Beranda blog Halaman 897

Penipuan Tiket Kapal di Bontang, Wakil Ketua Agus Haris: Pemerintah Harus Edukasi Warga

Penulis
redaksi2
-
0
Foto: Waka DPRD Bontang, Agus Haris (Radarbontang)

BONTANG – Ratusan penumpang kapal pelabuhan Loktuan tertipu tiket palsu. Menanggapi hal itu, Wakil Ketua DPRD Kota Bontang mengatakan bahwa pengguna media sosial harus lebih bijak dan pandai dalam memilih situs penjualan yang asli, terutama jika penjualan tersebut menawarkan harga tiket yang mencurigakan.

“Bisa jadi dia jual murah, kalau tidak diketahui kebenarannya jangan diambil, banyak yang ngaku-ngaku kadang,” jelasnya.

Dengan kejadian yang berulang ini, seharusnya masyarakat lebih berhati-hati, terutama jika transaksi tersebut melibatkan uang. Situs pembelian tiket palsu tersebut diketahui beredar melalui Facebook. Sementara, situs resmi tiket adalah di [https://www.pelni.co.id](https://www.pelni.co.id).

Ia juga berharap agar pemerintah memberikan informasi penting kepada masyarakat dengan memberikan penjelasan tentang tiket mana yang penjualannya legal dan mana yang tidak, agar masyarakat tidak mudah tergiur.

“Penting peran pemerintah melalui dinas terkait, bisa melakukan broadcast juga. Apalagi dinas kominfo harusnya bisa saja mendapatkan nomor warga Bontang,” ujarnya.

Peran anak muda juga penting, karena seharusnya mereka lebih paham teknologi. “Anak-anak sekarang kan melek teknologi, ada baiknya orang tua konsultasi sama anak juga kalau masalah seperti itu,” jelasnya. (ADV/KN)

Komisi III DPRD Bontang Dukung Penuh Pembangunan Masjid Raya di Guntung

Penulis
redaksi2
-
0
Foto: Anggota Komisi III DPRD Bontang, Faisal

BONTANG – Anggota Komisi III DPRD Bontang, Faisal, ingin aspirasi masyarakat Kelurahan Guntung untuk pembangunan Masjid Raya Jami’ Al Huda dilanjutkan. Hal itu diungkapkannya di Ruang Rapat Paripurna, Senin (24/6/24).

Ia mengungkapkan bahwa sejak kepemimpinan almarhum Adi Darma, aspirasi tersebut selalu diungkapkan setiap tahunnya di Musrenbang Kelurahan Guntung, namun hingga kini belum ada kelanjutan.

“Kalau bertemu pemerintahan, saya tidak pernah lupa mengungkapkan keinginan itu,” ujarnya.

Ia berharap kepada pemerintah agar pembangunan tersebut dapat direalisasikan pada tahun 2025 mendatang. Ia ingin pemerintah mengambil alih pembangunan serta kepengurusan masjid tersebut.

Menanggapi hal itu, Wali Kota Bontang, Basri Rase, mengatakan bahwa pembangunan masjid membutuhkan mekanisme tertentu. Dengan hibah ataupun bantuan sosial, pemerintah tidak bisa memenuhi hal tersebut terus-menerus.

“Tidak bisa semua pemerintah yang ambil, nanti satu Bontang minta juga masjid mereka diurus pemerintah,” ujarnya.

Namun, jika bukan masjid pemerintah, mekanisme harus mengikuti peraturan pemerintah seperti ketersediaan takmir masjid serta adanya rekomendasi dari Kementerian Agama.

“Nanti bisa dibicarakan dengan Kesra,” ujarnya. (ADV/KN)

Pertanggungjawaban APBD 2023, Pendapatan Daerah Kota Bontang Lampaui Target

Penulis
redaksi2
-
0
Paripurna VI Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Bontang. Foto: MKN

BONTANG – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bontang melaksanakan rapat paripurna ke VI terkait Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Bontang Tahun Anggaran 2023, Senin (24/6/24).

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, setelah diterimanya Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bontang, Wali Kota Bontang, Basri, melaporkan hasil tersebut.

Adapun realisasi pendapatan daerah pada Tahun 2023 dari sumber-sumber penerimaan pendapatan daerah dengan target Rp2,16 triliun lebih dapat direalisasi sebesar Rp2,44 triliun lebih atau dengan persentase capaian 113,30 persen.

Kemudian, capaian sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bontang, dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp208,09 miliar lebih, dapat direalisasikan sebesar Rp264,42 miliar lebih atau capaian persentase sebesar 127,07 persen.

PAD yang dimaksud berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain.

Kebijakan belanja daerah pembangunan tahun 2023 mengusung tema peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan dengan prioritas pembangunan daerah Kota Bontang pada penataan infrastruktur dan sarana layanan publik, diharapkan mampu menstimulasi pertumbuhan sektor-sektor ekonomi masyarakat dan investasi secara inklusif dan berkelanjutan.

“Tahun anggaran 2023, prioritas belanja daerah dialokasikan pada penataan infrastruktur dan sarana layanan publik,” ujar Basri.

Belanja Daerah yang diungkapkan dalam LKPD Kota Bontang meliputi Belanja Operasi, Belanja Modal, dan Belanja Tak Terduga yang anggarannya dialokasikan dalam APBD tahun 2023, ditetapkan sebesar Rp2,53 triliun lebih dapat direalisasikan sebesar Rp2,21 triliun lebih atau dengan persentase capaian realisasi sebesar 87,45 persen.

Ketua DPRD Kota Bontang, Andi Faizal Sofyan Hasdam, menerima LHP atas LKPD Kota Bontang Tahun Anggaran 2023 ini Jumat (2/5/24) sebagai pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah.

“Sesuai Permendagri, selanjutnya akan ditetapkan Raperda APBD sebagai tindak lanjut untuk membahas anggaran perubahan 2024-2025,” ujarnya. (ADV/KN)

Editor: Abduh K

Tahun ini, Menkes Saudi Catat 1.301 Jemaah Haji Meninggal Dunia

Penulis
redaksi2
-
0
Foto arsip - Jemaah haji melakukan tawaf ifadah mengelilingi Ka'bah di Masjidil Haram, Makkah, Arab Saudi, Kamis (20/6/2024). ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/foc.

DOHA – Lebih dari 1.300 jemaah meninggal dunia selama ibadah haji tahun ini di Makkah, Arab Saudi, kata Menteri Kesehatan Saudi Fahd Al-Jalajel pada Minggu (23/6/2024).

“Total 1.301 jemaah haji meninggal dunia karena sebab alamiah, dan lebih dari 83 persen dari mereka tidak terdaftar,” kata Al-Jalajel kepada stasiun televisi Saudi, Al Ekhbariya.

Sebanyak 95 jemaah haji yang tidak terdaftar masih berada di sejumlah rumah sakit di Arab Saudi, sedangkan beberapa dari mereka harus diterbangkan ke ibu kota Riyadh untuk menerima bantuan medis yang diperlukan, kata sang menteri dikutip Sputnik.

Secara keseluruhan, para dokter di Saudi memberikan perawatan medis darurat kepada jemaah sebanyak 30.000 kali selama haji tahun ini.

Kemudian, tambahan sebanyak 6.500 tempat tidur rumah sakit ditempatkan di sejumlah lokasi yang digunakan untuk beribadah.

Selama musim haji 2023, sebanyak 240 orang meninggal dan lebih dari 10.000 jemaah mengalami sakit dampak cuaca panas. (ANT/KN)

Presiden Jokowi Berkantor di IKN Jika Infrastruktur Sudah Siap

Penulis
redaksi2
-
0
Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono menyampaikan keterangan pers di Jakarta, Senin (24/6/2024). ANTARA/Yashinta Difa

JAKARTA – Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) Heru Budi Hartono mengatakan realisasi Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk berkantor di Ibu Kota Nusantara masih menunggu kesiapan infrastruktur mendasar di kawasan tersebut.

“Kita lihat perkembangan sarana prasarana yang ada,” kata Heru ketika ditemui di sela-sela peluncuran logo HUT Ke-79 RI di Wisma Negara, Jakarta, Senin (24/6/2024).

Beberapa infrastruktur yang masih terus disiapkan di antaranya pasokan air bersih dan bandara IKN, yang akan berlokasi di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.

Meskipun pembangunan bandara ditargetkan rampung Agustus mendatang, Heru mengatakan masih diperlukan pengecekan lebih lanjut dan memastikan izin operasional bandara tersebut.

“Ya kan ada air, ada bandara. Kemarin bandara (ditargetkan) bisa selesai Agustus lah ya, dan hasil informasi yang saya dapat tentunya masih perlu penyempurnaan,” tuturnya.

Heru mengatakan pemerintah terus mematangkan persiapan rangkaian acara peringatan HUT Ke-79 RI, yang akan dimulai dengan kegiatan zikir bersama pada 1 Agustus 2024.

Berbeda dari rencana awal untuk menyelenggarakan seluruh rangkaian acara peringatan HUT tahun ini di IKN, Heru menyebut kegiatan selama 1-17 Agustus mendatang akan diselenggarakan secara luring dan daring, di IKN dan Jakarta.
“Kan ada bolong-bolong waktunya. Ada acara tanggal 1, tanggal 10, tanggal 14, tanggal 15, kemudian tanggal 16 dan tanggal 17 (Agustus). Sudah kita setting ya (Presiden akan) pergi-pulang (skenario-nya). Misalnya, tanggal 1 ke tanggal 10 kan jauh (jeda-nya), tentunya (Presiden) akan mondar-mandir ke Jakarta,” ucap Heru.

Dia menyebut acara zikir bersama pun rencananya masih akan diselenggarakan di Jakarta, sama seperti tahun-tahun sebelumnya.

Sedangkan untuk acara lain seperti pengukuhan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka), apel kehormatan dan renungan suci, dan penganugerahan tanda kehormatan RI belum dipastikan akan diselenggarakan di IKN atau Jakarta.

Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sekaligus Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono mengungkapkan persiapan untuk HUT Kemerdekaan RI di IKN secara keseluruhan dinyatakan siap.

“Secara keseluruhan sudah bisa dinyatakan siap, saya kira 90 persen. Nanti Juli Bapak Presiden RI akan ke IKN lagi untuk melakukan pengecekan final,” ujar Basuki, awal Juni lalu.

Menurut dia, Presiden Jokowi melakukan pengecekan satu per satu seperti lokasi dan tata urut-nya terkait perayaan HUT Kemerdekaan RI di IKN.

Basuki juga menyampaikan bahwa pada Agustus nanti 12 tower (menara, red) rumah susun (rusun) ASN di IKN sudah fully furnished untuk ditempati para peserta upacara.

Sedangkan rumah tapak jabatan menteri juga nanti sudah selesai, sehingga bisa ditempati. (ANT/KN)

Mendagri Minta Pemda Tak Konversi Lahan Pertanian untuk Industri

Penulis
redaksi2
-
0
Ilustrasi

JAKARTA – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta pemerintah daerah tidak mengonversi lahan pertanian untuk urusan lain, seperti perumahan maupun industri.

Upaya ini penting untuk menjaga hasil produksi pertanian tidak menurun sehingga ketahanan pangan nasional dapat terjaga.

“Kalau tidak, lahannya akan semakin menyempit pertanian kita. Lahan menyempit ya produksi akan menurun, yang sudah ada lahannya itu dioptimalkan, entah dengan air, irigasi, dengan pengelolaan tanah, pupuk, dan lain-lain,” kata Tito dalam keterangannya di Jakarta, Senin (24/6/2024).

Dia juga mendorong pemerintah daerah agar memanfaatkan lahan-lahan tidur yang ada di masing-masing daerah menjadi pertanian produktif. Hal ini bisa dilakukan sepanjang lahan tersebut bukan hutan lindung.

“Dan itu yang sedang dikerjakan oleh Kementan (Kementerian Pertanian) dan didukung oleh pemerintah daerah serta teman-teman dari jajaran TNI, upaya untuk mencetak sawah di beberapa daerah,” ujarnya.

Tito menjelaskan bahwa pemerintah telah menargetkan perluasan lahan pertanian di sejumlah daerah tertentu.

Tito juga telah meminta jajarannya untuk mengawal program tersebut sehingga pemda dapat terus berkomunikasi dengan kementerian maupun lembaga terkait, seperti Kementan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

“Ini saran kami, nanti mungkin Pak Plt. Sekjen (Kemendagri) bisa untuk membuat rapat khusus dengan para kepala daerah, dinas pertanian, dinas terkait di daerah sesuai slide itu, sehingga upaya kita untuk menambah lahan pertanian betul-betul bisa terwujud dan itu bisa meningkatkan produksi dalam negeri,” jelas dia.

Tito berharap pemda dapat memprioritaskan urusan pertanian, meski merupakan urusan pemerintah konkuren yang bersifat pilihan.

Menurutnya, upaya mewujudkan ketahanan pangan membutuhkan peran kepemimpinan kepala daerah. Apabila daerah memprioritaskan urusan pertanian maka anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) akan diisi berbagai program pertanian, seperti pompanisasi, irigasi, pupuk, dan benih.

“Itu tolong betul-betul rekan-rekan kepala daerah dan jajaran Dinas Pertanian terutama ini memberikan atensi dari urusan pilihan yang sunah, jadikanlah ini menjadi setengah wajib atau mungkin bahkan wajib, otomatis akan mewarnai penyusunan APBD-nya,” tambah Tito. (ANT/KN)

Kasus Korupsi LNG, Eks Dirut Pertamina Divonis 9 Tahun Penjara

Penulis
redaksi2
-
0
Mantan Direktur Utama PT Pertamina, Karen Agustiawan.

JAKARTA – Mantan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Karen Agustiawan divonis pidana 9 tahun penjara dan denda Rp500 juta subsider 3 bulan kurungan karena terbukti melakukan korupsi dalam pengadaan gas alam cair (liquefied natural gas/LNG) di Pertamina.

“Karen Agustiawan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dakwaan alternatif pertama,” kata Hakim Ketua Maryono pada sidang pembacaan putusan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Senin (24/6/2024).

Dengan demikian, Maryono menuturkan Karen melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Majelis hakim juga menetapkan pidana yang dijatuhkan kepada Karen dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan serta membebankan biaya perkara Rp7.500 kepada terdakwa.

Maryono menjelaskan terdapat beberapa hal yang meringankan vonis Karen sehingga lebih rendah dari tuntutan, yakni terdakwa bersikap sopan di persidangan, tidak memperoleh hasil tindak pidana korupsi, memiliki tanggungan keluarga, serta mengabdikan diri untuk Pertamina walaupun telah mengundurkan diri.

Sementara itu, beberapa hal yang memberatkan vonis, yakni perbuatan Karen dinilai tidak mendukung program pemerintah yang sedang gencar melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi serta merugikan keuangan negara.

Sebelumnya, Dirut Pertamina periode 2009-2014 Galaila Karen Kardinah alias Karen Agustiawan dituntut pidana 11 tahun penjara serta denda Rp1 miliar subsider 6 bulan kurungan terkait dugaan korupsi pengadaan LNG di Pertamina pada 2011 hingga 2014.

Selain pidana utama, Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turut meminta majelis hakim menjatuhkan pidana tambahan kepada Karen untuk membayar uang pengganti sebesar Rp1,09 miliar dan 104 ribu dolar Amerika Serikat subsider 2 tahun penjara.

Jaksa KPK juga meminta majelis hakim untuk membebankan pembayaran uang pengganti kepada perusahaan AS, Corpus Christi Liquefaction LLC (CCL), sebesar 113,83 juta dolar AS.

Karen didakwa merugikan negara sebesar 113,84 juta dolar AS atau setara Rp1,77 triliun akibat dugaan korupsi pengadaan LNG di Pertamina pada 2011 hingga 2014.

Mantan Dirut Pertamina itu didakwa memperkaya diri sebesar Rp1,09 miliar dan sebanyak 104.016 dolar AS atau setara Rp1,62 miliar, serta memperkaya suatu korporasi, yaitu CCL l senilai 113,84 juta dolar AS atau setara dengan Rp1,77 triliun, yang mengakibatkan kerugian keuangan negara.

Selain itu, Karen turut didakwa memberikan persetujuan pengembangan bisnis gas pada beberapa kilang LNG potensial di AS tanpa adanya pedoman pengadaan yang jelas dan hanya memberikan izin prinsip tanpa didukung dasar justifikasi, analisis secara teknis dan ekonomis, serta analisis risiko.

Karen juga disebut tidak meminta tanggapan tertulis kepada Dewan Komisaris Pertamina dan persetujuan rapat umum pemegang saham sebelum penandatanganan perjanjian jual beli LNG CCL Train 1 dan Train 2, serta memberikan kuasa kepada Yenni Andayani selaku Senior Vice President (SVP) Gas and Power Pertamina 2013-2014 dan Hari Karyuliarto selaku Direktur Gas Pertamina 2012-2014.

Keduanya diberi kuasa untuk masing-masing menandatangani LNG SPA (Sales and Purchase Agreement) CCL Train 1 dan Train 2, meski belum seluruh Direksi Pertamina menandatangani Risalah Rapat Direksi (RRD) untuk LNG SPA CCL Train 1 dan tanpa didukung persetujuan direksi untuk LNG SPA CCL Train 2. (ANT/KN)

Alasan Persahabatan, SYL Akui Beri Uang Rp 1,3 Miliar kepada Firli Bahuri

Penulis
redaksi2
-
0
Menteri Pertanian (Mentan) periode 2019-2023 Syahrul Yasin Limpo (SYL) dalam sidang pemeriksaan terdakwa di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Senin (24/6/2024). ANTARA/Agatha Olivia Victoria

JAKARTA – Menteri Pertanian (Mentan) periode 2019-2023 Syahrul Yasin Limpo (SYL) mengaku telah memberikan uang kepada mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Firli Bahuri senilai total Rp1,3 miliar.

Kendati demikian, dirinya menyebutkan pemberian uang itu tidak terkait dengan pengurusan perkara di Kementerian Pertanian (Kementan) lantaran sudah tidak ada permasalahan, setelah SYL melakukan pengecekan kepada para anak buahnya, antara lain ke Inspektur Jenderal maupun Direktur Jenderal.

“Tidak disebut apa apa. Tetapi saya merasa bahwa kenapa saya dipanggil terus-menerus ini dan yang proaktif mengirim WhatsApp ke saya adalah Pak Firli,” ucap SYL saat menjadi saksi mahkota (saksi sekaligus terdakwa) dalam sidang pemeriksaan saksi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Senin (24/6/2024).

Maka dari itu, ia menilai penyerahan uang tersebut hanya merupakan bentuk persahabatan dirinya bersama Firli kala itu. Apalagi, kata dia, ia bersama Firli sering duduk bersama saat rapat kabinet.

SYL memerinci, uang senilai Rp1,3 miliar itu terdiri atas penyerahan sebanyak dua kali, yakni Rp500 juta dan Rp800 juta.

Lebih lanjut, dia menjelaskan penyerahan uang sebesar Rp500 juta kepada Firli dalam bentuk valuta asing (valas) dengan perantara ajudan dari masing-masing pihak pada saat SYL diundang untuk menyaksikan dan ikut bermain bulu tangkis bersama Firli di gelanggang olahraga (GOR) Mangga Besar, Jakarta Barat.

Sementara untuk penyerahan uang Rp800 juta kepada Firli, sambung dia, dilakukan melalui Kepala Polrestabes Semarang Komisaris Besar Polisi Irwan Anwar, yang juga merupakan saudara dari SYL.

“Irwan yang mengantarkan saya bertemu dengan Pak Firli, dan dia memang pernah di bawah struktur Pak Firli sewaktu menjabat sebagai Kapolda di Nusa Tenggara Barat,” ungkapnya.

Dalam kasus dugaan korupsi di lingkungan Kementan, SYL didakwa melakukan pemerasan atau menerima gratifikasi dengan total Rp44,5 miliar.

Pemerasan dilakukan SYL bersama Sekretaris Jenderal Kementan periode 2021–2023 Kasdi Subagyono serta Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan Tahun 2023 Muhammad Hatta, yang juga menjadi terdakwa.

Adapun keduanya merupakan koordinator pengumpulan uang dari para pejabat eselon I dan jajarannya, antara lain untuk membayarkan kebutuhan pribadi SYL.

Atas perbuatannya, SYL didakwa melanggar dan terancam pidana pada Pasal 12 huruf e dan Pasal 12 huruf f atau Pasal 12B juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. (ANT/KN)

Polda Kaltim Tetapkan 6 Selebgram Jadi Tersangka Judi Online

Penulis
redaksi2
-
0
Kasubdit V Siber Polda Kaltim, Kompol Dian Puspitosari (Diskominfo Kaltim)

SAMARINDA – Kepolisian Daerah Provinsi Kalimantan Timur telah memberikan tindakan tegas kepada para pelaku judi online dengan menetapkan enam orang selegram sebagai tersangka.

“Di Kaltim ini kita sudah melakukan upaya hukum kepada para pelaku judi online. Termasuk yang mentransmisikan atau mendistribusikan akses judi juga kita tindak. Sudah ada 6 tersangka selegram yang terbukti mengendorse akun judi online dan itu sudah kita amankan,” terang PS Kasubdit V Siber Polda Kaltim, Kompol Dian Puspitosari di Samarinda, Senin (24/6/2024).

Dian mengungkapkan kasus judi online di Indonesia kini makin marak dan meresahkan dengan dampak sosial yang menyebabkan kerugian materiil hingga moril baik bagi para pelakunya.

Menyikapi kasus tersebut, lanjut Dian, Presiden RI Jokowi telah menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 21 Tahun 2024 yang menetapkan Satuan Tugas Pemberantasan Perjudian Daring.

Jajaran penegak hukum, kata Dian seperti halnya Polda Kaltim juga secara tegas menindak kasus judi online. Pihaknya secara rutin melakukan penindakan hukum terhadap para pelaku dan seluruh oknum yang terlibat dalam pusaran judi online.

Ia menilai, maraknya kasus judi online ini terjadi karena kemudahan akses internet saat ini. Banyaknya iklan judi online di kanal-kanal internet dengan tawaran yang menggiurkan, terbukti mampu menjerat masyarakat untuk terjerumus ke dalam kasus judi online.

“Semua ada dalam genggaman. Di situlah judi online bikin ketagihan masyarakat. Kelompok tua muda bahkan sampai anak-anak, bisa kena judol. Karena di sela-sela iklan game atau tayangan bola bisa lewat itu iklan judol,” ungkap Dian.

Lebih tegas, Dian mengingatkan bahwa para pelaku judi online dapat menerima ancaman hukuman sesuai UU ITE pasal 27 (ayat 2) dengan denda minimal Rp 10 juta hingga hukuman penjara maksimal enam tahun.

Langkah pemerintah dan kepolisian ini diharapkan mampu memberantas maraknya judi online di Indonesia dan memberikan efek jera bagi para pelaku serta calon pelaku yang berpotensi terjerumus dalam aktivitas ilegal tersebut. (ANT/KN)

Gakkum KLHK Bongkar Modus Pemalsu Dokumen Kayu Ilegal di Sulawesi

Penulis
redaksi2
-
0
Petugas menunjukkan barang bukti kayu ilegal yang dimuat truk usai ditangkap tim operasi Balai Gakkum KLHK Wilayah Sulawesi di Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan. ANTARA/HO-Dokumentasi Balai Gakkum KLHK Wilayah Sulsel

MAKASSAR – Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum (Gakkum) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Wilayah Sulawesi kembali membongkar modus pemalsu dokumen Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan (SIPUHH) online atau dokumen kayu ilegal lintas provinsi.

“Ada sejumlah pengungkapan kasus penggunaan dokumen palsu SIPUHH online digunakan secara berulang. Ini menjadi perhatian kami untuk melakukan pengawasan lebih intensif terhadap peredaran kayu dan penertiban penggunaan dokumen kayu ilegal,” kata Kepala Balai Gakkum KLHK Sulawesi Aswin Bangun di Makassar, Sulawesi Selatan, Senin.

Pengungkapan kayu ilegal tersebut, ungkap dia, diangkut melalui jalur lintas provinsi, baik dari Provinsi Sulawesi Tenggara maupun Buton Utara. Modusnya, memanfaatkan SIPUHH dan dokumen Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu Olahan (SKSHH-KO) palsu agar bisa masuk ke Sulsel.

Dari hasil penangkapan tim operasi, ditemukan muatan kayu ilegal diangkut mobil truk di Kabupaten Bantaeng, Sulsel. Asal kayu dikirim dari daerah Maligano, Sultra dengan tujuan Kabupaten Jeneponto, Sulsel.

Penyidik menyita satu unit mobil truk nomor polisi DD 8764 KU membawa muatan kayu gergajian sebanyak 175 batang dengan volume berat 20,1527 meter kubik serta dokumen SKSHH-KO palsu. Pemiliknya merupakan pensiunan ASN berinisial HM usai 59 tahun.

Selanjutnya, penyidik juga membongkar dan menangkap makelar kayu dengan modus serupa yakni penggunaan dokumen palsu SIPUHH online digunakan secara berulang di Kabupaten Tana Toraja Utara, Sulsel.

Kemudian membongkar modus pemalsuan dokumen kayu berasal dari Suaka Margasatwa Buton Utara, Sultra tujuan Kabupaten Wajo, Sulsel.

Sebagai langkah pencegahan, kata Aswin, pihaknya terus berkoordinasi serta melaporkan temuan tersebut kepada pihak terkait, penerbit dokumen kayu guna melakukan pengawasan dan perbaikan lebih ketat. Termasuk seluruh pemangku kawasan hutan ikut meningkatkan patroli dan pengawasan.

“Berdasarkan hasil analisa Ditjen Gakkum KLHK di Jakarta, pelaku illegal logging saat ini marak terjadi di Indonesia bagian timur seperti Papua, Maluku termasuk di Sulawesi. Itu dikarenakan berkurangnya persediaan kayu di Sumatera, Kalimantan dan Jawa,” kata Aswin mengungkapkan.

Aswin menghimbau serta mengajak kepada seluruh komponen masyarakat maupun media massa ikut bekerja sama memutus mata rantai praktik pengrusakan hutan. Sebab, bisa jadi para pelaku illegal loging ini sedang mengincar Indonesia timur, seperti di wilayah Maluku, Papua termasuk Sulawesi.

“Kami berharap kepada kita semua dapat turut serta, berperan melakukan pengawasan sebagai upaya menjaga kelestarian sumber daya hutan yang tersisa, agar tidak habis dijarah oleh para cukong, pelaku illegal logging, terutama di Indonesia timur, khususnya di Sulawesi,” katanya menekankan.

Di tempat terpisah, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan Andi Hasbi mengemukakan, pihaknya terus berupaya bersinergi dengan instansi terkait dan meningkatkan koordinasi, kerja sama Balai Gakkum KLHK Wilayah Sulawesi untuk meminimalisir pelanggaran.

“Kami terus berusaha menekan segala bentuk pelanggaran serta gangguan kerusakan lingkungan hidup dan Kehutanan di wilayah Sulsel. Dinas KLH bersama UPTD KPH di wilayah kabupaten terus meningkatkan pengawasan terhadap peredaran hasil hutan sekaligus patroli pengamanan demi menjaga kelestarian kawasan hutan,” tuturnya. (ANT/KN)

1...896897898...1,256Halaman 897 dari 1,256