JAKARTA – Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kritiyanto menjawab soal nasib para menteri PDIP yang berada di Kabinet Presiden Jokowi-Ma’ruf Amin usai cawapres nomor urut 3 Mahfud Md mundur dari jabatan Menko Polhukam.
Hasto menyatakan pihaknya masih melihat dinamika politik yang terjadi usai Mahfud resmi mengundurkan diri.
“Kami menunggu tanggapan terlebih dahulu, tanggapannya belum,” ujar Hasto saat konferensi pers di DPP PDIP, Jakarta, Kamis (1/2/2024).
Hasto pun masih melihat laporan-laporan dari para menteri PDIP yang ada di kabinet. Salah satunya Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini terkait bantuan sosial (bansos) yang dinilai dipolitisasi oleh pihak tertentu.
“Kita cermati, termasuk apa yang dialami oleh Ibu Tri Rismaharini. Karena Bu Risma sejak menjadi wali kota adalah sosok pemimpin yang jujur. Beliau melindungi data-data orang miskin. Kalau mau bagi bansos, ini data orang miskin, membagi raskin, ini data orang miskin. Orang miskin bukan hanya di Jawa Tengah, Jogja, Jawa Timur, Lampung, tapi ada di seluruh Indonesia,” ucap Hasto.
“Ketika data-data itu tidak dipakai, untuk membagi beras miskin dan beras hanya dipakai untuk kepentingan elektoral,” sambungnya.
Diketahui, ada tujuh menteri yang berasal dari PDIP di Kabinet Jokowi-Ma’ruf Amin. Berikut daftarnya: 1. Tri Rismaharini (Menteri Sosial), 2. Yasonna Laoly (Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia), 3. I Gusti Ayu Bintang Darmawati (Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak), 4. Abdulla Azwar Anas (Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi), 5. Basuki Hadimuljono (Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat), 6. Teten Masduki (Menteri Koperasi dan UMKM), 7. Pramono Anung (Sekretaris Kabinet). (Lpt/KN)
