PADANG – Kantor Otoritas Bandara Wilayah VI menutup sementara operasional Bandara Internasional Minangkabau (BIM) akibat terdampak sebaran abu vulkanik dari erupsi Gunung Marapi di Kabupaten Agam dan Tanah Datar, Sumatera Barat, dikutip dari Antara.

“Ya betul. otoritas bandara menutup operasional BIM terhitung pukul 10.30 WIB hingga 14.00 WIB,” kata Kepala Kantor Otoritas Bandara Wilayah VI Megi H. Helmiadi di Padang, Kamis (28/3/2024).

Megi mengatakan penutupan sementara tersebut untuk mengantisipasi berbagai hal terutama yang menyangkut aspek keselamatan penerbangan dari dan ke bandara itu.

Kebijakan penutupan bandara yang berada di Kabupaten Padang Pariaman tersebut merujuk kepada hasil pengamatan sebaran abu vulkanik Gunung Marapi, serta Notice To Airmen (Notam) atau semacam pemberitahuan bernomor B0536/24 NOTAMR B0535/24.

Langkah penutupan BIM tersebut dilakukan dengan pertimbangan aspek keselamatan para penumpang pesawat terbang. Sebab, jika penerbangan tetap dilakukan maka abu vulkanik berpotensi masuk ke dalam kabin pesawat.

Kemudian dampak buruk lainnya yaitu abu vulkanik dapat menyumbat sistem pemantau kecepatan udara yang merupakan bagian penting ketika terbang dan mendarat. Selanjutnya, dapat mengganggu navigasi dan sistem elektronik lainnya.

Tidak hanya itu, sebaran abu vulkanik juga menyebabkan landasan menjadi licin sehingga membahayakan aktivitas lepas landas maupun saat pesawat akan mendarat. Terakhir, abu vulkanik bisa merusak fungsi mesin (turbine compressor) pada pesawat sehingga mengurangi efisiensi.

Berdasarkan laporan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) menyampaikan aktivitas Marapi dari pukul 00.00 WIB hingga 06.00 WIB teramati asap kawah bertekanan sedang hingga kuat berwarna putih dan kelabu, dengan intensitas sedang hingga tebal serta tinggi 400-1000 meter di atas puncak kawah. Selain itu PVMBG juga mencatat letusan dengan tinggi 1000 meter dengan warna asap kelabu. (Ant/KN)

JAKARTA – Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) menyatakan hakim konstitusi Anwar Usman terbukti melanggar kode etik dan prilaku hakim. Putusan itu dibacakan, setelah Anwar Usman dilaporkan karena tak terima dirinya dicopot dari jabatan Ketua MK lewat konferensi pers, pada 8 November 2023 lalu.

“Hakim Terlapor terbukti melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi sebagaimana tertuang dalam prinsip Kepantasan dan Kesopanan butir penerapan angka 1 (satu) dan angka 2 (dua) Sapta Karsa Hutama,” kata Ketua sekaligus anggota MKMK I Dewa Gede Palguna membacakan amar putusan di Gedung MK, Jakarta, Kamis (28/3/2024).

Anwar Usman dijatuhkan sanksi berupa teguran tertulis. “Menjatuhkan sanksi berupa teguran tertulis kepada Hakim Terlapor,” tegas Palguna.

Pelanggaran kode etik ini, merupakan yang kedua kali dijatuhkan MKMK kepada Anwar Usman usai terbukti terdapat konflik kepentingan dalam memutus perkara nomor 90/PUU-XXI/2023 terkait pengujian Undang-Undang tentang Pemilu mengenai batas minimal usia capres-cawapres.

Dalam konferensi pers pada 8 November 2023 lalu, Anwar Usman tak terima dicopot dari jabatan Ketua MK. Paman dari cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka itu merasa difitnah. Bahkan, Anwar Usman menyatakan tidak akan mengorbankan martabat dan kehormatannya, serta pengabdiannya sebagai hakim konstitusi untuk meloloskan calon tertentu.

Akibat pernyataannya itu, Anwar Usman dilaporkan ke MKMK oleh advokat Zico Leonard ke MKMK. Zico menilai, Anwar dianggap tidak bisa menerima putusan MKMK terkait pencopotannya sebagai Ketua MK. Padahal, menurutnya, Majelis Kehormatan MK dibentuk sebagaimana diamanatkan Undang-Undang guna menegakkan etika Hakim Konstitusi. (JP/KN)

JAKARTA –  DPR RI resmi mengesahkan Revisi Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam rapat paripurna, yang digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (28/3/2024). Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPR RI Puan Maharani.

Awalnya, Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Supratman Andi Agtas mengatakan terdapat 26 angka perubahan dalam revisi tersebut. Salah satu perubahannya, yakni terkait masa jabatan kepada desa (kades) menjadi 8 tahun dan dapat dipilih paling banyak 2 kali masa jabatan.

“Dari sembilan fraksi menyetujui secara bulat agar revisi UU Desa bisa dibawa ke dalam rapat paripurna DPR untuk ditetapkan dan disetujui menjadi undang-undang,” kata Supratman.

Mendengar itu, Ketua DPR RI Puan Maharani menanyakan kepada seluruh peserta rapat untuk menyetujui revisi UU Desa tersebut.

“Apakah Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi undang-undang? Setuju ya?,” tanya puan.

“Setuju,” jawab para peserta anggota dewan.

Sebelumnya, Baleg DPR menyepakati Revisi Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam rapat Pengambilan Keputusan Tingkat 1 Rapat Panitia Kerja (Panja) Baleg DPR RI bersama Mendagri, Senin (5/2/2024).

Wakil Ketua Baleg DPR RI Achmad Baidowi menyampaikan, salah satu poin krusial yang disepakati dalam revisi UU Desa adalah masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 tahun yang bisa dipilih paling banyak 2 kali masa jabatan.

“Kami menangkap aspirasi dari Asosiasi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang menginginkan mendesak UU Desa itu direvisi dan sudah kita tangkap itu dan menjadi usulan inisiatif DPR,” tegas pria yang karib disapa Awiek.

Hasil kesepakatan itu secara resmi disetujui oleh seluruh 9 Fraksi pada Pembahasan Tingkat 1. Selanjutnya, hasil Panja Pembahasan Tingkat 1 akan diserahkan ke Rapat Paripurna DPR RI. (JP/KN)

JAKARTA – Bendahara Umum Partai NasDem Ahmad Sahroni berjanji akan mengembalikan uang Rp 40 juta ke KPK yang berasal dari tindak pidana pencucian uang (TPPU) Syahrul Yasin Limpo (SYL). KPK mengatakan uang tersebut telah diterima.

“Jadi pengembalian uang yang Rp 40 juta ya Mas Sahroni tadi saya dapat informasi jam kemarin tanggal 27 ya, sekitar jam 1 (siang), yang bersangkutan mengirimkan memang yang Rp 40 juta dan kami sudah cek ada di rekening penampungan kemarin ya,” kata Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri di gedung KPK, Jakarta Selatan, Kamis (28/3/2024).

Ali juga menjelaskan status Sahroni dalam kasus TPPU SYL. Dia mengatakan pemeriksaan ulang kepada Sahroni masih terbuka jika dinilai dibutuhkan oleh tim penuntut umum.

“Ya nanti dikonfirmasi ulang pada yang bersangkutan ketika memang dibutuhkan. Apakah memang itu dibutuhkan untuk dikonfirmasi ulang karena itu sebenarnya sudah masuk di pembuktian surat dakwaan kan. Kalau jaksa sudah buktikan di persidangan saya kira cukup,” ujar Ali.

Ahmad Sahroni diketahui telah mengembalikan uang Rp 800 juta dari eks Mentan Syahrul Yasin Limpo (SYL) ke KPK terkait dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Sahroni pada Senin (25/3) mengaku akan mengembalikan sisa Rp 40 juta lagi yang harus dikembalikan.

“Besok (hari ini) yang Rp 40 juta kita akan transfer dari rekening Fraksi NasDem khusus bencana alam. Jadi baru dikasih rekening tujuan dari KPK tadi (Senin) siang, maka itu besok kita kembalikan,” kata Sahroni kepada wartawan, Senin (25/3/2024).

Sementara itu, Sahroni menegaskan bahwa uang Rp 820 juta sebelumnya sudah dikembalikan ke KPK. Pengembalian uang itu sudah dilakukan 3 bulan lalu setelah diperintah KPK.

“Bukti transferan sudah kita berikan ke penyidik. Yang Rp 820 juta sudah kami kembalikan 3 bulan lalu sesuai dari arahan KPK,” ujarnya.

Ahmad Sahroni sebelumnya telah diperiksa KPK sebagai saksi kasus dugaan tindak pidana pencucian uang yang menjerat Syahrul Yasin Limpo. KPK mencecar Sahroni soal aliran uang korupsi ke Partai NasDem.

“Ahmad Sahroni (anggota DPR RI), saksi hadir dan dikonfirmasi antara lain dugaan adanya aliran uang dari tersangka SYL untuk kepentingan partai, di mana tersangka dimaksud adalah salah satu kadernya,” kata Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri kepada wartawan, Senin (25/3/2024).

Ali mengatakan penyidik juga mencecar Sahroni soal uang Rp 800 juta dari SYL. Ali menyebutkan, dari pengakuan Sahroni, uang itu sudah dikembalikan.

“Tim penyidik juga mendalami adanya pengembalian uang melalui saksi sebesar Rp 800-an juta,” kata Ali.

Sahroni telah diperiksa pada Jumat, 22 Maret 2024. Setelah diperiksa, Sahroni mengatakan penyidik KPK menyarankan NasDem mengembalikan Rp 40 juta yang diberikan SYL. (Dtc/KN)

JAKARTA – Dewan Pengawas (Dewas) KPK menerima pengaduan terkait seorang jaksa KPK berinisial TI yang diduga melakukan pemerasan. Aduan itu lantas diteruskan ke KPK untuk ditindaklanjuti.
“Benar, aduan itu ada dari Dewas,” ujar salah seorang sumber detikcom, Rabu (27/3/2024).

Setelahnya, Dewas disebut meneruskan aduan itu ke KPK. Informasi yang didapat menyebutkan jaksa itu memeras saksi terkait salah satu perkara yang diusut KPK. Uang itu diduga digunakan jaksa untuk kebutuhan pribadi.

“Sudah diserahkan kepada penyelidikan untuk ditindaklanjuti,” imbuh sumber itu.

Berkaitan dengan itu, detikcom sudah mencoba meminta keterangan ke Kabiro Pemberitaan KPK Ali Fikri. Namun yang bersangkutan belum memberikan respons. Selain itu, detikcom sudah mengontak langsung jaksa yang dimaksud tetapi yang bersangkutan belum memberikan respons.

Seperti diketahui, dalam beberapa waktu terakhir, Dewas KPK dan KPK mengusut perkara di kalangan internal KPK yaitu pungutan liar atau pungli di rumah tahanan (rutan) KPK. Pengusutan secara etik dan pidana telah dan sedang berlangsung.

Secara terpisah, Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengaku belum menerima laporan itu dari bawahannya. Dia mengaku dalam posisi menunggu.

“Kami belum menerima konfirmasi ataupun laporan dari Dewas jadi kami akan menunggu. Semua proses dari Dewas dari PLPM, untuk kemudian naik ke lidik pasti dipaparkan ke pimpinan, kami belum menerima itu,” kata Ghufron di kantornya, Kamis (28/3/2024).

Ada pula kabar tentang jaksa TI sudah kembali ke institusi awalnya, yaitu kejaksaan. Perihal ini Ghufron akan mengecek ke bagian SDM.

“Makanya terus terang dari Dewasnya kami belum update, karena memang belum ada, kami belum menerima ya apakah Dewas sudah menyampaikan mungkin dalam proses disampaikan kepada pimpinan termasuk juga kabar katanya sudah kembali, kami akan cek ke SDM,” kata Ghufron. (Dtc/KN)