PANGKALPINANG – Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) menyebutkan penerbitan surat rekomendasi dengan menggunakan teknologi informasi melalui aplikasi XStar menjadi alat kontrol pendistribusian BBM subsidi dan kompensasi negara agar tepat sasaran, tepat volume, dan tepat guna.

Anggota Komite BPH Migas Abdul Halim dalam keterangannya di Jakarta, Rabu, mengatakan aplikasi XStar juga mempermudah organisasi perangkat daerah (OPD) menerbitkan surat rekomendasi untuk masyarakat mendapatkan BBM subsidi dan kompensasi negara.

“Sekaligus, untuk memastikan BBM yang disubsidi negara dipergunakan masyarakat yang memang berhak menerimanya,” kata Halim dalam “Technical Meeting Implementasi Aplikasi XStar” di Pangkalpinang, Kepulauan Bangka Belitung, Selasa (30/7/2024).

Menurut dia, melalui aplikasi XStar diharapkan pelayanan kepada masyarakat semakin optimal serta penyalahgunaan BBM subsidi dan kompensasi dapat diminimalkan.

Sistem juga terintegrasi antara BPH Migas, pemerintah daerah, dan badan usaha penugasan.

“Data di aplikasi dapat digunakan kepala daerah sebagai acuan pengajuan usulan kuota BBM ke BPH Migas. Jadi, tidak perlu repot menghitung kembali kuota BBM subsidi yang diperlukan, karena data penggunaannya sudah ada di database aplikasi. Selain itu, pemerintah daerah juga dapat mengontrol apakah BBM subsidi sudah digunakan sebagaimana mestinya atau ada potensi penyalahgunaan,” sebut Halim.

Adapun surat rekomendasi diperuntukkan bagi konsumen pengguna usaha perikanan dan pertanian, UMKM, serta pelayanan umum.

Halim berharap sinergisitas antara BPH Migas, pemerintah daerah, dan badan usaha penugasan dapat terus ditingkatkan, sehingga BBM subsidi dan kompensasi semakin tepat sasaran.

“Kami mengharapkan partisipasi aktif pemerintah daerah, serta pihak-pihak terkait lainnya. Apabila ada pertanyaan atau kendala sehubungan dengan aplikasi surat rekomendasi bisa disampaikan ke Helpdesk BPH Migas di nomor WhatsApp 081230000136 agar bisa ditindaklanjuti,” ujarnya.

Kegiatan technical meeting yang digagas Pemprov Babel merupakan upaya agar aparat dan instansi penerbit surat rekomendasi dapat memahami dan melaksanakan kegiatan tersebut dengan baik.

Pada kesempatan yang sama, Pelaksana Tugas Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Babel Hartono menyampaikan pendistribusian BBM subsidi dan kompensasi yang tidak tepat sasaran dapat mengganggu roda perekonomian masyarakat.

Pemprov Bangka Belitung sebagai perwakilan pemerintah pusat berkewajiban membantu masyarakat dengan meningkatkan pengawasan pendistribusian BBM subsidi, serta pengaturan penerbitan surat rekomendasi untuk konsumen pengguna.

Hartono pun mengapresiasi BPH Migas yang telah menggunakan teknologi informasi dalam penerbitan surat rekomendasi agar memberikan kemudahan bagi stakeholder serta masyarakat mendapatkan energi.

“Aplikasi ini diharapkan mempermudah stakeholder dalam upaya peningkatan akuntabilitas penyaluran BBM subsidi. Akuntabilitas penyaluran BBM bersubsidi sangat penting mengingat subsidi BBM menggunakan uang negara, sehingga pemanfaatannya harus tepat sasaran, tepat volume, dan tepat guna,” ujarnya.

Saat ini, Pemprov Babel telah menandatangani perjanjian kerja sama (PKS) dengan BPH Migas tentang pengendalian, pembinaan, dan pengawasan penyaluran BBM subsidi dan kompensasi.
Tingkatkan Fasilitas

Sementara itu, Halim meminta badan usaha penugasan meningkatkan sistem maupun sarana dan fasilitas agar pelayanan kepada masyarakat terus optimal saat monitoring penyaluran BBM subsidi dan kompensasi ke SPBU di Bangka Tengah dan Pangkalpinang, pada Senin dan Selasa (29-30/7/2024).

“Penyaluran BBM subsidi dan kompensasi ke masyarakat itu menggunakan uang negara, sehingga harus bisa kita buktikan pemanfaatannya, baik menggunakan teknologi informasi maupun sistem informasi lainnya. Seperti yang kita lakukan yaitu pengecekan QR code, CCTV, kalibrasi peralatan, material balance, dan sebagainya,” jelasnya.

BPH Migas pun mengharapkan pelayanan kepada masyarakat terus ditingkatkan. Apabila terjadi potensi penyalahgunaan seperti satu kendaraan memiliki lebih dari satu kode QR, surat rekomendasi dipalsukan, atau penggunaan kendaraan yang tidak laik jalan, maka dilaporkan ke Helpdesk BPH Migas agar segera ditindaklanjuti.

“Kita terus melakukan pembenahan, diharapkan BBM subsidi dan kompensasi lebih tepat sasaran, tepat volume dan tepat guna,” sebutnya.

Sales Area Manager Retail Bangka Belitung PT Pertamina Patra Niaga Adeka Sangtraga Hitapriya mengatakan pihaknya berkomitmen meningkatkan pelayanan di SPBU dan meminta operator memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

“Untuk surat rekomendasi, kami juga meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait, sehingga konsumen pengguna yang berhak mendapatkan BBM subsidi dan kompensasi sesuai aturan yang berlaku,” ujarnya. (ANT/KN)

JAKARTA – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengatakan pihaknya akan mendorong Ditjen Imigrasi Kemenkumham untuk melakukan pencekalan terhadap Gregorius Ronald Tannur yang dijatuhkan vonis bebas oleh Pengadilan Negeri (PN) Surabaya agar tidak ke luar negeri.

“Menjadi concern kami soal pencekalan. Kami akan maksimal mendorong kepada Imigrasi ya, aparat terkait agar melakukan pencekalan,” kata Habiburokhman ditemui setelah rapat audiensi Komisi III DPR bersama keluarga korban, Dini Sera Afrianti, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (30/7/2024).

Upaya tersebut, kata dia, akan dimaksimalkan pihaknya, mengingat perkara yang menjerat putra dari politisi anggota DPR Fraksi PKB non-aktif Edward Tannur itu belum inkrah.

“Kami sedang juga akan mendorong ya dilakukan pencekalan kepada si Ronald ini karena memang perkara ini belum inkrah ya, masih kasasi, seharusnya bisa dilakukan pencekalan karena memang belum inkrah, masih proses hukum,” tuturnya.

Pencekalan, lanjut dia, dilakukan agar terdakwa Ronald Tannur tidak melarikan diri ke luar negeri sebelum putusan berkekuatan hukum tetap.

“Akan percuma proses hukum, akan sia-sia proses hukum kalau sudah diputus, si terdakwanya sudah tidak ada di Indonesia,” ucapnya.

Adapun dalam rapat, anggota DPR RI Rieke Diah Pitaloka yang tergabung dalam aliansi #JusticeForDiniSera dan ikut mendampingi keluarga korban, almarhum Dini Sera Afrianti, mendengar kabar desas-desus bahwa Ronald Tannur akan ke luar negeri.

“Kami mengkhawatirkan ada informasi, saya tidak tahu benar atau tidak, tapi lebih baik kita antisipasi, yang bersangkutan berencana untuk ke luar negeri,” ujar dia.

Pada Rabu (24/7/2024), majelis hakim PN Surabaya, Jawa Timur, membebaskan Gregorius Ronald Tannur yang merupakan putra dari mantan salah satu anggota DPR RI Edward Tannur, dari segala dakwaan dalam kasus penganiayaan yang berakibat kekasihnya bernama Dini Sera Afrianti meninggal dunia.

Sebelumnya, Polrestabes Surabaya menetapkan Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan terhadap tersangka Ronald Tannur yang telah menghilangkan nyawa kekasihnya tersebut. Ronald dijerat dengan Pasal 351 dan 359 KUHP tentang penganiayaan dan kelalaian dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara.

Penyelidikan oleh kepolisian mengungkap penganiayaan terjadi usai pasangan kekasih itu menghabiskan malam di tempat hiburan, kawasan Surabaya Barat.

Selain itu, Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pun sudah secara resmi menonaktifkan anggota DPR Fraksi PKB Edward Tannur dari keanggotaannya di Komisi IV DPR RI imbas kasus yang menimpa anaknya tersebut. (ANT/KN)

PONTIANAK – Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kalimantan Bagian Barat menyita dua unit mobil mewah yang diduga diselundupkan dari Malaysia melalui jalur perbatasan Jagoi Babang di Kabupaten Bengkayang, namun dapat digagalkan dengan penindakan hukum di Sungai Pinyuh, Kabupaten Mempawah (28/7/2024).

“Dua kendaraan yang disita adalah Mitsubishi Pajero Evolution berwarna silver dan Austin Mini Cooper berwarna merah,” kata Kepala Bidang Fasilitas Kepabeanan dan Cukai DJBC Kalbagbar, Beni Novri, di Pontianak, Selasa (30/7/2024).

Beni menjelaskan, mobil-mobil tersebut diangkut menggunakan truk dari perbatasan Jagoi Babang, Kabupaten Bengkayang, menuju Kota Pontianak tanpa pemberitahuan kepada pihak berwenang.

“Tim gabungan melakukan pemeriksaan pada salah satu truk dan didapati berisi mobil dengan modus ditutupi karung berisi bungkil jagung,” tuturnya.

Beni menambahkan, truk beserta mobil selundupan tersebut dibawa ke Kantor Wilayah DJBC Kalbagbar untuk pemeriksaan lebih lanjut. Tim gabungan juga melakukan pemeriksaan menggunakan anjing pelacak untuk memastikan tidak ada penyelundupan barang lain.

“Pelaku diduga melanggar Pasal 102 huruf (f) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan,” katanya.

Pada tahun 2023, pihaknya juga dapat menyita lima mobil mewah yang diselundupkan dari Malaysia ke Kalimantan Barat. Kelima mobil mewah tersebut bermerek Nissan Silvia, BMW, Mercedes, Toyota Land Cruiser, dan Hummer.

Pada tahun 2022, Bea Cukai Kalbagbar juga menyita tujuh unit mobil luar negeri.

Meskipun pada tahun ini, pihaknya juga dapat menggagalkan penyelundupan, karena petugas masih melakukan pendalaman. “Kami pasti ungkapkan kronologi dan akan dibawa ke mana mobil-mobil itu, saat ini masih proses penyidikan,” tuturnya.

Beni menjelaskan, salah satu modus penyelundupan mobil mewah adalah melalui jalur darat dengan cara diangkut menggunakan kontainer menuju Pelabuhan Dwikora, Pontianak.

“DJBC Kalbagbar akan terus melakukan pengawasan untuk mengungkap aksi penyelundupan tersebut. Saat ini, barang bukti telah diamankan petugas di gudang barang bukti DJBC,” tuturnya. (ANT/KN)

JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa dirinya belum mengetahui adanya informasi terkait isu perombakan kabinet atau reshuffle oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Ibu Kota Nusantara (IKN).

“Wah, saya belum tahu itu (reshuffle),” kata Airlangga saat ditemui di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Selasa (30/7/2024).

Airlangga juga mengaku belum memperoleh undangan resmi adanya pelantikan menteri di Istana Negara.

“Belum ada undangannya juga,” ujarnya pula.

Sebelumnya, muncul kabar penggantian menteri Kabinet Indonesia Maju (KIM), yakni Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia yang dikabarkan akan menggantikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif.

Adapun Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana telah membantah adanya isu Presiden Jokowi akan melantik sejumlah menteri di Ibu Kota Nusantara (IKN) dalam waktu dekat.

“Tidak ada agenda pelantikan menteri baru di IKN seperti isu-isu yang beredar,” kata Ari dalam pesan tertulis kepada media yang diterima di Jakarta, Selasa.

Ia kembali menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada rencana agenda perombakan (reshuffle) kabinet.

“Tidak betul. Sampai saat ini belum ada rencana/agenda reshuffle kabinet,” kata Ari. (ANT/KN)