JAKARTA – Kabareskrim Polri Komjen Wahyu Widada menyatakan, Satgas Pemberantasan Judi Online juga menyebut ada lebih dari dua juta pemain judi online di Indonesia. Dari jumlah tersebut, ada yang masih di bawah umur. Bahkan berusia di bawah 10 tahun.

Data itu menegaskan bahwa judi online sudah merambah sampai ke level pelajar sekolah dasar (SD). Kondisi tersebut sangat mengkhawatirkan. ”Anak 10 tahun sudah bisa main judi, saya juga nggak ngerti bayarnya gimana,” ungkap Wahyu seperti dikutip dari Jawa Pos, Minggu (23/6/2024).

Bhabinkamtibmas, lanjut dia, akan bergerak untuk memberikan sosialisasi dan edukasi, termasuk kepada anak-anak.

Wahyu menyebut merebaknya judi online di masyarakat bukan hanya karena suplai dari para agen dan bandar. Melainkan juga karena ada permintaan (demand) yang besar. Karena itu, selain menindak agen dan bandar agar suplai tidak tersedia, pihaknya berusaha mengedukasi masyarakat agar demand judi online perlahan hilang. ”Prinsipnya, kami terus bergerak supaya jangan lelah untuk memberantas,” katanya.

Dengan jumlah pemain judi online yang mencapai jutaan orang, Wahyu mengakui tidak mungkin seluruhnya dipenjarakan. ”Coba bayangkan kalau 2,3 juta pelaku kita tangkap, dimasukkan penjara, itu penjaranya penuh,” bebernya. Karena itu, dia menilai langkah yang lebih efektif adalah menghilangkan demand dan memastikan tidak ada lagi supply.

Dia menegaskan bahwa Polri tidak kendur menindak para agen dan bandar judi online. Bahkan, sebelum terbentuk Satgas Pemberantasan Judi Online, penindakan sudah dilakukan.

Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Brigjen Pol Himawan Bayu Aji menegaskan bahwa semua jenis perjudian harus ditindak. Baik judi darat atau konvensional maupun judi dalam jaringan (daring) atau judi online. ”Mulai 2022 sampai 2024 kami sudah menindak di seluruh Indonesia itu 3.975 perkara,” ungkap Himawan.

Dari ribuan kasus tersebut, Dittipid Siber Bareskrim menetapkan 5.982 tersangka, memblokir 40.642 website judi online, serta membekukan 4.196 rekening. Total aset yang disita mencapai Rp 817,4 miliar. ”Sebelum Bapak Presiden mencanangkan Satgas Pemberantasan Judi Daring, kami sudah melakukan langkah-langkah konkret,” kata jenderal bintang satu Polri tersebut. Langkah itu bakal terus dilakukan Polri.

Terpisah, anggota Komisi I DPR RI Fraksi PKS Sukamta mengatakan, pemberantasan judi online butuh keseriusan. Sebab, dari sisi regulasi, sudah banyak aturan yang dapat digunakan untuk menjerat tindak pidana itu. ”KUHP kita melarang judi,” kata dia kemarin.

Tidak hanya itu, Pasal 127 UU ITE juga sudah mengatur secara jelas terkait larangan untuk meng-upload, menyebabkan orang bermain judi, atau ikut terlibat dalam permainan judi online itu sendiri.

Yang dibutuhkan saat ini adalah komitmen dari pemerintah. Rendahnya komitmen tecermin dari penegakan yang belum optimal. Meski dasar hukum untuk menindak judi online ada sejak 2008, ternyata judi online juga jalan terus. ”Jadi, perangkat hukumnya sudah ada dan sekarang diperkuat lagi di Pasal 40 Ayat 2 C dan 2 D UU ITE,” imbuhnya.

Pasal itu khusus memperkuat peran pemerintah untuk menindak judi online. ”Itu karena jumlahnya kian masif saat revisi Undang-Undang ITE,” tegas anggota DPR RI dari dapil Jogjakarta itu.

Tak hanya aspek hukum positif, Sukamta menegaskan bahwa judi juga dilarang agama. ”Adat ketimuran kita juga tidak membolehkan adanya perjudian itu. Jadi, dalil hukum positif kita, konstitusi, budaya, dan agama kita tidak memungkinkan,” tandasnya. (JP/KN)

JAKARTA – Tanri Abeng, Menteri Negara Pendayagunaan BUMN pada era Presiden Soeharto dan Presiden B.J. Habibie wafat pada Minggu, 23 Juni 2024 dalam usianya yang ke 82 tahun.

Sebelum menjabat sebagai menteri, Tanri Abeng merupakan seorang pengusaha dan teknokrat Indonesia. Dia lahir di sebuah desa di Pulau Selayar, Sulawesi Selatan pada 7 Maret 1942.

Dilansir laman kepustakaan presiden perpustakaan nasional, Minggu, Tanri Abeng menempuh pendidikan di Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin, Ujungpandang. Semasa kuliah, ia bekerja paruh waktu di sebuah perusahaan eksportir dan mengajar bahasa Inggris di sebuah SMA.

Kemudian, ia memperoleh beasiswa untuk melanjutkan pendidikan pada Master of Business Administration di University of New York, Buffalo, Amerika Serikat.

Setelah lulus MBA, ia bergabung dengan Union Carbide. Dia memulainya dari management trainee di Amerika Serikat. Union Carbide adalah perusahaan kimia Amerika Serikat yang didirikan pada 1917, yang memiliki fokus utama pada produksi zat kimia dasar dan plastik.

Tanri Abeng kemudian ditempatkan di Jakarta dan menjabat sebagai manajer keuangan perusahaan multinasional tersebut pada usia 29 tahun, sebelum akhirnya menjabat sebagai Direktur PT Union Carbide Indonesia.

Tanri Abeng kemudian pindah dari perusahaan itu dan memilih bergabung dengan PT Perusahaan Bir Indonesia, atau yang sekarang bernama Multi Bintang Indonesia. Pada 1979, ia resmi menjadi CEO perusahaan tersebut.

Pada 1991, ia menjadi CEO di Bakrie & Brothers, perusahaan milik Aburizal Bakrie. Di sana, ia mencoba melakukan restrukturisasi, profitisasi, dan pada akhirnya bisa menjadikan Bakrie & Brothers sebagai perusahaan publik.

Dalam setahun, ia berhasil meningkatkan keuntungan kelompok usaha Bakrie hingga 30 persen.

Selain menjadi CEO, ia juga memegang banyak posisi senior noneksekutif di banyak organisasi kepemerintahan dan LSM, seperti Komisi Pendidikan Nasional, Badan Promosi Pariwisata, Dana Mitra Lingkungan, Asosiasi Indonesia-Inggris, Institut Asia-Australia, Yayasan Mitra Mandiri.

Ketika pemerintah berniat melakukan pendayagunaan atau restrukturisasi dan privatisasi BUMN, Tanri menjadi orang yang dinilai paling kompeten. Ia diangkat menjabat Menteri Negara Pendayagunaan BUMN Kabinet Pembangunan VII, kabinet terakhir pemerintahan Soeharto (1998). Hingga masa pemerintahan B.J. Habibie, ia tetap dipercaya di posisi jabatan yang sama dalam Kabinet Reformasi Pembangunan pada 25 Mei hingga 13 Oktober 1999.

Setelah tidak menjabat menteri, Tanri Abeng pernah menjabat sebagai komisaris utama di PT Telkom Indonesia, komisaris utama PT Pertamina Persero, dan komisaris utama PT Bio Farma.

Setelah itu, ia lebih banyak memanfaatkan waktunya untuk mengembangkan pemikiran dan pendidikan manajemen, termasuk penulisan buku manajemen. Ia menulis buku “Dari Meja Tanri Abeng: Managing atau Chaos”, yang diterbitkan Pustaka Sinar Harapan pada 2000.

Pada 2011, ia mendirikan Universitas Tanri Abeng yang berlokasi di Pesanggrahan, Jakarta Selatan. (ANT/KN)

JAKARTA – PT Garuda Indonesia mulai mengangkut kepulangan jemaah haji Indonesia tahun 2024 dari Tanah Suci dengan menggunakan pesawat berbadan lebar yang telah disiapkan oleh maskapai tersebut.

“PT Garuda Indonesia secara resmi mulai melaksanakan penerbangan Haji Fase II (kepulangan) untuk memulangkan para jemaah haji kembali ke Tanah Air,” kata Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra dalam keterangan di Jakarta, Minggu (23/6/2024).

Irfan menyebutkan, hari pertama pemulangan jemaah haji dilakukan pada Sabtu (22/6), dimana Garuda Indonesia menerbangkan sedikitnya 3.300 haji untuk kembali ke Indonesia, yang berasal dari sembilan kloter dengan lima kota debarkasi, yaitu Lombok (1 kloter); Jakarta (2 kloter); Solo (4 kloter); Banjarmasin (1 kloter); dan Makassar (1 kloter).

Dia menuturkan penerbangan kepulangan dari Jeddah/Madinah akan diberangkatkan pada tanggal 22 Juni – 3 Juli 2024, sedangkan pada tanggal 4 – 21 Juli 2024, para jemaah akan diterbangkan dari Madinah.

“Awal pelaksanaan fase kepulangan jemaah haji Indonesia tersebut ditandai dengan penerbangan jemaah Kloter 01 asal Lombok, menggunakan GA-5201, yang diberangkatkan dari Bandara Internasional King Abdulaziz, Jeddah pada pukul 07.30 LT (local time) dengan mengangkut sekitar 393 penumpang,” ujar Irfan.

Ia juga mengaku Garuda Indonesia terus mengoptimalkan berbagai kesiapan operasional untuk memaksimalkan upaya dalam menghadirkan layanan penerbangan haji yang aman dan nyaman bagi seluruh haji Indonesia.

“Sebagai maskapai yang dipercaya selama lebih dari enam dekade untuk mengoperasikan penerbangan haji bagi jemaah Indonesia, merupakan sebuah kebanggaan tersendiri bagi kami untuk dapat turut terlibat menjadi bagian dari momen yang telah dinantikan oleh masyarakat Muslim Indonesia dalam menyempurnakan ibadah,” jelas Irfan.

Ia menuturkan Garuda Indonesia bersama seluruh pemangku kepentingan terus memperkuat komunikasi intensif untuk memastikan kesiapan layanan bagi para jemaah sejak tiba di bandara, selama perjalanan, hingga tiba di kota tujuan, sesuai dengan standar keamanan dan keselamatan penerbangan.

“Hal itu turut mencakup kesiapan seluruh armada penerbangan haji yang telah melewati pengecekan dan perawatan menyeluruh untuk memastikan kelaikan dan keselamatan penerbangan,” katanya.

Lebih lanjut, Irfan mengatakan pihaknya juga terus berupaya mengoptimalkan layanan bagi jemaah haji, khususnya dalam memastikan operasional pemulangan jemaah berjalan lancar.

Upaya tersebut turut diselaraskan dengan koordinasi bersama pihak kebandaraan di Tanah Suci, khususnya Otoritas Penerbangan Sipil Arab Saudi atau General Authority Civil Aviation (GACA), dalam kaitan persetujuan slot penerbangan.

Berkenan dengan koordinasi bersama otoritas penerbangan tersebut, guna memastikan kelancaran flow pemulangan jemaah haji, pada Fase II operasional penerbangan haji ini Garuda Indonesia juga turut menyesuaikan jadwal dan asal pemulangan jemaah haji pada beberapa kloter dari Bandara Internasional Bandara Internasional King Abdulaziz, Jeddah dan Bandara Internasional Prince Muhammad bin Abdul-Aziz, Madinah.

Atas penyesuaian tersebut, Garuda Indonesia memastikan akan senantiasa mengedepankan layanan terbaik bagi para jemaah yang terdampak kondisi tersebut.

Irfan memaparkan berbagai mitigasi operasional juga terus dioptimalkan dengan memperhatikan kesiapan aspek operasional di bandara keberangkatan dari Madinah dan Jeddah.

“Kami akan terus berkoordinasi bersama otoritas penerbangan serta Kementerian Agama RI jika dirasa perlu adanya penyesuaian operasional dalam memastikan kelancaran flow pemulangan jemaah haji Indonesia,” kata Irfan.

Lebih lanjut Irfan mengatakan bahwa pihaknya juga akan mengintensifkan koordinasi dengan Kementerian Agama RI serta pemangku kepentingan terkait demi memastikan kenyamanan para jemaah yang terdampak penyesuaian tersebut dapat berjalan optimal, di antaranya menyediakan akomodasi, transportasi, serta konsumsi selama perjalanan antara Madinah dan Jeddah.

Dengan berbagai kesiapan yang telah dioptimalkan serta melalui peningkatan layanan yang terus diselaraskan, Irfan mengaku mengevaluasi kinerja operasional di fase keberangkatan, sehingga pada angkutan pemulangan jemaah haji berjalan optimal.

“Kami berupaya memastikan kelancaran operasional penerbangan haji dalam Fase Pemulangan ini berjalan lancar dengan mengedepankan aspek keselamatan, keamanan, dan kenyamanan bagi jemaah haji,” kata Irfan. (ANT/KN)

JAKARTA – Ketua Panitia Kerja (Panja) Komisi VIII DPR RI mengenai Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 1445 H/2024 Abdul Wachid, menegaskan Kementerian Agama (Kemenag) melanggar kesepakatan dalam rapat kerja bersama Komisi VIII DPR RI, dan juga Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 6 Tahun 2024.

Dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Minggu (23/6/2024), ia menjelaskan bahwa mulanya kuota haji Indonesia pada 2024 dari Arab Saudi adalah 221.000 jemaah.

Namun, lanjut dia, pada Oktober 2023, Indonesia mendapatkan alokasi kuota tambahan sebanyak 20.000 jemaah yang didapatkan setelah Presiden Joko Widodo melakukan pertemuan bilateral bersama Perdana Menteri Arab Saudi Mohammed Bin Salman. Sehingga, total alokasi kuota haji Indonesia bertambah menjadi 241.000 ribu jemaah.

“Raker Komisi VIII dengan Menag tanggal 27 November 2023 itu disepakati bahwa kuota haji kita tahun 2024 sebanyak 241.000 jemaah, yang terdiri dari 221.720 jamaah haji regular dan 19.280 jemaah haji khusus,” ujar Wachid yang juga Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI itu.

Menurut dia, pembagian kuota haji tersebut mengacu Pasal 64 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. Pasal tersebut menyebutkan bahwa kuota haji khusus ditetapkan sebesar delapan persen.

Dengan demikian, kata dia, kuota haji reguler ditetapkan sebesar 92 persen atau 221.720 jemaah, dan kuota haji khusus delapan persen atau 19.280 jemaah, sebagaimana kesimpulan rapat kerja Komisi VIII DPR RI dengan Menag RI pada 27 November 2023.

Akan tetapi, lanjut dia, pada rapat kerja Komisi VIII DPR RI dengan Menag RI pada 13 Maret 2024, Menag RI mengubah komposisi pembagian kuota haji dengan tidak menyertakan kuota tambahan yang didapatkan dari pertemuan Jokowi dengan PM Arab Saudi di Oktober 2023 tersebut.

Ia menjelaskan bahwa dalam rapat itu alokasi kuota haji berjumlah 221.000 jemaah haji yang dibagi menjadi 92 persen atau 213.320 untuk jemaah haji reguler, dan delapan persen sisanya atau 27.680 untuk jemaah haji khusus.

Lebih lanjut, kuota haji tambahan sebanyak 20.000 jemaah tersebut dibagi dua, yakni dengan komposisi 50 persen haji reguler dan 50 persen haji khusus.

Adapun berdasarkan kesimpulan rapat bersama Kemenag per Maret itu, usulan perubahan komposisi haji dari Kemenag tersebut hanya akan dibahas lebih lanjut. Artinya, kata dia, kesepakatan komposisi kuota haji tetap mengacu pada rapat kerja Komisi VIII RI dengan Kemenag pada November 2023, bukan Maret 2024.

“Ini jelas menyalahi kesepakatan dalam rapat kerja Komisi VIII DPR RI dengan Menag RI tanggal 27 November 2023, dan juga Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2024 tentang BPIH Tahun 1445H/2024 yang menyebutkan besaran anggaran haji sebagaimana diamanatkan dalam Raker dimaksud,” katanya yang juga tergabung dalam Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI.

Ia menekankan bahwa pembagian kuota dengan komposisi 92 persen dan delapan persen menjadi sangat penting sebab antrean jamaah haji regular jauh lebih tinggi dibanding jamaah haji khusus. Oleh karena itu, ia meminta Menag untuk mematuhi pembagian kuota tambahan dengan komposisi 92 persen dan delapan persen, dan tidak seenaknya saja menggantinya dengan komposisi 50-50 persen.

“Antrean jamaah haji regular itu sudah sangat panjang, bahkan ada satu kabupaten di Sulawesi Selatan antreannya mencapai 45 tahun. Itu bagaimana mungkin bisa kita segera selesaikan kalau perintah undang-undang, amanat Keppres, dan kesepakatan dalam rapat kerja Komisi VIII DPR RI saja malah dilanggar,” ujarnya.

Oleh sebab itu, ia menegaskan untuk mendukung pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Haji yang akan menyingkap berbagai penyimpangan yang telah merugikan para jemaah haji. Dia ingin Pansus segera dibentuk dan dapat bekerja untuk menyelidiki, menghimpun informasi, dan menelusuri bukti-bukti dalam rangka merumuskan solusi untuk membenahi penyelenggaraan ibadah haji ke depan.

“Penyelenggaraan ibadah haji dari tahun ke tahun itu seperti ini saja, tidak ada perbaikan yang signifikan. Makanya diperlukan pembentukan Pansus agar pembenahan bisa dilakukan secara menyeluruh, terpadu, dan juga sistematis karena melibatkan semua pemangku kepentingan yang terlibat dalam penyelenggaraan ibadah haji,” jelasnya. (ANT/KN)

JAKARTA – Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden(KSP) Ali Mochtar Ngabalin mengatakan pergantian penjabat (Pj) gubernur sejumlah provinsi murni merupakan tata kelola pemerintahan dan tidak ada unsur politis.

Hal itu disampaikan Ngabalin terkait beredarnya informasi rencana pelantikan sejumlah Pj gubernur baru di Kementerian Dalam Negeri, Senin (24/6/2024).

“Kami dari Kantor Staf Presiden harus menegaskan proses ini adalah murni tata kelola pemerintahan yang diatur oleh Kemendagri. Sama sekali tidak ada unsur politik tentang siapa calon gubernur dan lain-lain,” ujar Ngabalin dalam kepada wartawan di Jakarta, Minggu (23/6/2024).

Ngabalin mengatakan pergantian Pj Gubernur merupakan sesuatu yang dilaksanakan sesuai dengan regulasi, antara lain dikarenakan penjabat sebelumnya ada yang akan maju dalam kontestasi pemilihan gubernur.

“Sehingga sama sekali tidak ada kaitannya soal cawe-cawe atau siapa calon gubernur akan datang,” ujarnya.

Dia menekankan di sisa waktu pemerintahan Kabinet Indonesia Maju, Presiden Joko Widodo fokus menyelesaikan beberapa proyek strategis nasional yang akan segera diselesaikan.

Mengenai Pj Gubernur yang akan dilantik, menurut Ngabalin semuanya berdasarkan pertimbangan memiliki pengalaman yang banyak dalam melayani masyarakat.

Menurut informasi yang beredar di kalangan wartawan, Pj Gubernur yang akan dilantik Senin besok yakni Pj Gubernur Sumatera Utara, Sumatera Selatan dan Nusa Tenggara Barat.

Sebelumnya Penjabat (Pj) Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) Lalu Gita Ariadi membenarkan telah menerima undangan pelantikan Pj Gubernur NTB yang baru dan penggantinya adalah Pj Gubernur Sumatera Utara Mayjen TNI (Purn) Hasanuddin.

“Ini benar adanya seperti yang sudah beredar,” ujarnya pada wartawan di Pendopo Gubernur NTB di Mataram, Sabtu (22/6).

Miq Gite sapaan akrabnya mengatakan pergantian dirinya sebagai Pj Gubernur NTB sudah waktunya, sehingga baginya proses pergantian tersebut adalah sesuatu hal yang biasa.

Sementara Kepala Biro Otonomi Daerah (Otda) Setda Sumsel Sri Sulastri mengatakan Penjabat Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Agus Fatoni akan dilantik menjadi Penjabat Gubernur Sumatera Utara (Sumut) pada 24 Juni 2024, di Jakarta, menggantikan Pj Gubernur Sumut Hassanudin.

Sedangkan, Pj Gubernur Sumsel yang akan dilantik adalah Staf Ahli Bidang Regulasi, Penegakan Hukum, dan Ketahanan Ekonomi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Elen Setiadi. (ANT/KN)