JAYAPURA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mempercepat proses administrasi penyusunan Surat Presiden (Surpres) perihal pergantian Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk disampaikan kepada DPR RI.

Pernyataan itu disampaikan Jokowi di sela peninjauan layanan Posyandu Rajawali 3, Kabupaten Jayapura, Papua, Selasa (23/7/2024), menyikapi pernyataan Komisi II DPR yang hingga kini belum menerima Surpres dari Presiden Jokowi terkait penunjukan Ketua KPU baru pengganti Hasyim Asy’ari.

“Itu kan proses administrasi. Kalau sudah selesai, rampung, ya akan kita percepat,” katanya.

Namun, saat ditanya lebih lanjut perihal tenggat waktu penyelesaian Surpres tersebut, Presiden Jokowi memilih bungkam dan meninggalkan lokasi wawancara dengan awak media.

Diberitakan sebelumnya, Presiden Jokowi memberhentikan Hasyim Asy’ari dari jabatan anggota sekaligus Ketua KPU masa jabatan 2022-2026 secara tidak hormat, melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 73 P yang terbit 9 Juli 2024.

Pemberhentian yang berlaku sejak Selasa (9/7) itu, dilakukan setelah Hasyim terbukti melakukan tindakan asusila seperti yang diputus Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Jabatan Hasyim dicopot usai terbukti melakukan pelanggaran etik karena melakukan kekerasan seksual terhadap seorang anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Den Haag, Belanda.

Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia kepada wartawan di kompleks DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (22/7), sempat mempertanyakan berkas Surpres pergantian Ketua KPU yang belum diterima pihaknya.

Wakil Ketua Umum (Waketum) Golkar itu menilai penunjukan Ketua KPU yang baru pasca-pemecatan Hasyim seharusnya segera dilakukan agar kinerja lembaga antirasuah itu tetap berjalan optimal. (ANT/KN)

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa (23/7/2024), menggeledah sejumlah lokasi di Jabodetabek dalam rangka pengumpulan alat bukti penyidikan dugaan korupsi bantuan sosial (bansos) Presiden untuk penanganan COVID-19 di wilayah Jabodetabek pada tahun 2020.

“Hari ini ada kegiatan penyidikan di perkara bansos bantuan Presiden di Jabodetabek. Untuk tempat-tempat, titik pastinya, kami belum bisa sampaikan karena kegiatan masih berlangsung,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardika di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan.

Tessa juga belum memberikan informasi lebih lanjut soal apa saja temuan penyidik dalam penggeledahan tersebut. Namun, dia akan mengabarkan temuan penyidikan setelah kegiatan rampung.

“Seandainya nanti ada hasil dari penyidik, kami akan update lagi apa sih yang dilakukan atau barang-barang apa yang disita,” ujarnya.

Penyidikan perkara dugaan korupsi bansos yang diduga terjadi empat tahun lalu itu tidak mandek. Bahkan, penyidik masih terus kumpulkan alat bukti hingga akhirnya dinyatakan cukup untuk disidangkan di pengadilan tindak pidana korupsi (tipikor).

“Kalau seandainya dibilang ini perkara lama, kemudian naik kembali, saya pikir itu tentunya membuktikan bahwa perkara ini tidak dihentikan. Perkara ini tetap berjalan, cuma masalah waktu, kesiapan penyidik dan sebagainya,” ujarnya.

KPK pada hari Rabu, 26 Juni 2024, mengumumkan telah memulai penyidikan dugaan korupsi bansos Presiden pada tahun 2020. Penyidikan tersebut merupakan pengembangan dari perkara dugaan korupsi anggaran distribusi bansos pada Kementerian Sosial.

Pada perkara dugaan korupsi bansos Presiden tersebut penyidik KPK telah menetapkan satu orang tersangka bernama Ivo Wongkaren (IW). Yang bersangkutan juga merupakan terdakwa dalam perkara korupsi anggaran distribusi bansos.

Tessa mengungkapkan perhitungan awal kerugian keuangan negara akibat dugaan tindak pidana korupsi bansos Presiden tersebut mencapai Rp125 miliar.

Untuk diketahui, Direktur Utama Mitra Energi Persada/Tim Penasihat Tim Primalayan Teknologi Persada pada tahun 2020 Ivo Wongkaren dituntut 13 tahun penjara dan denda Rp1 miliar subsider 12 bulan penjara dalam kasus dugaan korupsi anggaran distribusi bantuan sosial di lingkungan Kementerian Sosial.

Ivo Wongkaren juga dituntut membayar uang pengganti sebesar Rp120.118.816.820,00 dikurangi dengan harta benda milik terdakwa yang sudah disita. Dengan ketentuan apabila sisa uang pengganti tidak dibayar selambat-lambatnya 1 bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, harta bendanya dilelang atau dipidana selama 5 tahun.

Jaksa menyatakan bahwa Ivo Wongkaren tidak mendukung program pemerintah mewujudkan pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Menurut jaksa, Ivo Wongkaren merupakan inisiator atau perencana yang menghendaki keuntungan dari tindak pidana korupsi itu.

“Perbuatan tersebut dalam periode waktu tertentu, bencana non-alam COVID-19. Terdakwa melakukan korupsi bertujuan memperoleh keuntungan di luar kewajaran. Terdakwa tidak mengakui perbuatannya,” imbuh jaksa.

Dalam surat dakwaan yang sama, jaksa juga menjatuhkan tuntutan terhadap Tim Penasihat PT Primalayan Teknologi Persada Roni Ramdani dan General Manager PT Primalayan Teknologi Persada Richard Cahyanto.

Roni Ramdani dituntut dengan pidana penjara selama 10 tahun dan denda sebesar Rp1 miliar subsider 12 bulan penjara, sedangkan Richard Cahyanto dituntut pidana penjara selama 7 tahun serta denda Rp1 miliar subsider 12 bulan penjara.

Roni juga dituntut membayar uang pengganti sebesar Rp616.241.000,00 yang dikurangi dengan barang bukti yang telah dirampas untuk negara. Jika sisa uang pengganti tidak dibayar paling lambat 1 bulan setelah putusan inkrah, harta bendanya dilelang atau dipidana selama 1 tahun.

Richard Cahyanto juga dituntut membayar uang pengganti sebesar Rp4.134.000.000,00. Apabila sisa uang pengganti setelah dikurangi uang sitaan yang dirampas untuk negara tidak dibayar maksimal 1 bulan pascaputusan inkrah, harta benda Richard dapat dilelang atau dipidana selama 2 tahun.

Tiga terdakwa, menurut jaksa, terbukti melanggar Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu.

Ivo, Roni, dan Richard didakwa merekayasa pekerjaan konsultansi dengan menunjuk PT Primalayan Teknologi Persada sebagai konsultan PT Bhanda Ghara Reksa (Persero) dalam pekerjaan penyaluran bansos beras untuk keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan dari Kementerian Sosial pada tahun 2020 yang merugikan keuangan negara sebesar Rp127.144.055.620,00. (ANT/KN)

JAKARTA – Nilai tukar (kurs) rupiah terhadap dolar AS pada perdagangan Selasa ditutup menguat di tengah pasar mencermati prospek optimisme Presiden terpilih Prabowo Subianto dalam pembangunan ekonomi RI ke depan.

Pada akhir perdagangan Selasa, rupiah naik 6 poin atau 0,04 persen menjadi Rp16.214 per dolar AS dari sebelumnya sebesar Rp16.220 per dolar AS.

“Melihat prospek optimisme Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk melanjutkan program yang dilakukan Jokowi serta mendapat hasil positif dari program dua periode kepemimpinan Jokowi, serta potensi besar pemangkasan suku bunga The Fed yang terjadi pada September, besar kemungkinan ekonomi Indonesia tumbuh dan kuat yang selanjutnya berimplikasi terhadap nilai tukar rupiah ke depannya,” kata analis Finex Brahmantya Himawan saat dihubungi Antara di Jakarta, Selasa (23/7/2024).

Pemerintahan baru Prabowo-Gibran mendapat tantangan untuk mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 ke depannya untuk merealisasikan janji politiknya mengenai, makan siang gratis, pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) serta kenaikan gaji PNS yang masuk ke dalam anggaran belanja serta membebani APBN sehingga hanya akan memiliki sedikit ruang bagi pemerintahan baru untuk merealisasikan program-program unggulan lainnya.

Namun, Presiden terpilih Prabowo optimistis bahwa ekonomi Indonesia akan tumbuh hingga 8 persen pada masa kepemimpinannya dan melihat hasil dari program-program yang sudah dijalankan Presiden Jokowi selama dua periode.

Di sisi eksternal, reaksi pasar terhadap keputusan Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden untuk mundur dari pemilu dan digantikan oleh Kamala Harris pada akhir pekan tidak terlalu signifikan dan pergerakan dolar AS juga masih tergolong stabil, meskipun ada sentimen ketidakpastian yang menyelimutinya.

Namun, potensi pemangkasan suku bunga Fed Funds Rate pada September 2024 terasa sangat dekat karena mayoritas pedagang dan investor mendukung penurunan, di samping itu survei yang dilakukan CBS setelah “insiden penembakan” mayoritas dimenangkan oleh Donald Trump yang memiliki latar belakang seorang pebisnis tentunya akan lebih merestui pemangkasan suku bunga.

Menurut Brahmantya, yang perlu diperhatikan ialah jika Trump memimpin dan menjadi Presiden AS, genderang perang dengan China tidak terhindarkan karena Trump berencana membuat kebijakan yang tidak menguntungkan China seperti menaikkan pajak mobil listrik dari negara itu.

Kurs Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) Bank Indonesia pada Selasa meningkat ke level Rp16.204 per dolar AS dari sebelumnya sebesar Rp16.228 per dolar AS. (ANT/KN)

JAKARTA – Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar mengatakan bahwa terpilihnya Menteri Pertahanan sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menjadi presiden merupakan sebuah takdir.

“Saya yakin Allah telah menakdirkan Pak Prabowo sebagai presiden yang akan datang, dan ini sudah pilihan baik,” kata pria yang akrab disapa Cak Imin saat memberikan arahan dalam acara Hari Lahir Ke-26 PKB di Balai Sidang Jakarta, Selasa (23/7/2024) malam.

Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa kalah dalam sebuah persaingan, terutama Pemilu 2024, merupakan hal yang biasa.

“Akan tetapi, saya terima kasih Bang Surya Paloh (Ketua Umum Partai NasDem), saya bisa ikut hadir dalam Pilpres 2024 karena detik-detik terakhir saya bersama Bang Surya Paloh menyusun koalisi yang Alhamdulillah bisa mewarnai demokrasi pada 2024 ini,” ujarnya.

Oleh sebab itu, ia secara pribadi maupun partai mengaku bersyukur karena telah memaknai demokrasi dan kompetisi yang sehat, sehingga menjadi fondasi pada masa mendatang.

Sementara itu, Cak Imin turut menanggapi ajakan Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad agar PKB turut masuk dalam pemerintahan Prabowo Subianto nanti.

“Terima kasih atas ajakan Pak Dasco, semua siap bersama-sama Pak Dasco, dan Pak Prabowo di masa yang akan datang,” katanya.

Ia kemudian berkelakar bahwa Partai Keadilan Sejahtera turut diajak dalam pemerintahan Prabowo bersama Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka nanti.

“PKS, don’t worry (jangan khawatir), saya juga ikut mendaftarkan, ajak juga PKS, Pak Dasco, untuk bareng-bareng, dan semua kekuatan bangsa untuk bersama-sama menata Indonesia yang sedang di persimpangan jalan, ekonominya sulit, keadaan tidak semudah yang kita bayangkan,” ujarnya. (ANT/KN)

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan pihaknya tidak pernah menutup opsi untuk melakukan operasi tangkap tangan (OTT) dalam menindak para pelaku korupsi di Indonesia.

Juru Bicara KPK Tessa Mahardika mengemukakan hal itu ketika menanggapi komentar Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan yang menyebut OTT yang dilakukan KPK ‘kampungan’ dan menilai pencegahan korupsi sebagai hal yang lebih penting.

“KPK melihat semangat yang beliau sampaikan itu untuk menyempurnakan pencegahan, pendidikan, maupun penindakan yang berbasis asset recovery, tetapi KPK sendiri tidak pernah menutup peluang adanya tangkap tangan,” kata Tessa di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (23/7/2024).

Tessa mengatakan bahwa saat ini fokus dari KPK adalah memulihkan kerugian keuangan negara atau asset recovery akibat tindak pidana korupsi.

Juru Bicara KPK berlatar belakang penyidik Polri itu juga menambahkan bahwa KPK juga sangat mempertimbangkan asas manfaat dalam melakukan OTT dan memastikan biaya operasional dalam menangani perkara korupsi harus lebih rendah daripada uang yang dikembalikan ke kas negara.

“Tidak hanya melakukan OTT, mungkin jauh di Papua, hanya OTT saja tidak ada asset recovery, sementara sebagaimana teman-teman ketahui ongkos perjalanannya saja tiketnya sudah tinggi. Jadi, asas kemanfaatannya tidak tercapai,” ujarnya.

Namun, Tessa memastikan segenap jajaran komisi antirasuah akan menangani dengan serius setiap laporan dugaan atau indikasi korupsi.

“KPK tidak pernah menutup (opsi OTT) seandainya ada informasi adanya suap atau segala macam. Kami akan tetap menangani itu,” kata Tessa. (ANT/KN)