Beranda blog Halaman 856

Kerusakan Jalan Tenggarong-Loa Janan Dikeluhkan, Bupati Kukar Lakukan Peninjauan Langsung

Penulis
redaksi2
-
0
Foto: Bupati Kutai Kartanegara (Kukar), Edi Damansyah saat melakukan sidak di jalan negara atau jalan poros Tenggarong - Loa Janan.

TENGGARONG – Bupati Kutai Kartanegara (Kukar), Edi Damansyah, turun langsung untuk meninjau kondisi infrastruktur jalan poros Tenggarong-Loa Janan yang rusak parah, khususnya di KM 8 Desa Rempanga dan Dusun Margasari Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu.

Kunjungan ini dilakukan pada Rabu (31/7/2024), setelah menerima banyak keluhan dari masyarakat mengenai kondisi jalan yang membahayakan.

Edi menjelaskan bahwa belum ada penanganan dari Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Kalimantan Timur (Kaltim) meskipun Pemkab Kukar telah dua kali bersurat meminta perhatian khusus. Edi mengaku sudah bersurat kepada pemerintah pusat, tapi belum ada respons balik.

Sambil menunggu, untuk mengurangi risiko kecelakaan, langkah awal yang dilakukan Pemkab Kukar adalah melakukan semenisasi pada lubang-lubang jalan tersebut.

“Tetapi karena statusnya jalan negara, penanganannya tidak bisa maksimal,” keluhnya.

Selain itu, Edi juga menyoroti kondisi longsor di Dusun Margasari Desa Jembayan yang hanya menyisakan setengah badan jalan untuk dilalui kendaraan. Ia menegaskan bahwa perbaikan harus segera dilakukan, mengingat jalan ini sangat penting untuk aktivitas warga.

“Kalau jalan ini putus, akan menimbulkan masalah baru,” kata Edi.

Dalam kesempatan yang sama, Edi Damansyah mengusulkan agar status jalan ini diubah menjadi jalan kabupaten, sehingga bisa dikelola dan diperbaiki oleh pemerintah daerah dengan lebih cepat.

Edi Damansyah, didampingi Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kukar Wiyono dan Camat Loa Kulu, menemukan banyak titik jalan yang berlubang dengan kedalaman mencapai 30 cm. Kondisi ini, menurut warga, sering menyebabkan kecelakaan lalu lintas, terutama bagi pengendara sepeda motor.

“Saya berharap agar pemerintah pusat segera memberikan perhatian dan bantuan untuk memperbaiki kondisi jalan yang membahayakan ini, dan untuk warga yang lewat jalan ini untuk lebih berhati-hati saat melintasi area yang rusak,” tutupnya. (adv)

Penulis: Hanafi

DPRD Bontang Sebut Kinerja Satpol PP Mandul

Penulis
redaksi2
-
0
Anggota Komisi II DPRD Kota Bontang, Bakhtiar Wakkang

BONTANG – Anggota Komisi II DPRD Kota Bontang, Bakhtiar Wakkang mengatakan kinerja Satpol PP Kota Bontang masih kurang optimal.

BW–sapaan akrabnya, mengatakan bahwa Satpol-PP Kota Bontang kerap mengajukan anggaran ke dewan, namun penegakan Peraturan Daerah (Perda) masih kurang dari apa yang mereka jelaskan kepada DPRD.

“Saya lihat hanya kerjaannya hanya menurunkan baliho, kinerja mereka masih mandul,” ujarnya, Senin (29/7/2024) dalam Paripurna di Rujab Wali Kota Bontang.

Satpol PP harus memiliki langkah preventif yang dilaksanakan. Ia memberikan contoh jika Dinas PU akan melakukan pelebaran parit di Rawa Indah, seharusnya bisa ditertibkan duluan oleh Satpol-PP, jangan menunggu sampai ada masalah menjamur baru bertindak.

BW mengatakan bahwa kepala Satpol PP Bontang juga harus diberikan evaluasi, setelah itu diharapkan agar kinerja Satpol PP dievaluasi secara menyeluruh, sehingga dapat ditemukan solusi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi Satpol PP dalam menjalankan fungsinya.

“Jadi mereka tidak hanya kita lihat menertibkan baliho saja, mereka harus berperan sehingga masyarakat dapat merasan keaman di Kota Bontang dengan hadirnya Satpol PP,” ujarnya. (ADV/KN)

Editor : Nicha R

Dewan Dorong Implementasi Perda Disabilitas di Kota Bontang

Penulis
redaksi2
-
0
Anggota Komisi I DPRD Kota Bontang, Abdul Haris

BONTANG – Anggota Komisi I DPRD Kota Bontang, Abdul Haris mengatakan pihaknya mendorong adanya peraturan daerah (perda) pemberdayaan disabilitas di Kota Bontang, mengingat jumlah disabilitas di Kota Bontang cukup banyak.

“Data dari organisasi penyandang disabilitas mengatakan bahwa jumlah disabilitas mencapai 7.000 lebih,” jelasnya Rabu (24/8/2024).

Bila hanya dilihat data dari organisasi, masih ada kemungkinan bahwa masih banyak penyandang-penyandang lain yang tidak terdata. Oleh sebab itu pihaknya sesekali memanggil organisasi tersebut untuk bertanya apakah dalam organisasi sudah ada yang bekerja atau belum.

“Oleh sebab itu perda tentang disabilitas kemarin kami dorong,” tambahnya.

Ia menyebutkan bahwa sudah ada beberapa penyandang yang bekerja, namun belum signifikan. Maka Pemerintah Kota Bontang, melalui OPD terkait harus mampu melihat para kemampuan yang ada pada penyandang disabilitas.

“Harus dilihat terlebih dahulu, apa skill yang mereka punya,” jelasnya.

Ia memberikan contoh saat seorang penyandang memiliki kemampuan dalam bidang IT. Hal itu tentu harus digunakan dan dimanfaatkan. Mungkin ada kemampuan seperti itu yang harus kita gali. (ADV/KN)

Editor: Nicha R

Dewan Minta Antrean Bensin Kilo 3 Segera Ditertibkan

Penulis
redaksi2
-
0
Anggota Komisi II DPRD Kota Bontang, Bakhtiar Wakkang (Ist)

BONTANG – Anggota Komisi II DPRD Kota Bontang, Bakhtiar Wakkang menyoroti antrean panjang yang sering terjadi oleh truk-truk besar di jalan Arif Rahman Hakim Km 3 Kota Bontang.

Pasalnya, ia kerap mendapatkan pesan dari orang tua murid yang anaknya bersekolah SMAN 3 sana terkait kekhawatiran banyaknya mobil besar di wilayah sana.

“Meskipun bukan kewenangan kita, setidaknya kita harus ikut dalam tata kelola disana dan dibicarakan dengan stakeholder yang bersangkutan,” ujarnya, Senin (29/7/2024).

Ia berharap hal ini dapat segera didiskusikan dengan Dinas Perhubungan Kota Bontang. Karena walaupun sudah beberapa kali diterbitkan, wilayah tersebut tetap saja meresahkan karena dapat terjadi kemacetan dan kecelakaan.

“Sudah pernah ditertibkan oleh pihak kepolisian, ada baiknya kita turun tangan juga kita sambi, karena nggak ada habisnya,” jelasnya.

BW–sapaan akrabnya, membahas hal tersebut mengingat arus lalu lintas RSUD yang kembali dibahas dan masih harus dibenahi oleh Dishub karena juga tak kunjung dikerjakan. (ADV/KN)

Editor : Nicha R

Bandara di IKN Disebut Bakal Jadi Bandara Komersil

Penulis
redaksi2
-
0
Gedung Terminal Nusantara Airport sudah mulai nampak berdiri yang dibangun di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim). ANTARA/Nyaman Bagus Purwaniawan

JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengungkapkan bandara yang berlokasi dekat Ibu Kota Nusantara (IKN) diperuntukkan sebagai bandara komersial yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

“Kalau bandara sudah tidak ada sebutan VVIP lagi, (tapi) bandara IKN seperti kemarin kantor presiden ganti nama jadi Istana Garuda. Bandara itu bukan dimaksudkan sebagai bandara eksklusif, tapi itu bandara yang paling dekat ke IKN. Jadi nanti bandara IKN atau apapun namanya. Bandara itu untuk umum karena bandara paling dekat sehingga khusus bandara IKN begitu. Jadi nanti orang yang mau ke IKN bisa lewat situ,” ujar Staf Ahli Menteri PUPR Bidang Teknologi, Industri dan Lingkungan sekaligus Juru Bicara Kementerian PUPR Endra S Atmawidjaja, di Jakarta, Rabu (31/7/2024).

Endra juga menyampaikan bahwa pembangunan bandara yang berlokasi dekat IKN tersebut kemungkinan tidak dapat dimanfaatkan untuk mendukung HUT Kemerdekaan RI di IKN, dikarenakan pembangunan bandara itu terkendala cuaca. Namun dengan bantuan teknologi modifikasi cuaca, konstruksi bandara tersebut tetap bisa berjalan.

“Kelihatannya tetap tidak akan tercapai, makanya Bapak Presiden RI kemarin sampaikan jangan dipaksakan. Karena itu pemadatan juga perlu proses, kita terlambat di situ. Kita lakukan pemadatan dan untuk capping layer-nya udah selesai, tinggal masuk ke aspal,” katanya.

 

Sebagai informasi, Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengungkapkan pembangunan Bandar Udara (Bandara) Naratama (very very important person) yang diberi nama Nusantara Airport di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), terkendala cuaca.

Sejumlah kendala tersebut di antaranya anomali cuaca di Kaltim, yang beberapa bulan terakhir wilayah itu kerap diguyur hujan dengan intensitas tinggi.

Sepanjang Juli 2024 hanya delapan hari pembangunan bandara bisa dilakukan secara masif karena cuaca cerah, kata Budi Karya Sumadi, untuk itu dilakukan kerja sama dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melakukan modifikasi cuaca untuk mendukung pembangunan bandara tersebut.

Diperkirakan Nusantara Airport dapat dioperasikan tahap awal pada akhir Agustus 2024, menurut Budi Karya Sumadi, pembangunan bandara dilakukan secara masif mulai dilakukan Agustus 2024. (ANT/KN)

Presiden Jokowi Terima Penghargaan sebagai Bapak Konstruksi Indonesia

Penulis
redaksi2
-
0
Tangkapan layar - Presiden RI Joko Widodo menerima helm baja dari Ketua Umum Gapensi di Jakarta, Rabu (31/7/2024), sebagai simbol penghargaan Bapak Konstruksi Indonesia. ANTARA/Rangga Pandu Asmara Jingga

JAKARTA – Presiden RI Joko Widodo menerima penghargaan sebagai Bapak Konstruksi Indonesia dari asosiasi Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) dalam acara Refleksi dan Catatan 10 Tahun Pemerintahan Jokowi di Bidang Konstruksi, Infrastruktur, dan Investasi di Jakarta, Rabu (31/7/2024).

“Gapensi memberikan penghargaan kepada Bapak Presiden sebagai Bapak Konstruksi Indonesia,” kata Ketua Umum Gapensi Andi Rukman Nurdin di Jakarta, Rabu (31/7/2024).

Andi Rukman menyerahkan secara langsung sebuah helm baja kepada Presiden Joko Widodo dalam acara tersebut sebagai simbol Bapak Konstruksi Indonesia.

Ketua Umum Gapensi menyampaikan penghargaan tersebut karena Presiden Joko Widodo telah konsisten melaksanakan janji-janji pembangunan dalam kampanyenya dahulu.

Menurut dia, pembangunan infrastruktur sudah terlaksana dengan baik selama masa pemerintahan Presiden Widodo.

“Terima kasih Bapak Presiden tidak henti-hentinya membangun Indonesia dari Sabang sampai Merauke,” ujar Andi.

Ia berharap agar Pemerintah bisa menjadikan tanggal 8 Januari, yang bertepatan dengan tanggal berdirinya Gapensi, sebagai Hari Konstruksi Indonesia.

Dalam sambutannya, Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa sejak awal pemerintahannya 10 tahun lalu memang berfokus pada pembangunan infrastruktur, baik untuk konektivitas, layanan dasar, angan, maupun industri.

“Tadi angka-angkanya, berapa kilometer jalan tol, jalan nasional, sudah disampaikan semua di layar. Berapa jumlah pelabuhan besar, sedang, dan kecil, airport baru, sudah disampaikan semua. Saya yakin ini juga kontribusi besar dari Gapensi, baik pusat maupun di daerah,” jelas Presiden.

Jokowi berpesan agar Gapensi dalam kontribusinya terhadap pembangunan tidak hanya membangun bangunan beton saja, yang tidak ada manfaatnya, tetapi juga memikirkan estetika, keindahan, lanskap, dan aspek lingkungan. (ANT/KN)!

JPU : Harvey Moeis dan Helena Lin Terima Uang Korupsi Timah Rp 420 Miliar

Penulis
redaksi2
-
0
Sidang pembacaan surat dakwaan terkait kasus dugaan korupsi pengelolaan timah di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (31/7/3024). (ANTARA/Agatha Olivia Victoria)

JAKARTA – Jaksa Penuntut Umum (JPU) Ardito Muwardi mengungkapkan Harvey Moeis selaku perpanjangan tangan dari PT Refined Bangka Tin dan Helena Lim selaku Manajer PT Quantum Skyline Exchange menerima aliran uang korupsi pengelolaan timah senilai Rp420 miliar.

Hal tersebut terungkap dalam pembacaan dakwaan terhadap Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (Kadis ESDM) Provinsi Bangka Belitung periode 2015-2019 Suranto Wibowo, Kadis ESDM Provinsi Bangka Belitung periode 2021-2024 Amir Syahbana, serta Plt Kepala Dinas ESDM Provinsi Bangka Belitung periode Maret-Desember 2019 Rusbani alias Bani di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (31/7/2024).

“Perbuatan korupsi ini didakwa merugikan keuangan negara senilai Rp300 triliun,” ucap Ardito.

JPU menjelaskan uang korupsi diterima Harvey dan Helena, antara lain melalui program kerja sama sewa peralatan processing penglogaman timah antara PT Timah Tbk. dengan PT Refined Bangka Tin, CV Venus Inti Perkasa, PT Sariwiguna Bina Sentosa, PT Stanindo Inti Perkasa, dan PT Tinindo Internusa.

Menurut JPU, kerja sama tersebut merupakan akal-akalan Direktur Utama PT Timah periode 2016-2021 Mochtar Riza Pahlevi Tabrani, Direktur Operasi dan Produksi PT Timah periode April 2017-Februari 2020 Alwin Albar, dan Direktur Keuangan PT Timah periode 2016-2020 Emil Ermindra.

Selain itu, merupakan pula akal-akalan Beneficial Owner CV Venus Inti Perkasa dan PT Menara Cipta Mulia Tamron alias Aon, Beneficiary Owner PT Stanindo Inti Perkasa Suwito Gunawan alias Awi, General Manager Operasional PT Tinindo Internusa periode 2017-2020 Rosalina, Marketing PT Tinindo Internusa periode 2008-2018 Fandy Lingga alias Fandy Lie, Direktur PT Sariwiguna Binasentosa Robert Indarto, Direktur Pengembangan Usaha PT Refined Bangka Tin Reza Andriansyah, dan Harvey.

JPU menuturkan bahwa mereka menyepakati besaran pembayaran sewa peralatan processing penglogaman timah jauh melebihi nilai Harga Pokok Penjualan (HPP) smelter PT Timah menjadi Rp3,02 triliun dari yang seharusnya senilai Rp738,93 miliar berdasarkan HPP.

“Sehingga terdapat kemahalan harga sebesar Rp2,28 miliar,” ucap JPU.

Setelah kerja sama sewa peralatan penglogaman timah ditandatangani, kata JPU, Tamron, Suwito, Robert, dan Fandy pun melakukan pertemuan dengan Harvey.

Dalam pertemuan tersebut, Harvey meminta uang sebesar 500 dolar Amerika Serikat (AS) hingga 750 dolar AS per metrik ton kepada keempatnya untuk biaya pengamanan peralatan.

Lalu keempat orang tersebut sepakat mengumpulkan dana pengamanan seolah-olah pemberian biaya Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR) dengan nilai sebesar 500 per metrik ton, yang dihitung dari jumlah hasil peleburan timah dengan PT Timah.

JPU membeberkan mekanisme pengumpulan dana pengamanan yang seolah-seolah biaya CSR itu ada yang diserahkan secara langsung kepada Harvey serta ada yang ditransfer melalui rekening tempat penukaran uang atau Money Changer PT Quantum Skyline Exchange dan money changer lainnya sehingga seolah-olah uang yang ditransfer merupakan transaksi penukaran mata uang asing.

“Setelah uang tersebut masuk ke rekening money changer PT Quantum Skyline Exchange, maka dilakukan penarikan oleh Helena Lim yang kemudian uang tersebut diserahkan dan dikelola oleh Harvey,” tutur JPU.

Selain akibat uang yang mengalir ke Harvey dan Helena, kerugian negara juga disebabkan karena adanya aliran uang korupsi yang memperkaya Amir senilai Rp325,99 juta, Direktur Utama PT Refined Bangka Tin Suparta melalui PT Refined Bangka Tin Rp4,57 triliun, Tamron melalui CV Venus Inti Perkasa Rp3,66 triliun, Robert melalui PT Sariwiguna Binasentosa Rp1,92 triliun, serta Suwito melalui PT Stanindo Inti Perkasa Rp2,2 triliun.

Kemudian, menguntungkan pula sebanyak 375 mitra jasa usaha pertambangan, di antaranya CV
Global Mandiri Jaya, PT Indo Metal Asia, CV Tri Selaras Jaya, dan PT Agung Dinamika Teknik Utama Rp10,38 triliun, CV Indo Metal Asia dan CV Koperasi Karyawan Mitra Mandiri (KKMM) Rp4,14 triliun, serta Emil melalui CV Salsabil Rp986,79 miliar.

Adapun ketiga Kadis ESDM Provinsi Bangka Belitung tersebut didakwa melakukan korupsi dalam pengelolaan tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan (IUP) PT Timah tahun 2015-2022 sehingga merugikan keuangan negara senilai Rp300 triliun.

Korupsi diduga dilakukan ketiganya dengan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi atau dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada karena jabatan, yang bertujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, suatu korporasi, sehingga merugikan keuangan negara.

Dengan demikian, perbuatan para terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (ANT/KN)

Basarnas Evakuasi Korban Mobil Minibus Jatuh ke Danau Toba

Penulis
redaksi2
-
0
Personel tim SAR mempersiapkan peralatan selam untuk mencari penumpang mobil minibus yang jatuh ke Danau Toba di Desa Tongging, Karo, Sumatera Utara, Rabu (31/7/2024) (ANTARA/HO-Pos SAR Danau Toba)

JAKARTA – Personel Badan Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) mengevakuasi satu orang korban dalam peristiwa mobil minibus yang jatuh ke Danau Toba, Desa Tongging, Karo, Sumatera Utara (Sumut).

Direktur Operasi Basarnas Edy Prakoso yang dihubungi dari Jakarta, Rabu (31/7/2024) malam mengatakan bahwa korban merupakan pria berinisial EH (53), warga Desa Ujung Mariah, Kecamatan Pematang Silima Huta, Kabupaten Simalungun.

Korban EH berhasil dievakuasi personel Pos SAR Danau Toba dalam keadaan meninggal dunia yang saat ini jasadnya sudah diserahkan kepada pihak keluarga di Desa Ujung Mariah.

Jasad korban tersebut sebelumnya ditemukan berada di tengah Danau Toba pada kedalaman 15 meter oleh personel tim SAR yang melakukan penyelaman sekitar pukul 19.55 WIB.

Menurut Edy, EH diduga merupakan salah satu penumpang minibus Innova berwarna hitam dengan nomor polisi BK –1542 — yang dilaporkan jatuh dengan bebas hambatan ke Danau Toba tepatnya di sekitar Pantai Sukacita Desa Tongging, Karo pada Rabu (31/7/2024) malam.

Belum diketahui bagaimana peristiwa itu terjadi namun hingga saat ini tim SAR bersama petugas kepolisian masih berupaya mengumpulkan informasi dari sejumlah saksi guna memastikan jumlah penumpang minibus serta identitas mereka.

“Fokus tim SAR mencari dan berupaya menemukan mereka dengan harapan tidak ada korban yang terjebak dalam mobil,” ujarnya.

Ia memastikan, tim SAR akan melanjutkan pencarian para korban lainnya dan bangkai mobil minibus yang jatuh itu pada Kamis (1/8) pagi.

Dalam rencana proses pencarian tersebut, tim SAR di lapangan yang dipimpin Koordinator Pos SAR Danau Toba, Hisar Turnip, akan terbagi menjadi dua yakni tim penyelam dan tim penyisiran darat ke sekitar areal Danau Toba. (ANT/KN)

Peluang PKS Gabung Koalisi Indonesia Maju Tergantung Keputusan Prabowo

Penulis
redaksi2
-
0
Ketua Umum Partai Golkar yang juga Menko Perekonomian Airlangga Hartarto memberikan keterangan kepada wartawan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (31/7/2024). ANTARA/Rangga Pandu Asmara Jingga

JAKARTA – Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menyebut peluang Partai Keadilan Sejahtera (PKS) bergabung dengan partai Koalisi Indonesia Maju (KIM) tergantung keputusan Presiden Terpilih RI Prabowo Subianto.

“Iya (tergantung Prabowo),” kata Airlangga yang juga Menteri Koordinator bidang Perekonomian itu saat dijumpai di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (31/7/2024).

Golkar sendiri belum menyatakan setuju atau tidak setuju, jika PKS bergabung dengan koalisi.

“Ya nanti ada pembicaraan,” jelas dia.

Namun, sebelumnya Airlangga, telah menyampaikan bahwa dirinya memandang positif keinginan partai-partai non-koalisi yang ingin mendukung jalannya pemerintahan ke depan.

Menurutnya, kekuatan politik diperlukan untuk menjawab tantangan yang tidak mudah ke depan.

Dia juga menyampaikan tidak ada kekhawatiran terjadi gejolak, jika PKS masuk dalam pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Keinginan PKS masuk dalam jajaran partai koalisi Prabowo disiratkan oleh Presiden PKS Ahmad Syaikhu beberapa waktu lalu.

Syaikhu menanggapi pernyataan Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengenai perlu adanya kolaborasi untuk membangun negeri, sehingga dalam konteks pemerintahan, tidak mungkin dilakukan oleh satu partai politik saja.

“Oleh karena itu, saya kira untuk Pak Dasco khususnya, dan Gerindra, ajak-ajaklah PKS. Jangan coba sekadar ajak Partai NasDem dan PKB, PKS ditinggal sendirian,” ujar Syaikhu. (ANT/KN)

Kementerian PUPR : Perumahan Subsidi Tetap Ada di IKN

Penulis
redaksi2
-
0
Maket Kawasan Inti Pusat Pemerintahan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, di Kementerian PUPR, Jakarta. ANTARA/Aji Cakti

JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengungkapkan perumahan subsidi yang terjangkau untuk masyarakat menengah ke bawah tetap ada di Ibu Kota Nusantara atau IKN, Kalimantan Timur (Kaltim).

“Jadi tetap ada perumahan untuk masyarakat yang menengah ke bawah, tetap ada,” ujar Staf Ahli Menteri PUPR Bidang Teknologi, Industri dan Lingkungan sekaligus Juru Bicara Kementerian PUPR Endra S Atmawidjaja, di Jakarta, Selasa (30/7/2024).

Menurut Endra, IKN bukan hanya untuk ASN, karena ada masyarakat di kawasan tersebut yang berbaur serta hidup berdampingan dengan para ASN.

Dengan demikian, Kementerian PUPR terus mendorong prinsip hunian berimbang di IKN.
“Jadi prinsip seperti hunian berimbang yang pernah kita lakukan tetap kita dorong,” kata Endra.

Kebijakan hunian berimbang merupakan kebijakan yang mewajibkan badan hukum yang melakukan pembangunan perumahan (pengembang perumahan) untuk mengembangkan perumahan atau kawasan hunian dengan komposisi seimbang antara rumah mewah, menengah, dan sederhana dengan pola pembangunan 1 rumah mewah harus diimbangi dengan pembangunan 2 rumah menengah dan pembangunan 3 rumah sederhana atau 1:2:3.

Kebijakan perumahan seimbang merupakan komitmen negara untuk menyediakan perumahan yang layak dan terjangkau bagi masyarakat.

Konsep pembangunan hunian berimbang di IKN dapat membantu dalam mengatasi backlog perumahan.

IKN mengusung konsep kota hijau, cerdas dan liveable, sehingga pembangunan hunian berimbang di IKN pun harus menerapkan konsep tersebut.

Selain itu, pembangunan hunian berimbang tersebut dimaksudkan untuk memberi pilihan hunian terjangkau bagi masyarakat yang akan pindah ke IKN, termasuk bagi aparatur sipil negara (ASN) yang ingin memiliki rumah milik.
Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya Otorita IKN menciptakan kawasan yang inklusif dan ramah masyarakat dengan memberikan pilihan hunian yang nyaman dan terjangkau. (ANT/KN)

1...855856857...1,257Halaman 856 dari 1,257