JAKARTA – Badan Gizi Nasional (BGN) menyisir pembangunan 13 ribu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan memprioritaskan operasional di titik-titik daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) serta wilayah yang rawan stunting.

“Sebanyak 13 ribu  itu kita sisir, lalu terdapat 1.700-an yang in line (sesuai) sama stunting tinggi dan sangat tinggi di daerah,” kata Kepala BGN Sudaryono dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (7/8/2026).

Pria yang akrab dipanggil Mas Dar itu juga mengemukakan pihaknya akan mengaktifkan lebih dari 100 titik dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tersebar di Papua, Nusa Tenggara Timur (NTT), Maluku, Maluku Utara, hingga Nias, Sumatra Utara.

“Minggu depan kami akan merilis, mengaktifkan kira-kira lebih dari 100 titik yang tersebar di Papua, NTT, Maluku, Maluku Utara, dan Nias, ada sekitar 114 titik di minggu depan yang dapurnya sudah siap, tinggal diaktivasi untuk segera bisa beroperasi. Jadi yang 3T dan rawan stunting menjadi prioritas,” paparnya.

Ia menegaskan, ketika ada pengumuman pembukaan titik dapur MBG baru, ada oknum-oknum yang mengaku bisa mengaktifkan operasional SPPG. Masyarakat diminta terus berhati-hati apabila menemukan oknum yang mengatasnamakan BGN.

“Misal ada yang bilang, ‘Kamu bayar saya karena saya orangnya pak Daryono’, itu bohong! Laporkan polisi karena itu sudah pasti penipuan. Jadi, penentuan titik itu sekarang semua sudah by sistem, saya tidak tahu titik itu punya siapa,” tuturnya.

Sudaryono juga menyatakan pihaknya telah memberhentikan 66 Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) yang menjabat sebagai kepala dapur MBG per hari ini atas tindakan tidak disiplin.

“Per hari ini kami telah memproses pemberhentian dan pembinaan SPPI atau kepala dapur MBG, sebanyak 66 kasus dalam proses, jadi diberhentikan secara tidak hormat karena tindakan indisipliner, yakni tidak berada di tempat (dapur MBG) lebih dari 10 hari secara berturut-turut, kemudian ada kejadian phishing, yaitu mengaku duitnya hilang karena penipuan dan lain-lain, kemudian ada juga yang terlibat judi online,” katanya.

Selain memberhentikan kepala dapur MBG, BGN juga tengah membina 60 SPPI secara internal akibat adanya konflik antara mitra dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang selama ini mengelola pendistribusian MBG. (ANT/KN)

LUMAJANG – Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) masih terus meluas hingga mengarah ke Wisata B-29 Kabupaten Lumajang, Jawa Timur.

“Titik api per hari ini masih terlihat di perbatasan memasuki Blok Jantur dan masih sekitar 4 kilometer untuk sampai ke wilayah Lumajang,” kata Kepala Pelaksana (Kalaksa) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Lumajang Isnugroho saat dikonfirmasi, Jumat (7/8/2026).

Titik api kini dilaporkan telah memasuki Blok Jantur yang mengarah ke Kawasan Wisata B29 di Kecamatan Senduro, Kabupaten Lumajang.

Meski demikian, BPBD Lumajang memastikan kobaran api masih berada di wilayah perbatasan dan belum mengancam permukiman warga.

Untuk mengantisipasi meluasnya kebakaran, BPBD Lumajang telah mengerahkan satu regu Tim Reaksi Cepat (TRC) ke lokasi guna melakukan pemantauan sekaligus mendukung upaya pengendalian api.

Selain melakukan monitoring, lanjut dia, petugas gabungan juga membuat sekat bakar di wilayah perbatasan sebagai langkah mencegah api merembet ke Kawasan Wisata B29, lahan pertanian, maupun permukiman warga.

“Di wilayah perbatasan, kami membuat sekat bakar agar api tidak menjalar ke lahan pertanian dan permukiman warga. Semoga hari ini penanganan oleh tim gabungan dapat membuahkan hasil,” katanya.

Upaya pemadaman terus dilakukan oleh tim gabungan yang terdiri dari BPBD Kabupaten Lumajang, BPBD Kabupaten Malang, BPBD Kabupaten Probolinggo, Balai Besar TNBTS, serta Masyarakat Peduli Api (MPA) Desa Ngadas.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, luas area hutan yang terbakar di kawasan TNBTS diperkirakan telah mencapai sekitar 125 hektare dan hingga kini, kebakaran masih belum berhasil dipadamkan sepenuhnya.

“Petugas memanfaatkan pembuatan sekat bakar dan pemadaman langsung di titik-titik api sebagai strategi untuk menahan laju kebakaran agar tidak meluas ke wilayah yang lebih berisiko,” katanya.

Ia menjelaskan BPBD Lumajang juga terus memantau perkembangan kebakaran dan mengimbau masyarakat, khususnya yang berada di sekitar kawasan hutan dan jalur menuju B29, untuk tetap waspada serta tidak melakukan aktivitas yang berpotensi memicu munculnya titik api baru.

“Petugas terus bersiaga dan berupaya melokalisasi titik api agar tidak makin meluas mendekati destinasi wisata Puncak B29 dan wilayah permukiman,” katanya. (ANT/KN)

JAKARTA – Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS pada penutupan perdagangan Jumat, bergerak menguat 26 poin atau 0,15 persen menjadi Rp17.897 per dolar AS dibandingkan penutupan sebelumnya di level Rp17.923 per dolar AS.

Kepala Ekonom Permata Bank Josua Pardede menyatakan penguatan rupiah dipengaruhi rilis data cadangan devisa (cadev) Indonesia di bulan Juli 2026, yang cenderung stabil dibandingkan dengan bulan sebelumnya.

“Rupiah dibuka melemah, sejalan dengan data ketenagakerjaan AS yang masih memperlihatkan resiliensi pada malam sebelumnya. Rupiah kemudian berbalik arah setelah rilis data cadangan devisa Indonesia di bulan Juli 2026, yang cenderung stabil dibandingkan dengan bulan sebelumnya, di tengah turbulensi ketidakpastian global di bulan Juli 2026,” ucapnya kepada ANTARA di Jakarta, Jumat (7/8/2026).

Bank Indonesia (BI) melaporkan posisi cadev Indonesia pada akhir Juli 2026 sebesar 145,3 miliar dolar AS atau relatif stabil dibandingkan dengan posisi akhir Juni 2026 yang sebesar 145,6 miliar dolar AS. Posisi Juli tersebut hanya turun tipis sebesar 0,3 miliar dolar AS dibandingkan dengan akhir Juni 2026.

BI menyampaikan bahwa posisi cadev pada akhir Juli 2026 setara dengan pembiayaan 5,5 bulan impor atau 5,3 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor.

Sepanjang pekan ini rupiah cenderung mengalami penguatan didukung oleh penurunan tensi geopolitik di Timur Tengah, yang disertai oleh data Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia kuartal II-2026 yang tercatat melebihi ekspektasi, sehingga kurs Garuda tercatat menguat 0,61 persen week to week.

“Pada pekan depan, rupiah berpotensi menguat terbatas di awal pekan, setelah rilis data NFP (Non-Farm Payrolls) dan pengangguran di bulan Juli 2026. Para investor juga cenderung mengantisipasi pengumuman pidato kenegaraan pada tanggal 14 Agustus 2026 mendatang. Rupiah diperkirakan bergerak dalam rentang Rp17.825-Rp17.925 per dolar AS pada pekan depan.

Kurs Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) Bank Indonesia pada hari ini juga bergerak menguat di level Rp17.913 per dolar AS dari sebelumnya Rp17.919 per dolar AS. (ANT/KN)

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan menerima laporan bahwa pendapatan Danantara meningkat sekitar 400 persen dalam setahun beroperasi, namun menegaskan angka tersebut masih harus melalui proses pemeriksaan dan audit.

“Saya dapat laporan bahwa revenue, penghasilan dari Danantara sudah naik 400 persen kurang lebih. Ini terus harus kita audit, terus harus kita cek,” kata Prabowo dalam peluncuran 10 buku karya Menteri ESDM Bahlil Lahadalia di Jakarta, Jumat (7/8/2026).

Menurut Presiden, apabila setelah pemeriksaan peningkatannya tidak mencapai 400 persen sekalipun, pertumbuhan sebesar 200 hingga 300 persen tetap menunjukkan peningkatan signifikan dalam setahun beroperasi.

Hingga kini, Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) belum menerbitkan laporan keuangan konsolidasi Tahun Buku 2025 meskipun BUMN yang berada dalam ekosistem Danantara telah menyelesaikan laporan keuangan masing-masing.

Chief Operating Officer (COO) Danantara Dony Oskaria sebelumnya mengatakan laporan keuangan konsolidasi Danantara ditargetkan selesai dalam satu hingga dua bulan ke depan.

Menurut Dony, penyusunan laporan membutuhkan waktu karena Danantara harus melakukan konsolidasi laporan keuangan lebih dari 1.000 perusahaan, termasuk proses eliminasi transaksi antarbadan usaha.

Dony memastikan laporan keuangan Danantara yang akan dipublikasikan nantinya telah melalui proses audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Ia mengatakan laporan keuangan tersebut saat ini memasuki tahap praaudit, sementara Danantara juga melibatkan konsultan keuangan untuk menyusun struktur akun agar laporan konsolidasi sesuai dengan standar yang berlaku.

Dony optimistis proses penyusunan laporan keuangan akan berlangsung lebih cepat pada tahun-tahun berikutnya setelah pola konsolidasi dan eliminasi transaksi antar-BUMN terbentuk. (ANT/KN)

JAKARTA – Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan Presiden Prabowo Subianto mempertimbangkan sejumlah nama untuk menjadi Gubernur Bank Indonesia (BI) definitif, termasuk Destry Damayanti yang saat ini menjabat sebagai Pejabat Gubernur Sementara BI.

“Kalau pertanyaannya apakah Ibu Destry salah satu yang dipertimbangkan atau nama yang termasuk dibahas, ya bisa kami sampaikan itu sudah pasti sebagai pejabat gubernur sementara,” kata Prasetyo di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (7/8/2026).

Prasetyo mengatakan Presiden dalam beberapa waktu terakhir banyak berdiskusi, menerima pendapat, dan meminta masukan dari berbagai pihak sebelum menentukan calon Gubernur BI yang akan diajukan kepada DPR.

Menurut dia, sejumlah nama yang masuk dalam pertimbangan juga telah dipanggil Presiden untuk berdiskusi mengenai arah kebijakan Bank Indonesia ke depan.

“Ada beberapa nama, banyak. Ada yang dipanggil untuk diajak diskusi arahnya bagaimana,” katanya.

Meski demikian, Prasetyo menegaskan hingga Jumat Presiden belum mengambil keputusan dan belum mengirimkan surat presiden mengenai calon Gubernur BI definitif kepada DPR.

“Sampai hari ini belum ada keputusan atau belum ada surpres-nya,” katanya.

Destry saat ini menjalankan tugas sebagai Pejabat Gubernur Sementara BI setelah Perry Warjiyo mengundurkan diri dari jabatan Gubernur Bank Indonesia pada Juli 2026.

Prasetyo sebelumnya menjelaskan penunjukan Destry sebagai Pejabat Gubernur Sementara dilakukan sesuai mekanisme dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. (ANT/KN)

JAKARTA – Ketua DPR RI Puan Maharani meminta tenaga kesehatan mengedepankan empati dalam memberikan pelayanan kepada seluruh pasien, termasuk peserta BPJS Kesehatan.

“Peristiwa ini harus menjadi pelajaran untuk evaluasi dan perbaikan pelayanan kesehatan terhadap pasien BPJS. Negara harus memastikan tidak ada pasien yang merasa ditinggalkan,” kata Puan di Jakarta, Jumat (7/8/2026).

Puan menyampaikan hal tersebut menyusul munculnya komentar yang dinilai tidak berempati terhadap seorang pasien BPJS oleh sejumlah akun media sosial yang diduga digunakan tenaga kesehatan.

Menurut Puan, pelayanan kesehatan tidak boleh kehilangan empati karena menyangkut aspek kemanusiaan sekaligus kualitas pelayanan publik.

Ia menilai rentetan peristiwa yang bermula dari keluhan pasien mengenai lambatnya pelayanan rumah sakit, komentar bernada perundungan dari sejumlah tenaga kesehatan di media sosial, hingga pasien meninggal dunia, perlu menjadi perhatian serius.

“Peristiwa ini menyentuh hal yang paling mendasar dalam pelayanan kesehatan, yaitu kepercayaan masyarakat bahwa negara akan hadir ketika seseorang berada dalam kondisi paling rentan,” katanya.

Puan mendorong pemerintah menjadikan kasus tersebut sebagai momentum untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kualitas pelayanan kesehatan, mulai dari kapasitas rumah sakit, fasilitas, sistem kesehatan nasional, hingga budaya pelayanan.

Menurut dia, kualitas pelayanan kesehatan tidak cukup diukur dari ketersediaan tenaga medis, tempat tidur, dan pembiayaan melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Sistem pelayanan juga harus mampu memastikan setiap pasien mendapatkan penanganan secara cepat, manusiawi, dan bermartabat tanpa membedakan latar belakang maupun status kepesertaan.

Karena itu, Puan meminta standar pelayanan pasien gawat darurat dan manajemen ketersediaan tempat tidur rumah sakit dievaluasi secara nasional.

“Termasuk memastikan adanya sistem informasi kapasitas layanan yang terintegrasi secara nasional sehingga pasien tidak lagi menghadapi ketidakpastian ketika membutuhkan perawatan segera,” ujarnya.

Polemik tersebut bermula ketika seorang pasien BPJS bernama Yurizal mengunggah pengalamannya menunggu ruang perawatan melalui media sosial Threads.

Dalam unggahannya, Yurizal mengaku belum mendapatkan ruang perawatan setelah menunggu selama delapan jam di rumah sakit.

Unggahan tersebut kemudian mendapat komentar bernada negatif dari sejumlah akun yang diketahui digunakan oleh orang yang berprofesi sebagai tenaga kesehatan.

Komentar tersebut mendapat sorotan publik. Belakangan, Yurizal diketahui meninggal dunia. (ANT/KN)