Beranda blog Halaman 913

Pemkab PPU Gelar Sosialisasi Hospital By Laws, Optimalkan Pelayanan di RSUD Ratu Aji Putri Botung

PPU – Pemkab Penajam Paser Utara (PPU) mengadakan sosialisasi Hospital by Laws di RSUD Ratu Aji Putri Botung (RAPB), Kamis, (1/2/2024). Sebagai langkah mengatur ketetapan kebijakan aturan yang mengatur tentang pelayanan di rumah sakit milik daerah.

Acara ini bertujuan untuk memperkenalkan seperangkat aturan dan peraturan internal yang dibuat oleh rumah sakit, untuk mengatur berbagai aspek operasional dan administratif di dalamnya. Adapun hospital by laws mencakup berbagai hal, seperti struktur organisasi, tata cara pelayanan medis, kebijakan keuangan, tata kelola rumah sakit, hak dan kewajiban staf medis dan non-medis, serta prosedur-prosedur yang harus diikuti oleh personel rumah sakit.

“Hal ini bertujuan untuk memberikan kerangka kerja yang jelas dan sistematis dalam mengelola rumah sakit serta memastikan bahwa pelayanan yang diberikan sesuai dengan standar yang ditetapkan dan memenuhi kebutuhan pasien,” kata Sekkab PPU Tohar yang juga membuka kegiatan.

Tohar yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pengawas RSUD RPPB ini juga menyampaikan pentingnya pemahaman yang mendalam terhadap aturan dan tugas yang ada di rumah sakit. Itu sebagai landasan bagi pelayanan yang optimal kepada masyarakat.

Ia juga menyoroti pentingnya keterlibatan internal yang memadai dalam menyusun dan menyampaikan aturan internal rumah sakit. “Sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran akan pentingnya mematuhi aturan serta menjalankan tugas dan tanggung jawab masing-masing dengan profesionalisme tinggi,” ungkapnya.

Lebih dari itu, Tohar mengajak seluruh peserta untuk memanfaatkan waktu dengan baik, dalam memahami dan menerapkan perubahan yang diperlukan. Semua itu demi meningkatkan kualitas layanan di RSUD Ratu Aji Putri Botung semakin ke depan.

“Acara sosialisasi ini diharapkan dapat menjadi percepatan dalam mewujudkan pelayanan yang lebih baik dan optimal bagi masyarakat Penajam Paser Utara,” pungkasnya. (ADV/SBK)

Pemkab PPU Komitmen Laksankan Proklim di 15 Kelurahan/Desa

PPU – Pemkab Penajam Paser Utara (PPU) meluncurkan Program Kampung Iklim (Proklim) di 15 kelurahan/desa se-PPU, Jumat (2/2/2024). Merupakan program milik Dinas Lingkungan Hidup (DLH) PPU dalam pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan.

Pelaksanaan launching progam tersebut dilaksanakan bersamaan dengan program Bank Sampah, di Pantai Gelora Desa Api-Api Kecamatan Waru. Pj Bupati PPU, Makmur Marbun mengatakan bahwa setelah di peluncuran ini tidak lantas hanya menjadi nama. Namun lebih dari itu, menjadi program yang dapat menunjukkan manfaat seperti yang diharapkan.

“Setelah proklim dan bank sampah di launching hari ini saya tunggu hasil kinerjanya,” tegasnya.

Proklim merupakan program berlingkup nasional yang digagas dalam rangka meningkatkan keterlibatan masyarakat dan pemangku kepentingan lain. Semua itu untuk melakukan penguatan kapasitas adaptasi terhadap dampak perubahan iklim dan penurunan emisi gas rumah kaca.

Selain itu, untuk memberikan pengakuan terhadap upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim yang telah dilakukan. Dibuktikan dengan dapat meningkatkan kesejahteraan di tingkat lokal sesuai dengan kondisi wilayah.

Oleh karena itu, lanjut Makmur, penting kiranya program ini dapat menjadi kampung iklim, juga ketahanan pangan yang bekerja sama dengan mitra. Seperti dunia usaha, perguruan tinggi serta lembaga non-Pemerintah, organisasi kemasyarakatan, LSM serta mitra pembangunan.

“Karena proklim ini memang menerapkan konsep pemberdayaan masyarakat (community based development), yang berbasis sumber daya lokal (local resource based) serta berkelanjutan (sustainable),” terangnya.

Lebih lanjut, sejalan dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) RI yang telah menggagas program ini, Pemkab PPU berkomitmen mendukung setiap kegiatan. Serta sejalan dalam membuat strategi serta mendorong upaya-upaya pengendalian perubahan iklim melalui proklim dengan melibatkan kerjasama multi-pihak.

“Oleh karena itu, Saya selaku penjabat bupati dan jajaran pemerintah kabupaten PPU sangat mendukung program pengendalian perubahan iklim melalui kegiatan Proklim dan Bank sampah yang kesekian kalinya,” pungkas Makmur. (ADV/SBK)

Sinergi Lintas OPD Demi Wujudkan Sekolah Laboratorium Pancasila di PPU

PPU – Pj Bupati Penajam Paser Utara (PPU), Makmur Marbun membuka kegiatan Pemenuhan Komitmen Lintas OPD untuk Sekolah Laboratorium Pancasila (SLP).

Kegiatan yang dilaksanakan di aula lantai I Kantor Bupati PPU, Jumat (2/2/2024). Dihadiri para pengawas SD dan SMP, serta Kepala SD dan SMP se-PPU. Dengan narasumber Ketua Yayasan Pendidikan Laboratorium Pancasila Jakarta Hamry Gusman Zakaria.

Adapun kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari upaya Pemkab PPU dalam membentuk SLP sebeluymnya. Yakni pada tanggal 25 Januari 2024 yang lalu dengan pelaksanaan Forum Group Discussion (FGD) ke-4 terkait pembentukan SLP.

“Kita sudah berdiskusi secara intensif untuk merumuskan langkah strategis dalam mewujudkan SLP sebagai lembaga pendidikan,” terangnya.

Makmur pada kesempatan itu memberikan pemahaman bahwa untuk membangun karakter siswa-siswi. Yaitu dalam pendidikan yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila perlu komitmen bersama lintas organisasi perangkat daerah.

Tambahnya, pertemuan inilah yang menjadi momentum penting yang memungkinkan semua yang hadir untuk bersama-sama merumuskan langkah-langkah implementatif. Dalam mewujudkan SLP yang berkualitas dan efektif.

“Sebagai langkah awal kita juga perlu peran penting yang dimainkan oleh setiap OPD dalam menyukseskan program ini,” ungkapnya.

Ia juga berharap untuk bersama-sama merencanakan pemenuhan komitmen lintas OPD untuk berkolaborasi. Perlu adanya kontribusi terbaik dan menghasilkan ide-ide inovatif yang akan mengarah langkah ke depan menjadi pilar keberhasilan SLP.

“Saya berharap acara ini bukan hanya sebagai forum diskusi, melainkan sebagai tempat berkumpulnya pemikiran kreatif dan strategis yang membawa perubahan yang positif bagi pendidikan di Kabupaten PPU,” tegas Makmur.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Yayasan Pendidikan Laboratorium Pancasila, Hamry Gusman Zakaria mengungkapkan bahwa Pemkab PPU satu-satunya dan yang pertama di Indonesia yang menerapkan sistem kolaborasi dalam rangka menyukseskan SLP. Dalam hal itu ada empat permasalahan lokal.

Yaitu deklarasi Pancasila dan moral, pertama terkait penanggulangan kemiskinan. Kedua permasalahan pengelolaan sampah yang bisa di optimalkan untuk menjadi nilai ekomomis.

Ketiga permasalahan stunting yang merupakan program nasional, dan yang keempat terkait permasalahan energi. Serta keempat permasalahan ini diharapkan Dinas Lingkungan Hidup sebagai leading sector bersama dinas lainnya akan mewujudkan SLP.

“Kami berharap Bapak Pj Bupati dapat menularkan semangatnya kepada semua OPD dan kepala sekolah, karena harapan kami semua sekolah SD, SMP di PPU ada Sekolah Laboratorium Pancasilanya,” tutup Hamry. (ADV/DiskominfoPPU/SBK)

DLH PPU Komitmen Jalankan Proklim di 47 Kelurahan dan Desa

PPU – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Penajam Paser Utara (PPU) terus berkomitmen dalam pelaksanaan Program Kampung Iklim (Proklim) di wilayahnya. Salah satunya dengan pembentukan kampung iklim dan bank sampah secara berkelanjutan tiap tahunnya.

Kepala DLH PPU, Tita Deritayati menturkan Proklim merupakan gagasan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) RI. Merupakan strategi yang mendorong upaya-upaya pengendalian perubahan iklim dengan melibatkan kerjasama seluruh komponen masyarakat.

“Marilah kita melihat kembali bahwa tujuan kegiatan Proklim ini dapat memperkuat ketahanan masyarakat dalam menghadapi perubahan iklim serta memberikan kontribusi terhadap upaya pengurangan emisi gas rumah kaca,” ujarnya, Jumat (2/2/2024) dalam peluncuran proklim dan bank sampah 15 kelurahan/desa se-PPU, di Pantai Gelora Desa Api-Api, Kecamatan Waru.

Dia berharap agar masyarakat yang berperan aktif dalam proklim. Serta tidak hanya sekadar mencari pengakuan pemerintah pusat, atau mengejar sertifikat dan tropi saja.

“Sehingga pada akhirnya Proklim ini dapat memberikan manfaat meningkatnya kualitas hidup dan sosial ekonomi masyarakat itu sendiri,” sambung Tita.

Untuk diketahui, DLH PPU telah menyelenggarkan pembentukan kampung iklim di 1 kelurahan di tahun 2022 serta 11 desa/kelurahan untuk 2023. Sedangkan di 2024 ini bertambah lagi 15 kelurahan/desa lagi, dengan total hingga saat ini 47 dari 54 kelurahan/desa yang ada di Benuo Taka.

Yaitu di Kecamatan Penajam, yaitu Buluminung, Gersik, Riko dan Sepan. Kecamatan Waru terdapat Desa Api-Api dan Desa Sesulu. Untuk di Kecamatan Babulu yaitu Desa Labangka, Desa Labangka Barat, Desa Gunung Makmur, Desa Gunung Mulia, Desa Gunung Intan, Desa Sebakung Jaya, Desa Rawa Mulia, Desa Sri Raharja dan Desa Sumber Sari.

Lebih lanjut, Tita meminta agar kegiatan proklim tidak berhenti sampai pada penghargaan apresiasi saja. Harus ada kegiatan pengembangan agar adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim akan terus dilakukan oleh masyarakat.

“Kegiatan pengembangan itu berupa peningkatan kapasitas masyakat dan kelembagaan lokalnya, pembuatan rencana aksi dari hasil indentifikasi sumber emisi gas rumah kaca seperti timbulan sampah, limbah cair rumah tangga, pemakaian pupuk kimia atau anorganik, serta menjalin kerja sama dengan berbagai pihak untuk mendukung dalam pengembangan kegiatan Proklim,” tutup dia. (ADV/DiskominfoPPU/SBK)

Mundur dari Kabinet, Mahfud Tak Ingin Berseberangan dengan Jokowi

0

JAKARTA – Mahfud Md mengungkap alasannya mundur dari jabatannya sebagai menteri koordinator bidang politik, hukum, dan keamanan (menko polhukam) karena dia tidak ingin berseberangan dengan Presiden Joko Widodo, terutama selama dia masih tergabung dalam Kabinet Indonesia Maju.

Menurut Mahfud, tidak patut seorang menteri yang menjadi bagian dari pemerintahan Presiden RI Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin punya sikap yang berbeda dengan pucuk pimpinan tertingginya.

“Memang kami bicarakan, saya harus mundur, itu titik. Kenapa? Tidak mungkin saya against (menentang, red.) kebijakan atau against calon yang didukung Pak Jokowi. Lalu, saya masih terus (menjabat, red.) kan ndak bagus,” kata Mahfud saat jumpa pers di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan RI, Jakarta, Kamis (1/2/2024)

Dia mengaku niatan mundur memang ada sejak beberapa bulan lalu terutama setelah dia dideklarasikan sebagai calon wakil presiden pendamping Ganjar Pranowo. Namun saat itu, Mahfud tidak langsung mundur, tetapi menunggu momen yang tepat.

“Waktu itu, kesimpulannya nunggu dulu pada waktu momentumnya, kapan momentumnya, yang tepat itu sesudah pemungutan suara karena sesudah itu pemerintahan kan berlangsung, dan saya merasa ndak layak kalau masih di situ (pemerintahan, red.). (Namun, red.) kalau sesudah pemungutan suara itu kan masih lama. Jadi, ini soal pilihan,” kata Mahfud Md.

Mahfud Md pada Kamis sore bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan dan menyerahkan secara langsung surat pengunduran dirinya sebagai menko polhukam. Keduanya berbincang-bincang dalam pertemuan tertutup di Istana Kepresidenan.

“Saya sudah menyatakan, saya memilih berhenti sekarang. Ini momentum yang harus saya ambil sekarang,” kata Mahfud.

Dia pun memilih tak ambil pusing jika ada orang-orang yang mempersoalkan itu, karena menurut dia ragam penilaian yang muncul hal biasa dalam politik. “Kepala kita itu 270 juta kepala. Boleh berpendapat beda-beda,” kata Mahfud.

Dalam pertemuannya dengan Presiden Jokowi, Mahfud menyampaikan dua pihak saling mengucapkan terima kasih dan maaf. Jokowi, kata Mahfud, juga mengatakan Mahfud Md merupakan menteri terlama yang menjabat menko polhukam selama dia menjabat sebagai presiden dua periode.

Mahfud menjabat sebagai menko polhukam pada Oktober 2019 yaitu saat periode kedua pemerintahan Presiden Jokowi.

Namun, Mahfud pada akhirnya mengundurkan diri. Dalam surat pengunduran dirinya, dia menyampaikan alasan utamanya mundur karena keikutsertaan dia sebagai calon wakil presiden di Pemilu 2024.

Mahfud Md saat ini resmi menjadi cawapres pendamping Ganjar Pranowo, yang keduanya terdaftar sebagai pasangan calon nomor urut 3.

“Oleh karena saya ikut konstelasi politik, maka saya mohon berhenti,” kata Mahfud dalam suratnya ke Presiden Jokowi.

Sejauh ini, Mahfud masih menjabat sebagai menko polhukam. Dia resmi tidak lagi menjabat setelah Presiden Jokowi menerbitkan keputusan presiden terkait pemberhentian Mahfud Md sebagai Menko Polhukam RI. (Ant/KN)

Khofifah Beri Sinyal Bakal Gandeng Lagi Emil Dardak di Pilkada Jatim 2024

0

MALANG – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa memberikan sinyal bakal menggandeng lagi Emil Elestianto Dardak, yang saat ini menjabat Wakil Gubernur Jawa Timur, pada Pemilihan Kepala Daerah Jawa Timur 2024.

Khofifah yang merupakan Juru Kampanye Nasional Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dalam Kampanye Akbar Partai Demokrat di Kota Malang, Jawa Timur, Kamis (1/2/2024), mengatakan bahwa dirinya akan melanjutkan pembangunan lima tahun ke depan.

“Pak Emil telah membersamai membangun Jawa Timur selama lima tahun. Kita berdua akan melanjutkan pada lima tahun berikutnya,” kata Khofifah.

Sementara itu, ditemui usai Kampanye Akbar Partai Demokrat, Emil Dardak meminta doa masyarakat dan akan merasa sangat bangga jika bisa kembali berjuang bersama Khofifah Indar Parawansa pada Pilkada 2024.

Menurutnya, Partai Demokrat telah komitmen mendukung pasangan Khofifah-Emil untuk berkontestasi pada Pilkada Jawa Timur 2024.

Namun, diperlukan banyak komunikasi politik dengan berbagai elemen karena membangun Jawa Timur harus dilakukan secara bersama-sama.

“Mohon doa restu, kami tentunya bangga sekali kalau bisa ikut berjuang kembali bersama Bu Khofifah. Partai Demokrat sudah berkomitmen dan memberikan dukungan kepada Khofifah-Emil,” katanya.

Ia menambahkan saat ini Khofifah Indar Parawansa juga sedang fokus untuk membantu pemenangan pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dalam kontestasi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

“Saat ini, Bu Khofifah masih fokus untuk membantu pemenangan Prabowo-Gibran,” katanya.

Khofifah Indar Parawansa merupakan Gubernur Jawa Timur yang dilantik pada tahun 2019 dan berdampingan dengan Emil Elestianto Dardak sebagai Wakil Gubernur.

Pasangan Khofifah-Emil resmi menduduki kursi pemimpin Jawa Timur usai mengalahkan pasangan Saifullah Yusuf-Puti Guntur Soekarno pada Pilkada Jawa Timur 2018. (Ant/KN)

Migrant Care Temukan 3.238 Nama Ganda di DPT Johor Bahru

0

JAKARTA – Organisasi Migrant Care menemukan sebanyak 3.238 nama ganda pada daftar pemilih tetap luar negeri (DPTLN) di Johor Bahru, Malaysia.

“Tim Migrant Care menemukan sekitar 3.238 nama dengan alamat dan umur yang sama. Artinya, pada DPTLN Johor Bahru PPLN mempublikasikan nama, umur, dan alamat masing-masing warga negara,” ujar Direktur Eksekutif Migrant Care Wahyu Susilo dalam konferensi persnya di Bawaslu RI, Jakarta, Kamis (1/2/2024)

Selain 3.238 nama ganda ditemukan dalam DPT Johor Bahru, Migrant Care juga menemukan banyak data ganjil, yakni sekitar 24 orang dari DPTLN Johor Bahru bertuliskan alamat Indonesia dan 19 nama dalam data tertulis beralamat ‘bercuti/rehat/pulang’.

Menurutnya, pemilihan di luar negeri, terkhusus Malaysia merupakan negara yang menjadi fokus pemantauan Migrant Care dalam proses penyelenggaraan pemilu 2024.

Adapun wilayah Johor Bahru menjadi salah satu wilayah dengan jumlah pemilih terbanyak pemilu Indonesia di luar negeri. Total pemilih 119.491 orang.

Susilo meminta kejanggalan data ini menjadi perhatian Bawaslu dan KPU. Apabila tak benar-benar dipantau akan berpotensi jadi tempat penggelembungan suara.

“Dari data ganda yang terkandung, dan saya kira punya potensi adanya penggelembungan suara kalau itu tidak dibenahi,” katanya.

Dia menduga masih banyak nama ganda di DPTLN lain. Oleh karena itu, Susilo berharap Bawaslu dan KPU dapat melihat kembali secara cermat dan rinci DPTLN terutama di negara-negara di mana dengan jumlah pemilih yang besar.

“Bukan tidak mungkin angka-angka yang kami laporkan ini jumlahnya lebih besar sebenarnya,” ucap Susilo.

Sementara itu, Koordinator Staf Pengelolaan Data dan Publikasi Migrant Care, Trisna Dwi Aresta menambahkan laporan serupa yang dilakukan Migrant Care minggu lalu terkait DPTLN New York tak ditindaklanjuti Bawaslu.

“Memang kami akan selanjutnya bersurat untuk perihal New York, karena kami sendiri dalam kajian awal yang dikirimkan Bawaslu kepada kami, menyatakan bahwa perkara kami tidak diregistrasi dan tidak terpenuhi secara materiel,” tambah Trisna. (Ant/KN)

KPK Periksa Anggota DPR Ribka Tjiptaning Terkait Korupsi di Kemnaker

0

JAKARTA – Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini memeriksa Anggota DPR RI Ribka Tjiptaning sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan sistem proteksi tenaga kerja Indonesia (TKI) di Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker) tahun 2012.

“Saksi Ribka Tjiptaning selaku anggota DPR RI hadir dan dikonfirmasi antara lain kaitan mitra kerja antara Komisi IX DPR RI dengan Kemnaker saat itu,” kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis (1/2/2024).

Ali juga mengatakan penyidik KPK turut memeriksa Ribka soal kaitan pelaksanaan dari pengadaan sistem proteksi TKI di Kemnaker RI.

Turut didalami juga dugaan adanya pihak tertentu yang memberikan rekomendasi kontraktor yang akan melaksanakan proyek dimaksud pada tersangka RU (Reyna Usman).

Untuk diketahui, penyidik KPK menetapkan dan menahan tiga orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi sistem proteksi TKI di Kemnaker tahun 2012.

Ketiga tersangka tersebut yakni Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kemnaker 2011-2015 Reyna Usman (RU), Pejabat Pembuat Komitmen pengadaan sistem proteksi TKI tahun 2012 I Nyoman Darmanta (IND) dan Direktur PT Adi Inti Mandiri (AIM) Karunia (KRN).

Kasus dugaan korupsi tersebut diduga berawal saat Kementerian Tenaga Kerja melaksanakan pengadaan sistem proteksi tenaga kerja Indonesia (TKI) pada tahun 2012.

Pengadaan sistem itu dilakukan sebagai tindak lanjut atas rekomendasi Tim Terpadu Perlindungan TKI di luar negeri untuk melakukan pengolahan data proteksi TKI dengan tepat dan cepat serta melakukan pengawasan dan pengendalian.

Kemudian Reyna Usman dalam jabatannya selaku Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, mengajukan anggaran untuk tahun 2012 sebesar Rp20 miliar ke Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja untuk pengadaan proyek tersebut.

Selanjutnya Darmanta dipilih dan diangkat sebagai Penjabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam pengadaan tersebut.

Pada Maret 2012, atas inisiatif dari Reyna dilakukan pertemuan pembahasan awal yang dihadiri Darmanta dan Karunia.

Kemudian atas perintah Reyna dilakukan penyusunan harga perkiraan sendiri (HPS) yang disepakati sepenuhnya menggunakan data tunggal dari PT AIM.

Untuk proses lelang, sejak awal telah dikondisikan pemenangnya adalah perusahaan milik Karunia.

Yang bersangkutan sebelumnya telah menyiapkan dua perusahaan lain untuk seolah-olah ikut serta dalam proses penawaran dengan tidak melengkapi syarat-syarat lelang sehingga nantinya PT AIM dinyatakan sebagai pemenang lelang.

Pengondisian pemenang lelang itu diketahui sepenuhnya oleh Darmanta dan Reyna.

Ketika kontrak pekerjaan dilaksanakan, Tim Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Kemnaker melakukan pemeriksaan dan menemukan adanya pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi, antara lain komposisi perangkat keras dan perangkat lunak.

Kondisi dimaksud di antaranya belum dilakukan instalasi pemasangan perangkat keras dan perangkat lunak yang menjadi basis utama penempatan TKI di negara Malaysia dan Saudi Arabia.

Meski demikian atas persetujuan Darmanta selaku PPK, telah dilakukan pembayaran 100 persen ke PT AIM meski hasil pekerjaan belum sepenuhnya mencapai 100 persen.

Berdasarkan perhitungan Badan Pemeriksa Keuangan RI, dugaan kerugian keuangan negara yang ditimbulkan dalam pengadaan ini sejumlah sekitar Rp17,6 miliar.

Atas perbuatannya ketiga tersangka dimaksud disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 20019 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. (Ant/KN)

Minta Pendukung AMIN Jaga TPS, Anies : Kita Harus Hati-hati !

0

TAPANULI SELATAN – Calon presiden (capres) nomor urut satu Anies Baswedan menyerukan dua hal kepada relawan dan pendukungnya jelang pencoblosan pemilihan umum (pemilu) 2024. Pertama, dia meminta relawan menjaga Tempat Pemungutan Suara (TPS) di wilayah masing-masing pada 14 Februari 2024.

“Saat 14 Februari (2024) bukan hanya datang mencoblos, tapi mengawasi penghitungan,” kata Anies di Lapangan Istana Raja Najungal Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Kamis (1/2/2024).

Anies bercerita pengalaman selama masa kampanye yang kerap terkendala perizinan lokasi, bahkan izin dibatalkan tanpa alasan yang jelas. Hal yang sama, kata Anies tak boleh terjadi dengan perolehan suara AMIN saat 14 Februari 2024.

“Jangan sampai ada suara yang hilang karena kita ngalamin mau bikin kampanye, cari lapangan, sudah punya izin hilang izinnya, sudah dapat gedung mau dipakai mendadak hilang izinnya. Bahkan kemarin kami pernah kampanye di satu kota baru mulai listrik mati satu kota,” ungkap Anies.

Oleh sebab itu, mantan gubernur DKI Jakarta ini mengimbau pendukung berhati-hati. TPS, kata dia harus betul-betul diawasi dengan benar.

“Kita harus hati-hati, hati-hati mari kita menjaga suara kita bukan suaranya calon presiden, ini adalah suara rakyat yang menginginkan perubahan. Jaga suara rakyat yang yang menginginkan perubahan,” ucapnya.

Selain itu, Anies juga meminta relawan dan pendukung untuk mengajak minimal 10 orang yang belum menentukan presiden dan wakil presiden pilihan untuk mencoblos AMIN.

“Mengajak minimal 10 (orang). Setiap kita minimal mencari 10 dan 10 nanti diajak mencari 10 lagi,” ujar dia. (Lpt/KN)

Bila Terpilih Jadi Presiden, Prabowo Janjikan AHY Posisi Strategis

0

MALANG – Capres nomor (capres) urut 2 Prabowo Subianto menjanjikan akan memberi tugas strategis kepada Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) bila terpilih menjadi presiden masa bakti 2024-2029.

Hal itu diungkap langsung Prabowo saat menghadiri kampanye akbar bersama Partai Demokrat di Stadion Gajayana Malang, Jawa Timur pada Kamis (1/2/2024).

Prabowo awalnya menghaturkan, terima kasih kepada AHY yang sudah menjadi bagian dari koalisi pasangan Prabowo-Gibran. Prabowo menyanjung sosok AHY yang dinilai sebagai salah satu aset yang dimiliki bangsa Indonesia.

“Terima kasih AHY. Anda aset bangsa. Saya yakin pada saatnya Anda juga akan berperan di tingkat nasional saudara-saudara sekalian,” kata Prabowo.

Di hadapan pendukung dan simpatisan, Prabowo kemudian menyampaikan janjinya bila terpilih menjadi presiden, khususnya kepada AHY. Namun, Prabowo tak membeberkan secara gamblang hal tersebut.

“Yang jelas kalau Prabowo-Gibran menerima mandat, AHY akan saya beri tugas yang sangat strategis dan sangat penting,” ujar Prabowo.

Tak hanya AHY, Prabowo mengatakan, dia juga akan menggandeng putra-putri terbaik untuk ikut ambil bagian membangun bangsa Indonesia. Dalam hal mengelola kekayaan bangsa, memberantas kemiskinan.

“Kita butuh putra-putri terbaik dari semua bangsa dari semua suku dari semua agama dari semua ras kita butuh putra-putri terbaik bangsa untuk membangun bangsa ini, untuk mengelola kekayaan kita, untuk menghilangkan kemiskinan dari bangsa Indonesia,” tandas dia. (Lpt/KN)