Beranda blog Halaman 862

Presiden Jokowi : Suplai Air Bersih Sudah Siap Jelang Berkantor di IKN

Penulis
redaksi2
-
0
Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi)

JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menerima laporan dari otoritas berwenang bahwa suplai kebutuhan air bersih sudah tersedia di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur (Kaltim), menjelang rencana berkantor mulai 28 Juli 2024.

“Yang disampaikan ke saya, airnya sudah masuk,” kata Presiden Jokowi usai menghadiri acara Indonesia-Pacific Parliamentary Partnership (IPPP) di Jakarta, Kamis (25/7/2024).

Menurut Kepala Negara, rencana untuk berkantor di IKN mulai 28 Juli 2024 bergantung pada kesiapan fasilitas, berupa perabotan kantor serta sarana dan prasarana pendukung lainnya.

“Saya akan tetap akan melihat fasilitasnya sudah selesai atau belum, siap atau belum,” ujarnya.

Pada tanggal tersebut, Presiden Jokowi direncanakan meresmikan infrastruktur tol dan meninjau progres pembangunan IKN.

Selain itu, Presiden juga dijadwalkan memimpin jalannya Sidang Kabinet perdana yang direncanakan berlangsung di Kantor Presiden kawasan IKN.

Saat ditanya terkait persiapan Sidang Kabinet tersebut, Jokowi kembali menegaskan bahwa hal itu bergantung pada kesiapan fasilitas.

“Kalau semuanya sudah siap. Kalau kursinya belum siap gimana? Duduk masa lesehan, sidang kabinet lesehan,” katanya.

Presiden Jokowi kembali menegaskan bahwa dirinya tidak ingin memaksakan kehendak untuk berkegiatan di IKN bila hal itu berpengaruh pada penurunan kualitas interior hingga bangunan di IKN.

“Semuanya kesiapan, sekali lagi kesiapan di IKN, dan kita tidak ingin paksa-paksa yang nanti menurunkan kualitas interior, bangunan, nggak. Selama itu benar-benar siap, saya akan masuk,” katanya. (ANT/KN)

Demokrat Siap Usulkan Heru Budi Jadi Calon Gubernur DKI Jakarta

Penulis
redaksi2
-
0
Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono

JAKARTA – Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono mengaku mempertimbangkan nama Heru Budi Hartono yang diusulkan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Demokrat untuk dicalonkan jadi Gubernur Jakarta.

“Kalau dari DPD punya, misalnya, bukan rekomendasi ya bisa dikatakan, usulan. Saya pikir boleh-boleh saja usulan itu selalu kita terima. Tapi tentunya kita akan membaca peta politik secara utuh,” kata pria yang akrab disapa AHY saat jumpa pers di kantor DPP Demokrat, Jakarta Pusat, Kamis (25/7/2024).

Dia menilai, pihaknya harus mempertimbangkan peta kekuatan politik dari koalisi ataupun lawan jika ingin bertarung di wilayah besar seperti Jakarta.

Untuk saat ini, AHY sendiri mengakui Koalisi Indonesia Maju (KIM) masih terus mencari siapa sosok yang tepat untuk didukung dalam Pilkada Jakarta.

Di satu sisi, internal Demokrat juga akan melalukan survei untuk memastikan siapa tokoh yang diminati masyarakat Jakarta.

“Untuk DKI Jakarta, kami belum mengambil keputusan dan masih butuh waktu untuk menganalisa dan menggodoknya lebih lanjut,” kata dia.

Sebelumnya, DPD Partai Demokrat Jakarta, membeberkan alasan untuk mengusulkan Penjabat Gubernur DKI Heru Budi Hartono sebagai kandidat gubernur pada Pilgub 2024 salah satunya karena birokrat tulen.

“Pak Heru masuk ke dalam tujuh kriteria yang diinginkan Demokrat,” kata Ketua DPD Partai Demokrat DKI Jakarta Mujiyono saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa (2/7).

Menurut dia, Partai Demokrat Jakarta secara umum menilai kinerja PJ Gubernur Provinsi DKI Jakarta itu, unggul, meskipun sering sepi dari pemberitaan.

Ia menjelaskan tipikal seorang pemimpin yang sekaligus birokrat selalu berorientasi kepada hasil bukan ingar bingar pemberitaan media.

“Biasanya kalau politikus yang memimpin hasilnya belum nyata tapi pemberitaannya sudah meluas, hal ini berbeda dengan seorang Heru Budi Hartono. Seorang birokrat tulen yang selalu berorientasi kepada hasil yang nyata dan dapat dicapai,” tuturnya.

Mujiyono membeberkan sejumlah kinerja Heru Budi yang unggul selama memimpin Jakarta, di antaranya, berhasil menurunkan prevalensi stunting di Jakarta dari 16,8 persen menjadi 14,8 persen dengan memberikan makanan sehat, susu, dan pemeriksaan kesehatan.

Bahkan lanjut Mujiyono, dari jumlah 22.000 anak yang mengalami stunting sebanyak 9.000 sudah lulus stunting.

Selain itu, untuk mengatasi persoalan banjir lanjut Mujiyono, Heru juga berhasil menuntaskan Sodetan Ciliwung yang terlantar bertahun-tahun sehingga dapat diresmikan oleh Presiden Joko Widodo, akhir Juli 2023 lalu.

“Kehadiran Sodetan Ciliwung diharapkan dapat memitigasi banjir di Jakarta, khususnya di wilayah yang dialiri Sungai Ciliwung,” katanya. (ANT/KN)

Kemendagri : Buku IKN Jadi Panduan Pembangunan Kota Berkelanjutan

Penulis
redaksi2
-
0
Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri Safrizal ZA dalam peluncuran buku berjudul "Jalan Menuju Ibu Kota Nusantara Bersama Daerah Mitra Penyangga" dan "Pengelolaan Perkotaan di Indonesia: Masa Lampau, Masa Kini, & Masa Depan" di Gedung Perpustakaan Nasional RI, Jakarta, Rabu (24/7/2024). ANTARA/HO-Puspen Kementerian Dalam Negeri

JAKARTA – Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri Safrizal ZA berharap buku mengenai Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara dan Tata Kelola Perkotaan dapat menjadi panduan bagi para pemangku kebijakan dan masyarakat dalam memahami dinamika pembangunan kota yang berkelanjutan.

Hal itu disampaikan Safrizal dalam peluncuran buku berjudul “Jalan Menuju Ibu Kota Nusantara Bersama Daerah Mitra Penyangga” dan “Pengelolaan Perkotaan di Indonesia: Masa Lampau, Masa Kini, & Masa Depan” di Gedung Perpustakaan Nasional RI, Jakarta, Rabu (24/7/2024).

“Buku ini membahas tentang Ibu Kota Nusantara tanpa memaksa pembacanya untuk mendukung, melainkan memberikan informasi mengenai keberhasilan beberapa negara dalam memindahkan ibu kotanya,” kata Safrizal dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Dia menjelaskan buku tentang IKN mengupas keberhasilan dan kegagalan negara lain dalam hal yang sama.

 

Sementara buku tentang pengelolaan perkotaan ini menggambarkan sebuah kota dapat menjadi berkelanjutan, cerdas, memiliki standar layanan yang baik, aman, serta sanitasi yang bagus, yang semuanya harus dirancang sejak awal.

Sementara itu, Sekretaris Utama Perpustakaan Nasional Joko Santoso menyampaikan bahwa semangat Perpusnas untuk mendorong kampanye tulis, terbit, dan sebarkan mendukung penuh penerbitan buku ini sebagai bagian dari kolaborasi antar kementerian dan lembaga dalam menumbuhkembangkan minat literasi di kalangan masyarakat.

“Pak Safrizal ZA menjadi role model birokrat sekaligus penulis yang melahirkan buku-buku bermutu yang dibutuhkan masyarakat,” ungkap Joko.

Lebih lanjut, penulis dan pegiat literasi, Maman Suherman menyoroti karya-karya yang dihasilkan oleh Safrizal, salah satunya buku pengalaman sebagai Penjabat Gubernur.

Ia berharap semua penjabat setelah selesai bertugas dapat membuat buku tentang perjalanannya saat memimpin suatu daerah.

“Sudah didahului sama Pak Saf menulis buku tentang pengalaman di Kalimantan Selatan, berlanjut lahir karya buku tentang IKN,” tambah Maman.

“Kita butuh dari kalangan pemerintahan untuk menghasilkan karya buku, karena menulis bukan hanya menuangkan ide, tapi juga refleksi dari kemampuan penyelesaian masalah di lapangan” pungkas dia. (ANT/KN)

Anwar Usman Tidak Ikut Putuskan Uji Materi UU Pilkada Terkait Usia Calon Kepala Daerah

Penulis
redaksi2
-
0
Tangkapan layar - Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Saldi Isra (tengah) memimpin sidang lanjutan uji materi Undang-Undang Pilkada di Ruang Sidang MK, Jakarta, Kamis (25/7/2024). (ANTARA/Fath Putra Mulya)

JAKARTA – Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Saldi Isra mengatakan, Hakim Konstitusi Anwar Usman tidak ikut memutus perkara uji materi Undang-Undang Pilkada terkait syarat usia calon kepala daerah yang tengah bergulir di MK.

Hal itu disampaikan oleh Saldi dalam sidang lanjutan Perkara Nomor 70/PUU-XXII/2024 di Ruang Sidang MK, Jakarta, Kamis (25/7/2024). Saldi mengatakan, Anwar Usman telah mendeklarasikan keinginannya itu di dalam rapat permusyawaratan hakim (RPH).

“RPH beberapa waktu yang lalu itu sudah mendengar langsung dari Yang Mulia Anwar Usman. Jadi, ini bukan diminta siapa-siapa, beliau tidak akan ikut memutus yang berkaitan dengan syarat usia ini,” kata Saldi.

Saldi merasa perlu menyampaikan sikap Anwar Usman tersebut agar semua pihak tidak curiga kepada mantan Ketua MK itu.

“Jadi ini perlu disampaikan agar semua pihak tidak menaruh rasa curiga. Jadi beliau sudah declare (menyatakan) di RPH bahwa tidak akan ikut memutus,” ucap Saldi.

Sidang lanjutan Perkara Nomor 70/PUU-XXII/2024 itu dipimpin oleh Saldi dengan didampingi Hakim Konstitusi Arsul Sani dan M. Guntur Hamzah. Agenda persidangan ialah perbaikan permohonan.

Pada mulanya, A. Fahrur Rozi selaku pemohon I menyampaikan permohonan provisi agar Anwar Usman memeriksa dan memutus perkara yang ia ajukan.

Menurut dia, Anwar Usman memiliki ikatan keluarga dengan Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep yang berpotensi maju sebagai calon kepala daerah pada Pilkada 2024. Kaesang, kata dia, merupakan keponakan dari Anwar Usman.

“Pemohon mengajukan hak ingkar terhadap Hakim Konstitusi Anwar Usman dan meminta dengan hormat agar Hakim Konstitusi Anwar Usman dengan kesadaran diri mengundurkan diri atau tidak diikutsertakan dalam proses pemeriksaan dan pengambilan putusan terhadap perkara a quo,” kata Fahrur.

Namun, karena Anwar Usman telah menyatakan tidak akan ikut memutus perkara uji materi UU Pilkada yang berkaitan dengan syarat usia, imbuh Saldi, maka permohonan provisi pemohon sudah tidak relevan.

“Artinya, yang saudara mintakan provisi itu menjadi tidak relevan lagi,” ujar Saldi.

Perkara Nomor 70/PUU-XXII/2024 diajukan oleh Mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta A. Fahrur Rozi dan mahasiswa Podomoro University Anthony Lee.

Para pemohon mengajukan permohonan uji materi Pasal 7 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 karena dinilai menimbulkan ketidakpastian hukum. Mereka ingin syarat usia calon kepala daerah dihitung sejak penetapan pasangan calon.

Dalam petitumnya, para pemohon meminta MK agar memaknai Pasal 7 ayat (2) huruf e menjadi: berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk calon gubernur dan wakil gubernur dan 25 (dua puluh lima) tahun untuk calon bupati dan calon wakil bupati atau calon wali kota dan calon wakil wali kota terhitung sejak penetapan pasangan calon. (ANT/KN)

KPK Tangkap Pegawai KPK Gadungan Peras ASN di Bogor

Penulis
redaksi2
-
0
Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi Tessa Mahardika Sugiarto. ANTARA/Fianda Sjofjan Rassat

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis (25/7/2024), menangkap satu orang berinisial YS lantaran mengaku sebagai pegawai KPK dan melakukan pemerasan terhadap seorang aparatur sipil negara (ASN) di Pemerintah Kabupaten Bogor.

“Tim mengamankan orang dimaksud di rumah makan Mang Kabayan di Kabupaten Bogor sekitar pukul 13.30 WIB,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardika di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (25/7/2024).

Tessa menerangkan, pada Kamis pagi pihaknya menerima laporan mengenai seseorang berinisial YS yang mengaku pegawai KPK dan melakukan pemerasan kepada seorang pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor.

Pejabat tersebut dimintai sejumlah uang oleh YS dan atas laporan itu KPK menurunkan tim yang terdiri dari penyelidik, penyidik dan inspektorat untuk memastikan apakah orang tersebut benar-benar merupakan pegawai KPK atau bukan.

Tim KPK kemudian memastikan bahwa orang tersebut telah menerima uang dari pihak pelapor dan langsung menangkap YS pada sekitar pukul 13.30 WIB.

Tim KPK kemudian membawa YS menuju kediamannya di Perumahan Villa Bogor Indah di Kota Bogor dalam rangka pengumpulan barang bukti.

Dalam kegiatan tersebut, penyidik KPK menyita uang Rp300 juta, satu unit ponsel merek iPhone dan satu unit kendaraan merek Porche warna putih.

Tim selanjutnya membawa YS ke Gedung Merah Putih KPK untuk dilakukan klarifikasi lebih lanjut

“Dari hasil klarifikasi tersebut, didapat kesimpulan sementara bahwa orang tersebut bukan merupakan pegawai KPK dan hanya beroperasi sendiri,” ujar Tessa.

Pihak KPK selanjutnya akan menyerahkan YS beserta uang, barang dan kendaraannya kepada pihak kepolisian dalam hal ini Polres Bogor untuk diproses lebih lanjut. (ANT/KN)

Gudang Beras di Samarinda Dirampok, Kerugian Capai Puluhan Juta Rupiah

Penulis
redaksi2
-
0
Teks Foto: Gudang beras Ilustrasi (net)

SAMARINDA – Sebuah gudang beras di kompleks Pasar Segiri, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Samarinda Ulu, Kalimantan Timur, mengalami perampokan yang mengakibatkan kerugian hingga puluhan juta rupiah.

Peristiwa ini terjadi pada Rabu (24/7) dan baru diketahui setelah toko hendak tutup.

Pelaku perampokan menggunakan mobil Colt pikap berwarna hitam dengan nomor polisi KT 8181 DD untuk membawa kabur 115 karung beras kemasan 20 kilogram.

Gudang beras tersebut diketahui milik toko sembako Yudi yang terletak di Jalan Perniagaan, Komplek Pasar Segiri, Samarinda.

Menurut Kiki (28), kasir toko sembako Yudi, kejadian berawal saat nota yang telah dikeluarkan oleh toko dinyatakan hilang pada siang hari.

Nota tersebut seharusnya sudah dikerjakan dan beras sudah dimuat, namun nota tersebut hilang dan orang yang tidak bertanggung jawab memanfaatkan situasi ini untuk membawa kabur beras.

“Jadi, nota yang kami keluarkan sudah dikerjakan. Saat barang telah dimuat, nota tersebut dinyatakan hilang. Sopir yang membawa tidak mempersalahkan hal tersebut,” ungkap Kiki.

Kiki menambahkan, pihaknya baru mengetahui kejadian ini saat hendak menutup toko dan memeriksa kembali nota tersebut.

“Kami mengetahuinya saat memeriksa nota sebelum tutup toko. Kenapa nota yang tadi siang dilayani lagi,” sambungnya.

Atas kejadian tersebut, pihak manajemen toko sembako Yudi telah melaporkan ke Polsek Samarinda Ulu untuk proses penyelidikan lebih lanjut.

Penulis: Dimas
Editor: Agus S

Pria di Bontang Alami Luka Tusukan dari Kawannya karena Dugaan Perselingkuhan

Penulis
redaksi2
-
0
Foto: Korban DD (29) yang sedang dirawat di RSUD Taman Husada Kota Bontang. (Ist.)

BONTANG – Seorang pria dilarikan ke Rumah Sakit Taman Husada Kota Bontang setelah mengalami luka tusukan dari kawannya pada Rabu (25/07/2024) malam.

Kapolsek Teluk Pandan Ipda Joko Feriyanto, mewakili AKBP Chandra Hermawan dari Kutai Timur, mengatakan bahwa kejadian tersebut terjadi sekitar pukul 20.00 di sebuah kontrakan di Jalan R.E. Martadinata, Poros Sanggata-Bontang.

Kejadian bermula ketika pelaku MA (29) mendatangi korban DD (24) yang sedang menginap di kontrakan temannya. MA mendapatkan kabar bahwa istrinya berselingkuh. Tanpa berpikir panjang, MA langsung menghujamkan tusukan menggunakan badik ke tubuh DD.

“Saat itu korban sedang bermain ponsel di depan kontrakan temannya. Pelaku datang dan langsung menusuk korban. Mereka ini berteman, namun pelaku terhasut informasi bahwa istrinya selingkuh tanpa mencari kebenarannya,” jelas Ipda Joko Feriyanto.

Setelah terluka, korban lari ke pinggir jalan yang tidak jauh dari rumah kontrakan untuk meminta pertolongan. Warga yang melihat DD terkapar segera membawa korban ke rumah sakit.

Akibat kejadian tersebut, korban mengalami tujuh luka tusukan di dada dan lengannya dan mendapatkan perawatan di RSUD Bontang.

Setelah menerima laporan, polisi menuju lokasi kejadian dan langsung mengamankan pelaku ke Kantor Polsek Teluk Pandan bersama barang bukti berupa badik dan baju korban.

Pelaku dikenakan pasal berlapis, di antaranya Penganiayaan dan Undang-Undang Darurat terkait senjata tajam dengan ancaman maksimal 12 tahun penjara.

Penulis: Syakurah
Editor: Agus S

KPK Kampanyekan ‘Hajar Serangan Fajar’ untuk Lawan Politik Uang di Pilkada

Penulis
redaksi2
-
0
Foto: Ali Fikri, Kepala Bagian Pemberitaan KPK (Khoirul Umam/Media Kaltim)

SAMARINDA – Politik uang, atau dalam bahasa Inggris dikenal sebagai money politics, seringkali mencuat menjelang Pemilihan Umum (Pemilu). Bentuknya beragam, mulai dari serangan hingga pemberian paket sembako dengan embel-embel memilih salah satu pasangan calon.

Di sela-sela Workshop Penulisan Jurnalistik, Ali Fikri mengajak masyarakat untuk memilih berdasarkan hati nurani sendiri.

“Khusus untuk Pilkada, KPK memiliki program ‘hajar serangan fajar’,” tegas Ali Fikri selaku Kepala Bagian Pemberitaan KPK saat diwawancarai (24/7/2024).

Ia menguraikan bahwa pada Pilkada 2019 lalu, setidaknya sebanyak 30 miliar rupiah disebarkan di masyarakat untuk pemilihan Bupati. Dari hasil penemuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), beberapa pelaku tindak korupsi melakukan penyelewengan dana untuk mengembalikan modal tersebut.

“Oleh karena itu, masyarakat harus menghindari dan menolak politik uang,” lanjutnya.

Meski demikian, KPK juga menyadari adanya rasa apatisme masyarakat terhadap dampak dari politik uang, seperti tetap menerima uang namun tidak mencoblos sosok yang memberikan uang tersebut.

Sebagai bentuk edukasi, KPK terus mengajak masyarakat untuk menolak politik uang. Karena pada akhirnya, sosok yang terpilih akan mengembalikan modalnya dengan uang rakyat.

“Pada akhirnya, masyarakat akan mengorbankan kesejahteraan dan pembangunan dengan dana yang dipotong,” terangnya.

Program ‘hajar serangan fajar’ bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Tujuannya adalah untuk melindungi masyarakat dari para oknum yang mengeruk keuangan negara.

“Kita harus menghindari agar masyarakat tidak menjadi korban politik uang,” tutupnya.

Pewarta: Khoirul Umam
Edit: Agus S

Rapat Paripurna ke-13, DPRD Bontang Sahkan Raperda RPJPD Tahun 2025-2045

Penulis
redaksi2
-
0
Rapat Paripurna ke-13 masa sidang III DPRD Kota Bontang

BONTANG – DPRD Kota Bontang menggelar Rapat Paripurna ke-13 masa sidang III untuk Pengambilan Keputusan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kota Bontang tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025-2045, Rabu (24/7/2024) malam.

Rapat dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Bontang, Andi Faizal Sofyan Hasdam, dan berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Bontang.

Ketua Panitia Khusus (Pansus) RPJPD, Adrofdita, dalam laporannya menyebutkan bahwa berdasarkan Surat Keputusan (SK) DPRD Kota Bontang Nomor 21 Tahun 2024 tentang Penunjukan Panitia Khusus DPRD Kota Bontang, pansus diberikan tugas untuk melaksanakan pembahasan terhadap Raperda tentang RPJPD Kota Bontang Tahun 2025-2045.

“Dalam kesempatan ini, pansus DPRD Kota Bontang diberikan tugas untuk melaksanakan pembahasan terhadap Raperda tentang RPJPD Kota Bontang Tahun 2025-2045,” ucapnya.

Pembahasan dalam rapat kerja pansus mencakup sistematika dan substansi, terkait konten dan konteks dalam penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045.

Selanjutnya, Adrofdita mengatakan bahwa Raperda ini berpedoman pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045 dan Surat Edaran Gubernur Provinsi Kaltim Nomor 000.7.2.1/4322/Bapp-11 tentang Penyelarasan RPJPD Kabupaten/Kota dengan RPJPD Provinsi Kaltim Tahun 2025-2045, yang mencakup pencermatan.

“Pembahasan Raperda tersebut telah rampung, dan pelaksanaannya untuk pembahasan internal terkait dengan penyusunan jadwal pembahasan dalam rapat kerja pansus,” tutupnya. (ADV/KN)

Editor: Agus S

Fraksi PKB Bersama PPP dan PDI Perjuangan Ajukan Pendapat Akhir RPJPD 2025-2045

Penulis
redaksi2
-
0
Fraksi PKB bersama PPP dan PDI Perjuangan dalam penyampaian pendapat fraksi

BONTANG – Fraksi PKB bersama PPP dan PDI Perjuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bontang menyampaikan Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi DPRD terhadap Laporan Hasil Pembahasan Panitia Khusus DPRD terkait Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025-2045 di Ruang Rapat Lantai II Sekretariat DPRD Kota Bontang, Rabu (24/7/2024).

Anggota Komisi III DPRD Kota Bontang, Agus, menyampaikan Pendapat Akhir Fraksi terkait satu Raperda berdasarkan laporan Kerja Panitia Khusus DPRD Kota Bontang dalam Rapat Kerja untuk lebih memaksimalkan fungsi dan tujuan dari Perda tersebut agar dapat terealisasi sesuai dengan harapan kita bersama.

Berpedoman pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045 dan Surat Edaran Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 000.7.2.1/4322/Bapp-11 tentang Penyelarasan RPJPD Kabupaten/Kota dengan RPJPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2045, terdapat beberapa perubahan dan penambahan dari usulan awal pemerintah, yang menunjukkan kesepahaman dan keselarasan antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan seluruh kabupaten/kota di wilayahnya, antara lain:

  1. Visi RPJPD: Dari “Bontang Berkualitas 2025: Kota Industri dan Jasa yang Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan” diubah menjadi “Bontang Sentosa 2045: Kota Industri dan Jasa yang Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan.”
  2. Percepatan Pembangunan Sumber Daya Manusia: Dari “Percepatan Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas, Inklusif dan Inovatif” ditambah menjadi “Percepatan Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas, Inklusif, Inovatif, dan Berakhlak Mulia.”
  3. Meningkatnya Kualitas dan Kapasitas SDM: Dari “Meningkatnya Kualitas dan Kapasitas SDM yang Sehat, Cerdas dan Berdaya Saing” ditambah menjadi “Meningkatnya Kualitas dan Kapasitas SDM yang Sehat, Cerdas, Berdaya Saing, dan Berakhlak Mulia.”
  4. Pengembangan Kawasan Industri dan Infrastruktur: Dari “Pengembangan Kawasan Industri melalui Hilirisasi Industri, Pembangunan Bontang Techno Park, Pengembangan Smart Government, Penanggulangan Bencana Banjir, Pembangunan Akses Air Minum Perpipaan dan Sanitasi yang Aman” menjadi “Pengembangan Kawasan Industri melalui Hilirisasi Industri, Pengembangan Pariwisata, Pembangunan Bontang Techno Park dan Edu Wisata, Penanggulangan Bencana Banjir, Pembangunan Akses Air Minum Perpipaan, dan Sanitasi yang Aman.”“Kami sangat mendukung inisiatif pemerintah dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kota Bontang tentang RPJPD Kota Bontang Tahun 2025-2045 dalam upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat,” jelas Agus. (ADV/KN)

    Editor: Agus S

1...861862863...1,257Halaman 862 dari 1,257