BONTANG – Komisi III DPRD Kota Bontang menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait sengketa lahan di PT. Marga Dinamik Perkasa (MDP), yang berlangsung di Ruang Rapat Lantai II Sekretariat DPRD Kota Bontang, Selasa (23/7/2024).

Anggota Komisi III DPRD Kota Bontang, Abdul Samad menyampaikan bahwa kendala permasalahan lahan sengketa tersebut masih berlanjut, yang mana dari pihak ahli waris dari mendiang almarhum Rekson dan PT. MDP masih saling mengklaim atas kepemilikan lahan yang seluas 30×200 meter.

“Hingga sampai hari ini pun, dari PT. MDP belum bisa memberikan bukti legal atas kepemilikan lahan, padahal kita sudah meminta,” ucapnya saat dikonfirmasi.

Padahal ahli waris dari pemilik tanah telah melengkapi berkas dokumen kepemilikan lahan, dan persoalan yang sekarang terjadi bangunan PT. MDP telah berdiri di lahan tersebut.

Mengenai hal itu, Komisi III DPRD Kota Bontang akan melakukan RDP lanjutan, dengan harapan dari pihak PT. MDP nantinya bisa turut hadir.

“Pihak kuasa hukum dan ahli waris masih menunggu niat baik dari PT. MDP, semoga kesempatan selanjutnya mereka bisa hadir,” jelasnya.

Abdul Samad menjelaskan jika pihaknya hanya memfasilitasi saja, bukan dalam hal untuk mengambil keputusan. Sehingga nantinya jika dari pihak ahli waris mendiang bapak Rekson merasa dirugikan, nantinya bisa melakukan koordinasi. (Dwi/Adv).

Pewarta : Dwi
Editor : Nicha R

BONTANG – Pembangun gudang pangan di Kota Bontang dinilai akan membantu masyarakat Bontang dalam ketahanan pangan saat situasi darurat terhadap stok beras di Kota Bontang.

Pihak Bulog saat ini masih melakukan kajian apakah kota Bontang layak untuk dibangun gudang pangan atau tidak.

Padahal DPRD Kota Bontang telah mendorong adanya pembangunan gudang pangan sejak 2 tahun lalu. Hal itu ditekankan mengingat Kota Bontang tidak memiliki agrobisnis pertanian.

“Kalau kita hanya mengandalkan yang di Nyerakat sana tidak cukup untuk kita di kota,” terang Anggota Komisi II DPRD Bontang, Ridwan.

Ia meminta kepada pemerintah untuk tidak hanya mengandalkan kajian dari Bulog saja. Maka ada baiknya pemerintah sendirilah yang membangun gudang tersebut menggunakan APBD.

“Selama ini kita terus mengandalkan suplai dari luar daerah, tidak ada kita produksi,” tambahnya.

Jikalau terjadi bencana atau hal-hal yang tidak diinginkan di tempat suplai sana tentu Kota Bontang akan ikut krisis dan harga bahan pokok dapat melambung naik. Sehingga Ridwan merasa harus terus mendorong pemerintah untuk jangan berharap dari Bulog saja.

“Dua tahun lalu saya anjurkan gudang pangan, kalau bisa satu kecamatan satu jaga-jaga jika ada hal yang tidak diinginkan, karena pengiriman kita kan pakai laut, tinggi resikonya,” paparnya.

Oleh sebab itu dia  berharap, jika nanti Bulog tidak jadi membangun gudang pangan pemerintah kota Bontang lah yang harus bergerak membangun dan mulai menganggarkan melalui APBD. (ADV/KN)

Editor : Nicha R

BONTANG – Komisi III DPRD Kota Bontang telah melangsungkan Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait Sengketa Lahan di PT. MDP dan Lahan di Jalan Awang Long, lapangan tenis Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang. Rapat berlangsung di Ruang Rapat Lantai II Sekretariat DPRD Kota Bontang, Selasa (23/7/2024) siang.

RDP dipimpin langsung oleh Anggota Komisi III DPRD Kota Bontang, Abdul Samad menyampaikan jika permasalahan lahan di PT. MDP dan lahan yang berada di Jalan Awang Long sekitaran lapangan tenis bisa diselesaikan sebaik mungkin, sehingga nantinya tidak ada salah satu pihak yang dirugikan.

“Saya ingin permasalahan lahan ini bisa dibicarakan dengan baik-baik, tanpa ada salah satu pihak yang nantinya merasa dirugikan,” ucapnya.

Sehingga permasalahan lahan yang ada, akan dibahas satu persatu dengan cermat, bahkan keterangan lahan pun nantinya akan dijelaskan lagi dengan pihak terkait.

RDP kali ini turut menghadirkan Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP) Kota Bontang, Camat Bontang Utara, Camat Bontang Selatan, Lurah Bontang Kuala, hingga Lurah Bontang Selatan. (ADV/KN)

Editor : Nicha R

BONTANG – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bontang, Abdul Samad mengatakan bahwa penanganan banjir Kota Bontang sudah masif, namun permasalahan banjir di kelurahan Guntung masih cukup berdampak.

Ia meminta pemkot Bontang untuk lebih melakukan perhatian kepada Kelurahan Guntung, apalagi musim hujan yang lebat cukup merendam kelurahan tersebut.

Usaha pemerintah melakukan penurapan dan normalisasi sungai juga dinilai sudah maksimal, namun memang ada kendala, berupa sampah di Guntung masih banyak, dan terkadang mereka menerima air kiriman jika wilayah Kutim juga terjadi hujan lebat.

“Kami telah mendapat laporan dari dinas terkait,  memang normalisasi sungai terus berjalan dan itu memang satu-satunya cara yang harus terus dilakukan,” jelasnya, Senin (22/7/24).

Abdul Samad mengatakan perlu ada perbaikan dan memperbarui lagi normalisasi di wilayah Guntung. Karena diketahui wilayah tersebut merupakan perumahan yang cukup padat dan berupa cekungan, sehingga harus ada penangan yang lebih

“Selain pemerintah, warga juga harus bekerja sama membersihkan sampah sehingga saling berperan,” tambahnya. (ADV/KN)

Editor : Nicha R

BONTANG – Komisi III DPRD Kota Bontang menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait sengketa lahan di PT. Marga Dinamik Perkasa (MDP), yang berlangsung di Ruang Rapat Lantai II Sekretariat DPRD Kota Bontang, Selasa (23/7/2024).

Anggota Komisi III DPRD Kota Bontang, Abdul Samad menyampaikan bahwa kendala permasalahan lahan sengketa tersebut masih berlanjut, yang mana dari pihak ahli waris dari mendiang almarhum Rekson dan PT. MDP masih saling mengklaim atas kepemilikan lahan yang seluas 30×200 meter.

“Hingga sampai hari ini pun, dari PT. MDP belum bisa memberikan bukti legal atas kepemilikan lahan, padahal kita sudah meminta,” ucapnya saat dikonfirmasi.

Padahal ahli waris dari pemilik tanah telah melengkapi berkas dokumen kepemilikan lahan, dan persoalan yang sekarang terjadi bangunan PT. MDP telah berdiri di lahan tersebut.

Mengenai hal itu, Komisi III DPRD Kota Bontang akan melakukan RDP lanjutan, dengan harapan dari pihak PT. MDP nantinya bisa turut hadir.

“Pihak kuasa hukum dan ahli waris masih menunggu niat baik dari PT. MDP, semoga kesempatan selanjutnya mereka bisa hadir,” jelasnya.

Abdul Samad menjelaskan jika pihaknya hanya memfasilitasi saja, bukan dalam hal untuk mengambil keputusan. Sehingga nantinya jika dari pihak ahli waris mendiang bapak Rekson merasa dirugikan, nantinya bisa melakukan koordinasi. (ADV/KN)

Editor : Nicha R