JAKARTA – Putra ke-4 Wakil Presiden Ke-9 Hamzah Haz, Nur Agus Haz, mengungkapkan bahwa ayahnya wafat tidak dalam keadaan sedang sakit karena sebelumnya sempat berkomunikasi normal dengannya.

Dia menjelaskan bahwa Hamzah Haz wafat di kamar tidurnya. Menurutnya ayahnya tersebut wafat setelah terbangun dari tidur dan hendak melaksanakan shalat dhuha di pagi hari.

“Malam sempat bicara sama saya, tidak ada sakit sama sekali,” kata Agus Haz saat ditemui usai prosesi upacara penyerahan jenazah kepada pemerintah, Rabu (24/7/2024).

Sejauh ini, menurutnya Hamzah Haz kerap dikontrol oleh dokter dari kepresidenan. Dia menyebut Hamzah Haz tidak memiliki penyakit berat, melainkan hanya penyakit lambung biasa.

Selain itu, menurutnya sempat ada dua rencana terkait pemakaman Hamzah Haz, antara di Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata Jakarta atau di makam keluarga yang berada di Cisarua, Bogor. Namun akhirnya keluarga sepakat bahwa mendiang Hamzah Haz dimakamkan di Bogor.

“Akhirnya kami putuskan secara personal, kita mengikuti wasiat dari bapak,” kata putra ke-4 dari 12 bersaudara tersebut.

Adapun jenazah tokoh bangsa itu dibawa ke pemakaman menggunakan mobil jenazah dari Komando Garnisun Tetap (Kogartap) TNI I/Jakarta pada pukul 14.30 WIB dari rumah duka. Keluarga dan kerabat mendiang pun turut mengiringi perjalanan menuju ke lokasi pemakaman.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo juga mengunjungi rumah duka bersama Wakil Presiden Terpilih Pemilu 2024 Gibran Rakabuming Raka, dan juga Menteri Agraria dan Tata Ruang Agus Harimurti Yudhoyono.

Selain Jokowi, tokoh-tokoh bangsa lainnya sudah berdatangan ke rumah duka, di antaranya Wakil Presiden Ke-6 Try Sutrisno, Wakil Presiden Ke-10 dan Ke-12 Jusuf Kalla, dan Wakil Presiden Ke-11 Budiono.

Kemudian hadir pula sejumlah politisi, di antaranya Ketum PPP Mardiono, Ketum Partai Hanura Oesman Sapta Odang, hingga Wakil Ketua DPR RI Rahmat Gobel. Sedangkan Presiden Ke-5 Megawati Soekarnoputri berhalangan hadir dan diwakili oleh Ahmad Basarah selaku kader dari PDI Perjuangan. (ANT/KN) 

JAKARTA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI melaporkan proses pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih Pilkada 2024 sudah mencapai 99,89 persen rampung, jelang penutupan tahapan kegiatan pada Rabu (24/7/2024) tengah malam.

“Per hari ini, pukul 12.00, berdasarkan data yang kami himpun dari Republik Indonesia yang diperoleh dari aplikasi e-coklit, sudah terdata 99,89 persen sudah selesai dicoklit,” kata Ketua Divisi Data dan Teknologi Informasi KPU RI Betty Epsilon Idroos di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (24/7/2024).

Ia mengatakan, hari ini adalah hari terakhir untuk kegiatan coklit yang sudah bergulir sejak 24 Juni 2024 di seluruh daerah di Indonesia.

“Saat ini di seluruh Indonesia masih berlangsung kegiatan coklit atas data yang dimiliki oleh KPU dengan dokumen kependudukan yang dilakukan datang dari rumah ke rumah untuk diteliti oleh petugas pemutakhiran data pemilih,” katanya.

Untuk DKI Jakarta sendiri, kata Betty, pemilih yang terhimpun datanya oleh KPU sejumlah 8.315.669 dan sudah semua tercoklit.

Jumlah itu termasuk nama Presiden Joko Widodo (Jokowi) serta Iriana Joko Widodo yang hari ini telah merampungkan proses pemutakhiran data pemilih.

“Hari ini kami diterima dengan sangat baik oleh Presiden Joko Widodo dan dalam satu KK Pak Jokowi ada dua pemilih yang akan menggunakan hak pilih sesuai dengan KK yang ada di dokumen,” katanya.

Menurut Betty, tahapan coklit data pemilih di Indonesia berjalan lancar, meskipun muncul sejumlah dinamika di daerah yang kini sedang diselesaikan.

Proses pemutakhiran data pemilih hingga saat ini masih menyisakan sejumlah pemilih baru serta pemilih yang belum memenuhi syarat, kata Betty menambahkan.

“Tentu ada pemilih baru, pemilih yang tidak memenuhi syarat, yang kemudian di-update oleh KPU DKI Jakarta. Kita tunggu sampai pukul 24.00 untuk seluruh Indonesia,” katanya.

Dikatakan Betty, proses pengumpulan data coklit via aplikasi coklit elektronik (e-coklit) belum sepenuhnya terkumpul, sebab sejumlah petugas pada daerah yang belum terjamah internet masih melakukan pendataan secara manual.

“Data itu kita tunggu diinput oleh teman-teman ketika memiliki jaringan internet di seluruh Indonesia,” katanya. (ANT/KN)

JAKARTA – Mantan Direktur Utama PT Garuda Indonesia Emirsyah Satar mengeklaim bahwa tidak ada kerugian negara dalam pengadaan pesawat jenis Bombardier CRJ-1000 dan ATR 72-600.

Penasihat hukum Emirsyah, Monang Sagala, mengatakan kerugian pengadaan kedua pesawat tersebut ditutup dengan keuntungan operasional pesawat Airbus dan Boeing.

“Ini merupakan subsidi silang sesuai fungsi Badan Usaha Milik Negara (BUMN),” kata Monang mewakili kliennya saat membaca tanggapan terhadap replik penuntut umum (duplik) dalam sidang lanjutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Rabu (24/7/2024).

Oleh karena itu, Monang memohon kepada majelis hakim untuk menyatakan Emirsyah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi serta membebaskan Emirsyah dari dakwaan dan tuntutan.

Ia menuturkan pengadaan dan operasional pesawat Bombardier CRJ-1000 dan ATR 72-600 wajib diadakan oleh Garuda Indonesia sebagai BUMN untuk mewujudkan program pemerintah, yaitu Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI).

Namun, dalam perjalanannya, kata dia, memang terdapat kerugian berupa kerugian operasional yang merupakan risiko bisnis, sehingga tidak ada hubungannya antara pengadaan pesawat dengan operasional pesawat.

Dia menyebutkan operasional pesawat dilakukan oleh manajemen, bukan oleh panitia pengadaan. Selain itu, sambung dia, operasional pesawat dipengaruhi oleh berbagai faktor eksternal.

“Terutama faktor nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS),” tuturnya.

Dalam perkara tersebut, Emirsyah didakwa terbukti secara tanpa hak menyerahkan rencana pengadaan armada (fleet plan) Garuda Indonesia kepada mantan Direktur Utama PT Mugi Rekso Abadi (MRA) Soetikno Soedarjo yang juga duduk sebagai terdakwa.

Rencana pengadaan armada yang merupakan rahasia perusahaan tersebut kemudian diserahkan kepada pabrikan Bombardier.

Emirsyah dinilai terbukti mengubah rencana kebutuhan pengadaan pesawat dari 70 kursi menjadi 90 kursi, tanpa terlebih dahulu ditetapkan dalam rencana jangka panjang perusahaan.

Ia juga diyakini memerintahkan bawahannya untuk mengubah kriteria pemilihan dalam pengadaan pesawat di Garuda Indonesia tanpa persetujuan dari dewan direksi.

Emirsyah pun dinilai jaksa telah terbukti bersekongkol dengan Soetikno selaku penasihat komersial Bombardier dan Avions De Transport Regional (ATR) untuk memenangkan Bombardier dan ATR dalam pemilihan pengadaan pesawat di Garuda Indonesia.

Padahal, pesawat jenis Bombardier CRJ-1000 dan ATR 72-600 tidak sesuai dengan konsep bisnis Garuda Indonesia yang menyediakan pelayanan penuh.

Perbuatan Emirsyah Satar tersebut didakwa mengakibatkan kerugian keuangan negara pada Garuda Indonesia dengan jumlah total 609,81 juta dolar AS.

Ini bukan kali pertama Emirsyah diadili di meja hijau. Sebelumnya, Emirsyah Satar telah divonis dalam perkara berbeda.

Pada 8 Mei 2020, Dirut PT Garuda Indonesia 2005–2014 itu divonis 8 tahun penjara ditambah denda Rp1 miliar subsider 3 bulan kurungan serta dihukum membayar uang pengganti sebesar 2,11 juta dolar Singapura.

Vonis tersebut sebagai akibat Emirsyah yang telah terbukti menerima suap senilai Rp49,3 miliar dan pencucian uang sebesar Rp87,464 miliar. (ANT/KN)