Catatan Rizal Effendi

SAYA senang bisa bertemu Prof Dr H Jimly Asshiddiqie, SH, MH. Ahli hukum tata negara yang sekarang ini duduk sebagai anggota DPD-RI saat berkunjung ke Kota Beriman. Dia datang ke Balikpapan atas undangan Universitas Mulia (UM).

Ada dua acara digelar di kampus bergaya Eropa dan Cheng Ho itu. Selasa (26/6) malam, “Mulia Gathering” dengan menghadirkan Prof Jimly bersama mantan gubernur Isran Noor. Besoknya ada kuliah umum untuk para mahasiswa.

“Saya senang Prof Jimly mau datang. Selama ini saya melihat beliau hanya lewat TV dan medsos saja. Mudah-mudahan Jimly School mau bekerja sama dengan kita,” kata Dr Agung Sakti Pribadi, direktur  eksekutif UM.

Jimly School of Law and Government (JSLG) adalah sekolah kepemimpinan politik dan hukum yang didirikan Prof Jimly. Ada cabangnya juga di Surabaya. Para calon politisi dan ahli hukum banyak yang belajar di lembaga ini.

Prof Jimly sangat populer ketika  menjadi ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK), yang mengadili Ketua MK Anwar Usman, Februari 2024 lalu. Wajahnya berminggu-minggu tampil di layar televisi dan media sosial. “Ya saya tampil terus di layar TV,” katanya tertawa.

Setelah mendarat di Bandara SAMS Sepinggan, Prof Jimly diajak ke restoran kepiting Dandito. Ini restoran kepiting terenak di Balikpapan. “Pesan saja kepiting jika mau, tapi saya nggak bisa makan. Asam urat saya agak tinggi,” katanya tersenyum.

Guru besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia dalam Ilmu Hukum Tata Negara ini berusia 68 tahun. Juga sempat mengenyam pendidikan di Universitas Leiden, Belanda.  Dia dilahirkan di Palembang, Sumatera Selatan, 17 April 1956. “Ikan-ikan di tempat saya sama dengan di Kalimantan. Ikan air tawar.  Ada ikan patin, seluang, dan lainnya. Juga ada tempoyak,” ujarnya.

Tempoyak itu adalah jenis makanan khas etnis Melayu di pulau Sumatera dan Kalimantan. Dibuat dari buah durian yang sudah difermentasi. Enak sekali dibuat sambal. Sambal tempoyak punya cita rasa yang khas.

Dalam acara Mulia Gathering, Isran Noor (IN) juga menimpali. “Itu ikan patin yang enak, kalau bagian perutnya kekuning-kuningan,” katanya. Itu dia ucapkan setengah bercanda. Prof Jimly pun tertawa.

Rektor UM Prof Ahsin Rifa’i yang hadir juga tersenyum. Dia guru besar ilmu perikanan dan kelautan Universitas Lambung Mangkurat (Unlam) Banjarmasin. Skripsinya membahas ikan toman (Channa micropeltes), salah satu jenis ikan tawar dari keluarga iwak haruan (gabus).

Ikan toman sangat baik untuk penderita hypoalbuminemia atau mereka yang kadar albuminnya rendah di dalam tubuh. Juga mempercepat proses penyembuhan luka.

Panitia menayangkan profil Prof Jimly dan Isran. Termasuk juga profil saya ketika masih menjadi wali kota Balikpapan. Mereka berdua bingung siapa yang menjadi moderator. Setelah saya jelaskan bahwa saya yang bertugas, mereka baru ngeh. Ya saya dapat kehormatan dari Universitas Mulia, karena profil saya juga ditampilkan.

Saya senang dalam video itu ditampilkan saat saya bersalaman dengan Presiden Jokowi dan Menteri PUPR Basuki Hadi muljono, yang saat ini juga Plt Ketua Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN). Itu momen ketika Jokowi meresmikan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Manggar, Balikpapan Timur, Rabu, 18 Desember 2019.

Rasanya itu TPA terbaik di Indonesia, yang peresmiannya langsung oleh Presiden. Dia memuji TPA Manggar. “Hijau, tidak bau, bersih dan pembangunannya tidak memakan biaya begitu banyak, yaitu Rp160 miliar,” kata Jokowi kepada wartawan seusai peresmian.

1 dari 4

KALIMANTAN DILUPAKAN

Berbicara di depan ratusan tokoh Balikpapan dan para mahasiswa, Prof Jimly mengungkapkan bahwa Kalimantan itu selama ini memang dilupakan atau terlupakan. Baik dari segi pembangunan maupun catatan sejarah.

Dia sempat menyinggung Sultan Hamid II dari Pontianak, Kalbar. Tokoh yang jadi polemik dalam pembahasan pemberian gelar Pahlawan Nasional. Meski dia diakui sebagai orang yang mendesain lambang negara, Burung Garuda Pancasila.

Sebagai Wakil Ketua Dewan Gelar dan Tanda Kehormatan Republik Indonesia (DGTK-RI) dua periode (2010-2015 dan 2015-2019), Prof Jimly sempat terlibat dalam pembahasan tokoh Sultan Hamid II, yang diajukan oleh Yayasan Sultan Hamid II sebagai pahlawan nasional.

Sultan Hamid II dianggap sosok pro Belanda dan Indonesia. Apalagi pangkatnya dinaikkan dari kolonel menjadi mayor jenderal di Negeri Belanda. Tapi dia bersama Belanda karena lagi berperang melawan Jepang.

Prof Jimly memuji peran Isran Noor sebagai gubernur Kaltim, yang akhirnya pada tanggal  26 Agustus 2019, Presiden Jokowi mengumumkan IKN ditetapkan di wilayah administratif Penajam Paser Utara (PPU) dan Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) di Kalimantan Timur.

Alasan pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan, di antaranya terkait kondisi Jakarta yang terlalu berat bebannya dan terancam tenggelam. Hal itu diungkapkan lagi oleh Prof Jimly sambil menunjuk keadaan di Marunda.

Sebelumnya Isran mengungkapkan, Provinsi Kaltim berada di urutan ke-3 setelah Kalteng dan Kalbar. Tapi dia berhasil meyakinkan Jokowi di antaranya dari faktor sosial budaya dan ekonomi, di mana Kaltim satu-satunya provinsi di Kalimantan yang tidak pernah terjadi kerusuhan sosial. Selain juga dari kekuatan sumber daya alamnya yang besar.

Kelak jika pemerintahan di IKN sudah berjalan lancar, Prof Jimly menilai Isran Noor layak menjadi gubernur IKN pertama. Karena tokoh lokal yang sangat kuat dan mengetahui perjalanan sejarah IKN. “Biar Pak Rizal jadi gubernur Kaltim menggantikan Pak Isran,” katanya melirik saya sambil tersenyum.

Dia juga menilai pemindahan ibu kota negara memang butuh orang seperti Presiden Jokowi. Ngotot dan punya keyakinan kuat. Bahwa timbul riak pro dan kontra, itu biasa. Tapi orang Kaltim layak membela IKN, karena banyak keuntungan yang didapat.

“Sebagai orang Palembang, saya juga mau kalau ibu kota negara ditetapkan di tanah kelahiran saya,” ujar Prof Jimly. Apalagi awalnya Palembang memang termasuk salah satu calon yang dipertimbangkan. Keunggulannya karena Palembang kota bersejarah, bekas ibu kota kemaharajaan Sriwijaya.

Prof Jimly menegaskan bahwa pembangunan IKN sebagai pembangunan peradaban, bukan semata pembangunan yang bertumpu di IKN saja, tetapi harus menjadi pembangunan IKN yang bertumpu pada keterpaduan konektivitas wilayah se Kalimantan khusus Kaltim. Karena itu, dia mendorong universitas dan perguruan tinggi di Kalimantan bersama pemerintah provinsi bersatu padu untuk mengantisipasi dalam menangkap peluang-peluang dengan kehadiran IKN di wilayah ini.

“Buat saja forum Kalimantan Terpadu atau Berpadu dalam menyambut kehadiran IKN terutama dalam hal peningkatan kualitas SDM-nya. Ini Universitas Mulia, Uniba, Unmul dan lainnya bergerak,” begitu usulnya, yang disambut aplaus undangan yang hadir.

Rektor Uniba Dr Isradi Zainal yang hadir sempat menyerahkan buku karyanya tentang IKN kepada Isran dan Prof Jimly. Dia hampir tiap minggu datang ke Sepaku untuk melihat dan memantau kemajuan pembangunan IKN.

Saya lihat di WA grup IKAL Kaltim, para anggotanya yang hadir memuji pelaksanaan Mulia Gathering. IKAL adalah singkatan dari Ikatan Keluarga Alumni Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas). Ketuanya di Kaltim Sri Wahyuni, sekretaris Provinsi (Sekprov).

“Keren dan bagus banget acara Mulia Gathering di Universitas Mulia. Apalagi yang tampil Prof Jimly dan Pak Isran Noor. Aula tempat acaranya seperti aula di hotel. Sound system dan videotronnya sangat jernih. Peserta sampai pukul 22.30 antusias menyimak,” begitu komentar mereka.

Seusai acara, Pak Isran belum bisa pulang. Dia dan Prof Jimly didaulat peserta yang ingin foto selfie. Mulai dari para tokoh yang hadir sampai sejumlah mahasiswa. “Bapak harus menang lagi, biar Program Beasiswa Kaltim Tuntas bisa ditingkatkan lagi, ya Pak,” kata mereka berpesan kepada IN. (*)

Catatan Rizal Effendi

SILATURAHMI Isran Noor dengan tokoh masyarakat dan warga Balikpapan berlangsung semarak. Semua yang datang tampak antusias.  Baik di Kopi Johny Gunung Bakaran maupun di Hotel Royal Suite di Jl Syarifuddin Yoes.

Acara berlangsung Selasa (25/6) lalu. Mulai siang sampai sore. Dua jam di Kopi Johny milik Bu Yunita Indarini, lanjut dua jam lagi di Hotel Royal Suite, hotel milik Pemprov Kaltim yang sekarang dikelola oleh perusahaan Denny Mappa, ketua DPC Demokrat Balikpapan. Kebetulan Partai Demokrat mendukung Isran-Hadi.

Di dua tempat itu, Isran disuguhi tari modern asuhan Kak Yatim. Mereka baru pulang dari Jakarta diundang menari di Mabes Polri. Dengan mengenakan t-shirt berlogo Isran-Hadi Mulyadi, penampilan mereka sangat menarik. Malah di Hotel Royal juga hadir Putri Muslimah Kaltim 2024, Ananda Putri dari Balikpapan.

”Kenalkan saya Ananda Putri,  Putri Muslimah Kaltim 2024,” katanya ketika saya daulat dia memperkenalkan diri di depan ratusan warga dan tokoh. Ciri khas dari Putri Muslimah adalah selalu mengenakan jilbab. “Hijab bukan faktor penghambat, malah kita lebih percaya diri dalam mengembangkan bakat dan semangat,” tandasnya.

Isran Noor duduk di meja depan dengan sejumlah tokoh. Ada Adam Sinte, anggota DPRD Kaltim, Andi Burhanuddin Solong (ABS), mantan ketua DPRD Balikpapan, pengusaha H Abdul Hakim Rauf, mantan Dandim Donald Sitorus, tokoh Maesa Joutje Rumambi, Ketua NasDem Ahmad Basir, mantan anggota DPRD drg Syukri Wahid, Direktur Eksekutif Universitas Mulia Dr Agung Sakti Pribadi, Hafni Kanafe, Sujatmiko, Willem Tangka, Muhammad dan lainnya.

“Oh kau yang menang di Samarinda itu ya,” kata Isran Noor ketika berfoto bersama Ananda dan lima penari Yatim. Mereka semua ingin memberi semangat kepada Pak Isran, yang berjuang untuk melanjutkan Kaltim Berdaulat Jilid II.

Isran memuji prestasi yang dicapai Ananda. Begitu juga karya tari yang dikembangkan Kak Yatim melalui Jali-Jali Enterprise. “Balikpapan itu selalu berprestasi, termasuk hasil-hasil yang dicapai dalam program pembangunan,” tambahnya.

Adam yang juga ketua KKSS Balikpapan mewakili tokoh yang hadir menyatakan siap memberikan dukungan kepada Isran-Hadi dalam Pilgub, yang pencoblosannya berlangsung serentak 27 November 2024 mendatang.

Hal yang sama juga dikemukakan tokoh politik senior Balikpapan, Hj Jumiati. “Kita wajib membela dan mendukung perjuangan Pak Isran-Hadi Mulyadi. Saya tadi bawa sejumlah tokoh masyarakat untuk kita perkenalkan kepada Pak Isran, biar lebih banyak lagi yang mendukung,” katanya penuh semangat bersama sejumlah tokoh wanita lainnya di antaranya Puji Astuti, mantan anggota DPRD Kaltim.

Tak kalah bersemangatnya dalah Joutje Rumambi. Dia datang bersama Willem Tangka. Tokoh dari keluarga besar Manado ini sudah mempersiapkan sejumlah acara, yang muaranya memberikan dukungan kepada Isran-Hadi. “Kita harus mendukung tokoh daerah seperti Pak Isran. Kita siap berjuang dengan warga lainnya demi Kaltim Berdaulat Jilid II,” tandasnya.

Joutje dalam bulan mendatang akan menggelar Kejurnas Bowling Maesa. Ada ratusan atlet datang ke Balikpapan. Sekaligus digelar pertemuan warga dari Sulut. Sejumlah atlet bowling Kaltim yang dipersiapkan untuk PON XXI juga turun. Isran siap hadir dan sudah memberikan dukungan. Apalagi dia nanti akan menjadi ketua Kontingen Kaltim.

1 dari 4

SIAP MELANJUTKAN

Di Kopi Johny, Isran didampingi koordinator kegiatan Arief Setyo Nugroho melayani sejumlah pertanyaan dan permohonan dari wakil serikat pekerja, ojol, Go-Jek dan keluarga penerima Beasiswa Kaltim Tuntas, yang menjadi salah satu program andalan Isran ketika masih menjadi gubernur.

“Beliau terbukti berhasil membangun Kaltim. Membela kita yang berada di bawah termasuk juga pembelaannya terhadap tenaga honorer. Jadi sudah sepantasnya kita dukung untuk menjadi gubernur periode kedua,” kata Ragil, koordinator Go-Jek Balikpapan.

Agus yang mewakili serikat pekerja juga mempunyai tekad yang sama. Dia juga sempat berdialog dengan Pak Isran menyangkut masalah ketenagakerjaan, peluang kerja dan masih adanya warga di kelompok pengangguran.

Ada juga yang mempertanyakan tentang kondisi Balikpapan, yang saat ini mengalami kelangkaan air bersih dan dampak pembangunan IKN bagi daerah penyangga.

Isran sempat mempersilakan Prof Nana dari tim ahli Isran menjelaskan program sertifikasi yang sudah dilakukan. Diakui program sertifikasi sangat penting menjadi modal pekerja daerah untuk bersaing dengan pekerja luar yang datang ke Kaltim.

Dalam kesempatan itu, Isran menegaskan bahwa berbagai program sudah dia siapkan untuk melanjutkan perjuangan Kaltim Berdaulat Jilid II. “Itu sebabnya saya ingin maju lagi karena tugas saya  belum selesai untuk memakmurkan warga Kaltim. Insyaallah kita akan maju lagi dalam Pilgub 2024,” katanya mendapat aplaus dari komunitas yang hadir.

Di hadapan sejumlah tokoh yang berkumpul di ruang pertemuan Hotel Royal Suite, Isran mengungkapkan bahwa dia sudah berkomunikasi dengan pimpinan pusat sejumlah partai, yang siap memberikan dukungan dan rekomendasi. “Doakan, insyaallah pada saatnya kita mendapat perahu. Tidak usah gemuk, yang penting kita bisa maju dan mendaftar di KPU,” jelasnya.

Ketua DPP Sempekat Nusantara Berdaulat (Serat) Drs Mugeni, M.Si yang mendampingi Isran, memuji semangat dari berbagai elemen masyarakat di Balikpapan yang memberikan dukungan kepada Si Raja Naga. “Alhamdulillah semangat masyarakat di kota ini luar biasa. Insyaallah Isran-Hadi mampu mendulang suara terbanyak di Balikpapan,” ujarnya.

Meski tak sempat hadir, Ketua Tim Pemenangan Isran-Hadi, Iswan Priyadi menyatakan salut roadshow Isran ke Balikpapan berlangsung sukses dan lancar.  Dia tengah mempersiapkan tim pemenangan Balikpapan dengan sejumlah program penguatan agar Isran-Hadi menjadi “pasangan idola” warga Kota Beriman yang layak dipilih.

Banyak pesan singkat masuk ke HP saya. Ada yang menyatakan siap memberikan dukungan, ada yang minta dimasukkan dalam tim pemenangan. “Kita siap memberikan dukungan kepada Bani Isran-Hadi, yang sudah terbukti berhasil. Jadi gubernur tidak boleh coba-coba, apalagi belum berpengalaman,” begitu kata mereka. “Isran!!!! Lanjutkan.” (*)

JAKARTA – Kementerian Keuangan telah menerima tagihan untuk pembayaran kompensasi energi oleh PT Pertamina (Persero) dan PT PLN (Persero) senilai Rp53,8 triliun. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata menjelaskan tagihan tersebut merupakan nilai kompensasi pada kuartal I-2024.

“Untuk saat ini, tagihan yang sudah masuk untuk kuartal I-2024 totalnya dari PLN dan Pertamina sebesar Rp53,8 triliun,” kata Isa dalam konferensi pers APBN KiTa yang dipantau secara daring di Jakarta, Kamis (27/6/2024).

Namun, lanjut Isa, nilai tersebut masih dalam proses audit oleh aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) dari Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang diperkirakan akan selesai dalam beberapa pekan ke depan.

Di samping itu, pembayaran kompensasi dilakukan setiap tiga bulan sekali. Dengan demikian, Kementerian Keuangan masih belum membayar tagihan yang diterima pada kuartal I-2024. “Jadi, untuk 2024 ini, kami belum membayar tagihan kuartal I karena prosesnya sedang berlangsung,” ujar dia.

Sementara untuk tagihan kompensasi energi kuartal II-2024 baru akan diterima oleh Kementerian Keuangan pada akhir Juli atau awal Agustus 2024.

Adapun sebelumnya Kementerian Keuangan telah melunasi tagihan kompensasi energi untuk Pertamina dan PLN pada periode 2023 dengan total nilai mencapai Rp201 triliun.

Untuk diketahui, dana kompensasi Pertamina untuk menutupi selisih harga jual formula dan harga jual eceran di SPBU atas kegiatan penyaluran jenis BBM tertentu (JBT) Solar dan jenis BBM khusus penugasan (JBKP) Pertalite.
Sementara kompensasi PLN untuk selisih tarif listrik beberapa golongan dengan biaya pokok penyediaan (BPP) listrik.

Selain kompensasi, Kementerian Keuangan juga menyalurkan subsidi energi dengan nilai realisasi mencapai Rp56,9 triliun hingga 31 Mei 2024. Subsidi itu disalurkan untuk bahan bakar minyak (BBM), LPG 3 kilogram, dan listrik bersubsidi.

Realisasi subsidi BBM tercatat mencapai 5,57 juta kiloliter (KL), turun 1 persen bila dibandingkan realisasi tahun lalu yang sebesar 5,63 juta KL. Anggaran yang digunakan untuk subsidi BBM mencapai Rp6,6 triliun.

Sementara subsidi LPG 3 kilogram digelontorkan sebesar Rp26,8 triliun dan disalurkan sebanyak 2,7 juta metrik ton, tumbuh 1,9 persen dibandingkan tahun lalu sebanyak 2,6 juta metrik ton.

Adapun realisasi subsidi listrik mencapai Rp23,5 triliun dan diterima oleh 40,4 juta pelanggan, lebih tinggi 3,1 persen dari realisasi tahun lalu yang sebanyak 39,2 juta pelanggan. (ANT/KN)

JAKARTA – Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis (27/6/2024), memeriksa dua pegawai negeri sipil (PNS) Kementerian Sosial (Kemensos) terkait dengan penyidikan dugaan korupsi bantuan sosial (bansos) Presiden untuk penanganan COVID-19 di wilayah Jabodetabek pada tahun 2020.

“Hari ini pemeriksaan saksi dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan penanganan COVID-19 di wilayah Jabodetabek pada Kementerian Sosial pada tahun 2020. Pemeriksaan dilakukan di BPKP Jawa Barat atas nama Fajar Khoerul dan Annastasia Hustiantie selaku PNS pada Kementerian Sosial RI,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardika saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis (27/6/2024).

KPK telah memulai penyidikan terkait dengan dugaan korupsi bansos Presiden pada tahun 2020. Penyidikan tersebut merupakan pengembangan dari perkara dugaan korupsi anggaran distribusi bansos pada Kementerian Sosial.

Pada perkara dugaan korupsi bansos Presiden tersebut penyidik KPK telah menetapkan satu orang tersangka bernama Ivo Wongkaren (IW). Yang bersangkutan juga merupakan terdakwa dalam perkara korupsi anggaran distribusi bansos.

Tessa mengungkapkan perhitungan awal kerugian keuangan negara akibat dugaan tindak pidana korupsi bansos Presiden tersebut mencapai Rp125 miliar.

Untuk diketahui, Direktur Utama Mitra Energi Persada/Tim Penasihat Tim Primalayan Teknologi Persada pada tahun 2020 Ivo Wongkaren dituntut 13 tahun penjara dan denda Rp1 miliar subsider 12 bulan penjara dalam kasus dugaan korupsi anggaran distribusi bantuan sosial di lingkungan Kementerian Sosial.

Ivo Wongkaren juga dituntut membayar uang pengganti sebesar Rp120.118.816.820,00 dikurangi dengan harta benda milik terdakwa yang sudah disita. Dengan ketentuan apabila sisa uang pengganti tidak dibayar selambat-lambatnya 1 bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, harta bendanya dilelang atau dipidana selama 5 tahun.

Jaksa menyatakan bahwa Ivo Wongkaren tidak mendukung program pemerintah mewujudkan pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Menurut jaksa, Ivo Wongkaren merupakan inisiator atau perencana yang menghendaki keuntungan dari tindak pidana korupsi itu.

“Perbuatan tersebut dalam periode waktu tertentu, bencana non-alam COVID-19. Terdakwa melakukan korupsi bertujuan memperoleh keuntungan di luar kewajaran. Terdakwa tidak mengakui perbuatannya,” imbuh jaksa.

Dalam surat dakwaan yang sama, jaksa juga menjatuhkan tuntutan terhadap Tim Penasihat PT Primalayan Teknologi Persada Roni Ramdani dan General Manager PT Primalayan Teknologi Persada Richard Cahyanto.

Roni Ramdani dituntut dengan pidana penjara selama 10 tahun dan denda sebesar Rp1 miliar subsider 12 bulan penjara, sedangkan Richard Cahyanto dituntut pidana penjara selama 7 tahun serta denda Rp1 miliar subsider 12 bulan penjara.

Roni juga dituntut membayar uang pengganti sebesar Rp616.241.000,00 yang dikurangi dengan barang bukti yang telah dirampas untuk negara. Jika sisa uang pengganti tidak dibayar paling lambat 1 bulan setelah putusan inkrah, harta bendanya dilelang atau dipidana selama 1 tahun.

Richard Cahyanto juga dituntut membayar uang pengganti sebesar Rp4.134.000.000,00. Apabila sisa uang pengganti setelah dikurangi uang sitaan yang dirampas untuk negara tidak dibayar maksimal 1 bulan pascaputusan inkrah, harta benda Richard dapat dilelang atau dipidana selama 2 tahun.

Tiga terdakwa, menurut jaksa, terbukti melanggar Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu.

Ivo, Roni, dan Richard didakwa merekayasa pekerjaan konsultansi dengan menunjuk PT Primalayan Teknologi Persada sebagai konsultan PT Bhanda Ghara Reksa (Persero) dalam pekerjaan penyaluran bansos beras untuk keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan dari Kementerian Sosial pada tahun 2020 yang merugikan keuangan negara sebesar Rp127.144.055.620,00. (ANT/KN)

JAKARTA – Staf Khusus Presiden Grace Natalie membantah kabar yang menyebut Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menyodorkan nama putranya, Kaesang Pangarep, kepada partai-partai untuk diusung dalam pemilihan kepala daerah (pilkada).

“Tidak benar itu Pak Presiden menyodorkan nama Kaesang ke partai-partai. Pak Presiden tidak ikut campur terkait dengan pilkada di mana pun. Persoalan pilkada adalah ranah partai,” kata Grace melalui pesan singkat kepada wartawan di Jakarta, Kamis (27/6/2024).

Grace mengatakan bahwa Presiden fokus mengerjakan tugas-tugas kepresidenan sampai Oktober mendatang.

“Urusan pencalonan pilkada, bicara soal popularitas dan jumlah kursi masing-masing partai. Kuncinya di situ, diskusinya di situ, bukan di Presiden,” ujar Grace.

Sebelumnya, Sekjen Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Aboe Bakar Habsyi mengatakan bahwa Presiden Jokowi telah menyodorkan nama Kaesang yang merupakan Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kepada partai-partai politik untuk diusung dalam Pilkada Jakarta.

Kaesang diisukan ingin dipasangkan dengan mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.

Diketahui bahwa Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PSI DKI Jakarta menyebutkan akan ada kejutan pada bulan Agustus 2024 terkait dengan nama bakal calon gubernur dalam Pilkada Jakarta.

“Calon tentu saja masih sangat dinamis, seperti yang disampaikan Ketum Mas Kaesang di banyak pertemuan, yaitu tunggu kejutannya pada bulan Agustus,” kata Ketua DPW PSI DKI Jakarta Elva Farhi Qolbina dalam kunjungan ke Gedung Akademi Bela Negara (ABN) NasDem, Jakarta, Selasa (25/6).

Elva menjelaskan bahwa pihaknya masih menjaring pihak potensial untuk bisa menyelesaikan masalah Jakarta seperti isu kemacetan, darurat sampah di Jakarta, dan masalah kesejahteraan masyarakat, khususnya masalah bantuan sosial (bansos) yang tidak tepat sasaran. (ANT/KN)

JAKARTA – Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Pol Mohammed Rycko Amelza Dahniel mengatakan terjadi perubahan tren pola serangan terorisme di tanah air dari pola serangan keras menjadi menggunakan pendekatan lembut.

“Telah terjadi perubahan tren pola serangan terorisme di Indonesia dari hard menuju soft approach of attack,” kata Rycko dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (27/6/2024).

Dia mengatakan hal itu bisa tampak dari tidak adanya serangan teroris secara terbuka atau zero terrorist attack sepanjang tahun 2023 hingga Juni 2024.

Namun, menurut dia kondisi tersebut hanya fenomena di atas permukaan saja sebab yang terjadi di bawah permukaan justru terjadi peningkatan konsolidasi sel-sel teror dan proses radikalisasi.

Dia menjelaskan ada tiga indikator yang menunjukkan terjadinya tren peningkatan konsolidasi dan proses radikalisasi di bawah permukaan.

Pertama, terjadi peningkatan penangkapan pelaku teror beserta barang bukti dibandingkan tahun sebelumnya.

“Penyitaan barang bukti senjata api, senjata tajam, jumlahnya jauh lebih besar,” katanya.

Kedua, terjadi peningkatan pengumpulan dana (fundraising) dengan menggunakan berbagai cara dan memanfaatkan berbagai momentum, misalnya, lewat modus kotak sumbangan yang ditaruh di sejumlah tempat.

“Terjadi peningkatan fundraising, pengumpulan dana-dana dengan minta sumbangan dititipkan di masjid, di mushala, bahkan ditaruh di simpangan lampu merah pun jadi uang. Ada gambar gunung meletus, gambar musibah terjadi kejadian, ada orang cacat di foto ditempel di kotak, jadi uang,” tuturnya.

Meski demikian, dia menyebut bahwa Densus 88 Polri bersama kementerian/lembaga terkait telah menertibkan ribuan kotak-kotak sumbangan yang ujungnya dikumpulkan untuk mendanai aktivitas terorisme.

Adapun indikator ketiga adalah terjadinya peningkatan proses radikalisasi di kalangan masyarakat Indonesia.

“Di sinilah kami melihat terjadi tren perubahan pola serangan, dari serangan terbuka, open attack, menjadi serangan yang menggunakan radikalisasi kepada generasi muda penerus bangsa. Jadi sel teroris ini, dengan para tokoh-tokoh intelektualnya, paham betul Indonesia tidak bisa dihancurkan dengan serangan open attack,” tuturnya.

Dia menilai perubahan tren pola serangan terorisme di tanah air dari keras menjadi melalui pendekatan lembut karena para aktor intelektual teroris memahami kondisi masyarakat Indonesia yang cenderung tidak menyukai kekerasan.

“Para intelektual ini paham betul bagaimana menghancurkan Indonesia, dia ubah. Terjadi shift of paradigm, shift of approach mereka, dari hard attack berubah menjadi soft attack. Jadi ingin menghancurkan Indonesia, hancurkan generasi muda bangsa,” ujar dia. (ANT/KN)

JAKARTA – Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra meminta maaf kepada jamaah haji dan pemangku kepentingan layanan haji yang terdampak penyesuaian jadwal penerbangan pada fase pemulangan ke tanah air.

“Kami menyampaikan permohonan maaf kepada jamaah haji yang terdampak atas penyesuaian jadwal penerbangan pada fase pemulangan ini, termasuk kepada berbagai stakeholder layanan haji utamanya Kementerian Agama RI,” kata Irfan dalam keterangan di Jakarta, Kamis (27/6/2024).

Ia menyampaikan, pihaknya terus melakukan berbagai improvement aspek operasional guna memastikan aspek ketepatan waktu layanan penerbangan haji senantiasa terjaga. Hal itu berkenaan dengan berbagai masukan dan sorotan yang disampaikan pemangku kepentingan terkait mengenai kelancaran operasional haji.

Ia tidak memungkiri terdapat beberapa catatan krusial keterlambatan penerbangan pada keberangkatan sejumlah kloter menuju tanah air.

Irfan menuturkan bahwa Garuda Indonesia juga menyampaikan permohonan maaf karena tidak memberikan jawaban dan tanggapan mengenai berita yang muncul di publik dan media.

“Karena kami berupaya untuk meminimalkan polemik berkepanjangan tersebut dan kami akan lebih memfokuskan diri dalam memastikan percepatan corective actions berjalan dengan lancar,” ucap Irfan.
Ia mengaku bahwa pihaknya berkomitmen untuk terus memastikan kelancaran operasional penerbangan haji berjalan maksimal khususnya dengan senantiasa mengedepankan aspek keselamatan penerbangan.

PT Garuda Indonesia menyampaikan terdapat penyesuaian jadwal dan slot 46 kloter penerbangan pemulangan jamaah haji asal Indonesia yang disebabkan oleh keterbatasan slot di bandara Arab Saudi.

Terkait hal itu, Garuda Indonesia terus meningkatkan koordinasi intensif bersama berbagai pemangku kepentingan penerbangan haji, khususnya otoritas bandara Arab Saudi dan Kementerian Agama, untuk memastikan kelancaran operasional fase pemulangan jamaah Haji 2024 sebagai langkah mitigasi terhadap keterbatasan slot penerbangan di bandara Arab Saudi.

“Komitmen tersebut turut diselaraskan dengan upaya untuk mengoptimalkan mitigasi, termasuk penyediaan kompensasi sesuai ketentuan yang berlaku kepada seluruh jamaah yang terdampak atas penyesuaian jadwal penerbangan pemulangan jamaah ke tanah air dengan fokus utama untuk mengedepankan kenyamanan jamaah haji,” ujar Irfan.

Irfan menyebutkan penerbangan haji merupakan operasional penerbangan yang kompleks, karena itu Garuda Indonesia telah melaksanakan koordinasi bersama pemangku kepentingan pelaksanaan haji sejak jauh hari.

Melalui koordinasi tersebut, otoritas bandara menyampaikan bahwa terdapat 68 slot penerbangan tidak dapat dipenuhi sesuai permintaan Garuda Indonesia mengingat ada perubahan kebijakan pengaturan slot di bandara Arab Saudi.

Berkenaan dengan perubahan tersebut, Garuda Indonesia yang juga didukung oleh Kementerian Agama terus melaksanakan negosiasi bersama pihak GACA. Hingga kini terdapat penyesuaian jumlah slot yang harus disesuaikan, dari 68 slot menjadi 46 slot penerbangan.

Terkait dengan dampak dari penyesuaian jadwal tersebut, Garuda Indonesia memastikan bahwa perusahaan berkomitmen untuk bertanggung jawab dengan menyiapkan fasilitas tambahan berupa akomodasi, makanan dan transportasi yang seluruh biayanya akan ditanggung oleh Garuda Indonesia.

“Dapat kami pastikan bahwa hingga saat ini Garuda Indonesia terus melaksanakan diskusi dan komunikasi dengan ‘stakeholders’ penerbangan haji termasuk Kementerian Agama dan GACA untuk memastikan kelancaran operasional penerbangan pemulangan jamaah haji ke tanah air hingga 21 Juli 2024,” kata Irfan. (ANT/KN)

JAKARTA – Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi mengungkapkan bahwa berdasarkan temuan dari timnya, pelaku serangan siber terhadap Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 di Surabaya adalah aktor non negara atau non-state actor dengan motif ekonomi.

“Di forum ini saya ingin tegaskan bahwa kesimpulan mereka, ini non-state actor dengan motif ekonomi,” ujar Budi Arie dalam Rapat Kerja Komisi I DPR RI dengan Menkominfo dan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) di DPR RI, Jakarta, Kamis (27/6/2024).

Budi Arie mengatakan dalam analisa terhadap serangan siber tersebut, terdapat dua kemungkinan pelaku, yaitu aktor negara (state actor) atau non-negara (non-state actor).

Dengan adanya identifikasi bahwa serangan siber dilakukan oleh aktor non-negara, hal itu membuatnya bersyukur, apabila serangan siber itu dilakukan aktor negara, maka dampak yang ditimbulkan bisa lebih berat dan kompleks.

“Itu sudah Alhamdulillah dulu, karena kalau yang menyerang negara itu berat. Seperti beberapa bulan lalu pemerintah Arab Saudi diserang oleh hacker Iran karena negara aktornya, itu berat,” ucap dia.

Budi menegaskan bahwa pihaknya berkomitmen untuk melaporkan perkembangan pemulihan PDNS 2 secara berkala dan terus berupaya agar pemulihan bisa dilakukan secepatnya.

Sebelumnya, Budi Arie mengatakan bahwa pihak yang menyerang Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 dengan virus ransomware meminta tebusan sebesar 8 juta dolar Amerika Serikat.

“Iya menurut tim (meminta) 8 juta dolar AS,” kata Budi Arie dijumpai di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin.

Sejumlah layanan publik pada Kamis (20/6) sempat mengalami kendala akibat adanya gangguan pada PDNS 2. Salah satu layanan yang sangat terdampak ialah sistem Autogate milik Ditjen Imigrasi yang membuat mobilitas masyarakat terganggu.

Setelah ditelusuri didapatkan fakta bahwa PDNS 2 mengalami serangan siber berupa ransomware bernama Brain Cipher sebuah varian baru dari ransomware Lockbit 3.0.

Hingga Selasa (25/6) teridentifikasi ada sebanyak 282 instansi yang terimbas dari insiden PDNS 2. Pemerintah pun segera fokus melakukan pemulihan beragam layanan publik yang terdampak dan sekaligus melakukan investigasi berupa forensik digital. (ANT/KN)