JAMBI – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melaporkan telah menyelamatkan potensi kerugian negara senilai Rp1,19 triliun berkat hasil pengungkapan tiga kasus kejahatan mafia tanah di Provinsi Jambi.

“Total luas objek tanah mencapai 580.790 meter persegi dengan potensi nilai kerugian Rp1,19 triliun yang berasal dari harga tanah tersebut, nilai investasi usaha, termasuk pendapatan negara atas pajak,” ujar Menteri ATR/ Kepala BPN Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dalam konferensi pers bersama Satgas Anti-Mafia Tanah di Markas Polda Jambi, Selasa (25/6/2024).

Dalam kesempatan ini, Menteri AHY menjelaskan kronologi singkat tindak pidana pertanahan yang diungkap, yang mana modus kejahatannya yaitu dengan memalsukan dokumen untuk menguasai tanah yang bukan miliknya.

“Semua berkas perkara (pertanahan) statusnya sudah melewati tahapan P21 atau berkas lengkap, dimana saat ini sebanyak dua kasus sedang dalam proses persidangan dan satu kasus sudah diputus oleh pengadilan negeri,” ujar Menteri AHY.

Atas keberhasilan tersebut, Menteri AHY mengutarakan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah bekerja keras, bersinergi, dan berkolaborasi dalam satu kesatuan melalui Satgas Anti-Mafia Tanah.

“Baik pemerintah, kepolisian, kejaksaan, dan paling penting partisipasi dari berbagai elemen masyarakat dan juga rekan media. Seringkali masyarakat takut dan merasa tidak berdaya, tapi karena kekuatan dan keberanian kita semua, kita menyuarakan dan kita coba membongkar permasalahan sekaligus menghadirkan keadilan di negeri kita,” ujar Menteri AHY.

Dalam kesempatan sama, Kepala Kepolisian Republik Indonesia Daerah (Kapolda) Jambi Irjen Pol Rusdi Hartono menyadari bahwa ulah mafia tanah ini merugikan masyarakat dan mengganggu iklim investasi di Provinsi Jambi.

“Ini tentunya menjadi bagian dari kekompakan Satgas Anti-Mafia Tanah di Jambi yang didukung Pak Gubernur dan juga masyarakat di Jambi. (Mafia tanah) ini yang sama-sama kita perangi dan tentu kami berkomitmen tidak ada tempat bagi mafia tanah di Jambi, dan tentu ini jadi komitmen kita bersama,” ujar Rusdi.

Hadir dalam acara ini, sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN, termasuk Ketua Satgas Anti-Mafia Tanah, Gubernur Jambi beserta jajaran aparat penegak hukum (APH) Provinsi Jambi, serta Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jambi beserta jajaran. (ANT/KN)

JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memandang industri buy now pay later (BNPL) menunjukkan prospek cerah di masa depan seiring dengan terus meningkatnya popularitas metode pembayaran digital itu yang semakin diterima secara luas oleh masyarakat.

Hal itu juga mencerminkan kepercayaan yang semakin tinggi dari masyarakat terhadap pelayanan keuangan digital. Paylater menawarkan kemudahan dan fleksibilitas bagi konsumen, sehingga semakin banyak yang menggunakannya untuk berbagai kebutuhan.

“Di masa mendatang, kami meyakini paylater akan mendominasi pasar pembayaran digital, terutama dengan adanya inovasi dan kolaborasi yang terus berkembang antara penyedia layanan dan merchant,” kata Direktur Pengaturan Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK Irfan Sitanggang di Jakarta, Selasa (25/6/2024).

Irfan mencatat, proporsi penggunaan paylater di Indonesia terus menunjukkan peningkatan yang signifikan. Dalam lima tahun terakhir, pengguna BNPL menunjukkan pertumbuhan yang cukup signifikan di dalam industri keuangan non-bank (IKNB) di mana konsumen saat ini cenderung mencari opsi pembayaran yang lebih fleksibel dan cepat sebagai opsi untuk memenuhi kebutuhan mereka.

Pertumbuhan BNPL ditunjukkan oleh peningkatan kontrak yang signifikan selama lima tahun terakhir (2019-2023) dengan rata-rata peningkatan sebesar 144,35 persen secara tahunan (yoy). Irfan menyebutkan, kontrak pembiayaan BNPL pada perusahaan pembiayaan di Desember 2023 mencapai 79,92 juta kontrak atau tercatat naik sebesar 18,55 persen dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya.

Di balik pertumbuhan BNPL yang pesat, Irfan sekaligus mengimbau kepada masyarakat untuk lebih bijak dalam menggunakan layanan pembayaran tersebut. Layanan ini memang dirancang untuk membantu pemenuhan berbagai kebutuhan sehari-hari dengan cara yang mudah dan fleksibel. Namun penggunaan yang tidak terkendali dapat meninggalkan risiko finansial yang tidak diinginkan.

Dengan pemahaman yang tepat, Irfan mengatakan bahwa BNPL dapat memberikan manfaat yang optimal dalam memenuhi berbagai kebutuhan sehari-hari bagi masyarakat tanpa menimbulkan beban finansial yang berlebihan yang akan menjadi masalah di kemudian hari.

“Jadi di balik kemudahan dan kecepatan yang kita dapatkan dari BNPL, ini harus disikapi dengan bijak. Jangan sampai menjadi masalah di kemudian hari bagi masyarakat,” kata Irfan.

Dia pun mengajak seluruh pelaku industri dan pemangku kepentingan lainnya untuk bersama-sama menyebarkan edukasi terkait BNPL ini kepada masyarakat, terutama pada segmen masyarakat underserved atau unbanked dan kalangan anak muda.

“Oleh karena itu, edukasi yang terus dilakukan sangat penting untuk meningkatkan literasi keuangan digital sehingga masyarakat dapat memanfaatkan berbagai layanan dan produk keuangan digital dengan lebih bijak dan optimal,” kata Irfan. (ANT/KN)

JAKARTA – Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Arsjad Rasjid menilai pertemuan Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Pemerintahan Prabowo-Gibran dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani serta Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto membawa perkembangan positif dalam hal transisi kebijakan.

Menurutnya, pergantian pemerintahan memang harus persiapkan jauh-jauh hari sebelum pelantikan.

“Buat saya bagus. Jadi kan semua persiapan, kalau misalnya you want to start di bulan Oktober. Kalau dari hari ini, bagus dong. Jadi disusunkan dulu supaya nanti waktu Oktober bisa lari. Kalau enggak, susah kan? Jadi saya sih melihatnya very positive,” kata Arsjad di Menara Kadin, Jakarta, Selasa (25/6/2024).

Selain itu, Arsjad juga menanggapi isu rasio utang pada pemerintahan Prabowo yang bakal naik hingga 50 persen. Menurutnya, pernyataan tersebut merupakan kesalahpahaman.

Ia menilai yang dimaksud Pemerintahan Prabowo hanya menunjukkan bahwa masih memiliki ruang rasio utang sampai 50 persen, namun bukan berarti harus mencapainya.

“Bukan juga gitu. Makanya mungkin salah quote-nya. Pak Prabowo tidak bermaksud begitu, bahwa Pak Prabowo mengatakan punya room sampai di situ. Yes, room loh. Tapi bukan beliau mengatakan harus kita pentokin,” jelasnya.

Ia mengingatkan pentingnya memahami konteks dari pernyataan yang disampaikan.

Lebih lanjut, Arsjad juga menyoroti bahwa utang yang diambil oleh pemerintah haruslah produktif. Penggunaan pinjaman tersebut harus dimanfaatkan untuk hal-hal yang produktif dan menghasilkan.

Adapun, pada Senin (24/6) Anggota Bidang Keuangan Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Pemerintahan Prabowo-Gibran Thomas Djiwandono menyampaikan, pihaknya turut dilibatkan dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2025.

“Saya dan tim ekonomi sudah hampir dua bulan bekerja dengan Kemenkeu, Ibu Menteri, Wamen, Dirjen-Dirjen dan sebagainya. Jadi ini proses yang sebetulnya alami dan tersinkronisasi,” kata Thomas. (ANT/KN)

JAKARTA – Anggota Bawaslu RI Puadi meminta Bawaslu provinsi dan kabupaten/kota untuk menindaklanjuti informasi awal yang masuk terkait pelanggaran pemilu.

Pasalnya, dia menyoroti jika informasi awal tidak ditindaklanjuti maka akan menjadi masalah.

“Selalu saya bilang bahwa ketika ada informasi awal, telusuri. Mantapkan sampai kemudian buktinya cukup kuat untuk bisa dijadikan temuan,” kata Puadi, dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Selasa (25/6/2024).

Selain itu, Koordinator Penanganan Pelanggaran Bawaslu RI ini menegaskan kepada seluruh jajaran untuk menjalin koordinasi bertingkat agar informasi awal bisa ditelusuri dengan baik.

“Banyak pengawas pemilu yang lemah memahami regulasi, malas mempelajari, dan enggan berkoordinasi dengan timnya atau di atasnya. Ini tetap harus membangun koordinasi yang bagus,” ujarnya.

Puadi juga mengingatkan koordinasi yang dilakukan juga perlu melingkupi ke sektor luar seperti penyelenggara pemilu lain dan kejaksaan atau kepolisian.

Terlebih lagi, dia berharap dengan menjalin koordinasi yang baik dengan stakeholder lain, rekomendasi atau putusan Bawaslu dapat dilaksanakan.

“Saya melihat ini akan menjadi suatu kemunduran ketika KPU tidak menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu. Ketika KPU tidak menindaklanjuti putusan atau rekomendasi Bawaslu ini butuh penguatan koordinasi di jajaran kita agar langkah-langkah ke depan apa yang bisa kita lakukan agar rekomendasi kita tidak diabaikan,” ujar Puadi. (ANT/KN)

JAKARTA – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menyelenggarakan rapat terbatas yang diikuti sejumlah menteri kabinet untuk menanggapi banyaknya industri tekstil lokal yang gulung tikar.

“Barusan rapat itu mengenai keluhan dari industri tekstil, pelaku industri tekstil yang beberapa tutup ya, dan ada beberapa yang terancam (melakukan) PHK massal,” kata Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan seusai mengikuti rapat tersebut di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (25/6/2024).

Untuk merespons isu ini, kata Zulhas, pemerintah mempertimbangkan untuk memberlakukan kembali Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8 Tahun 2024, yang merupakan perubahan atas Permendag 36/2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor.

Pemberlakuan kembali aturan tersebut merupakan usul dari Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita yang diharapkan bisa membendung gelombang PHK yang dialami industri tekstil.

“Tetapi tadi disepakati kita pakai instrumen pengenaan untuk TPT dan pakaian jadi, elektronik, alas kaki, dan keramik, tas dikenakan BMTP dan antidumping sekalian,” ujar Zulhas.

Zulhas mengatakan dirinya dan para menteri terkait akan merumuskan lebih lanjut aturan mengenai kebijakan dan pengaturan impor, agar segera bisa diimplementasikan.

“Mudah-mudahan besok kalau surat itu selesai berarti lusa, tiga hari kemudian pengenaan biaya masuk BMTP dan antidumping itu bisa selesai. Nah sementara untuk merumuskan melindungi (industri tekstil) secara jangka panjang usulan Kementerian Perindustrian apakah kembali ke Permendag 8, apakah menyusun aturan baru, nanti kami akan berunding lebih lanjut,” katanya.

Sebelumnya, Menperin Agus Gumiwang mendorong penerapan hambatan perdagangan internasional melalui trade remedies seperti pemberlakuan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP), serta Bea Masuk Anti-Dumping (BMAD) untuk menjaga industri TPT dalam negeri. Untuk mewujudkan hal tersebut, menurut dia, perlu kolaborasi bersama dengan kementerian terkait agar trade remedies perlindungan bagi industri TPT domestik bisa terwujud.

“Keberhasilan upaya tersebut harus dilakukan secara komprehensif, tidak cukup oleh Kementerian Perindustrian sendiri karena kewenangannya tidak hanya di Kementerian Perindustrian saja,” kata Menperin di Jakarta, pekan lalu.

Menperin mengatakan pihaknya terus berupaya meningkatkan penyerapan produk TPT di pasar domestik. Namun, daya saing industri ini terganggu oleh importasi produk sejenis, terutama produk TPT hilir dalam jumlah besar, baik yang masuk secara legal maupun ilegal.

“Selain itu, terdapat produksi TPT di dunia yang tidak terserap oleh negara tujuan ekspor yang saat ini menerapkan restriksi perdagangan. Akibatnya, terjadi oversupply sehingga negara produsen melakukan dumping dan mencoba untuk mengalihkan pasar ke negara-negara yang tidak memiliki proteksi pasar dalam negeri, salah satunya ke Indonesia,” kata dia.

Menperin mengatakan sependapat dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang menyatakan bahwa dumping merupakan salah satu penyebab terpuruknya industri TPT di Tanah Air.

Oleh karena itu, ia meminta konsistensi pemberlakuan kebijakan perlindungan industri dalam negeri. (ANT/KN)