Beranda blog Halaman 806

Pelatihan Aparatur Desa Tingkatkan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kutai Kartanegara

Penulis
redaksi2
-
0
Foto: Murtono, selaku Direktur Fasilitasi Kerjasama Desa, Lembaga Pemerintah Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa (FKLPDBPD) Kemendagri saat memberikan sambutan. (Foto: Hanafi)

TENGGARONG – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktorat Fasilitasi Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa sukses menggelar pelatihan peningkatan kapasitas aparatur desa dan pengurus kelembagaan desa di Kutai Kartanegara. Pelatihan ini berlangsung di Hotel Fatma, Tenggarong, dari 17 hingga 20 September 2024.

Dalam sambutannya, Murtono, selaku Direktur Fasilitasi Kerjasama Desa, Lembaga Pemerintah Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa (FKLPDBPD) Kemendagri, memberikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, khususnya Kota Balikpapan dan Kabupaten Kutai Kartanegara, yang mendukung penuh pelaksanaan acara ini.

“Pelatihan ini dilaksanakan di dua lokasi, yaitu Balikpapan dan Kutai Kartanegara,” ujar Murtono.

Pelatihan tersebut bertujuan untuk meningkatkan keterampilan para penyelenggara pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan desa, terutama dalam memahami kebijakan terbaru terkait pengelolaan keuangan desa. Diharapkan melalui pelatihan ini, para aparatur desa dapat mengelola keuangan desa secara lebih transparan dan akuntabel.

“Kami harapkan, melalui kegiatan pelatihan ini, para penyelenggara pemerintah desa memiliki keterampilan dan pengetahuan terkait kebijakan terbaru, sehingga mereka bisa mengelola keuangan desa secara transparan,” tambahnya.

Murtono menekankan bahwa peningkatan kapasitas dan kompetensi aparatur desa tidak bisa hanya dilakukan sekali, melainkan perlu terus berkelanjutan. Peserta pelatihan kali ini terdiri dari berbagai latar belakang, termasuk kepala desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), perangkat desa, serta pengurus lembaga desa seperti Posyandu dan PKK.

Pelatihan ini juga dilengkapi dengan metode pretest dan post-test untuk mengukur pemahaman peserta terhadap materi yang diberikan. Berdasarkan hasil tes, pemahaman peserta di Kutai Kartanegara dinilai cukup tinggi, mencerminkan keberhasilan pelatihan ini.

Sebagai bagian dari Program Peningkatan Kapasitas Pemerintah Desa (P3PD), pelatihan ini telah memasuki tahun kedua sejak dimulai pada 2023. Pelatihan ini melibatkan 87 desa dari enam kabupaten di Kalimantan Timur, dengan setiap desa mengirimkan empat perwakilan. Total peserta mencapai 348 orang.

Program ini ditargetkan untuk melanjutkan konsolidasi lebih lanjut pada tahun 2025, bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk memastikan keberlanjutan pelatihan dan pengembangan kapasitas aparatur desa.

Salah satu peserta pelatihan, Sumali, yang menjabat sebagai Kepala Desa Loa Lepu, Tenggarong Seberang, mengungkapkan rasa syukur atas kesempatan mengikuti pelatihan ini.

“Materi pelatihan dikemas dengan sangat baik dan kondusif, sehingga kami mendapatkan peningkatan wawasan mengenai peran kepala desa, BPD, sekretaris desa, dan PKK dalam meningkatkan kesejahteraan desa,” ujarnya singkat. (Han)

Penulis: Hanafi

Rudy Mas’ud Dorong Optimalisasi CSR untuk Masyarakat Kaltim

Penulis
redaksi2
-
0
Foto: Ilustrasi. (Net)

SAMARINDA – Puluhan tongkang pengangkut batu bara yang melintas di Sungai Mahakam menjadi simbol kekayaan alam Kalimantan Timur. Namun, bagi Rudy Mas’ud, kekayaan tersebut harus memberikan dampak yang lebih nyata bagi masyarakat lokal.

Dalam kunjungannya ke Samarinda pada Selasa (18/9/2024), Rudy menyoroti pentingnya pengelolaan dana Corporate Social Responsibility (CSR) dari perusahaan tambang yang beroperasi di Kaltim.

Menurutnya, dana CSR seharusnya digunakan untuk pembangunan daerah dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.

“Perusahaan tambang di Kaltim memiliki tanggung jawab moral. Dana CSR harus dimanfaatkan untuk masyarakat sekitar, bukan dibawa keluar daerah,” tegasnya.

Rudy juga mengungkapkan keprihatinannya terkait alokasi dana CSR sebesar Rp200 miliar yang sebelumnya disalurkan ke perguruan tinggi di Jawa, seperti ITB, UGM, dan UI.

“Dana tersebut seharusnya diprioritaskan untuk pengembangan SDM di Kaltim, misalnya melalui pemberian beasiswa atau pelatihan bagi tenaga kerja lokal,” ujarnya.

Rudy menekankan perlunya kolaborasi antara pemerintah daerah dan perusahaan tambang untuk memastikan program CSR tepat sasaran. Jika terpilih sebagai kepala daerah, ia berjanji akan memperjuangkan hal ini demi kesejahteraan masyarakat Kaltim. (Han)

Penulis: Hanafi

KPU Samarinda Gelar Sosialisasi Regulasi Kampanye dan Pelaporan Dana Pilkada 2024

Penulis
redaksi2
-
0
Foto: KPU Samarinda menggelar acara "Sosialisasi Pelaksanaan Regulasi Kampanye dan Pelaporan Dana Kampanye Pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2024" di Hotel Harris pada Kamis (19/9/2024). (Foto: Hanafi)

SAMARINDA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Samarinda terus mempersiapkan masyarakat untuk menghadapi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak yang akan dilaksanakan pada November 2024.

Dalam upaya ini, KPU Samarinda menggelar acara “Sosialisasi Pelaksanaan Regulasi Kampanye dan Pelaporan Dana Kampanye Pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2024” di Hotel Harris pada Kamis (19/9/2024).

Acara tersebut diisi dengan pemaparan mendalam oleh Komisioner KPU Samarinda, Yusniati, mengenai aturan-aturan yang akan berlaku selama masa kampanye.

Yusniati menjelaskan bahwa regulasi kampanye saat ini masih berbentuk rancangan undang-undang, dan beberapa aturan mungkin mengalami perubahan.

Ia menegaskan pentingnya pemahaman awal mengenai aturan ini agar semua pihak dapat mempersiapkan diri dengan baik dan menghindari kesalahan.

Jadwal kampanye, menurut Yusniati, akan dimulai dari 25 September hingga 23 November 2024. Selain itu, ia menguraikan aturan ketat mengenai penempatan peraga kampanye dan jalannya kampanye itu sendiri.

“Titik pemasangan alat peraga nanti akan ditetapkan melalui rapat bersama pasangan calon, yang menjadi fokus penting dalam menjaga ketertiban Pilkada,” ujarnya.

Yusniati juga mengingatkan adanya larangan penggunaan tempat ibadah, gedung pemerintahan, dan fasilitas umum seperti puskesmas dan sekolah untuk kegiatan kampanye.

“Larangan-larangan ini bertujuan untuk menjaga netralitas dan ketertiban di masyarakat kita,” tambahnya.

Lebih lanjut, dia juga mengimbau kepada calon bahwa materi kampanye dilarang menyinggung isu-isu sensitif seperti dasar negara, agama, ras, dan etnis.

Sosialisasi ini bertujuan agar masyarakat dan peserta Pilkada memahami dan mematuhi aturan, sehingga Pilkada 2024 dapat berlangsung dengan tertib, aman, dan demokratis.

“Kami berharap semua aturan ini bisa dipahami dengan baik untuk memastikan Pilkada 2024 berjalan sesuai dengan harapan,” pungkas Yusniati.

Penulis: Hanafi
Editor: Nicha R

Spekulasi Pemangkasan Anggaran Beasiswa Kaltim Tuntas: Pj Gubernur Kaltim Dituduh, Klarifikasi Diberikan

Penulis
redaksi2
-
0
Foto: Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik. (Foto: Hanafi)

SAMARINDA – Pengurangan jumlah penerima Beasiswa Kaltim Tuntas periode 2024 menimbulkan spekulasi terkait pemangkasan anggaran.

Isu ini mencuat setelah seorang bakal calon Gubernur Kaltim menuduh Penjabat (Pj) Gubernur Kaltim, Akmal Malik, bertanggung jawab atas pengurangan tersebut.

Tuduhan ini disampaikan dalam pertemuan dengan mahasiswa Universitas Balikpapan (Uniba) pada Sabtu (14/9/2024), yang telah memicu polemik.

Menanggapi tuduhan tersebut, Akmal Malik, yang juga menjabat sebagai Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, memberikan klarifikasi.

Dalam sambutannya pada pelantikan Penjabat Bupati PPU, Kamis (19/9/2024), Akmal menegaskan bahwa pengaturan anggaran Beasiswa Kaltim Tuntas sepenuhnya dilakukan tim anggaran, dipimpin Sekretaris Provinsi (Sekprov). Ia menegaskan tidak ada pemangkasan anggaran yang dilakukan olehnya.

“Saya ingin menegaskan bahwa semua anggaran telah diatur dan tersedia sebagaimana tertera dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Tidak mungkin saya melakukan pemotongan anggaran,” tegas Akmal Malik.

Akmal menambahkan bahwa isu pemotongan anggaran oleh Pj Gubernur tidak berdasar, karena semua keputusan diambil tim anggaran.

Penurunan anggaran Beasiswa Kaltim Tuntas tahun 2024 memang cukup signifikan, dengan penurunan mencapai 60 persen dari tahun 2023.

Ketua Badan Pelaksana Beasiswa Kaltim Tuntas (BP-BKT), Iman Hidayat, menjelaskan bahwa anggaran murni APBD Kaltim tahun ini hanya sekitar Rp 200 miliar, jauh lebih kecil dibandingkan Rp 504 miliar pada tahun lalu.

“Anggaran tahun ini hanya 40 persen dari tahun lalu, otomatis jumlah penerima beasiswa berkurang,” ujar Iman Hidayat. Dari 295 ribu pendaftar, hanya 47 ribu yang diterima.

Irhamsyah, Plt. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kaltim, menjelaskan bahwa penurunan anggaran APBD Kaltim, yang turun dari Rp 27 triliun menjadi Rp 22,19 triliun, berdampak pada berbagai alokasi, termasuk beasiswa. “Kami tetap berusaha menyesuaikan dengan keadaan, meskipun keluhan dari masyarakat pasti ada,” tutupnya.

Penulis: Hanafi
Editor: Agus S

Presiden Jokowi Instruksikan Mitigasi Secepatnya Atasi Kebocoran Data NPWP

Penulis
redaksi2
-
0
Arsip-- Presiden RI, Joko Widodo. (Foto : Antara)

BOYOLALI – Presiden Joko Widodo meminta perlunya mitigasi oleh kementerian terkait soal kebocoran data nomor pokok wajib pajak (NPWP).

“Saya sudah perintahkan, Kominfo maupun Kementerian Keuangan untuk memitigasi secepatnya, termasuk BSSN (Badan Siber dan Sandi Negara) untuk memitigasi secepatnya,” katanya di sela peresmian jalan Tol Solo-Yogyakarta di Gerbang Tol Banyudono Boyolali, Jawa Tengah, Kamis (19/9/2024).

Ia mengatakan peristiwa tersebut tidak hanya terjadi di Indonesia tetapi juga di beberapa negara lain.

“Semua data mungkin karena keteledoran password bisa terjadi atau karena penyimpanan data yang terlalu banyak di tempat yang berbeda-beda,” katanya.

Ia mengatakan hal itu bisa menjadi ruang untuk diretas oleh hacker agar bisa masuk.

Sebelumnya, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menyatakan tengah mendalami kasus dugaan kebocoran data NPWP.

“Terkait dengan informasi kebocoran data yang beredar, saat ini tim teknis DJP sedang melakukan pendalaman,” kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Kemenkeu Dwi Astuti.

Dugaan bocornya data NPWP mencuat usai pendiri Ethical Hacker Indonesia Teguh Aprianto mengunggah tangkapan layar situs Breach Forums.

Melalui akun X @secgron, dia menyebut sebanyak 6 juta data NPWP diperjualbelikan dalam situs itu oleh akun bernama Bjorka pada tanggal 18 September 2024.

Selain NPWP, data yang juga terseret di antaranya nomor induk kependudukan (NIK), alamat, nomor handphone, email, dan data lainnya.

Harga jual seluruh data itu mencapai Rp150 juta.

Dalam cuitan yang sama, Teguh mengatakan bahwa data yang bocor juga termasuk milik Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) serta putranya Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep. (ANT/KN)

Risma Bakar Semangat Kader PDIP untuk Menangkan Pilkada Jatim

Penulis
redaksi2
-
0
Bakal Calon Gubernur Jatim Tri Rismaharini saat menghadiri Rakercabsus PDI-P Surabaya. (ANTARA/Indra Setiawan)

SURABAYA – Bakal Calon Gubernur Jatim Tri Rismaharini membakar semangat kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Kota Surabaya untuk meraih kemenangan dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) Jatim.

“Kita butuh melangkah untuk memberikan apa yang ada dalam cita-cita lagu Mars PDI-P, salah satunya merealisasikan pendidikan SLTA gratis,” katanya di sela kegiatan Rakercabsus PDI-P Surabaya, Kamis (19/9/2024) malam.

Ia mengatakan, dirinya juga optimistis bergandengan dengan Zahrul Azhar Asumta atau yang akrab disapa Gus Hans bisa menghapus kemiskinan.

“Dulu sewaktu saya jadi Wali Kota Surabaya, banjir di mana-mana kemudian saya pilah supaya tidak banjir dan kemudian dilanjutkan oleh Pak Eri Cahyadi bersama dengan Armuji. Termasuk juga pendidikan gratis sudah saya terapkan tinggal SLTA waktu itu serta memberikan makan siang gratis,” katanya.

Ia menjelaskan, sebenarnya cita-cita bahwa menentang kemiskinan bisa dilakukan jadi Mensos mulai dari Aceh hingga Papua.

“Saya sampaikan dengan mencoba apa mungkin orang bisa dengan pendidikan terbatas bisa hidup lebih baik, itu mungkin. Karena saat menjadi Mensos diberikan program pemberdayaan ekonomi, dan sampai akhir bulan kemarin sebanyak 35 ribu orang lebih keluar dari kemiskinan,” katanya.

Ketua DPC PDIP Surabaya Adi Sutarwijono mengatakan kegiatan ini merupakan bentuk kristalisasi rekomendasi PDI-P yang mengusung Risma-Gus Hans sekaligus Eri Cahyadi-Armuji maka kemudian harus mengkristal siap menangkan Pilkada serentak Jatim 27 November.

“Kita harus memantapkan diri pergerakan partai suara PDI-P berlimpah ruah kepada kedua pasangan calon peluang di kota Surabaya,” katanya.

Risma, kata dia, sudah dikenal di Kota Surabaya dan 10 tahun, bekerja di Kota Surabaya Dengan popularitas tinggi bisa memimpin warga Jatim.

“Eri Armuji dengan peranan yang sangat bagus dimana kesehatan berupa KTP lebih baik, pendidikan akses diperkuat pemberian seragam gratis harus dikabarkan seluruh warga kota Surabaya,” tuturnya. (ANT/KN)

Jubir Kaesang Sebut Harga Tiket Jet Pribadi Sekitar Rp 90 Juta Per Orang

Penulis
redaksi2
-
0
Arsip foto - Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep menyambangi Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK, Jakarta Selatan, untuk memberikan klarifikasi kepada KPK, Selasa (17/9/2024). ANTARA/Fianda Sjofjan Rassat.

JAKARTA – Juru Bicara Kaesang Pangarep, Francine Widjojo, mengatakan tiket seharga Rp90 juta per orang untuk jet pribadi yang ditumpangi Kesang dan istrinya, Erina Gudono, dalam perjalanan ke Amerika Serikat adalah harga taksiran sementara.

“Sekali lagi ini adalah hanya angka self-assessment, angka sementara untuk kebutuhan pengisian formulir. KPK selanjutnya akan menghitung ulang dengan standar yang lebih tepat dan benar. Tentu saja bila perjalanan Mas Kaesang ke AS tersebut diputuskan oleh KPK sebagai gratifikasi,” kata Francine dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (19/9/2024).

Hal tersebut disampaikan Francine untuk menanggapi berita mengenai harga Rp90 juta per orang untuk pesawat yang ditumpangi Kaesang dan Erina.

Dia mengatakan semua data dan informasi telah diberikan kepada media, namun pihaknya menilai perlu ada penjelasan tambahan agar informasi yang beredar di masyarakat sesuai dengan fakta yang ada.

Dijelaskan-nya, awal kedatangan Kaesang ke KPK adalah untuk melapor, bertanya, dan berkonsultasi mengenai apakah keberangkatannya ke AS dengan menumpang atau nebeng pesawat milik temannya merupakan gratifikasi.

Kaesang kemudian diarahkan oleh petugas KPK untuk mengisi formulir Laporan Gratifikasi. Kaesang kemudian mengisi formulir tersebut dan salah satu kolom di formulir tersebut adalah “harga/nilai/taksiran”.

“Terus terang, kami tidak bisa menaksir seketika harga penerbangan yang dilakukan oleh Mas Kaesang. Lalu, petugas KPK menjelaskan bahwa hal ini hanya self-assessment, nilai yang ditaksir oleh pelapor. Hasil diskusi dengan petugas KPK, disepakati kami, kuasa hukum dan jubir, Mas Kaesang menuliskan Rp90 juta per orang sebagai angka self-assessment, taksiran sementara merujuk kepada harga tiket kelas bisnis Jakarta-AS,” ujar Francine.

Dia menegaskan pihaknya siap mengikuti keputusan KPK mengenai apakah perjalanan tersebut merupakan gratifikasi atau bukan, dan siap membayar sesuai dengan harga yang ditetapkan KPK.

“Namun demikian, atas analisa hukum yang kami pelajari, kami percaya hal ini bukan gratifikasi karena posisi Mas Kaesang bukan sebagai penyelenggara negara. Namun sekali lagi, sebagai warga negara yang baik dan taat hukum, Mas Kaesang akan mengikuti arahan KPK,” tutur Francine. (ANT/KN)

Presiden Jokowi Tunjuk Pratikno sebagai Plt Sekretaris Kabinet

Penulis
redaksi2
-
0
Arsip foto - Menteri Sekretaris Negara Pratikno (kedua kanan) dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung (kanan) saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (9/9/2024). ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/Spt.

JAKARTA – Presiden Joko Widodo menunjuk Menteri Sekretaris Negara Pratikno sebagai Pelaksana tugas Sekretaris Kabinet, menggantikan Pramono Anung yang berhenti dari jabatan per 22 September 2024.

Penunjukan Pratikno sebagai Plt Seskab tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 105 P tahun 2024, tentang pemberhentian dengan hormat Pramono Anung Wibowo sebagai Sekretaris Kabinet, sebagaimana diutarakan Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana.

“Dalam Keppres tersebut juga ditunjuk Bapak Pratikno, Mensesneg sebagai Pelaksana Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Sekretaris Kabinet,” kata Ari Dwipayana dalam pesan singkat di Jakarta, Kamis (19/9/2024).

Pratikno menjabat Plt Seskab mulai 22 September 2024, hingga ditetapkan Sekretaris Kabinet definitif oleh Presiden Joko Widodo.

Adapun dalam Keppres yang ditandatangani Presiden, Kamis 19 September 2024 itu, Presiden memberhentikan Pramono Anung sebagai Seskab terhitung tanggal 22 September 2024, disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama memangku jabatan Seskab.

Pemberhentian itu sesuai permohonan Pramono Anung yang maju sebagai calon gubernur dalam kontestasi Pilkada DKI Jakarta. Pramono Anung telah menjabat sebagai Seskab di pemerintahan Presiden Joko Widodo sejak tahun 2015. (ANT/KN)

Presiden Jokowi Akan Lakukan Groundbreaking di IKN Usai Penutupan PON XXI

Penulis
redaksi2
-
0
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sekaligus Plt. Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono menyampaikan keterangan kepada awak media di Jakarta, Rabu (18/9/2024). ANTARA/Aji Cakti

JAKARTA – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sekaligus Plt. Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono mengungkapkan Presiden Jokowi Widodo akan melakukan peletakan batu pertama proyek di Nusantara, Kalimantan Timur, usai menutup gelaran PON XXI.

“Jadwal awal setelah penutupan PON XXI Aceh-Sumut 2024 bapak Presiden RI mau ke sana (IKN), nanti kalau saat ke IKN ada groundbreaking, peresmian,” ujar Basuki di Jakarta, Rabu (18/9/2024).

Basuki menambahkan bahwa groundbreaking tersebut rencananya akan diikuti oleh investor asing.

Namun, Basuki tidak menjelaskan lebih lanjut proyek apa dan siapa saja investor yang berpartisipasi dalam groundbreaking tersebut

“Iya, di antaranya (ada asing),” katanya.

Sebelumnya, Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) sekaligus Plt. Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Raja Juli Antoni mengungkapkan, investor asing dari China dan Australia akan berpartisipasi dalam groundbreaking kedelapan di Nusantara, Kalimantan Timur pada bulan ini.

Terdapat 6 sampai 8 investor yang siap groundbreaking, dua di antaranya investor dari luar negeri. Pertama dari Delonix China yang akan membangun mall, hotel, apartemen, juga pusat-pusat perbelanjaan. Total investasi sekitar Rp500 miliar.

Kemudian investor asing kedua dari Australian Independent School yang juga akan membangun sekolah dengan total investasi tahap awal Rp150 miliar.

Dengan demikian, secara keseluruhan hingga saat ini sudah terdapat tujuh groundbreaking dan selanjutnya groundbreaking kedelapan. Sudah ada 31 investor yang masuk dengan total investasi sekitar Rp56,8 triliun.

Menurut Raja Juli Antoni, sebenarnya sudah ada dari 31 investor yang masuk, terdapat enam yang modelnya kerja sama antara investor lokal dan investor asing contohnya Rumah Sakit Mayapada itu kerja sama dengan Rumah Sakit Apollo dari India. Kemudian untuk pengadaan energi, PLN bekerja sama dengan SembCorp Singapura.

Dengan demikian terdapat enam perusahaan yang sebenarnya sudah kerja sama, dan yang murni investasi asing dalam bentuk investasi asing langsung atau direct investment itu baru besok di groundbreaking kedelapan.

Kemudian bagaimana secara cepat dapat merespons proposal, melakukan matching dengan lahan yang ada, dengan tata ruang yang ada.

“Sekarang saya kira dengan besok ini groundbreaking, kami akan menemukan pola yang bisa mempercepat pembangunan di IKN,” katanya .

Tidak hanya dari APBN tapi juga dari investasi baik itu dalam bentuk investasi langsung maupun dalam bentuk Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) atau private-public partnership. (ANT/KN)

Hakim Vonis Bebas Warga Pemelihara Landak Jawa di Bali

Penulis
redaksi2
-
0
Terdakwa I Nyoman Sukena memberikan keterangan kepada wartawan usai menjalani sidang putusan di Pengadilan Negeri Denpasar, Bali, Kamis (19/9/2024). ANTARA/Rolandus Nampu

DENPASAR – Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, Bali memvonis bebas terdakwa I Nyoman Sukena (38), warga Desa Bongkasa Pertiwi, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung, Bali yang memelihara Landak Jawa (Hysterix Javanica).

Majelis Hakim pimpinan Ida Bagus Bamadewa Patiputra dalam sidang putusan di Pengadilan Negeri Denpasar, Kamis (19/9/2024), menyatakan terdakwa Nyoman Sukena tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dengan sengaja melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dakwaan Penuntut Umum.

“Menyatakan terdakwa I Nyoman Sukena tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum,” kata majelis hakim.

Hakim membebaskan Nyoman Sukena dari dakwaan tunggal Penuntut Umum (Vrijspraak). Hakim memutuskan memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.

Hakim menyatakan terdakwa I Nyoman Sukena dibebaskan dari dakwaan tunggal JPU Kejaksaan Tinggi Bali Pasal 21 ayat 2 a juncto Pasal 40 ayat 2 UU Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDA-HE)

Dalam amar putusannya, terhadap tuntutan Penuntut Umum dan penasehat hukum yang menuntut terdakwa bebas, Majelis Hakim sangat mengapresiasi dan mempertimbangkan unsur tidak sengaja menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memelihara dan mengangkut satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup.

Dalam pertimbangan hakim, salah satu unsur dalam pasal 21 ayat 2 huruf a juncto Pasal 42 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1996 KSDAE juncto Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1999 tentang Pengawetan tumbuhan dan satwa tidak terpenuhi.

Hakim menyatakan barang bukti berupa empat ekor Landak Jawa dalam keadaan hidup dirampas untuk negara untuk diserahkan kepada Balai Konservasi Sumber Daya Alam Bali untuk dilepaskan di habitat alamnya atau tindakan lain yang dianggap efektif untuk mengawasi perlindungan dan perkembangbiakan Landak tersebut.

Menanggapi putusan tersebut baik JPU maupun penasehat hukum terdakwa menyatakan menerima.

Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum Kejati Bali Gede Gatot Hariawan, Dewa Gede Ari Kusumajaya dan Isa Uli Nuha mendakwa Nyoman Sukena melanggar Pasal 21 ayat (2) huruf a Jo pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1990 tentang KSDA-HE, yang ancaman pidananya paling lama lima tahun.

Namun, dalam fakta persidangan dari keterangan saksi dan keterangan terdakwa sendiri terungkap bahwa terdakwa tidak mengetahui bahwa Landak yang dipeliharanya merupakan hewan yang dilindungi.

Terdakwa mengaku awalnya memelihara dua ekor landak Jawa dari mertuanya yang didapat dari kebun. Karena kecintaannya terhadap binatang, Sukena memelihara landak tersebut hingga berkembangbiak menjadi empat ekor.

Namun, akhirnya pihak Kepolisian Daerah Bali mendatangi kediaman Sukena di Bongkasa Pertiwi, Kecamatan Abiansemal, Badung dan mendapati Sukena yang tidak memiliki izin untuk memelihara Landak Jawa. Empat ekor landak itu pun dibawa ke BKSDA Bali hingga Sukena didudukan sebagai terdakwa dalam persidangan.

Setelah menjalani masa penahanan, terhitung sejak Kamis (12/9), atas persetujuan Majelis Hakim, Nyoman Sukena dibebaskan dari tahanan Rutan menjadi tahanan rumah. (ANT/KN)

1...805806807...1,262Halaman 806 dari 1,262