibah gedung ini merupakan langkah konkret Pemprov Kaltim untuk mendukung OJK dalam menjalankan tugasnya.

“Kami serahkan gedung ini kepada OJK untuk menjadi kantor mereka di Samarinda. Ini bukan hanya tentang pengawasan, tetapi juga tentang mendukung pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Timur,” ucap orang nomor 1 di Kaltim itu.

Sementara itu, Mahendra Siregar menyampaikan apresiasi atas dukungan yang diberikan oleh Pemprov Kaltim. “Terima kasih atas fasilitasi dan dukungan yang luar biasa dari Pemda Provinsi Kalimantan Timur. Gedung ini bukan hanya menjadi pusat pengawasan, tetapi juga mendukung operasionalisasi kantor OJK di Ibu Kota Negara yang baru nanti,” ungkap Mahendra Siregar.

Dengan tandatangan hibah ini, diharapkan kerjasama strategis antara Pemprov Kaltim dan OJK RI dapat menjadi tonggak penting dalam memajukan sektor keuangan dan ekonomi di Kalimantan Timur, mengoptimalkan potensi dan peluang yang dimiliki, serta memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat setempat.

Pewarta : Hanafi
Editor : Nicha R

Sehari Pasca Pencoblosan, Dinkes Belum Terima Laporan Petugas KPPS Tumbang

0
Foto : Petugas KPPS saat bertugas di TPS (Istimewa)

TENGGARONG – Satu hari setelah masa pencoblosan, Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) belum menerima laporan adanya Petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang tumbang akibat kelelahan karena bertugas dalam Pemilihan Umum (Pemilu) serentak 2024.

Keterangan ini disampiakan oleh Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan, Waode Noraida. Ia mengatakan, tidak ada laporan masuk jika ada KPPS yang memiliki masalah kesehatan selama pemungutan suara, 14 Februari 2024 kemarin.

“Dari semua Puskesmas, klinik dan Rumah Sakit di Kukar tidak ada laporan petugas Pemilu yang datang karena sakit dan kelelahan,” sebutnya, Kamis (15/2/2024).

Berkaca dari Pemilu serentak 2019 lalu, Noraida mengungkapkan pihaknya telah membuat beberap langkah antisipasi jika ada KPPS yang tumbang saat bertugas. Salah satunya adalah dengan menyiagakan seluruh layanan kesehatan untuk petugas KPPS.

Ia juga mengatakan, pada hari Pemilihan seluruh Puskesmas di Kukar membuka 3 shift atau membuka layanan selama 24 jam. Tidak hanya itu, mobil ambulans pun dikerahkan untuk menyisir seluruh TPS di waktu-waktu rawan, yaitu pukul 16.00 Wita dan 21.00 Wita. Hal ini dilakukan agar penanganan ketika ada kejadian darurat pada pelaksanaan Pemilu diharapkan lebih cepat.

“Untuk hari ini kita masih menununggu laporan apakah ada petugas Pemilu yang tumbang. Kita tunggu sampai malam ini,” tambahnya.

Diketahui, sebelumnya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kukar melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kukar, juga telah menyediakan perlindungan BPJS Ketenagakerjaan bagi 15.883 petugas KPPS yang bertugas di 2.264 TPS yang tersebar di Kukar.

Penulis : Ady Wahyudi
Editor : Nicha R

Bawaslu Kukar Segera Tindak Pelanggaran Kampanye di 2 Kecamatan

0
Foto : Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Data dan Informasi Bawaslu Kukar, Hardianda. (Rafi'i/Media Kaltim)

TENGGARONG – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kutai Kartanegara (Kukar), memastikan akan segera menindaklanjuti dua laporan pelanggaran Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 pada masa kampanye. Tepatnya di dua kecamatan dengan dua dugaan kasus yang berbeda. Yakni di Kecamatan Kenohan dan Samboja.

Dijelaskan oleh Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Data dan Informasi Bawaslu Kukar, Hardianda, sebenarnya tindak lanjut laporan dijadwalkan pada Kamis (15/2/2024). Sehari setelah pelaksanaan pungut suara atau hari pencoblosan. Namun dibatalkan dan dijadwalkan ulang pada Jumat (16/2/2024), lantaran ketidaksiapan para pelapor dan terlapor serta para saksi.

Diketahui, ada sebanyak 1 pelapor dan 1 terlapor serta 6 saksi yang akan diperiksa oleh Bawaslu. Hardianda menyebut Bawaslu akan membagi dua tim, yang masing-masing akan melakukan konfirmasi langsung kepada seluruh pihak. Hal ini dilakukan selain untuk mempercepat proses pemeriksaan, juga dikarenakan pelapor maupun terlapor serta saksi tidak bisa hadir langsung ke Bawaslu Kukar. Sehingga pemeriksaan akan dilakukan di sekretariat panwascam.

“Jadi besok (Jumat) pagi jam 10.00 kita akan melakukan proses klarifikasi dengan pihak pelapor, terlapor dan juga beberapa saksi,” ujar Hardianda, Kamis (15/2/2024).

Hardianda secara detail, menyebut pelanggaran yang sedang didalami merupakan dugaan politik uang pada masa kampanye di Kecamatan Kenohan, pada 2 Februari 2024. Dan penghalangan kegiatan kampanye dari salah satu peserta pemilu di Kecamatan Samboja Barat, pada 31 Januari 2024 lalu.

Kedua laporan ini pun diketahui secara resmi disampaikan dan diterima oleh Bawaslu Kukar, pada 12 Februari 2024. Karena masing-masing panwascam masih melengkapi bukti formal dan materiel. Untuk selanjutnya laporan yang sebelumnya dilayangkan di panwascam, ditindak lanjuti oleh Bawaslu Kukar.

“Nanti prosesnya dibagi dua tim,” tutup Hardianda.

Penulis : Muhammad Rafi’i
Editor : Nicha R

Target Partisipasi Pemilih Paser Capai 81 Persen

0
Foto: Pelaksanaan pemungutan suara

PASER – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Paser menargetkan jumlah partisipasi pemilih pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 di Kabupaten Paser mencapai 81 persen atau menyamakan target yang ditetapkan oleh KPU secara nasional.

Ketua KPU Kabupaten Paser, Abdul Qayyim Rasyid menyatakan, penargetan partisipasi pemilih itu berdasarkan targetan di Pemilu 2019 lalu, di mana target yang ditetapkan kala itu 77 persen mampu terlampaui di Kabupaten Paser.

“Pemilu 2019 target kita melampaui nasional. Jadi saya sangat optimis di Pemilu kali ini target yang ditetapkan secara nasional bisa terwujud,” ucap Qayyim.

Menurutnya, peran bersama penyelenggara telah dilaksanakan secara optimal, tidak hanya sosialisasi secara langsung kepada masyarakat. Namun juga memanfaatkan berbagai platform media yang ada.

Pihaknya bersama Bupati Paser, Fahmi Fadli serta unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Paser juga telah memantau jalannya pelaksanaan pemungutan suara pada 14 Februari 2024 kemarin.

Fahmi mengharapkan, pelaksanaan berjalan lancar hingga proses rekapitulasi. Dia pun optimis partisipasi pemilih di Paser bisa tinggi seperti pada 2019 lalu. Pasalnya, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Paser turut mendukung agar penyelenggaraan berjalan lancar.

“Mari kita jaga bersama daerah ini agar terus kondusif dalam menggelar pesta demokrasi,” kata Fahmi.

Pewarta : Bhakti Sihombing
Editor : Nicha R

Enam Rusa Sambar Dilepaskan di Areal Kantor Bupati PPU

0
Foto: Pj Bupati PPU Makmur Marbun saat menyaksikan pelepasan rusa sambar di kandang penangkaran Areal Kantor Bupati PPU, Kamis (15/2/2024). (Humas Setkab PPU for MediaKaltimGroup)

PPU – Pj Bupati Penajam Paser Utara (PPU), Makmur Marbun menyaksikan langsung pelepasan rusa sambar di areal pemerintahan. Tepatnya ke lokasi penangkaran milik Pemkab PPU yang telah disiapkan tepat di belakang Kantor Bupati PPU, Kilometer 9 Nipah-Nipah, Kamis, (15/2/2024).

Sejumlah rusa sambar ini dikirim langsung dari UPTD PTHPT penangkaran rusa milik Pemprov Kaltim yang berada di Desa Api-api, Kecamatan Waru, PPU. Untuk tahap awal ini, sebanyak enam ekor rusa telah dilepas ke lokasi penangkaran tersebut dari jumlah yang direncanakan sebanyak sepuluh ekor.

Rusa-rusa ini diangkut menggunakan kotak tertutup dari bahan kayu yang diangkut menggunakan kendaraan truk. “Agar rusa-rusa ini tidak setres untuk awal-awal ini jangan terlalu di dekati. Biarkan rusa yang ada menyesuaikan lingkungan barunya dulu,” ucapnya di sela-sela pelepasan.

Seperti diketahui sebelumnya, keberadaan rusa yang merupakan ikon di daerah berjuluk Benuo Taka. Hal inilah yang membuat Makmur berkeinginan untuk membangun penangkaran rusa di wilayah Kantor Bupati PPU.

“Menurut Saya belum lengkap, karena rusa sebagai ikon daerah tetapi hanya patung rusa saja yang terpampang di Pemkab PPU, makanya Saya minta harus ada penangkaran rusa di kawasan Kantor Bupati PPU ini,” jelasnya.

Adapun pembangunan penangkaran rusa di kawasan Kantor Bupati PPU ini, sejalan dengan saran Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik. Dalam kunjungannya beberapa waktu lalu, yang juga meminta agar dilakukan pembangunan tempat pemberdayaan rusa sambar yang lebih representatif buat masyarakat. Sebab keberadaan UPTD penangkaran rusa desa Api-api saat ini telah melebihi kapasitas jumlah rusa yang ada disana. (ADV/Humas/SBK)

Pemkab PPU bersama BPS Gelar FGD Daerah Dalam Angka Tahun 2024

0
(15/2/2024). (Diskominfo PPU for MediaKaltimGroup)

PPU – Pemkab Penajam Paser Utara (PPU) bersama Badan Pusat Statistik (BPS) PPU menggelar Focus Group Discussion (FGD) Daerah Dalam Angka Tahun 2024. Untuk mulai menghimpun dan memaksimalkan keterisian data statistik daerah pada tahun ini.

Kegiatan digelar bertempat di Ruang Rapat Kantor Bapelitbang PPU pada Kamis (15/02/24). Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) PPU, Herlambang menyampaikan tingkat keterisian data statistik sektoral tahun 2023 berada di angka 47 persen dari jumlah 1.312 daftar data.

“Saya berharap seluruh produsen data berpartisipasi aktif dalam memaksimalkan keterisian data statistik sektoral yang masih rendah,” ungkapnya.

Kegiatan tahunan ini diselenggarakan oleh BPS dan unsur Forum Satu Data dalam rangka finalisasi data statistik sektoral. Nantinya data-data tersebut akan dibuat dalam bentuk buku ‘Daerah Dalam Angka’ dan dipublikasikan pada Portal Satu Data.

Tampak hadir dalam pertemuan ini, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kaltim Yusniar Juliana, Plh Kepala BPS PPU Lili Riduan, Sekretaris Diskominfo PPU Herlambang serta para produsen data di wilayah PPU.

Lebih lanjut dirinya menambahkan Pemkab PPU terus berkomitmen dalam meningkatkan kualitas data sebagai bahan perencanaan dan pembangunan daerah.

“Diperlukan komitmen dan keterlibatan aktif oleh semua pihak. Produsen data diharapkan dapat terlibat secara aktif dalam mendukung pencapaian nilai indeks pembangunan statistik Kabupaten PPU,”terangnya.

Selain itu, Kepala BPS Provinsi Kaltim Yusniar Juliana menyampaikan kegiatan FGD ini dapat memberikan kontribusi positif bagi penyelenggaraan statistik sektoral. (ADV/DiskominfoPPU/SBK)

Ratusan Kepsek di PPU Dituntut Perbaiki Manajemen Guru untuk Tingkatkan Mutu Pembelajaran

0
Foto: Pertemuan Pj Bupati PPU Makmur Marbun dengan ratusan Kepala SD, SMP dan SMA di PPU, Kamis (15/2/2024). (Humas Setkab PPU for MediaKaltimNetwork)

PPU – Pj Bupati Penajam Paser Utara (PPU), Makmur Marbun memberikan arahan pada ratusan kepala sekolah (kepsek) yang ada di Benuo Taka. Mereka secara langsung diminta untuk meningkatkan mutu pembelajaran di sektor pendidikan di PPU.

Pertemuan kepala sekolah (kepsek) mulai tingkat Sekolah Dasar (SD) Sekolah Menengah Pertama (SMP) hingga sekolah Menengah Atas (SMA) dilakukan di Lantai I Kantor Bupati PPU, Kamis (15/2/2024). Dalam agenda pertemuan dan peningkatan peran kepala sekolah dan guru di lingkungan sekolah.

“Masalah pendidikan ini bagi saya tidak ada toleransi. Saya tidak pernah main-main jika menyangkut pendidikan di kabupaten PPU. Ini menjadi perhatian kita semua,” katanya.

Untuk itu, ia mengajak seluruh kepala sekolah termasuk para guru di agar bersama-sama mewujudkan pendidikan yang lebih baik di tanah benuo taka tersebut. Apalagi, menurutnya, berdasarkan data yang ada Monitoring Center of Prevention (MCP), PPU di bidang manajemen ASN termasuk manajemen guru, termasuk kabupaten terendah se-Indonesia hanya di angka 16,8 pada posisi Agustus 2023.

“Saya coba dengan sekuat tenaga untuk memperbaiki semua itu. Kita bersyukur kemarin di awal januari 2024 MCP kabupaten PPU sudah diangka 65,8 persen. Begitu juga sektor lainnya salah satunya terkait pelayanan publik, PPU telah memperoleh penghargaan tiga besar se kaltim dari Ombudsman Ri,” ungkap Makmur.

Tambahnya, bahwa sektor pendidikan merupakan hal terpenting dalam membagun Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas. Termasuk sektor lainnya seperti kesehatan, pertanian dan beberapa sektor lainnya.

Kemudian juga hadirnya Ibu Kota Nusantara (IKN), menuntut masyarakat kabupaten PPU memiliki SDM yang mampu bersaing. Jika itu tidak dapat diwujudkan, dikhawatirkan putra-putri daerah tidak dapat berperan dalam kemajuan pembangunan di IKN nantinya.

“Ini tugas kita bersama. Para kepala sekolah, guru dan pemerintah daerah kabupaten PPU tentunya untuk mewujudkan SDM yang lebih baik di kabupaten PPU agar kita tidak menjadi penonton di daerah sendiri,” tutup Makmur. (ADV/Humas/SBK)