JAKARTA – Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi menegaskan kenaikan harga tiket pesawat oleh maskapai tidak boleh melebihi batas maksimal 13 persen sesuai kebijakan pemerintah yang telah ditetapkan.

Dudy menjelaskan pemerintah telah menetapkan rentang kenaikan harga tiket pesawat berada pada kisaran 9 hingga 13 persen, sehingga maskapai diharapkan mematuhi aturan tersebut tanpa mengambil keuntungan berlebihan.

“Kita kan berharap sebagaimana kemarin sudah diumumkan bahwa range untuk kenaikan (harga tiket pesawat) itu adalah 9-13 persen. Nggak boleh lebih dari itu,” kata Menhub dalam bincang bersama awak media di Jakarta, Kamis (9/4/2026) malam.

Menurut Dudy, berbagai stimulus telah diberikan pemerintah guna menekan biaya operasional maskapai, termasuk kebijakan pajak pertambahan nilai (PPN) yang ditanggung pemerintah serta penyesuaian komponen biaya tambahan (fuel surcharge) yang diperbolehkan naik.

Selain itu, pemerintah juga memberikan keringanan berupa pembebasan biaya suku cadang pesawat, sehingga secara keseluruhan tidak ada alasan bagi maskapai untuk menaikkan harga tiket di luar batas yang telah ditentukan.

“Karena apa? Kebijakan pemerintah PPN itu sudah ditanggung. Kemudian fuel surcharge juga kita izinkan untuk naik sampai 38 persen. Suku cadang dibebaskan,” jelas Menhub.

Ia menambahkan pemerintah telah melakukan perhitungan matang terkait struktur biaya industri penerbangan, sehingga kenaikan harga tiket pesawat yang wajar seharusnya tetap berada dalam kisaran 9-13 persen.

“Jadi mestinya penerbangan atau industri airline tidak punya alasan lagi untuk menambah kenaikan. Kita sudah menghitung kenaikannya mestinya hanya 9-13 persen,” beber Dudy.

Kementerian Perhubungan juga terus melakukan pemantauan terhadap implementasi kebijakan tersebut oleh maskapai, sebagaimana sebelumnya dilakukan saat periode angkutan Lebaran guna memastikan tidak terjadi pelanggaran di lapangan.

“Dan alhamdulillah selama lebaran kemarin hampir saya nggak pernah dengar lagi adanya keluhan mengenai kondisi tiket kemarin pada saat Lebaran. Jadi itu kita monitor betul-betul,” ucapnya.

Namun demikian, ia menegaskan pemerintah tidak mengatur tiket kelas bisnis karena segmen tersebut diperuntukkan bagi konsumen tertentu, sehingga mekanisme harga diserahkan sepenuhnya kepada pasar.

“Jadi itu kita monitor betul-betul. Kecuali bisnis ya, kita nggak mengatur bisnis. Itu kan bisnis buat orang yang mampu,” tutur Menhub.

Pemerintah menjaga keseimbangan penyesuaian tarif tiket pesawat guna melindungi daya beli masyarakat sekaligus memastikan keberlanjutan industri penerbangan nasional tetap sehat dan berdaya saing.

Hal itu dilakukan sebagai langkah mitigasi strategis dalam menghadapi kenaikan harga avtur akibat dari lonjakan harga minyak mentah dunia pasca dinamika geopolitik di Timur Tengah.

Adapun salah satu kebijakan yang diambil pemerintah melalui Kementerian Perhubungan yakni melakukan penyesuaian komponen fuel surcharge (FS) menjadi 38 persen di mana sebelumnya 10 persen untuk pesawat jet dan 25 persen untuk pesawat propeller (baling-baling).

Dudy menyampaikan kebijakan itu merupakan bentuk upaya pemerintah dalam menjaga harmonisasi antara keberlangsungan industri penerbangan dan perlindungan masyarakat sebagai konsumen. (ANT/KN)

JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto optimistis pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I 2026 dapat mencapai 5,5 persen.
“Untuk kuartal pertama kita optimistis lebih besar atau sama dengan 5,5 persen.

Kemudian kalau di akhir tahun lebih besar sama dengan 5,4 persen sesuai dengan perkiraan APBN,” ujar Airlangga saat ditemui di Kantor Kemenko Perekonomian Jakarta, Kamis (9/4/2026).

Ia menjelaskan proyeksi tersebut masih sangat bergantung pada dinamika global yang saat ini masih diliputi ketidakpastian.
Pemerintah akan terus menyesuaikan kebijakan ekonomi dengan perkembangan global, termasuk dampak konflik Timur Tengah yang berpotensi memengaruhi stabilitas harga energi dan rantai pasok.

Meski demikian, lanjut Airlangga, pemerintah tetap mempertahankan baseline pertumbuhan ekonomi 2026 di kisaran 5,4 persen sebagaimana dipatok dalam APBN.

Lebih lanjut, dirinya merinci asumsi tersebut juga mempertimbangkan fluktuasi harga minyak dunia. Ia menyebutkan rata-rata harga minyak yang dibeli Indonesia berada di kisaran 76 dolar AS per barel.

“Setiap 1 dolar kenaikan BBM kan kira-kira dampaknya terhadap APBN sekitar Rp6 triliun lebih sedikit. Nett ya antara gaining export komoditas yang harga tinggi dikurangi dengan jumlah subsidi itu kira-kira Rp6 triliun. Jadi kalau angka-angka seperti itu masih bisa di absorb oleh APBN,” jelasnya.

Adapun usai Rapat Kerja Pemerintah di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (8/4), Menko menyampaikan bahwa optimisme pertumbuhan ekonomi didukung oleh kuatnya fundamental domestik, khususnya konsumsi rumah tangga yang berkontribusi sekitar 54 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

Dari sisi fiskal, kinerja APBN hingga kuartal I 2026 juga menunjukkan tren positif.

Penerimaan pajak hingga Maret tercatat meningkat 14,3 persen menjadi sekitar Rp462,7 triliun, sementara sektor manufaktur masih berada dalam fase ekspansi.

Selain itu, ketahanan pangan nasional dinilai tetap terjaga. Produksi beras pada 2025 mencapai 34,7 juta ton, dengan stok beras Perum Bulog saat ini sekitar 4,6 juta ton.

Pemerintah juga terus menyiapkan kebijakan strategis untuk menjaga momentum pertumbuhan dan stabilitas ekonomi, salah satunya melalui implementasi program biodiesel B50 yang mulai berlaku 1 Juli 2026.

“Kebijakan B50 diperkirakan memberikan penghematan anggaran hingga Rp48 triliun,” kata Airlangga.

Di sisi lain, pemerintah berkomitmen menjaga disiplin fiskal, termasuk mempertahankan rasio utang di level 40 persen terhadap PDB, di bawah batas maksimal undang-undang sebesar 60 persen.

Selain itu, defisit anggaran juga ditargetkan tetap terjaga di kisaran 3 persen hingga akhir tahun. (ANT/KN)

JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan pihaknya segera menggelar rapat “town hall meeting” dengan seluruh petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) menyusul pemalsuan bukti tindak lanjut pengaduan masyarakat dengan foto rekayasa di aplikasi JAKI.

Pramono mengungkapkan bahwa rapat tersebut digelar pada pekan depan di Balai Kota.

“Minggu depan saya akan meminta untuk semua PPSU dan yang berkaitan dengan JAKI kita akan mengadakan town hall di sini. Saya akan menyampaikan dan memberikan peringatan kepada siapa pun yang melakukan itu, kami tidak akan memberikan maaf. Langsung kami berhentikan,” kata Pram, sapaan akrabnya, saat ditemui di Balai Kota, Kamis (9/4/2026).

Menurut Pramono, kejadian pemalsuan bukti tindak lanjut pengaduan masyarakat menggunakan foto kecerdasan buatan (AI) pada aplikasi JAKI di Kalisari, Jakarta Timur, bukan yang pertama kali dan bahkan dilakukan oleh oknum yang sama.

Oleh karena itu, ia langsung mengambil tindakan tegas mulai dari pencopotan lurah hingga kepala seksi (kasi) yang lalai dalam pengawasan.

“Kami sudah mengidentifikasi PPSU-nya, lurahnya kami copot termasuk kasi-kasinya. Ini wajah Jakarta. Kepercayaan warga adalah yang utama,” papar Pramono.

Selain Kalisari, Pramono menegaskan kejadian serupa di Jakarta Selatan terkait manipulasi laporan dengan “time lapse” juga sedang ditindak.

Pramono pun memastikan bahwa insiden tersebut tidak membuat laporan warga ke JAKI menurun.

Menurutnya, dasbor aduan dipantau setiap hari dan angka partisipasi warga tetap stabil.

Kendati demikian, kasus manipulasi itu tetap dianggap sebagai pelanggaran berat yang merusak kredibilitas layanan publik.

“Pokoknya semua yang melakukan itu, mau di Jakarta Selatan, Kalisari, atau di mana saja, tidak ada kompromi,” pungkasnya. (ANT/KN)

JAKARTA – Kejaksaan Agung (Kejagung) memastikan terus mengejar Mohammad Riza Chalid (MRC) setelah bos minyak tersebut kembali ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan minyak mentah.

“Kami tetap bekerja sama dengan pihak Interpol, terutama Interpol Indonesia, untuk berusaha mendatangkan saudara MRC,” kata Direktur Penyidikan (Dirdik) Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung Syarief Sulaeman Nahdi di Gedung Jampidsus Kejagung, Jakarta, Kamis (9/4/2026).

Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Anang Supriatna mengatakan bahwa Riza Chalid berada di luar Indonesia.

Ia pun memastikan Kejagung terus berkomunikasi dengan satuan kerja terkait, yakni NCB Interpol Indonesia, guna melacak keberadaan tersangka tersebut.

Pada Kamis (9/4/2026) malam, Kejagung mengumumkan penetapan tujuh tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan minyak mentah dan produk kilang pada Pertamina Energy Trading Ltd. (Petral) tahun 2008-2015, yaitu:

1. Mohammad Riza Chalid (MRC) selaku beneficial ownership Gold Manor, VeritaOil, dan Global Energy Resources (GER).
2. IRW selaku pihak swasta atau direktur perusahaan-perusahaan milik Riza Chalid.
3. BBG selaku Manager Niaga Direktorat Pemasaran dan Niaga PT Pertamina dan jabatan terakhir selaku Managing Director Pertamina Energy Service.
4. AGS selaku Head Of trading Pertamina Energy Services periode 2012–2014.
5. MLY selaku Senior Trader Pertamina Energy Services Pte Ltd. Periode 2009–2015.
6. NRD selaku Crude trading Manager pada Pertamina Energy Services Pte Ltd.
7. TFK selaku mantan Vice President Integrated Supply Chain (ISC) PT Pertamina dengan jabatan terakhir Direktur Utama PT Pertamina International Shipping.
8. Adapun Riza telah masuk dalam Red Notice Interpol (RNI) setelah ditetapkan tersangka kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) tahun 2018–2023. (ANT/KN)