SAMARINDA – Pernyataan Wali Kota Samarinda Andi Harun yang menyebut legislator Kaltim asal daerah pemilihan Samarinda sebagai “pengkhianat” karena dinilai tidak memperjuangkan bantuan keuangan (bankeu) untuk Samarinda mendapat respons Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud.

Hasanuddin Mas’ud atau Hamas menilai persoalan bankeu tidak bisa hanya dilihat dari kepentingan satu daerah pemilihan. Anggota DPRD Kaltim, kata dia, membawa mandat untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat di seluruh 10 kabupaten/kota.

“Kalau saya menanggapi pribadi ya bagus saja. Pak Andi Harun mengkritisi supaya kita bisa menanggapi bagaimana,” kata Hamas.

Menurut Hamas, ada mekanisme penganggaran yang harus dipahami. Bankeu juga bukan belanja yang otomatis wajib diberikan Pemprov Kaltim kepada kabupaten/kota.

“Bankeu itu atau bantuan keuangan sifatnya tidak wajib,” tegasnya.

DPRD KALTIM BUKAN HANYA SAMARINDA

Hamas juga meluruskan anggapan bahwa anggota DPRD Kaltim harus menempatkan seluruh perjuangan anggarannya hanya di daerah pemilihan masing-masing.

Menurutnya, anggota DPRD provinsi tetap merupakan wakil masyarakat Kalimantan Timur secara keseluruhan.

“Kalau dianggap anggota DPR punya bankeu, kita enggak punya bankeu anggota DPR. Kita ada aspirasi,” ujarnya.

Ia mencontohkan ketimpangan yang bisa terjadi apabila setiap anggota DPRD hanya memperjuangkan daerah pemilihannya.

Daerah dengan jumlah legislator lebih banyak akan memiliki posisi lebih kuat dibandingkan daerah yang hanya mempunyai satu atau dua wakil di DPRD Kaltim.

“Bagaimana kalau yang di Kutai Barat cuma satu atau dua, Mahakam Ulu satu orang. Kan enggak fair juga kalau hanya kita memikirkan wilayah kita. Sedangkan di provinsi apa bedanya? Seluruh Kaltim, 10 kabupaten kota,” katanya.

Karena itu, Hamas menilai tidak tepat apabila legislator asal Samarinda yang ikut memperjuangkan pembangunan daerah lain kemudian dianggap tidak membela daerah pemilihannya.

“Walaupun dapilnya sama, mereka bantu daerah lain enggak masalah. Boleh dong. Enggak adil kita kalau cuma satu anggota DPR,” katanya.

Menurut Hamas, antaranggota DPRD Kaltim bahkan kerap saling menitipkan aspirasi agar pembangunan dapat tersebar secara lebih berkeadilan.

“Nah, terkadang kami teman-teman ini ya sudah kita titip ke sana supaya ada berkeadilan,” ujarnya.

SAMARINDA PENERIMA BANKEU TERBESAR

Polemik tersebut menarik karena Samarinda justru tercatat menjadi penerima bankeu terbesar dalam APBD Murni Kaltim 2026.

Dari total alokasi bankeu sekitar Rp1,125 triliun untuk 10 kabupaten/kota, Samarinda memperoleh sekitar Rp311,66 miliar.

Berau berada di posisi berikutnya dengan sekitar Rp222,09 miliar, Paser Rp213,33 miliar, Balikpapan Rp139,19 miliar, dan Bontang sekitar Rp88,86 miliar.

Data tersebut menunjukkan bankeu merupakan instrumen dukungan Pemprov Kaltim kepada seluruh kabupaten/kota, bukan hanya untuk satu daerah.

Besaran bankeu juga sangat bergantung pada kemampuan fiskal Pemprov Kaltim.

Realisasi bankeu tercatat sekitar Rp862,55 miliar pada 2022, kemudian meningkat menjadi Rp1,197 triliun pada 2023. Pada 2024 mencapai Rp1,801 triliun dan naik lagi menjadi Rp2,045 triliun pada 2025.

Pada 2026, nilainya turun menjadi sekitar Rp1,125 triliun seiring penyesuaian kemampuan fiskal daerah.

Pemprov Kaltim sebelumnya juga memastikan tidak ada tambahan bankeu dalam APBD Perubahan 2026.

Sekda Kaltim Sri Wahyuni menjelaskan bankeu selama beberapa tahun memang tidak dialokasikan melalui APBD Perubahan. Pengalokasiannya dilakukan melalui APBD murni.

BUKAN POLEMIK PERTAMA

Persoalan bankeu dan pokok-pokok pikiran DPRD Kaltim sebelumnya juga pernah disoroti Andi Harun.

Pada Januari 2026, Andi Harun menyatakan pokir anggota DPRD Kaltim dari Dapil Samarinda semestinya ditempatkan di Samarinda. Menurutnya, pokir tersebut merupakan bagian dari mandat masyarakat Samarinda yang memilih para legislator dari dapil tersebut.

Sementara itu, sejumlah anggota DPRD Kaltim memiliki pandangan bahwa bankeu tetap diperlukan sebagai instrumen untuk merealisasikan aspirasi masyarakat.

Wakil Ketua II DPRD Kaltim Ananda Emira Moeis pada April 2026 menyatakan bankeu untuk kabupaten/kota, termasuk Samarinda, masih dibutuhkan agar aspirasi yang diperoleh melalui reses dapat direalisasikan.

Sekretaris Komisi II DPRD Kaltim Nurhadi Saputra pada Juli 2026 juga mempertanyakan kebijakan yang tidak lagi mengakomodasi usulan bankeu melalui pokir anggota DPRD dalam penyusunan APBD 2027.

Ia menilai kebijakan tersebut berpotensi membuat sejumlah aspirasi masyarakat di daerah pemilihan sulit direalisasikan.

Di tengah perdebatan tersebut, Hamas menempatkan bankeu sebagai bagian dari kebijakan anggaran tingkat provinsi yang harus mempertimbangkan kepentingan seluruh daerah.

Menurut Hamas, legislator tetap memiliki tanggung jawab memperjuangkan aspirasi konstituen di daerah pemilihannya. Namun, mandat sebagai anggota DPRD Kaltim tidak berhenti pada batas satu kota atau kabupaten.

Anggota DPRD Kaltim, tegasnya, tetap membawa mandat untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat di seluruh Kalimantan Timur.

Pewarta: K Irul Umam
Editor: Agus S.

SAMARINDA – Kalimantan Timur hidup di atas salah satu lumbung batu bara terbesar Indonesia. Komoditas tersebut masih menjadi penopang utama ekonomi daerah dan dibutuhkan pasar. Namun, puluhan ribu pekerja tambang kini justru dibayangi ancaman kehilangan pekerjaan.

Kondisi tersebut mendapat kritik keras Anggota Komisi III DPRD Kaltim M. Samsun. Ia menilai ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) tidak semata-mata persoalan bisnis perusahaan, tetapi juga berkaitan dengan kebijakan pemerintah yang dinilai tidak memberikan kepastian.

“Prihatin, Mas. Ini negara kayaknya sudah salah urus. Sumber daya kita banyak, yang membutuhkan batu bara juga banyak. Sampai kita harus PHK orang, itu kan salah urus,” kata Samsun, Jumat (7/8/2026).

Pernyataan tersebut muncul di tengah kebijakan pemerintah memangkas target Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) batu bara nasional 2026 dari 795 juta ton menjadi 600 juta ton.

Pemangkasan sekitar 195 juta ton tersebut menimbulkan kekhawatiran terhadap keberlangsungan industri pertambangan di Kaltim.

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kaltim memproyeksikan sekitar 40 ribu dari kurang lebih 180 ribu pekerja sektor pertambangan berpotensi terdampak efisiensi apabila pengurangan produksi benar-benar berlangsung.

Dampaknya bahkan mulai terlihat sebelumnya. Di Kabupaten Berau, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mencatat 1.105 pekerja terkena PHK sepanjang Januari hingga November 2025. Sebagian besar berasal dari perusahaan pertambangan dan subkontraktornya.

Menurut Samsun, persoalan terbesar bukan sekadar berkurangnya volume produksi. Ia menyoroti ketidakpastian regulasi yang membuat perusahaan sulit menyusun perencanaan bisnis jangka panjang.

Perusahaan, kata dia, telah membuat rencana investasi, memperoleh perizinan, hingga mendapatkan RKAB. Ketika target produksi kemudian dikurangi, perencanaan yang telah disusun ikut terdampak.

“Negara enggak usah ikut berbisnis dengan rakyat. Biarkan rakyat menjalankan bisnisnya. Tugas negara membuat regulasi yang benar supaya investor merasa aman. Yang terjadi sekarang justru regulasi berubah-ubah,” ujarnya.

Ia meminta pemerintah menjaga konsistensi kebijakan sehingga dunia usaha memperoleh kepastian dalam menjalankan investasi.

“Indonesia tetap Indonesia. Pemerintahnya juga tetap pemerintah Indonesia. Yang berubah hanya rezim setiap lima tahun. Tapi regulasi jangan ikut berubah-ubah sesuai kemauan rezim. Investor mana yang mau bertahan kalau kepastian hukumnya seperti ini,” katanya.

Persoalan tersebut menjadi krusial karena perekonomian Kaltim hingga kini masih sangat bergantung pada sektor pertambangan.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) Kaltim menunjukkan sektor pertambangan dan penggalian memberikan kontribusi 43,19 persen terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kaltim pada 2023, dengan nilai sekitar Rp364,3 triliun.

Pada 2024, porsinya turun menjadi 38,38 persen atau sekitar Rp329,4 triliun dari total PDRB Kaltim sebesar Rp858,4 triliun. Meski menurun, pertambangan tetap menjadi sektor terbesar dalam struktur ekonomi daerah.

Ketergantungan juga terlihat dari penerimaan daerah. Pada 2023, pagu Dana Bagi Hasil (DBH) Mineral dan Batubara untuk Kaltim dan daerah penghasil berada pada kisaran Rp8,5 triliun hingga Rp9,3 triliun.

Menurut Samsun, pengurangan produksi berpotensi menimbulkan efek domino yang jauh lebih luas daripada PHK langsung di perusahaan tambang.

Industri pertambangan menghidupi berbagai sektor lain. Ada perusahaan kontraktor, penyedia alat berat, transportasi, katering, warung makan, hingga berbagai usaha masyarakat yang tumbuh di sekitar kawasan tambang.

“Mereka sudah diberi RKAB, kemudian diciutkan lagi. Apa tidak dipikir di pertambangan itu banyak sekali yang bergantung? Karyawannya, sektor informalnya. Itu baru karyawan. Pelaku-pelaku ekonomi di sekitar tambang juga ikut hilang mata pencahariannya,” tegasnya.

Kondisi tersebut sekaligus menunjukkan besarnya ketergantungan Kaltim terhadap batu bara. Ketika produksi meningkat, ekonomi daerah ikut terdorong. Sebaliknya, ketika produksi ditekan, dampaknya dapat menjalar ke tenaga kerja, usaha lokal, hingga penerimaan daerah.

Di sisi lain, aktivitas pertambangan juga meninggalkan persoalan lingkungan. Data Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) Kaltim mencatat sekitar 1.700 lubang tambang tersebar di sejumlah daerah.

Kutai Kartanegara tercatat memiliki 842 lubang tambang, Samarinda 342 lubang, dan Kutai Timur 223 lubang. Kaltim juga menjadi wilayah operasi puluhan pemegang PKP2B dan IUPK serta ratusan IUP aktif.

Kondisi tersebut memperlihatkan dua sisi ketergantungan Kaltim terhadap industri ekstraktif. Batu bara memberikan kontribusi besar terhadap ekonomi dan lapangan pekerjaan, tetapi sekaligus meninggalkan persoalan lingkungan serta membuat perekonomian daerah rentan terhadap perubahan kebijakan dan pasar global.

Samsun juga menyoroti terbatasnya kewenangan pemerintah daerah dan DPRD dalam mengintervensi persoalan pertambangan.

Sejak sebagian besar kewenangan pertambangan berada di pemerintah pusat, menurutnya, DPRD Kaltim lebih banyak menerima keluhan masyarakat tanpa memiliki ruang besar untuk mengambil keputusan langsung.

“Kita enggak bisa apa-apa. Semua kewenangan ditarik pusat. Masyarakat datang mengeluh ke DPR, tetapi DPR tidak diberi kewenangan untuk membantu mereka. Semua keputusan ada di pemerintah pusat,” tutupnya.

Kini, ancaman terhadap sekitar 40 ribu pekerja menjadi ujian besar di tengah kuatnya ketergantungan ekonomi Kaltim terhadap batu bara. Pemangkasan produksi bukan hanya persoalan angka dalam RKAB, tetapi berpotensi menyentuh lapangan pekerjaan, usaha masyarakat, hingga kemampuan fiskal daerah. (MK)

Editor: Agus S.