Beranda blog Halaman 895

Wabup Kukar Ajak Masyarakat Sholawat Bareng di ‘Pesisir Bersholawat 2024’

0

TENGGARONG  – Sholawat dan doa bersama kembali digelar di wilayah pesisir Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar).

Wakil Bupati Kukar, Rendi Solihin, menggelar “Pesisir Bersholawat” dalam rangka menyambut Tahun Baru Islam 1446 H/2024.

“Pesisir Bersholawat” digelar pada Jumat (28 Juni 2024) di Lapangan Pasar Kuala Samboja, Pukul 20.00 WITA.

Terdapat sejumlah ulama yang akan hadir memandu jalannya “Pesisir Bersholawat” di antaranya Habib Ali Zainal Abidin Assegaf, Habib Musthofa Al Haddar dan Abuya KH Saifuddin Marzuki.

Rendi Solihin menjelaskan, tabligh akbar tersebut sengaja dibuat sebagai salah satu bentuk rasa syukur atas nikmat dan karunia yang diberikan Allah SWT selama ini.

Ia pun berharap masyarakat dapat memenuhi kegiatan tersebut.

“Selain dalam rangka menyambut Tahun Baru Islam, ini juga sebagai rasa syukur atas berbagai berkah yang selama ini kita dapatkan,” ucap Rendi.

“Saya harap masyarakat dapat ikut serta untuk sama-sama bersholawat dan memanjatkan doa bersama-bersama,” sambungnya.

Rendi juga mengungkapkan, kegiatan serupa tidak hanya digelar di daerah Kecamatan Samboja saja, namun nantinya juga akan digelar di kecamatan lainnya.

Ia menegaskan, kegiatan Pesisir Bersholawat juga selaras dengan program Pemkab Kukar, “Kukar Berkah”, yang sudah berjalan.

“Betul, selain ada kegiatan hiburan yang menyentuh sektor pariwisata seperti Kukar Kaya Festival, dari sisi rohani keagamaan juga ada, ya ini salah satunya (Pesisir Bersholawat),” tegasnya.

Terkait Pesisir Bersholawat, diharapkan masyarakat yang hadir menggunakan busana muslim atau pakaian bernuansa putih. (*)

Kurban dari Miftahul Jannah

0
Pak Asril memberikan tausiah kurban didampingi Bu Sri Asril dan Iwan Hanafi.

Catatan Rizal Effendi

MELAKSANAKAN kurban bersama merupakan ibadah yang penuh kebahagiaan. Itu yang dilakukan kelompok pengajian Miftahul Jannah, yang dipimpin Ibu Sri Asril di kediamannya yang asri di Pesona Mediterania Blok U 23 No 2 Balikpapan Baru.

Kegiatan itu berlangsung beberapa saat seusai salat Iduladha, Senin (17/6). Kebetulan saya dan keluarga Pak Asri Bijaksana  salatnya sama-sama di halaman Sport Center. Hampir seribu jamaah yang hadir. Udaranya relatif sejuk. Sambil mendengarkan dengan khusyuk khotbah Iduladha yang disampaikan KH Athian Ali Muhammad, Lc, MA.

KH Athian adalah ketua Forum Ulama Ummat Indonesia (FUUI) Bandung, yang juga dikenal sebagai ketua Aliansi Nasional Anti Syiah (ANNAS) Pusat.

Dia menjelaskan makna di balik ibadah kurban, yang bermula dari mimpi Nabi Ibrahim, yang diperintahkan Allah menyembelih putra kesayangannya, Nabi Ismail. Di saat pelaksanaannya, Allah menggantinya dengan seekor sembelihan yang besar. Allah memuji keikhlasan dan ketabahan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail.

Panitia penyembelihan hewan kurban Miftahul Jannah diketuai Iwan Hanafi didampingi wakilnya, Muslimin. Sekretarisnya Ibu Amah dan Adha. Sejumlah koordinator dibentuk. Yang menarik ada koordinator pemotongan tulang diketuai Pak Woto dan Alex. Soalnya itu diperlukan keahlian. Selain koordinator pemotongan daging, penimbangan dan dapur. Dipimpin Ibu Ning Hardji, Ibu Eva,? dan Bunda Nia.

Pak H Asril Bijaksana dan Bu Sri menjadi penasihat dan pengarah. Bu Sri tak kalah sibuknya. Dia memberikan semangat kepada seluruh anggotanya baik di penyembelihan, pemotongan, penimbangan, sampai di pembagian.

“Terima kasih kepada seluruh anggota panitia dan tim atas semangat dan keikhlasannya dalam menjalankan firman Allah dan sunah para rasul-Nya,” kata Pak Asril.

Bu Sri Asril juga tampak bahagia. Proses pelaksanaan kurban berjalan lancar. “Alhamdulillah acara kurban kita berjalan lancar.  Terima kasih semuanya, semoga tahun depan kita semakin kompak melaksanakan kurban bersama Majelis Taklim Miftahul Jannah,” katanya bersemangat.

Seperti juga dilakukan di masjid-masjid dan kelompok pengajian, sapi kurban di Miftahul Jannah juga dihimpun dari urunan para anggota atau jamaah. Tiap kelompok terdiri 7 orang dan masing-masing menyetor dana sebesar Rp3 juta.

Mayoritas ulama memang memperbolehkan kurban secara patungan atau bersama. Apabila hewan sapi yang dikurbankan, maka jumlah maksimalnya sebanyak 7 orang.

                                                Bu Sri Asril dengan kelompok pengajian Miftahul Jannah.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) malah menggelar program Kurban Online agar bisa menjangkau seluruh masyarakat Indonesia, yang ingin melakukan ibadah kurban.

Pak Asril dan Bu Sri Asril bergabung di kelompok 1. Di situ juga ada Meitri, Adha, Ilham, Razka dan Rayya. Sementara di kelompok 2, ada Bu Ara, lBu Esti, Pak Efrizon, Aditya, Maya dan Raisa. Ada lagi kelompok 3, yaitu Bu Eva, Yuni Purwanti, Ibu Ully Rani, Bu Aminah, Andika Fahrurozi dan Anisya.  Ada kelompok 4 di antaranya Yayu, Megawati, Rita S, Uli Erawati, Carolina, Erika dan Uwaksana.

“Alhamdulillah semua sudah terisi. Insyaallah tahun depan bisa lebih banyak lagi,” kata Iwan Hanafi, ketua panitia penuh semangat.

                                                                   Proses penyembelihan sapi kurban.
                                                                              Penerima daging kurban.

SAPI KURBAN UNTUK IKN

Proses penyembelihan hewan kurban di Miftahul Jannah berlangsung lancar. Diawali tausiah dan arahan dari Pak Asril. Kemudian para petugas dengan cekatan menggiring sapi kurban. Pak RT, Hafni Kanafe mengizinkan penyembelihan dilakukan di halaman rumah.

Secara umum para ulama memutuskan setidaknya hewan kurban harus memenuhi 3 syarat, yaitu jenis ternaknya, memenuhi usia minimal sesuai syariat dan dalam keadaan sehat saat disembelih.

Ibu Sri dan panitia membeli sapi-sapi yang memenuhi persyaratan. Bahkan  cara penyembelihannya juga dilakukan sesuai syariat sambil mengucapkan takbir. Pisau yang dipergunakan juga sangat tajam, sehingga prosesnya berlangsung cepat.

Setelah dipotong-potong dan ditimbang, panitia langsung membagi-bagikan kepada yang berhak, terutama keluarga yang tidak mampu. Mereka menerimanya penuh kegembiraan, di Hari Raya Iduladha 1445 H menerima daging kurban dari jamaah Miftahul Jannah.

Untuk kita ketahui, Presiden Jokowi tahun ini memberikan sapi kurban untuk 38 provinsi di Indonesia. Selain untuk provinsi, Jokowi juga memberikan bantuan sapi kurban untuk Ibu Kota Nusantara (IKN) di Sepaku, PPU dan Masjid Istiqlal Jakarta.

Masih ada lagi 26 ekor sapi kurban dari Presiden untuk tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat dan pesantren di IKN. Jadi totalnya sapi kurban yang diserahkan Jokowi sebanyak 68 ekor.

Jenis sapi kurban yang dibagikan Presiden Jokowi adalah sapi ongole dengan berat bervariasi antara 800 kg sampai 1 ton. Itu jenis sapi jumbo. Yang banyak dijual masyarakat adalah jenis sapi lokal yang beratnya antara 100 sampai 200 kg.

Sapi ongole adalah jenis ras sapi yang berasal dari Distrik Prakasam di negara bagian Andhra Pradesh, India.  Trah ini diberi nama berdasarkan tempat asalnya, Kota Ongole. Tapi sapi ongole sudah banyak dikembangbiakkan di NTB. Namanya sapi ongole Sumbawa. Ada yang dikirim ke Jawa, bahkan ada juga yang sampai ke Kalimantan.

Banyak yang kirim pesan singkat ke WA saya. Minta diberi kupon daging kurban. Mengira saya masih menjadi ketua umum Masjid Agung Attaqwa. Saya arahkan mereka langsung ke panitia. Ada juga yang pesan sekalian bumbu-bumbunya, supaya langsung bisa dimasak. (*)

Presiden Siapkan Kotawaringin Timur sebagai Penyangga Pangan IKN

0
Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat meninjau program pompanisasi lahan pertanian di Desa Bapeang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, Rabu (26/6/2024). (ANTARA/HO-Sekretariat Presiden)

SAMPIT – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengakui Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Kalimantan Tengah disiapkan sebagai salah satu daerah penyangga pangan Ibu Kota Nusantara (IKN).

“Program pompanisasi salah satu upaya agar Kotim bisa menjadi penyangga pangan IKN. Kalau Indeks Pertanaman (IP) naik, dari satu kali tanam jadi tiga kali artinya ada kelebihan produksi yang bisa dibawa ke IKN,” kata Jokowi di sela pengecekkan pompanisasi di lahan pertanian Desa Bapeang Kabupaten Kotawaringin Timur, Rabu (26/6/2024) .

Sehubungan dengan perpindahan IKN dari Jakarta ke kota terencana Nusantara yang terletak di pantai timur pulau Kalimantan, pemerintah pusat tengah mempersiapkan sejumlah daerah sebagai penyangga pangan, salah satunya Kotim yang berada di pulau yang sama.

Kepala Negara menyampaikan melalui Kementerian Pertanian (Kementan) melaksanakan program pompanisasi untuk meningkatkan IP nasional. Melalui pompanisasi ini masa tanam yang awalnya satu kali setahun bisa menjadi dua sampai tiga kali tanam setahun, sehingga produktivitas pun meningkat.

Dalam hal ini, Kotim adalah salah satu daerah yang menerima bantuan pompanisasi. Dengan begitu, diharapkan produktivitas pertanian di Kotim meningkat, bahkan melebihi kebutuhan di daerah tersebut sehingga bisa dikirimkan ke IKN.

“Hal ini bukan hanya Kotim saja, tetapi kabupaten-kabupaten lain yang kelebihan produksi akan ditarik ke IKN,” ujarnya.

Sementara itu, Bupati Kotim Halikinnor menyatakan siap apabila Kotim dipilih sebagai penyangga pangan IKN. Bahkan, ia mengaku pihaknya telah menyusun master plan terkait hal tersebut yang akan diusulkan ke Kementan.

“Kotim siap menjadi penyangga IKN. Kami telah menyusun master plan nanti kami usulkan ke kementerian, karena selama ini kita punya lahan pertanian yang cukup luas, untuk ukuran Kotim itu sudah cukup bahkan surplus,” ucapnya.

Halikinnor menyebutkan luas lahan pertanian di Kotim cukup mendukung untuk menjadi penyangga pangan IKN. Ditambah, adanya bantuan pompanisasi dari Pemerintah Pusat yang dapat meningkatkan hasil pertanian, yang semula satu kali tanam bisa dua hingga tiga kali memungkinkan surplus untuk memasok IKN. Bukan hanya padi, tetapi juga tanaman palawija.

Halikinnor menyebut, Presiden Jokowi juga sempat menyinggung terkait pengembangan peternakan dan pertanian jagung di Kotim. Hal ini sebagai isyarat agar Kotim bisa mengembangkan hal tersebut untuk mewujudkan ketahanan pangan.

“Kami akan menindaklanjuti arahan-arahan beliau dengan kementerian terkait,” demikian Halikinnor. (ANT/KN)

PPATK : Banyak Praktik Jual Beli Rekening untuk Judi Online

0
Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana memberikan paparan saat mengikuti rapat kerja bersama Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (26/6/2024). ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/foc/am.

JAKARTA – Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana mengungkapkan banyaknya praktik jual beli rekening di berbagai bank yang dipergunakan untuk judi online atau daring.

“Memang terkait dengan judol (judi online) banyak sekali jual beli rekening,” kata Ivan saat rapat kerja Komisi III DPR RI bersama PPATK di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (26/6/2024).

Dia mengatakan rekening bank yang diperjualbelikan untuk judi daring itu dilakukan oleh oknum pengepul yang datang ke kampung-kampung dengan modus membukakan rekening bagi para warga desa.

“Kalau judol ini adalah rekening yang dicreate oleh para pengepul, jadi mereka datang ke kampung-kampung meminta bapak/ibu para petani untuk buka rekening pakai online dan segala macam,” ujarnya.

Dia menyebut satu orang pengepul bahkan dapat mengumpulkan hingga ribuan rekening untuk diperjualbelikan. Rekening yang sudah terkumpul itu lantas dijual lagi dengan harga yang lebih tinggi untuk meraup keuntungan.

“Ribuan rekening ini kemudian dijual oleh para pengepul untuk kemudian dia cuma ngasih Rp100.000 kepada para para pemilik nama tadi, dia bisa jual itu kepada pihak lain dengan angka yang lebih besar, dia dapat margin,” tuturnya.

Selain modus di atas, Ivan mengatakan PPATK juga menemukan praktik jual beli rekening bank yang sudah tidak aktif (dormant) yang diperjualbelikan untuk judi daring.

“Ada juga memang praktik rekening yang dormant, rekening in-aktif tadi, diperjualbelikan oleh oknum-oknum tertentu untuk kemudian diaktifkan lagi,” ucapnya.

Dia mengatakan bahwa rekening in-aktif di banyak bank itu diduga merupakan rekening dari pemiliknya yang lupa hingga meninggal dunia.

“Pemilik rekening yang mungkin saja lupa bahwa dia sudah ada rekening atau karena dia terlalu kaya dia lupa bahwa dia punya rekening, atau kemudian karena satu dan lain hal, mohon maaf, misalnya, ada kasus satu keluarga kecelakaan, rekening-nya mengendap luar biasa banyak, dan itu temuan kami sampai ratusan triliun, itu rekening yang mengendap ya tidak ada tuannya,” paparnya.

Dia menyebut rekening tak aktif itu tidak hanya diperjualbelikan untuk judi daring, melainkan juga dipergunakan untuk pendanaan politik pada Pemilu 2024.

“Itu juga kami temukan dalam proses kemarin CAT (collaborative analysis team) pada saat pendanaan politik, itu juga ada, artinya itu masif terhadap beberapa tindak pidana yang lain,” imbuh dia.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman meminta agar PPATK mengungkap terkait adanya informasi bahwa banyak rekening-rekening tak bertuan yang diduga sempat digunakan oleh operator judi daring.

Konon, katanya, jumlah dana di rekening-rekening tersebut mencapai ratusan miliar rupiah.

“Kalau memang itu tindak pidana hasil kejahatan ya disampaikan ke penegak hukum yang terkait kan lumayan kalau itu bisa masuk ke kas negara mungkin pada akhirnya,” kata Habiburokhman dalam rapat. (ANT/KN)

Judol Makin Marak, Wakil Ketua DPR Serukan Revolusi Siber

0
Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar. ANTARA/HO-DPR RI

JAKARTA – Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar menyerukan pemerintah melakukan revolusi terhadap sistem siber di Indonesia mengingat maraknya masyarakat di tanah air, yang memainkan judi online (judol).

Meski tautan atau susupan laman judi online bisa terpampang di depan halaman situs internet, hal itu, menurut dia, sudah merusak citra pertahanan siber di Indonesia secara keseluruhan.

Seolah-olah, lanjutnya, hal itu menunjukkan lemahnya sistem keamanan siber di Indonesia.

“Hampir setiap saat mendengar berita judi online, korban-korbannya kok semakin banyak. Saya kira pemerintah harus lebih serius menangani masalah ini. Sudah waktunya revolusi siber,” kata Muhaimin dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Rabu (26/6/2024).

Dia menambahkan keberadaan judi online semakin meresahkan, sehingga perlu dilakukan pelacakan dan penghapusan semua konten serta situs judi online secara sistematis.

Selain itu, menurutnya, penting pula dilakukan adalah dengan membenahi serta mencari celah yang masih terbuka.

“Jadi, nggak cukup hanya memburu penggunanya, mereka nggak mungkin berjudi kalau tidak ada wadahnya. Justru yang paling penting itu memberantas kontennya, websitenya, juga bandarnya,” kata dia.

Selain itu, ia juga mengapresiasi temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang mengungkapkan bahwa ada lebih dari 1.000 wakil rakyat di lembaga legislatif DPR hingga DPRD terlibat judi online.

Menurut dia, temuan itu harus menjadi peringatan bersama.

“Betapa judi online ternyata sudah masuk ke semua lini instansi. Saya apresiasi PPATK, dan memang harus diungkap semua, siapa saja yang jadi korban judi online, siapa bandarnya, lokasinya di mana,” katanya.

Pada Selasa (24/6/2024), Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) sekaligus Ketua Satgas Judi Online Hadi Tjahjanto mengungkapkan bahwa penjudi online berasal dari beragam latar belakang, mulai dari polisi, tentara, wartawan hingga PNS.

Terbaru, Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengatakan ada lebih dari 1.000 orang di DPR dan DPRD terlibat judi daring atau online.

Dalam rapat bersama Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu, Ivan menjelaskan transaksi judi daring di lingkungan DPR dan DPRD mencapai lebih dari 63.000 transaksi dengan nominal perputaran dana hingga Rp25 miliar. (ANT/KN)

KPK Sidik Korupsi Bansos Presiden untuk Penanganan COVID-19

0
Juru Bicara KPK Tessa Mahardika. ANTARA/Fianda Sjofjan Rassat

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memulai penyidikan terkait dugaan korupsi Bantuan Sosial (Bansos) Presiden untuk Penanganan COVID-19 di wilayah Jabodetabek pada tahun 2020.

“Ini merupakan pengembangan perkara distribusi bansos yang baru-baru ini sudah diputus oleh pengadilan Tipikor, ini dalam rangka pengadaan bantuan sosial presiden terkait penanganan COVID-19 di wilayah Jabodetabek pada Kemensos RI tahun 2020,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardika saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu (26/6/2024).

Tesa menuturkan dalam perkara tersebut penyidik KPK telah menetapkan satu orang tersangka yakni Ivo Wongkaren (IW)

Dia juga mengatakan perhitungan awal kerugian keuangan negara akibat dugaan tindak pidana korupsi tersebut mencapai Rp125 miliar.

Untuk diketahui, Direktur Utama Mitra Energi Persada/Tim Penasihat Tim Primalayan Teknologi Persada tahun 2020 Ivo Wongkaren dituntut 13 tahun penjara dan denda Rp1 miliar subsider 12 bulan penjara dalam kasus dugaan korupsi bantuan sosial.

Ivo Wongkaren juga dituntut membayar uang pengganti sebesar Rp120.118.816.820 dikurangi dengan harta benda milik terdakwa yang sudah disita. Dengan ketentuan apabila sisa uang pengganti tidak dibayar selambat-lambatnya satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap maka harta bendanya dilelang atau dipidana selama lima tahun.

Jaksa menyatakan Ivo Wongkaren tidak mendukung program pemerintah mewujudkan pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Menurut jaksa, Ivo Wongkaren merupakan inisiator atau perencana yang menghendaki keuntungan dari tindak pidana korupsi itu.

“Perbuatan tersebut dalam periode waktu tertentu, bencana non-alam COVID-19. Terdakwa melakukan korupsi bertujuan memperoleh keuntungan di luar kewajaran. Terdakwa tidak mengakui perbuatannya,” imbuh jaksa.

Dalam surat dakwaan yang sama, jaksa juga menjatuhkan tuntutan terhadap Tim Penasihat PT Primalayan Teknologi Persada Roni Ramdani dan General Manager PT Primalayan Teknologi Persada Richard Cahyanto.

Roni Ramdani dituntut dengan pidana penjara selama 10 tahun dan denda sebesar Rp1 miliar subsider 12 bulan penjara, sementara Richard Cahyanto dituntut pidana penjara selama 7 tahun serta denda Rp1 miliar subsider 12 bulan penjara.

Roni juga dituntut membayar uang pengganti sebesar Rp616.241.000 yang dikurangi dengan barang bukti yang telah dirampas untuk negara. Jika sisa uang pengganti tidak dibayar paling lambat satu bulan setelah putusan inkrah maka harta bendanya dilelang atau dipidana selama satu tahun.

Richard Cahyanto juga dituntut membayar uang pengganti sebesar Rp4.134.000.000. Apabila sisa uang pengganti setelah dikurangkan dengan uang sitaan yang dirampas untuk negara tidak dibayar maksimal satu bulan pascaputusan inkrah, harta benda Richard dapat dilelang atau dipidana selama dua tahun.

Tiga terdakwa, menurut jaksa, terbukti melanggar Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambahkan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu.

Ivo, Roni, dan Richard didakwa merekayasa pekerjaan konsultansi dengan menunjuk PT Primalayan Teknologi Persada sebagai konsultan PT Bhanda Ghara Reksa (Persero) dalam pekerjaan penyaluran bansos beras untuk Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan dari Kementerian Sosial Tahun 2020 yang merugikan keuangan negara sejumlah Rp127.144.055.620. (ANT/KN)

Polri Mutasi 29 Perwira Tinggi dan 443 Perwira Menengah

0
Arsip - Irjen Pol. Dedi Prasetyo. (ANTARA/Laily Rahmawaty/am.)

JAKARTA – Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigut Prabowo menerbitkan empat surat telegram tertanggal 26 Juni 2024 terkait mutasi terhadap 745 personel, di antaranya 29 perwira tinggi (pati) dan 443 perwira menengah (pamen).

Asisten Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia (As SDM) Polri Irjen Pol. Dedi Prasetyo di Jakarta, Rabu (26/6/2024), mengatakan mutasi di lingkup Polri ini dalam rangka promosi, pensiun, penugasan khusus dan lainnya.

“Ada dua pejabat utama Polri yang mendapat promosi dan dua kapolda,” kata Dedi.

Dua pejabat utama Polri yang mendapatkan promosi tersebut, yakni Irjen Pol. Syahardiantono, Kadiv Propam Polri, dipromosikan menjadi Kabaintelkam, menggantikan Komjen Pol. Suntana yang pensiun pada 2 Juni 2024

Selanjutnya, Polri menunjuk Irjen Pol. Abdul Karim sebagai Kadiv Propam yang baru, menggantikan Syahardiantono.

Kemudian, dua kapolda yang mendapat promosi, yakni Brigjen Pol. Suyudi Ario Seto, Wakapolda Metro Jaya, ditunjuk sebagai Kapolda Banten. Dan Brigjen Pol. Whisnu Hermawan Februanto sebagai Kapolda Sumatera Utara.

Whisnu sebelumnya menjabat sebagai Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri.

Mutasi para pati dan pamen Polri itu tertuang dalam surat telegram Kapolri yang ditandatangani oleh As SDM Polri, yakni ST/1236/VI/KEP./2024 sebanyak 174 personel, ST/1237/VI/KEP./2024 sebanyak 376 personel, ST/1238/VI/KEP./2024 sebanyak 174 personel dan ST/1239/VI/KEP./2024 sebanyak 21 personel.​​​​​​​

Dedi menjelaskan para personel yang dimutasi karena promosi terdiri atas Irjen Pol. sebanyak dua personel, Brigjen Pol. sebanyak 27 personel, Kombes Pol sebanyak 346 personel, AKBP mantap sebanyak 97 personel, kapolres IIB sebanyak empat personel, dan kapolres IIIA2 sebanyak 146 personel.

Dalam mutasi promosi tersebut, terdapat 18 polwan, yakni Brigjen Pol. sebanyak satu personel, Kombes Pol. sebanyak 11 personel, AKBP mantap empat personel dan kapolres dua personel.

“Juga ada mutasi karena pensiun sebanyak 68 personel, penugasan khusus 24 personel, dan kembali dari penugasan khusus dua personel, demosi enam personel dan pendidikan satu personel,” kata Dedi. (ANT/KN)

Bank Tanah : Status Lahan Bandara VVIP IKN Sudah “Clean and Clear”

0
Konferensi pers penandatanganan MoU antara Badan Bank Tanah dengan J Trust Bank dan J Trust Consultant Indonesia di Hotel Pullman, Jakarta.

JAKARTA – Badan Bank Tanah mengungkapkan status lahan untuk Bandara VVIP Ibu Kota Nusantara (IKN) di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur sudah berstatus clean and clear.

“Jadi sudah dilepaskan Hak Pengelolaannya (HPL) dari Bank Tanah, HPL tersebut diberikan kepada Kementerian Perhubungan dan dicatatkan sebagai aset barang milik negara Kementerian Perhubungan,” ujar Kepala Badan Bank Tanah Parman Nataatmadja di Jakarta, Rabu (26/6/2024).

Dengan demikian, lanjut Parman, lahan untuk Bandara VVIP IKN tersebut sudah diberikan kepada Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

“Statusnya sudah clean and clear, sudah diberikan Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatannya (PDSK) juga oleh Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara. Jadi sudah selesai, tinggal pembangunannya (bandara),” katanya.

Badan Bank Tanah adalah badan khusus (sui generis) yang merupakan Badan Hukum Indonesia yang dibentuk oleh Pemerintah Pusat yang diberi kewenangan khusus untuk mengelola tanah Negara.

Sebagai informasi, pembangunan Bandara IKN resmi dimulai usai Presiden Joko Widodo bersama Menhub dan sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju melakukan groundbreaking atau peletakan batu pertama pembangunan Bandara IKN pada November 2023.

Bandara Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara dapat melayani pesawat penumpang sipil berbadan lebar seperti Boeing 777-300 ER dan Airbus A380.

Pembangunan bandara ini diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan pariwisata di wilayah Kalimantan Timur.

Pembangunan dilaksanakan dengan kontrak tahun jamak dimulai dari tahun anggaran anggaran 2023 sampai dengan 2024.

Pembangunan fasilitas sisi darat dilaksanakan oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub), sedangkan pembangunan fasilitas sisi udara dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Adapun konsep desain Terminal Bandara IKN akan memadukan unsur kearifan lokal yang menonjolkan budaya Kalimantan, namun tetap modern serta berorientasi alam dan ramah lingkungan.

Bandara VVIP Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur berpotensi bisa menjadi bandara komersial.

Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi segera mengajukan pendaftaran Bandara VVIP IKN atau Nusantara Airport secara internasional kepada International Civil Aviation Organization (ICAO). (ANT/KN)

KPU Bontang Mulai Penghitungan Ulang Surat Suara DPR RI di 6 TPS, Dimulai dari Tanjung Laut

0
Penghitungan surat suara ulang yang dilakukan KPU dimulai di TPS 04 Tanjung Laut. Foto: Media Kaltim Network

BONTANG – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bontang melakukan Penghitungan Ulang Surat Suara (PUSS) pada Rabu (26/6/2024) di kantor KPU Bontang.

KPU memulai penghitungan di TPS 04, Kelurahan Tanjung Laut, Kecamatan Bontang Selatan, yang dilanjutkan dengan TPS 26 Kelurahan Gunung Telihan, TPS 5 Kelurahan Api-Api, TPS 02 Kelurahan Bontang Kuala, TPS 19 Kelurahan Guntung, dan TPS 18 Kelurahan Gunung Elai.

Komisioner KPU, Divisi Teknis Penyelenggaraan, Azis Maidy Muspa, mengatakan bahwa KPU memulai penghitungan ulang pada pukul 08.00 WITA dengan mengambil kotak suara di gudang logistik KPU. Ia menyampaikan bahwa penghitungan ulang surat suara dimulai di TPS 04, Kelurahan Tanjung Laut, Bontang Selatan, Kota Bontang.

“Mulai pukul 08.00 WITA. Setiap TPS memerlukan waktu sekitar dua jam. Penghitungan dimulai di Bontang Selatan, TPS 04 Tanjung Laut,” kata Azis Maidy Muspa kepada Mediakaltim.com, Rabu (26/6/2024).

Ia juga menyampaikan bahwa tantangan yang dihadapi adalah memastikan setiap surat suara dihitung dengan sangat teliti. “Kendalanya adalah memastikan suara yang dicoblos disaksikan oleh para saksi partai, sehingga didapatkan hasil yang benar-benar murni,” terang Azis.

Proses penghitungan ulang melibatkan seluruh surat suara dari DPR RI Dapil Kaltim, termasuk menghitung jumlah surat suara sah, surat suara tidak sah, serta jumlah surat suara yang digunakan dan yang tidak digunakan.

“Bisa saja ada perubahan dari hasil sebelumnya. Saat ini, pada proses di TPS 04 Tanjung Laut, terjadi perubahan pada surat suara tidak sah,” ujar Azis.

Sementara itu, saksi dari PAN, Dedi, mengatakan bahwa dari hasil penghitungan ulang surat suara di TPS 04 Tanjung Laut, tidak ada perubahan pada perolehan suara caleg DPR RI dari PAN. Perubahan hanya terjadi pada surat suara tidak sah dibandingkan dengan hasil sebelumnya.

“Tidak ada perubahan suara untuk caleg DPR RI dari PAN. Perubahan hanya terjadi pada surat suara tidak sah di TPS 04,” kata Dedi saat penghitungan ulang surat suara. (KN)

Pelatihan Aplikasi Stevedor, Upaya APBMI Tingkatkan Pelayanan Operasi di Muara Jawa

0
Pelatihan aplikasi Stevedor pada Selasa (25/6/2024). (istimewa)

KUTAI KARTANEGARA – Pantai Coconut Beach di Kelurahan Teluk Pemedas, Kecamatan Samboja, Kutai Kartanegara (Kukar) menjadi saksi pelaksanaan pelatihan aplikasi Stevedor pada Selasa (25/6/2024). Acara yang dimulai pukul 09.00 Wita ini bertujuan meningkatkan pelayanan operasi di Ship to Ship (STS) Transfer Muara Jawa dengan memanfaatkan teknologi digital.

Kepala KUPP Kuala Samboja Kelas III, Capt Benny Berkiah Pandelaki membuka acara dengan menyambut hangat para peserta dan tamu undangan. Turut hadir perwakilan dari DPD GPEI Kalimantan Timur (Gabungan Pengusaha Ekspor Indonesia), Koperasi TKBM Karya Sejahtera, serta anggota DPC APBMI (Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia) yang terdiri dari 23 perusahaan. PT Duta Meta Graha, pengelola aplikasi Stevedor, juga berpartisipasi aktif dalam kegiatan ini.

Ketua DPC APBMI Kuala Samboja, Loies Subowo Saminanto, menjelaskan tujuan pelatihan ini sesuai dengan KM 35 tahun 2027. 

“Kami diwajibkan untuk meningkatkan pelayanan operasi di wilayah pelabuhan dengan menerapkan aplikasi Stevedor yang berbasis digital, akuntabel, dan transparan. Aplikasi ini memungkinkan kami untuk menjual produk dan layanan kami secara terbuka,” ujar Loies.

Pelatihan ini menekankan pentingnya digitalisasi dalam operasional pelabuhan. Aplikasi Stevedor dirancang untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas, memungkinkan semua proses bongkar muat terpantau dengan baik dan efisien. 

“Eksistensi penyelenggara STS di Muara Jawa semakin kompeten dengan penerapan aplikasi ini. Meskipun undang-undang belum sepenuhnya berpihak pada kami, kami tetap berupaya memberikan yang terbaik,” tambah Loies.

Para peserta pelatihan, yang terdiri dari perwakilan berbagai perusahaan bongkar muat, sangat antusias mengikuti sesi demi sesi. Mereka mendapatkan pemahaman mendalam tentang cara mengoperasikan aplikasi Stevedor, dari proses input data hingga monitoring real-time. Ini diharapkan akan meningkatkan efisiensi operasional di pelabuhan dan mengurangi risiko kesalahan manual.

Pelatihan ini juga menjadi ajang diskusi antara pihak pelabuhan dan perusahaan bongkar muat. Mereka berbagi pengalaman dan solusi untuk berbagai tantangan yang dihadapi dalam operasional harian. “Kami berkomitmen untuk selalu mengikuti regulasi dan menjaga kualitas layanan kami, meski ada isu-isu yang berkembang. Pelatihan ini membuktikan dedikasi kami untuk tetap beroperasi sesuai regulasi dan memberikan pelayanan terbaik,” tutup Loies.

Dengan adanya pelatihan ini, diharapkan pelabuhan Muara Jawa dapat terus beroperasi dengan standar yang lebih tinggi, menjamin pelayanan yang lebih baik dan efisien bagi semua pihak yang terlibat. Aplikasi Stevedor menjadi langkah awal menuju digitalisasi total dalam operasional pelabuhan, menjadikan pelabuhan Muara Jawa sebagai contoh pelabuhan modern dan transparan di Indonesia. (kn)