JAKARTA – Komisi Nasional Haji dan Umrah khawatir dana jamaah calon haji Indonesia yang dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) bakal habis, mengingat adanya tren biaya haji yang kian meningkat dari tahun ke tahun.

“Saya menduga dana cadangan BPKH itu akan terkuras habis dalam beberapa tahun terakhir,” kata Ketua Komnas Haji dan Umrah Mustolih Siradj dalam diskusi yang diikuti secara daring di Jakarta, Senin (10/6/2024).

Mustolih menjelaskan hal tersebut mungkin saja terjadi, karena Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) Indonesia yang selama ini diketahui khalayak merupakan Bipih termurah se-Asia Tenggara bukan terjadi begitu saja karena biaya yang murah, melainkan karena adanya metode semacam subsidi silang yang diterapkan oleh pemerintah.

Meskipun BPKH selaku pengelola dana melakukan investasi, kata dia, kemungkinan dana tertarik habis bisa saja terjadi suatu saat nanti, seperti pada saat ada dua musim haji yang pelaksanaannya terjadi pada satu tahun masehi yang sama, akibat pergeseran kalender hijriah yang semakin maju karena adanya perbedaan sekitar 10 hari setiap tahunnya.

“Ini akan menguras resources BPKH. Oleh karena itu saya kira persoalan rasionalitas dana haji ini meski diperhatikan betul,” ujarnya.

Lebih lanjut Mustolih mengungkapkan hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang mencatat adanya investasi BPKH yang memiliki risiko tinggi pada salah satu bank swasta, juga berisiko terhadap dana jamaah calon haji.

Terkait hal tersebut, Anggota Badan Pelaksana BPKH Acep Jayaprawira memastikan hal tersebut tidak akan terjadi, sebab BPKH berjalan dengan Undang-Undang (UU) Nomor 34 Tahun 2014 tentang BPKH, dimana peraturan tersebut juga mewajibkan pihaknya untuk membentuk likuiditas keuangan haji sebesar dua kali Bipih.

“Kelihatannya beliau-beliau (yang terlibat dalam pembentukan UU) sudah menyadari suatu hari ini akan dua kali ditariknya. Makanya itu kami menempatkan uang di bank itu minimal dua kali Bipih untuk jaga-jaga. Nah itu aman sampai sejauh ini ya, sampai hari ini pun Alhamdulillah kami belum pernah tidak sanggup untuk memenuhi harapan Kementerian Agama,” katanya. (ANT/KN)

JAKARTA – Anggota Ombudsman Republik Indonesia (RI) Yeka Hendra Fatika menyampaikan iuran program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) sebaiknya tidak melibatkan pengusaha, namun dengan kesadaran sendiri dari para pekerja untuk mengikuti program itu.

“Kalau memang kemudian yang pengusaha itu berat, maka saya yakin pemerintah akan mendengarkan itu, dan seyogianya iuran Tapera ini tidak melibatkan pengusaha. Jadi itu melibatkan kepada sebagai kesadaran dari pekerja untuk masuk sebagai kepesertaan dari Tapera,” kata dia di Jakarta, Senin (10/6/2024).

Dirinya menilai pemerintah dalam hal ini Badan Pengelola Tapera (BP Tapera) sedang melakukan simulasi skema penarikan iuran untuk tidak atau dengan melibatkan pengusaha.

“Masalahnya 3 persen itu seperti apa, sekarang kan sedang disimulasikan. Apakah nanti ini melibatkan pengusaha, pengusahanya nanti dicek dulu. Kalau pengusahanya masalah, apalagi ini nanti mengganggu cash flow-nya perusahaan, itu otomatis nggak akan. Saya yakin juga BP Tapera tidak akan berani memaksakan seperti ini,” kata dia.

Oleh karena itu menurut dia pemerintah perlu melakukan sosialisasi secara baik, supaya masyarakat bisa memahami semangat dari program tersebut.

Selain itu, menanggapi soal penolakan penyelenggaraan iuran Tapera dari masyarakat, disampaikannya pihak yang merasa dirugikan bisa mengajukan gugatan terhadap Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat sesuai dengan jalur hukum yang berlaku.

“Ya silakan, boleh. Kalau memang DPR mau mengubah undang-undang Tapera silakan. PP-nya pun diubah, ya silakan itu pemerintah. Itu kan berarti, kalau begitu proses penyusunan kemarin ada yang tidak prudent,” kata dia.

Sebelumnya Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) Heru Pudyo Nugroho mengatakan, penarikan iuran sebesar 3 persen bagi pekerja swasta maupun segmen pekerja lainnya belum tentu diberlakukan 2027.

“Lalu terkait apakah di 2027, ya kita gak bisa pastikan, ada achievement- achievement yang harus kami tuju dulu sebelum kita mendapatkan trust untuk memulai penarikan,” kata dia di Jakarta, Senin.

Menurut dia, nantinya realisasi penarikan iuran Tapera setiap tanggal 10 itu dilakukan dalam skema bertahap (gradual). Hal itu karena masih terbatasnya sumber daya di institusi pengelola, baik dari sisi sumber daya manusia (SDM), maupun teknologi. (ANT/KN)

JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menyebut hingga 9 Juni 2024 terdapat lima penjabat (Pj) kepala daerah dari total 271 orang yang bermasalah atau terkena kasus hukum.

Ia menjelaskan bahwa empat dari lima di antaranya bermasalah karena tersandung kasus sebelum menjabat sebagai Pj kepala daerah.

“Hanya satu yang bermasalah ketika dia menjabat, yaitu Pj Bupati Kabupaten Sorong (Yan Pet Mosso, red.) yang kena OTT (operasi tangkap tangan) oleh KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) kaitan dengan gratifikasi kepada oknum Badan Pemeriksa Keuangan,” kata Tito dalam rapat kerja Komisi II DPR RI di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (10/6/2024).

Ia menjelaskan bahwa empat lainnya adalah mantan Pj Bupati Bombana, Burhanuddin, yang sempat diperiksa oleh Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara (Kejati Sultra).

“Karena informasi Kejaksaan, diperiksa, dan berpotensi menjadi tersangka, ya kami ganti,” kata Tito menjelaskan.

Selanjutnya, kata dia, kasus mantan Pj Bupati Bandung Barat Arsan Latif yang ditetapkan tersangka oleh Kejati Jawa Barat merupakan kasus lama.

“Pada waktu dia di Kemendagri, secara pribadi dia memberikan konsultasi pembuatan Perbup (Peraturan Bupati Majalengka, red.), tetapi pembuatan Perbup-nya dianggap melanggar. Ini peristiwa lama,” jelasnya.

Selain itu, ia mengatakan bahwa mantan Pj Bupati Kepulauan Tanimbar Ruben Benharvioto Moriokossu, dan mantan Pj Wali Kota Tanjungpinang Hasan, merupakan kasus lama sebelum menjabat sebagai Pj.

“Di Tanjungpinang lebih parah lagi. Itu peristiwa 2014 waktu dia jadi Camat (Camat Bintan Timur, red.). Diduga menurut pemeriksa, penyidik sana dari Polda, karena yang bersangkutan menerima uang Rp150 juta untuk urusan tanah pada saat jadi Camat tahun 2014, baru muncul sekarang,” ujarnya.

Sementara itu, ia menegaskan bahwa pemerintah akan mengambil langkah pencopotan Pj kepala daerah bila tersandung kasus hukum, baik menjadi tersangka maupun berpotensi tersangka.

“Kami mendapatkan informasi, ya, kami ganti. Kami enggak mau ambil risiko,” jelasnya.

Pada kesempatan itu, ia mengatakan bahwa 266 Pj kepala daerah lainnya secara umum menunjukkan kinerja yang baik, dan diterima oleh masyarakat. (ANT/KN)