TENGGARONG – Aktivitas perdagangan luar negeri di Perairan Tanjung Santan, Kutai Kartanegara (Kukar), kembali bergerak pada 2026 setelah sempat meredup sejak pandemi Covid-19.

Geliat tersebut berlangsung melalui Terminal Khusus (Tersus) PT Prima Dermaga Perkasa di Tanjung Santan. Aktivitas pengapalan di kawasan ini disebut telah menyerap sekitar 700 tenaga kerja untuk menunjang kegiatan bongkar muat.

Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (KUPP) Kelas III Tanjung Santan, Abdul Wahid, mengatakan aktivitas melalui Tersus PT Prima Dermaga Perkasa mulai berlangsung sejak pertengahan Januari 2026. Sebelum ekspor kembali berjalan, tercatat 16 kegiatan kapal yang masih melayani kebutuhan domestik.

“Bangkit lagi,” kata Abdul Wahid.

Meski demikian, ia menegaskan fasilitas PT Prima Dermaga Perkasa tetap berstatus Terminal Khusus, bukan Terminal Umum.

Karena itu, pelayanan ekspor melalui fasilitas tersebut hanya diperuntukkan bagi perusahaan yang telah memiliki kerja sama dengan PT Prima Dermaga Perkasa.

Berdasarkan paparan KUPP, terdapat 10 perusahaan pertambangan batu bara di Kukar dan Kutai Barat yang telah menjalin kerja sama dengan terminal tersebut.

JEJAK EKSPOR SEJAK 1973

Aktivitas perdagangan luar negeri di Tanjung Santan bukan hal baru.

Abdul Wahid menyebut jejak pengapalan ekspor di kawasan tersebut telah tercatat sejak 1973. Saat itu, Tanjung Santan berkembang seiring aktivitas migas dan pelayaran.

Aktivitas kemudian mengalami pasang surut. Sejak pandemi Covid-19, pengapalan melalui Pertamina disebut terus menurun hingga kegiatan ekspor tidak lagi berjalan.

Kini, setelah beberapa tahun meredup, aktivitas pengapalan kembali hidup.

Panjangnya sejarah pelayaran Tanjung Santan juga terlihat dari keberadaan layanan kepabeanan di kawasan tersebut.

Abdul Wahid mengatakan Bea Cukai telah lama hadir di Tanjung Santan. Kepala Desa Semangko, Ansar K, juga mengingat keberadaan layanan kepabeanan sejak masa aktivitas perusahaan migas terdahulu, termasuk untuk mendukung kegiatan tanker.

Secara administratif, layanan tersebut masih berlanjut. Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-200/BC/2025 mencantumkan Tanjung Santan sebagai Kantor Bantu Pelayanan Bea dan Cukai dalam wilayah kerja KPPBC Samarinda.

Dengan demikian, aktivitas pada 2026 lebih tepat dilihat sebagai kembali aktifnya salah satu kawasan pesisir Kukar yang sejak lama terhubung dengan kegiatan maritim dan perdagangan luar negeri.

LEWATI SEJUMLAH TAHAP PERIZINAN

Kembali bergeraknya ekspor di Tanjung Santan melalui sejumlah tahapan perizinan.

PT Prima Dermaga Perkasa memperoleh Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) pada 4 April 2024.

Selanjutnya, pada 2 Oktober 2024, perusahaan memperoleh dukungan SKK Migas untuk kegiatan operasional pelayanan kepelabuhanan laut serta sarana penunjang lainnya.

Tahapan pembangunan dan pengoperasian berlanjut pada 2025. Sertifikat Standar Pembangunan Terminal Khusus terbit pada 29 Juli 2025, kemudian Sertifikat Standar Pengoperasian Terminal Khusus terbit pada 10 Oktober 2025.

Pada 15 April 2026, PT Prima Dermaga Perkasa juga memperoleh Pernyataan Pemenuhan Keamanan Fasilitas Pelabuhan atau Statement of Compliance of a Port Facility (SoCPF) dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

Babak penting berikutnya terjadi pada Juli 2026.

Pada 10 Juli, terminal memperoleh persetujuan sebagai Terminal Khusus terbuka bagi perdagangan luar negeri. Kemudian pada 23 Juli 2026, PT Prima Dermaga Perkasa memperoleh penetapan kawasan pabean melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 47/MK/WBC.16/2026.

700 TENAGA KERJA TERSERAP

Dampak yang mulai terlihat dari bergeraknya aktivitas tersebut adalah penyerapan tenaga kerja.

Paparan KUPP Kelas III Tanjung Santan mencatat sekitar 700 tenaga kerja terserap untuk menunjang kegiatan bongkar muat di Terminal Khusus PT Prima Dermaga Perkasa.

Menurut Abdul Wahid, tenaga kerja tersebut antara lain berasal dari kawasan Marang Kayu dan Muara Badak. Data itu bersumber dari pengurus Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) di Tanjung Santan.

Tokoh masyarakat pesisir Kukar, Anwar, mengatakan aktivitas melalui koperasi TKBM turut membuka kembali kesempatan kerja bagi warga yang sebelumnya kehilangan pekerjaan.

“Jalannya satu koperasi ini membantu teman-teman yang kena PHK untuk bekerja kembali, walaupun tidak rutinitas,” kata Anwar.

Kepala Desa Semangko, Ansar K, juga melihat peluang kerja yang semakin terbuka setelah kegiatan mulai berjalan.

“Sangat besar peluang untuk teman-teman pencari kerja,” ujarnya.

PT Prima Dermaga Perkasa juga tercatat memiliki kemitraan dengan Pemerintah Desa Semangko. Kemitraan tersebut diarahkan untuk membuka peluang usaha dan lapangan pekerjaan bagi masyarakat.

PRODUK LOKAL IKUT PUNYA PELUANG

Bagi masyarakat pesisir, geliat Tanjung Santan tidak hanya berkaitan dengan jumlah kapal atau komoditas yang diberangkatkan.

Ada harapan agar aktivitas perdagangan tersebut menciptakan perputaran ekonomi di daratan.

Berdasarkan data BPS Kabupaten Kukar yang dimuat dalam RKPD Kukar 2026, sektor pertambangan berkontribusi 57,73 persen terhadap perekonomian Kukar pada 2024. Sementara sektor pertanian, peternakan, kehutanan, dan perikanan berkontribusi 14,48 persen.

Anwar berharap kebutuhan operasional kapal dapat dipenuhi dari produk masyarakat sekitar, seperti sayur, ikan, dan beras.

Jika berjalan berkelanjutan, kebutuhan tersebut berpotensi membuka pasar bagi petani, nelayan, pedagang, hingga penyedia barang dan jasa.

Namun dampak tersebut belum dapat dihitung secara pasti. Belum tersedia data mengenai kenaikan pendapatan masyarakat, pertumbuhan omzet usaha lokal, maupun nilai transaksi ekonomi setelah aktivitas ekspor kembali berjalan.

Karena itu, geliat Tanjung Santan saat ini masih lebih tepat dipandang sebagai peluang yang mulai terbuka.

KUPP DAN BEA CUKAI PUNYA PERAN BERBEDA

Meningkatnya aktivitas pelayaran juga membuat pembagian kewenangan antarlembaga menjadi penting.

KUPP Kelas III Tanjung Santan menjalankan fungsi penyelenggaraan dan pengawasan kegiatan pelayaran sesuai kewenangannya, termasuk keselamatan, keamanan, kelaiklautan kapal, serta ketertiban lalu lintas kapal.

Sementara urusan kepabeanan berada dalam kewenangan Bea Cukai.

Keberadaan Kantor Bantu Pelayanan Bea dan Cukai Tanjung Santan serta penetapan kawasan pabean PT Prima Dermaga Perkasa menjadi bagian dari ekosistem perdagangan luar negeri di kawasan tersebut.

Untuk mendukung keselamatan pelayaran, KUPP Kelas III Tanjung Santan juga bekerja sama dengan PT Pelindo Jasa Maritim dalam pelayanan pemanduan dan penundaan kapal di Perairan Tanjung Santan, termasuk di sekitar Terminal Khusus PT Prima Dermaga Perkasa.

Kerja sama tertanggal 25 Agustus 2025 itu diarahkan untuk mendukung keselamatan dan keamanan pelayaran serta perlindungan maritim.

PELUANG YANG MASIH HARUS DIBUKTIKAN

Bagi Ansar, bergeraknya kembali aktivitas perdagangan luar negeri membuka peluang bagi Tanjung Santan untuk mengambil peran lebih besar dalam kegiatan ekspor.

Namun keberhasilan geliat tersebut tidak cukup hanya diukur dari jumlah kapal maupun volume komoditas.

Ukuran yang lebih dekat dengan masyarakat adalah seberapa besar aktivitas itu mampu membuka pekerjaan, menciptakan pasar bagi produk lokal, dan menggerakkan ekonomi di daratan.

Tanjung Santan telah menjadi bagian dari aktivitas pengapalan sejak puluhan tahun lalu. Setelah ekspor meredup pada masa pandemi, jalur perdagangan luar negeri kini kembali bergerak pada 2026.

Tantangannya adalah memastikan kegiatan berjalan aman, tertib, sesuai ketentuan, sekaligus memberi manfaat nyata bagi masyarakat pesisir.

Jika rantai ekonomi tersebut mampu terbentuk secara berkelanjutan, Tanjung Santan bukan hanya menjadi pintu keluarnya komoditas dari Kukar, tetapi juga jalur masuknya peluang ekonomi bagi masyarakat di sekitarnya.

Reporter: Ady Wahyudi
Editor: Agus S.

SAMARINDA – Pemerintah Kota Samarinda menargetkan Teras Samarinda Tahap II mulai dibuka untuk publik pada 1 September 2026. Sejumlah fasilitas telah disiapkan, mulai dari dermaga, pedestrian di tepi Sungai Mahakam, hingga area bagi pelaku UMKM.

Target pembukaan tersebut dibahas dalam rapat koordinasi lintas instansi. Sebelum dibuka, Pemkot akan menuntaskan masa pemeliharaan proyek yang dijadwalkan berakhir pada 20 Agustus 2026.

Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Samarinda, Marnabas Patiroy, mengatakan hasil rapat menyepakati usulan pembukaan pada awal September.

Namun keputusan akhir masih akan dilaporkan kepada Wali Kota Samarinda.

“Usulan dari tim ini akan saya laporkan dulu ke Pak Wali Kota,” ujar Marnabas.

Untuk memastikan kawasan dapat beroperasi hingga akhir tahun, Pemkot mulai membagi tanggung jawab pengelolaan kepada sejumlah organisasi perangkat daerah.

Dinas Perhubungan (Dishub) akan mengelola area dermaga sekaligus memfasilitasi penataan pelaku UMKM.

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) bertanggung jawab terhadap perawatan taman, pedestrian, kebersihan kawasan, hingga penyiraman vegetasi.

Sementara Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) akan menangani keamanan, ketertiban umum, serta pengawasan pengunjung.

Pemkot juga dijadwalkan turun langsung ke lapangan pada Senin (10/8/2026) setelah apel pagi untuk menentukan secara lebih rinci batas wilayah kerja antara Dishub dan DLH.

Kebutuhan biaya operasional, mulai dari pemeliharaan taman, penyiraman, listrik, air, hingga pengamanan akan diusulkan melalui APBD Perubahan.

PEDESTRIAN TENGAH BELUM DIBUKA

Meski infrastruktur utama di area yang akan dioperasikan telah selesai, Pemkot belum akan membuka seluruh akses.

Pedestrian di bagian tengah yang mengarah langsung ke sungai masih ditutup karena proses pengerjaan belum selesai. Langkah tersebut dilakukan untuk menghindari risiko keselamatan pengunjung.

“Yang kita buka adalah pedestrian di pinggir sungai dan area dermaga. Untuk pedestrian tengah yang ke arah sungai belum dibuka dulu karena masih ada pengerjaan, takut masalah keamanan,” tegas Marnabas.

Untuk pengelolaan jangka panjang, Pemkot membuka kemungkinan melibatkan pihak ketiga maupun badan usaha milik daerah.

Namun pada tahap awal, pola pengelolaan akan mengikuti Teras Samarinda Tahap I.

Pada tahap pertama, pengelolaan dilakukan melalui kolaborasi Pemkot Samarinda dengan Perumda Varia Niaga. Kawasan dibagi menjadi area akses publik gratis dan area komersial yang diarahkan untuk mendukung Pendapatan Asli Daerah (PAD).

PARKIR DIARAHKAN KE PASAR PAGI

Pemkot juga mengantisipasi lonjakan pengunjung setelah Teras Samarinda Tahap II dibuka.

Salah satu persoalan yang diperhitungkan adalah kebutuhan lahan parkir dan potensi kemacetan di sekitar kawasan.

Untuk itu, kendaraan pengunjung akan diarahkan menggunakan kantong parkir di kawasan Pasar Pagi.

Penataan lalu lintas, keamanan, dan pola pergerakan pengunjung juga akan dimatangkan sebelum pembukaan agar aktivitas di kawasan tepian Mahakam tidak mengganggu arus kendaraan di pusat kota.

Dengan target pembukaan 1 September, Pemkot kini memiliki waktu kurang dari satu bulan untuk menuntaskan masa pemeliharaan, pembagian pengelolaan, pengamanan, hingga penataan area UMKM sebelum Teras Samarinda Tahap II resmi menerima pengunjung.

Pewarta: Abdi
Editor: Agus S.

UJOH BILANG – Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu menilai kerukunan umat beragama menjadi salah satu modal penting untuk menjaga stabilitas sekaligus mendukung pembangunan daerah.

Pesan tersebut disampaikan Wakil Bupati Mahulu, Suhuk, saat menerima kunjungan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Provinsi Kalimantan Timur dalam Dialog Penguatan Kerukunan Umat Beragama di Gedung Balai Pertemuan Umum (BPU) Kampung Ujoh Bilang, Kecamatan Long Bagun, Rabu (5/8/2026).

Dalam kesempatan itu, Suhuk membacakan sambutan Bupati Mahulu. Ia mengatakan pembangunan yang sejalan dengan visi Mahulu Melaju: Maju, Merata, Berkelanjutan membutuhkan kondisi sosial yang aman, damai, dan harmonis.

“Upaya tersebut membutuhkan dukungan dari semua pihak. Pembangunan akan berjalan lebih baik apabila masyarakat hidup dalam suasana yang aman, damai, dan rukun,” ujarnya.

Menurut Suhuk, keberadaan FKUB memiliki posisi strategis dalam menjaga keharmonisan kehidupan beragama. Forum tersebut dinilai dapat menjadi ruang untuk memperkuat dialog, komunikasi, sekaligus membangun saling pengertian antarpemeluk agama.

Ia menekankan sinergi antara pemerintah, tokoh agama, dan masyarakat diperlukan untuk mencegah sekaligus menyelesaikan berbagai persoalan sosial melalui musyawarah.

Mahakam Ulu, lanjut Suhuk, merupakan daerah dengan keberagaman suku, adat, dan keyakinan. Kondisi tersebut menjadi kekuatan sosial yang harus terus dirawat bersama.

“Kabupaten Mahakam Ulu adalah rumah bagi keberagaman. Kita hidup berdampingan dengan berbagai suku, adat, dan keyakinan. Oleh karena itu, menjaga toleransi bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga seluruh elemen masyarakat,” katanya.

Ia mengingatkan toleransi tidak cukup hanya dibicarakan dalam forum formal. Nilai tersebut harus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari melalui sikap saling menghormati dan menjaga hubungan baik antarwarga.

Dalam konteks pembangunan daerah, suasana sosial yang kondusif dinilai akan memberikan ruang lebih besar bagi pemerintah dan masyarakat untuk menjalankan berbagai program pembangunan.

Karena itu, Pemkab Mahulu menyambut positif kunjungan FKUB Kaltim yang menggelar dialog langsung di wilayah tersebut.

Menurut Suhuk, pertemuan itu menjadi momentum untuk memperkuat koordinasi antara FKUB Provinsi Kaltim, FKUB Mahulu, pemerintah daerah, tokoh agama, dan berbagai unsur masyarakat.

“Saya berharap kunjungan dan dialog pada hari ini semakin mempererat hubungan antara FKUB Provinsi Kalimantan Timur, FKUB Kabupaten Mahakam Ulu, pemerintah daerah, para tokoh agama, serta seluruh pemangku kepentingan,” ungkapnya.

Ia berharap forum tersebut tidak berhenti pada pertukaran gagasan, tetapi menghasilkan komitmen bersama untuk menjaga kedamaian dan memperkuat toleransi di Mahakam Ulu.

“Semoga pertemuan ini menghasilkan gagasan dan semangat baru untuk terus menjaga kerukunan umat beragama di Kabupaten Mahakam Ulu,” tambahnya.

Pemkab Mahulu berharap penguatan kerukunan menjadi bagian dari fondasi pembangunan daerah. Dengan masyarakat yang hidup berdampingan secara harmonis, visi Mahulu Melaju diharapkan dapat diwujudkan secara lebih kuat dan berkelanjutan.

Pewarta: Ichal
Editor: Agus S.

SENDAWAR – Pemerintah Kabupaten Kutai Barat (Pemkab Kubar) bersama PT Bina Insan Sukses Mandiri (BISM) menyepakati pembangunan jalan alternatif sepanjang 4,8 kilometer di Kecamatan Mook Manaar Bulant (MMB). Jalan tersebut disiapkan untuk menggantikan akses milik pemerintah daerah sekaligus memastikan transportasi masyarakat tetap terjaga.

Kesepakatan dituangkan dalam Naskah Kesepakatan Bersama tentang sinergitas pembangunan jalan alternatif pengganti jalan milik pemerintah daerah. Penandatanganan dilakukan Bupati Kutai Barat Frederick Edwin bersama Direktur PT BISM Chai Chon Chon di Kantor Bupati Kutai Barat, Jumat (7/8/2026).

Jalan alternatif tersebut akan dibangun di wilayah Kampung Linggang Marimun. Pembangunan menjadi bagian dari penyelesaian penataan ruang yang bersinggungan dengan aset jalan pemerintah daerah.

Direktur PT BISM Chai Chon Chon mengapresiasi dukungan Pemkab Kubar hingga tercapainya kesepakatan. Menurutnya, pembangunan jalan alternatif merupakan bentuk komitmen perusahaan mengikuti ketentuan sekaligus memberikan manfaat bagi masyarakat.

“Kami melihat sisi positifnya. Walaupun prosesnya cukup panjang, kami harus memahami dan mengikuti aturan yang ada. Kami berterima kasih kepada Bupati dan seluruh pihak yang telah membantu. Ke depan, kami berharap pembangunan ini dapat berjalan lebih baik dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” ungkapnya.

Menurut Chai, jalan alternatif yang disiapkan memiliki panjang sekitar 4,8 kilometer dan berada di wilayah Kampung Linggang Marimun.

Bupati Kutai Barat Frederick Edwin mengatakan pembangunan infrastruktur jalan menjadi salah satu prioritas pemerintah daerah karena berkaitan langsung dengan konektivitas wilayah, pelayanan publik, dan pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Ia menilai Kecamatan Mook Manaar Bulant memiliki potensi berkembang sebagai kawasan ekonomi sekaligus permukiman. Karena itu, persoalan penataan ruang dan aset jalan pemerintah harus diselesaikan tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat.

“Kesepakatan bersama ini merupakan wujud nyata kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam mendukung pembangunan daerah. Investasi harus tetap berjalan, namun hak masyarakat terhadap fasilitas publik juga harus terjamin,” ujar Frederick.

Frederick juga mengapresiasi komitmen PT BISM menyediakan jalan alternatif sebagai pengganti akses yang terdampak.

Ia meminta pembangunan jalan baru memperhatikan kualitas konstruksi, keselamatan dan kenyamanan pengguna, serta memenuhi standar teknis yang berlaku. Kualitas jalan pengganti diharapkan setara atau bahkan lebih baik dibandingkan jalan sebelumnya.

“Pertama, pembangunan jalan alternatif harus dilaksanakan secara optimal dengan memperhatikan kualitas konstruksi, aspek keselamatan, dan kelayakan fasilitas sehingga setara atau bahkan lebih baik dibandingkan jalan sebelumnya,” tegasnya.

Selain kualitas konstruksi, pemerintah daerah meminta pengerjaan dilakukan secara efektif dan efisien agar tidak mengganggu aktivitas transportasi masyarakat.

Pemkab Kubar juga menyiapkan pengawasan lintas perangkat daerah untuk memastikan pelaksanaan kesepakatan berjalan sesuai ketentuan.

Frederick meminta Dinas Pekerjaan Umum (DPU), Dinas Perhubungan (Dishub), Bagian Kerja Sama, serta Pemerintah Kecamatan Mook Manaar Bulant melakukan pengawasan, pendampingan, dan koordinasi secara intensif selama pembangunan berlangsung.

“Proses pembangunan diharapkan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien sehingga tidak mengganggu aktivitas transportasi masyarakat sehari-hari,” tandasnya.

Pemkab Kubar berharap pembangunan jalan alternatif tersebut tidak hanya menyelesaikan persoalan akses, tetapi juga memperkuat konektivitas wilayah dan mendukung aktivitas ekonomi masyarakat di Kecamatan Mook Manaar Bulant.

Kesepakatan Pemkab Kubar dan PT BISM juga diharapkan menjadi bentuk kolaborasi antara pemerintah dan dunia usaha yang tetap menjaga kepentingan masyarakat di tengah kegiatan investasi.

Penandatanganan turut dihadiri Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Nopandel, Kabag Kerja Sama Darius Kamuntik, Kepala Diskominfo Yuli Permata Mora, Kepala DPMPTSP Philip Silitonga, Sekretaris Satpol PP, serta perwakilan TNI-Polri.

Pewarta: Ichal
Editor: Agus S.