JAKARTA – Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan kebijakan Work From Home (WFH) Hari Jumat bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak diterapkan di lingkungan Kementerian PU arena karakter tugas yang membutuhkan kehadiran langsung.

Dody menjelaskan Kementerian PU tidak hanya bertugas membangun infrastruktur, tetapi juga menjadi bagian dari tim utama dalam penanganan bencana bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Basarnas, serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), di berbagai wilayah Indonesia.

“Di (Kementerian) PU sebenarnya enggak ada WFH, karena kan PU itu di samping membangun infrastruktur, kami kan juga termasuk dari bagian tim utama manakala ada bencana, bersama-sama dengan BNPB, Basarnas, dan BPBD. Karena itu kemudian kami putuskan kami tidak WFH,” kata Menteri PU Dody dalam jumpa pers di Jakarta, Jumat (10/4/2026).

Dengan peran strategis tersebut, menurut dia, kehadiran fisik pegawai dinilai sangat penting agar respons terhadap kondisi darurat dapat dilakukan secara cepat, tepat, dan terkoordinasi dengan seluruh pihak terkait.

Menteri PU Dody menegaskan keputusan tidak menerapkan WFH juga berlaku di seluruh unit kerja, baik di pusat maupun di daerah, mengingat kebutuhan operasional yang tidak memungkinkan sistem kerja jarak jauh.

Kondisi di sejumlah wilayah seperti Sumatera, termasuk Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara, yang masih dilanda banjir serta kejadian longsor menjadi pertimbangan utama tidak diterapkannya kebijakan WFH tersebut.

Ia menyebut adanya laporan korban jiwa akibat bencana di beberapa daerah semakin memperkuat kebutuhan kehadiran langsung jajaran Kementerian PU dalam mendukung penanganan di lapangan secara optimal.

“Kemarin kan ada yang longsor dan ada korban meninggal juga di Deli Serdang. Jadi kayaknya memang kami, tidak memungkinkan bagi kami untuk WFH,” ucap Menteri PU Dody.

Meski tidak menerapkan WFH, ia memastikan kementeriannya tetap menjalankan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk bekerja secara efektif dan efisien dalam penggunaan sumber daya serta operasional perkantoran.

Upaya efisiensi dilakukan antara lain dengan mengurangi penggunaan listrik dan pendingin ruangan setelah jam kerja, serta memanfaatkan ventilasi alami di ruang kerja yang memungkinkan penghematan energi.

Ia berharap langkah efisiensi tersebut tetap memberikan kontribusi nyata bagi penghematan anggaran negara, meskipun seluruh pegawai tetap bekerja secara langsung di kantor maupun di lapangan.

“Mudah-mudahan dengan cara itu, walaupun kita tidak WFH, tapi ada efisiensi yang tetap dapat kita berikan kepada bangsa dan negara,” kata Menteri PU Dody Hanggodo. (ANT/KN)

JAKARTA – Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya membantah isu yang menyebut Indonesia akan mengalami chaos atau kerusuhan dalam waktu dekat.

“Jadi beberapa waktu lalu sempat ada isu yang menyampaikan bahwa dalam waktu dekat Indonesia akan chaos ya. Pertama, saya minta maaf mau luruskan, itu adalah narasi yang keliru. Tidak ada itu chaos-chaos. Yang ada adalah semuanya terkendali,” kata Teddy di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (10/4/2026).

Menurut Teddy, stabilitas nasional justru terlihat jelas di tengah situasi global yang penuh tekanan, termasuk konflik di kawasan Timur Tengah yang berdampak pada sektor energi di berbagai negara.

Ia mencontohkan keputusan Presiden Prabowo Subianto yang tidak menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, meski banyak negara menghadapi kenaikan harga energi dan kesulitan pasokan BBM.

“Di tengah konflik global dan dampak di Timur Tengah, perang di Timur Tengah, banyak sekali negara yang menaikkan harga BBM, kesulitan BBM, tapi justru Presiden Prabowo memutuskan untuk tidak menaikkan harga BBM subsidi sama sekali. Itu fakta,” jelasnya.

Berdasarkan data ekonomi, kata Teddy, daya beli masyarakat juga disebut masih terjaga dan menunjukkan tren optimistis.
Lebih lanjut, Teddy menyampaikan bahwa stabilitas nasional juga tercermin dari pelaksanaan dua periode Lebaran dalam masa pemerintahan Presiden Prabowo yang aman dan lancar.

Ia pun mengimbau agar masyarakat tidak mudah terpengaruh oleh narasi yang tidak berdasar, serta percaya pada kondisi nasional yang aman dan terkendali.
“Jadi masyarakat jangan khawatir,” imbuh Teddy. (ANT/KN)

JAKARTA – Wakil Menteri Haji dan Umrah (Wamenhaj) Dahnil Anzar Simanjuntak memaparkan mekanisme skema war ticket dalam penyelenggaraan ibadah haji, meski saat ini masih dalam tahap kajian atau sebatas wacana.

Dalam penutupan Rakernas Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) di Tangerang, Banten, Jumat (10/4/2026), Wamenhaj Dahnil menjelaskan skema tersebut diproyeksikan berjalan berdampingan dengan mekanisme antrean haji yang selama ini berlaku.

“Ke depan itu kalau Saudi membuka kuotanya dalam jumlah besar, kita akan buka dua skema. Pertama adalah skema antrean yang sudah ada. Skema yang kedua adalah skema yang istilah digunakan oleh Pak Menteri (Irfan Yusuf) itu adalah war ticket,” ujar Wamenhaj Dahnil.

Wamenhaj Dahnil mengatakan istilah war ticket ini muncul sebagai rumusan transformasi perhajian agar pemerintah bisa memperpendek masa tunggu haji yang saat ini rata-rata 26,4 tahun.

Ia menjelaskan pemerintah bersama DPR RI nantinya akan menetapkan besaran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) berdasarkan perhitungan riil tanpa subsidi dari dana pengelolaan keuangan haji.

“Misalnya ditetapkan Rp200 juta per orang, maka itu menjadi biaya yang dibayar penuh oleh jamaah yang memilih skema ini (war ticket),” kata Wamenhaj Dahnil.

Adapun bagi jamaah yang memilih jalur antrean, kata dia, akan tetap mendapatkan subsidi atau nilai manfaat. Ia menegaskan penentuan harga berada dalam kewenangan negara, sehingga tidak terjadi liberalisasi atau mekanisme pasar bebas dalam penyelenggaraan haji.

Menurutnya, kuota yang digunakan pada skema war ticket bisa berasal dari dua sumber. Pertama, dari tambahan kuota yang diberikan Pemerintah Arab Saudi, bukan dari kuota reguler yang diberikan Arab Saudi tiap tahunnya.

Kedua, berdasar pada proyeksi visi Arab Saudi 2030. Otoritas kerajaan menargetkan peningkatan kuota jamaah haji dunia dari sekitar dua juta menjadi lebih dari lima juta orang pada 2030.

Peningkatan kuota tersebut dinilai akan berdampak besar pada kebutuhan pembiayaan haji. Saat ini dengan sekitar 203 ribu calon haji reguler, total dana penyelenggaraan haji mencapai Rp18,2 triliun.

Jika jumlah calon peserta haji meningkat menjadi 500 ribu orang, maka kebutuhan dana diperkirakan bisa melampaui Rp40 triliun.

“Jumlah sebesar itu kemungkinan tidak dapat sepenuhnya ditopang oleh keuangan haji yang ada saat ini (dikelola BPKH),” kata Wamenhaj Dahnil.

Demi meringankan beban pembiayaan, maka war ticket ini menjadi salah satu opsi, selain harapannya bisa memperpendek antrean haji di Indonesia.

Selanjutnya, kuota tambahan tersebut akan dikelola melalui sistem yang dirancang transparan dan akuntabel yang dibangun Kemenhaj.

Jamaah yang memenuhi syarat istitaah, baik secara finansial, fisik, maupun mental, dapat langsung mengambil kuota tersebut tanpa harus menunggu antrean panjang.
Berbeda dengan haji reguler, kata dia, skema ini tidak menggunakan subsidi dari nilai manfaat dana kelolaan haji. Seluruh biaya ditanggung langsung oleh jamaah sesuai dengan nilai riil penyelenggaraan atau biaya haji yang ditetapkan pemerintah.

“Semua dibayar penuh oleh jamaah, tanpa nilai manfaat seperti pada skema reguler,” ujar Wamenhaj Dahnil.

Di sisi lain jamaah reguler yang telah masuk daftar tunggu juga bisa mengambil skema war ticket, namun nantinya mereka juga harus membayar biaya haji riil tanpa subsidi dari nilai manfaat kelolaan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). (ANT/KN)

JAKARTA – Sebuah truk bermuatan pasir seberat dua ton terguling di Jalan Arteri Gatot Subroto, kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Sabtu pagi akibat sopir mengantuk saat mengemudi.

“Iya (terguling), karena saya ngantuk. Sudah tidur saya, tapi masih ngantuk,” kata sopir truk Nur Syaefudin di Tebet, Jakarta Selatan, Sabtu (10/4/2026).

Truk tersebut tengah melakukan pengiriman pasir dari arah Kuningan menuju Pancoran dengan tujuan akhir Karawang.

Namun, setibanya di lokasi kejadian, sopir diduga tidak dapat mengendalikan kendaraan hingga akhirnya menabrak beton pembatas jalan dan menyebabkan truk terguling.

“Iya jadi saya enggak lihat ada pembatas jalan, karena mau tidur itu mengantuk,” ujar Syaefudin.

Akibat kecelakaan tersebut, muatan pasir yang dibawa tumpah ke jalan. Selain menyebabkan kerugian materiil yang ditaksir mencapai Rp2,5 juta, kondisi ini juga menyulitkan proses evakuasi.

Truk yang membawa beban berat tersebut harus dipindahkan terlebih dahulu dengan mengosongkan sebagian muatan pasir.
Proses evakuasi berlangsung cukup lama karena beratnya muatan serta posisi kendaraan yang terguling di tengah jalan.

Petugas dibantu warga sekitar dan petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) memindahkan pasir secara manual sebelum kendaraan dapat dievakuasi menggunakan derek.

Beruntung, tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Sopir dan satu penumpang lainnya hanya mengalami syok akibat kejadian tersebut.

Meski demikian, kecelakaan ini berdampak pada arus lalu lintas di sekitar lokasi yang mengalami kemacetan cukup panjang.
Kendaraan yang melintas harus memperlambat laju akibat adanya proses evakuasi dan material pasir yang berserakan di jalan.

Kasus kecelakaan tunggal ini selanjutnya ditangani oleh petugas Unit Derek Kepolisian dari Polda Metro Jaya untuk proses evakuasi lanjutan serta pengamanan lokasi.

Polisi juga mengimbau para pengemudi untuk memastikan kondisi fisik tetap prima saat berkendara guna menghindari kejadian serupa. (ANT/KN)