PASER – Dibuka dan dipimpin oleh Kepala Bagian Umum dan Keuangan Hardiyanto, Rapat Koordinasi (Rakor) Sekretariat DPRD Provinsi dan Kabupaten / Kota se-Kalimantan Timur tentang penyelarasan Perencanaan Kinerja Sekretariat DPRD se-Kaltim diadakan di Hotel Bumi Paser pada Selasa (24/10/2023) pagi.

Dengan menghadirkan narasumber dari Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Mispoyo (Kabid PPM Bappeda), Kepala Bagian Reformasi dan Akuntablitias Kinerja Nani Nuraini, Tenaga Perencanaan Pembangunan Daerah Nita Yiswa, dan Sekretaris DPRD Kab Paser Muhammad Iskandar rakor tersebut diagendakan guna melakukan penyelarasan Target Capaian Kinerja pada masing-masing sub kegiatan dengan tujuan Perencanaan Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Sekretariat DPRD saling berkaitan.

Dalam sambutannya Kepala Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan Andrie Asdi mengatakan tujuan dari kegiatan ini ialah guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam rangka memfasilitasi dan memberikan pelayanan kepada Anggota DPRD.

Tak hanya itu, kegiatan ini juga untuk menyamakan persepsi atau memberikan pemahaman dan menambah wawasan terhadap Pejabat/Staf di lingkungan Sekretariat DPRD Provinsi dan Kab/Kota Se-Kaltim dalam hal perencanaan kinerja dan anggaran Sekretariat DPRD.

Lebih lanjut Sekretaris DPRD Kab Paser Muhammad Iskandar mengatakan, dalam rakor tersebut ia sekaligus mensosialisasikan kepada seluruh Sekretariat DPRD se-Kaltim bagaimana bentuk idealnya fasilitasi tugas dan fungsi DPRD.

“Menurut saya seluruh bentuk fasilitasi DPRD harus berorientasi kepada tiga fungsi DPRD. Jadi tidak ada fasilitasi yang tidak berkaitan dengan tiga fungsi DPRD baik itu fungsi pembentukan daerah, fungsi pengawasan maupun fungsi penganggara,” tuturnya.

Ia berharap agar kedepannya Rapat Koordinasi semakin sering diadakan agar dapat menemukan format terbaik dalam memfasilitasi tugas DPRD.

Turut hadir Sekretaris DPRD Kota Balikpapan Arfiansyah, Sekretaris DPRD Kota Bontang Yessy Waspo Prasetyo, Kepala Bagian Program dan Keuangan Sekretariat DPRD Kab Kukar Awang Agus Darmawan, Kepala Bagian Umum dan Keuangan Sekretariat DPRD Kab Kubar Sumardi, Kepala Bagian Umum dan Keuangan Sekretariat DPRD Kab PPU, Perencanaan Ahli Muda Sekretariat DPRD Mahulu, Kepala Bagian Keuangan Sekretariat DPRD Kota Samarinda Harrod P. Sambo. (adv/dprdkaltim/kn)

SAMARINDA – Masa jabatan Isran Noor dan Hadi Mulyadi sebagai Gubernur Kaltim dan Wakil Gubernur Kaltim telah berakhir pada tanggal 30 September 2023 lalu. Kepemimpinan mereka kemudian dilanjutkan oleh Penjabat (Pj) Gubernur Kaltim yakni Akmal Malik.

Menurut Anggota Komisi I DPRD Kaltim M. Udin, selama lima tahun kepemimpinan Gubernur Isran Noor dan Wakil Gubernur Hadi Mulyadi, sejumlah permasalahan dianggapnya belum terselesaikan, seperti yang terkait dengan infrastruktur, pendidikan, dan ketenagakerjaan.

“Beliau juga menyadari masih banyak masalah selama lima tahun menjabat; tentu hal ini perlu menjadi koreksi,” ujar Politisi Golkar ini.

Misalnya, menurutnya, salah satu aduan masyarakat di Kabupaten Berau, di mana seseorang harus menempuh jarak 7 km hanya untuk bersekolah, padahal ada sekolah yang jaraknya hanya 350 meter dari kediamannya.

Dari segi ketenagakerjaan, katanya, penyerapan tenaga kerja lokal masih sangat minim dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Kaltim.

Ia berharap Pemprov Kaltim membuat pelatihan-pelatihan dan wadah untuk mengasah keterampilan bagi anak-anak muda yang ingin bekerja. “Kalau kita tidak berbenah dari sekarang, maka kita akan ketinggalan,” ucap Udin.

Belum lagi berbicara mengenai infrastruktur seperti jalan di Kaltim yang masih membutuhkan banyak perbaikan. Menurutnya, banyak ruas jalan di Kaltim yang mengalami kerusakan seperti jalan Samarinda – Kutai Barat, Samarinda – Bontang, Berau – Tanjung Redeb, Samarinda – Tenggarong – Kota Bangun. Ia menduga bahwa kerusakan tersebut disebabkan oleh banyaknya aktivitas kendaraan operasional perusahaan sawit dan batu bara yang menggunakan jalan umum.

“Salah satu penyebabnya tambang ilegal karena setiap koridor tampak melalui jalan umum. Ini sebenarnya tidak ada ketegasan dari pemerintah kita, termasuk aparat kita juga,” tegasnya.

Dengan beberapa hal yang dianggapnya belum terselesaikan tersebut, ia berharap Penjabat Gubernur Kaltim Akmal Malik dapat mengatasi permasalahan yang masih terbuka semasa kepemimpinan Isran-Hadi. (adv/dprdkaltim/kn)

SAMARINDA – Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Ekti Imanuel mengusulkan pembangunan 10 ribu titik sambungan listrik yang bisa difokuskan ke kawasan desa tertinggal, terdepan dan terluar (3T).

Meskipun pada tahun 2024 nanti, Pemprov Kaltim sebutnya, berencana untuk membangun 2 ribu sambungan listrik. Namun ujarnya, hal ini belum cukup untuk mengaliri seluruh desa di Bumi Etam.

“Rencana tahun depan, membangun dua ribu sambungan listrik langsung pada tahun 2024 sudah ada, tapi menurut saya, belum cukup,” ucap Politisi Gerindra ini.

Berdasar data Pemprov Kaltim jumlah desa dan kelurahan di Benua Etam mencapai 1.038. Dari jumlah tersebut, sebanyak 851 desa/kelurahan sudah tersambung listrik PLN maupun Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) komunal.

Sementara, masih ada 187 desa yang belum teraliri listrik. Isran mengatakan, untuk tahun ini, ditargetkan sebanyak 32 desa akan kembali tersambung dengan listrik PLN maupun menggunakan PLTS.

Menginggat hal ini Ekti  berharap ada program dari Pemprov Kaltim yang betul-betul menekan angka desa yang belum teraliri listrik. Ia menyebut, salah satu program yang sedikit banyak membantu PLN yakni pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) yang sudah mencakup desa-desa tertinggal.

“Program pemasangan listrik berpotensi memberikan dampak besar dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat di desa-desa terpencil Kaltim,” terangnya.

“Adanya program PLTS, beberapa daerah yang sulit dijangkau oleh PT PLN dapat tercover. Ini juga langkah yang positif,” pungkasnya. (Adv/DPRD Kaltim/Kn)

SAMARINDA – Anggota Komisi I DPRD Kaltim Jahidin, mendorong agar Pemilu 2024 berjalan kondusif dan tingkat partisipasi meningkat. Ia berharap pelaksanaan pemilihan semua elemen masyarakat dapat menggunakan hak pilihnya tak terkecuali penyandang disabilitas.

Layaknya sebuah pesta demokrasi, semua orang yang berhak memilih, dapat menggunakan suaranya sebagai bentuk merayakan demokrasi. Ia berharap bahwa setiap pemilih disabilitas dapat merasakan keadilan dan dukungan penuh dari negara dan pihak terkait selama proses pemilihan. Jahidin pun memastikan bahwa pemilih disabilitas sudah dijamin untuk ikut serta pada pemilu 2024.

Ia mengajak penyelenggara pemilu dan masyarakat menyediakan akses khusus untuk para penyandang disabilitas. Agar tidak ada kendala bagi mereka yang ingin memberikan suaranya.

“Maka dari itu, aksesnya harus dipermudah. Hal ini mencakup pelayanan kepada orang yang sakit atau memiliki keterbatasan fisik, termasuk orang dengan disabilitas,” jelasnya.

Jahidin menerangkan, bagi pemilih yang tidak bisa mengunjungi Tempat Pemilihan Suara (TPS), petugas KPPS akan mengunjungi mereka di rumah untuk memastikan hak pilihnya tetap terjamin.

Untuk pemilih yang memang tidak mampu berjalan atau dalam kondisi sakit yang berat, petugas TPS akan datang ke rumah mereka dengan membawa surat suara dan perlengkapan memilih lainnya.

Dan semua itu, terangnya, sudah ada dalan pedoman yang mengatur tentang teknis pendampingan bagi pemilih disabilitas, dan pelaksanaannya juga telah dijalankan di lapangan.

“Dengan bantuan petugas, pemilih ini tetap dapat menggunakan hak pilihnya secara mandiri,” bebernya.

Politisi PKB ini berkomitmen, terus mendorong upaya-upaya untuk memastikan bahwa semua warga, tanpa pandang keadaan fisik atau keterbatasan, dapat ikut berpartisipasi dalam proses demokrasi secara merata dan adil.

Komisi I sebut Jahidin, juga terus berkoordinasi  dengan penyelenggara pemilu untuk meningkatkan aksesibilitas dan pelayanan bagi pemilih disabilitas.

“Dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat dan terus berkoordinasi dengan lembaga terkait, diharapkan partisipasi pemilih disabilitas dalam pemilihan berikutnya akan semakin meningkat, dan hak-hak mereka tetap terjaga dengan baik,” pungkasnya. (Adv/DPRDKaltim/Kn)

SAMARINDA – Maraknya kasus bullying atau perundungan ditanggapi serius oleh Ketua Fraksi PKS DPRD Kaltim Ali Hamdi. Menurutnya, perlu langkah pencegahan yang melibatkan semua pihak.

Ali Hamdi menyatakan, bahwa perundungan dapat berdampak serius ke korbannya. Bahkan, tak sedikit yang berujung pada kematian akibat  perundungan. Bagi pelaku juga bisa berakibat buruk mulai dari gangguan mental, merusak karakter dan kecerdasan.

Mengingat banyak kasus yang terjadi dilingkungan pendidikan, menurutnya, bullying harus dicegah dengan kerjasama semua pihak.

“Lembaga pendidikan harus menjadi lingkungan yang bebas dari perilaku ini, karena bullying bukan hanya tanggung jawab guru saja melainkan tanggung jawab bersama yang melibatkan seluruh komponen masyarakat,” terangnya.

Upaya konkret untuk pencegahan perundungan, sebutnya, adalah pendidikan karakter yang dimulai dari lingkungan rumah. Orang tua harus bisa menjadi teladan bagi  anak. Pun begitu dengan guru di lingkungan sekolah, harus bisa menjadi orang tua kedua yang membimbing anak.

Mengingat dampak bullying yang dapat merusak karakter, mental, dan bisa menjadi trauma, pencegahan harus dilakukan sejak dini. Bila tidak maka perilaku perundungan akan menjadi watak hingga dewasa dan merugikan lingkungan sekitar.

“Dengan perbaikan akhlak siswa dan kesadaran kolektif, diharapkan kasus bullying dapat diminimalisir dan akhirnya dihapuskan dari lingkungan pendidikan,” tutupnya.(adv/dprdkaltim/kn)

SAMARINDA – Satu dari sekian banyak aset “tidur” milik Provinsi Kaltim yakni Hotel Atlet, terus didesak oleh DPRD Kaltim pemanfaatannya. Bukan tanpa sebab, Hotel yang dibangun untuk penyelenggaraan PON 2008, tak terawat dibiarkan terbengkalai.

Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Timur Salehuddin, mempertanyakan alasan Pemprov tak memanfaatkan gedung tersebut untuk fungsi yang lain.

Dugaannya, ada ketidakseriusan dan tidak konsisten pemerintah provinsi, terutama dalam hal pemanfaatan Hotel Atlet. Sebab, semenjak PON 2008 berakhir, gedung tersebut tak dialihkan fungsinya untuk kegunaan lain. “Pemanfaatan Hotel Atlet sudah lama menjadi wacana, sejak 2016. Tapi sampai sekarang, belum ada tindak lanjut yang konkret,” tegas Salehuddin.

“Jangan sampai kita pandai membangun tapi tidak pandai merawat atau memberikan manfaat dari bangunan yang kita bangun,” sambungnya.

Padahal, menurut Politisi Golkar ini, Hotel Atlet dapat dimanfaatkan untuk hal lain, mulai dari perkantoran, pusat pelayanan publik hingga jadi wadah usaha para pelaku UMKM. “Sayang kalau dibiarkan saja. Sekarang kondisinya sudah miris, banyak peralatan yang tidak berfungsi atau hilang,” ungkapnya.

Salehuddin menganggap, memanfaatkan aset daerah yang terbengkalai, berpotensi untuk menambah pundi-pundi PAD. Tak hanya itu, masyarakat juga akan merasakan dampaknya karena memiliki fasilitas yang memiliki kegunaan. “Kalau Hotel Atlet itu harus punya nilai ekonomi dan sosial dengan dimanfaatkan lagi. Banyak aktivitas pemuda dan olahraga di sana,” tandasnya.(adv/dprdkaltim/kn)

SAMARINDA – Sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga, edukasi pranikah perlu dilakukan.

Anggota Komisi IV DPRD Kaltim Fitri Maisyaroh menilai, edukasi pranikah merupakan bentuk persiapan yang tak boleh disepelekan. Ada beberapa aspek penting sebutnya, yang acap kali luput disiapkan sebelum menikah. Salah satunya mengenai parenting atau pola asuh anak.

Tak sedikit sebutnya, pasangan yang terjebak dalam memikirkan pernikahan dan pasca nikah saja. Sementara aspek parenting luput untuk dilakukan sebagai persiapan.

“Keinginan untuk menikmati bulan madu, bekerja untuk mencukupi kebutuhan keluarga, dan berkunjung ke keluarga besar seringkali mengalahkan keinginan untuk belajar parenting,” jelasnya kepada media ini.

Padahal menurutnya, parenting bagaikan investasi. Sangat penting agar dapat membantu pasangan menghadapi berbagai masalah yang mungkin timbul dalam perjalanan menjadi orang tua.

Ilmu pola asuh anak terang Politisi PKS ini bisa membantu pasangan mengerti merawat,  mendidik, membimbing anak. Bahkan dapat berguna saat masih dalam masa kehamilan. Parenting juga, membuat pasangan memiliki kesepakatan terkait pola asuh anak.

“Memahami ilmu parenting sebelum menikah adalah langkah bijak untuk memastikan bahwa anak-anak dibesarkan dengan baik. Tidak kalah penting adalah pondasi utama dalam pernikahan adalah agama,” pungkasnya. (adv/dprdkaltim/kn)