PPU – Penjabat (Pj) Bupati Penajam Paser Utara (PPU) Makmur Marbun bersama Istri, selaku Ketua TP PKK PPU, Linda Romauli Siregar hadir dalam acara Pisah Kenang bersama pemerintah Kecamatan Waru dan jajarannya di Halaman Kantor Kecamatan Waru. Selasa, (17/09/2024). Acara ini juga diikuti oleh perangkat Desa dan Kelurahan, serta tokoh masyarakat dan tokoh agama se-Kecamatan Waru.

Dalam sambutannya ia mengucapkan terimakasih banyak kepada Pejabat Kecamatan Waru serta jajarannya. Karena selama menjabat di PPU menjadi pengalaman yang berharga.

“Terimakasih banyak kepada Pejabat Kecamatan Waru serta jajarannya. Karena selama menjabat di Penajam Paser Utara menjadi pengalaman yang berharga,” ucapnya.

Ia juga mengatakan Pemerintah Kecamatan Waru harus bangga atas semua yang sudah dicapai terkait dengan pelayanan publik standarnya sudah mendekati tingkat nasional.

Menurutnya, saat ini Pemerintah Kecamatan Waru harus bangga atas semua yang sudah dicapai terkait dengan pelayanan publik standarnya sudah mendekati tingkat nasional.

“Saya bekerja tidak mengenal lelah, bapak dan ibu lah yang membuat saya bisa bekerja siang dan malam, hujan badai apapun tak masalah, selama saya bisa melihat masyarakat tersenyum,” pungkasnya. (ADV/DiskominfoPPU/SBK)

PPU – Penjabat (Pj) Bupati Penajam Paser Utara (PPU), Makmur Marbun, memberikan arahan pada acara Penyuluhan Redistribusi Tanah yang berasal dari Hak Pengelolaan (HPL) Badan Bank Tanah, bertempat di Aula Lantai 1 Kantor Bupati PPU, Selasa, (17/09/2024).

Acara penyuluhan tersebut dihadiri warga undangan calon subjek agraria tahap 1 terdampak Bandara VVIP Ibu Kota Nusantara (IKN) di bagian Kelurahan Gersik, Kecamatan Penajam. Diharapkan dengan adanya program redistribusi tanah tersebut, warga terdampak Bandara VIP dapat meningkatkan kesejahteraannya, sehingga tidak hanya menjadi penonton atas kemajuan wilayahnya, akan tetapi turut serta mejadi pelaku dalam perkembangan wilayahnya.

Pemerintah harus hadir untuk melayani dan memfasilitasi masyarakat, mendengar aspirasi masyarakat. Seorang pemimpin harus turun ke masyarakat untuk mendengar langsung apa keluhan dan kebutuhan masyarakat, sehingga apapun permasalahan yang terjadi di masyarakat dapat ditangani dan di respon dengan cepat.

Makmur Marbun memiliki harapan kedepan terhadap kesejahteraan masyarakat di sekitar Bandara VIP, agar dapat memanfaatkan lahan yg tersedia dengan sebaik – baiknya untuk berbagai usaha, mendesign lahannya untuk menjadi tempat usaha, terutama untuk akomodasi atau penginapan, homestay atau kost.

“Mimpi saya nanti disitu kan ada hotel, hunian dan sebagainya, rumah – rumah disitu nanti kalau dapat tanahnya, di design untuk di buat kostan, kenapa, karena sebagai contoh kostan di bandara Soekarno Hatta itu sangat mahal sekali per 1 kamar, itu kost – kostan itu abadi selamanya”, Ucap Marbun.

Pengembangan UMKM juga terus dilaksanakan dengan cara melakukan berbagai pelatihan, baik itu pelatihan secara tatap muka (offline) maupun secara daring (online). Hal tersebut bertujuan untuk menetapkan standar produk yang akan di tampilkan dan diperjualbelikan di kawasan Bandara VIP, mulai dari bahan baku, proses produksi hingga kemasan (packaging).

Dalam sesi tanya jawab antara Pj. Bupati dengan masyarakat, ada beberapa pertanyaan yang diajukan oleh masyarakat, terkait dengan permasalahan lahan dan bagaimana pengembangan UMKM pasca hadirnya bandara VIP. Salah satu warga undangan acara tersebut yang berasal dari Maridan memberikan pertanyaan terkait pelatihan UMKM.

“Yang ingin saya tanyakan pak, kami sebagai pelaku UMKM Maridan, sampai saat ini kami belum pernah diundang untuk pelatihan, tentu kami sudah memberi kontribusi terkait masalah jalan tol, kami berharap jangan saya saja, barangkali teman – teman yang dinilai berdampak langsung tolong di data siapa yang punya UMKM, tolong di prioritaskan pak”.

Lebih lanjut Marbun memberikan jawaban terhadap pertanyaan warga tersebut dengan memberikan beberapa solusi untuk permasalahan UMKM.

“Pak, sekarang saya sudah buat salah satu aplikasi yang bernama (live yok), saya minta kepada Dinas yang menangani UMKM, bagaimana caranya agar bapak dapat mengikuti pelatihan secara daring kemudian di sertifikasi, sehingga bapak nanti tidak harus datang kesini, karena nanti tidak semua UMKM akan kita bawa kesana, kita pilih berdasarkan keahliannya, namun harus dengan pendampingan dari kita”, Jawab Marbun.

Reforma Agragria terdiri dari dua kegiatan, bisa dikatakan reforma agraria adalah saat penataan aset bertemu dengan penataan akses, jadi reforma agraria adalah penataan kembali struktur penguasaan pemilikan, penggunaan, pemanfaatan, tanah yang lebih berkeadilan melalui penataan aset dan akses untuk kemakmuran indonesia.

Kanwil Badan Pertanahan Kaltim yang diwakili oleh Koordinator Substansi dan Reform Kantor Wilayah Badan Pertanahan Kalimantan Timur, Iwan Agus Wijayanto menjelaskan bahwa di Penajam Paser Utara berdeda dengan wilayah lainnya, ada hal khusus terkait objek reforma agraria, untuk wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara objek reforma agraria dari pelepasan kawasan hutan, namun untuk di PPU objek reforma agraria berasal dari HPL Badan Bank Tanah. Iwan menuturkan bahwa sertifikat redis yang diterima oleh masyarakat tersebut tidak boleh diperjual belikan selama 10 tahun.

“Dilarang diperjual belikan selama 10th, karena untuk meningkatkan indeks gini rasio”, ucap Iwan.

Turut hadir dalam acara tersebut yaitu Asisten I, Perwakilan Kejaksaan PPU, Perwakilan Polres PPU, Perwakilan Kodim PPU, Perwakilan Kanwil Badan Pertanahan Kaltim, Lurah dan Camat Penajam, Perwakilan Badan Bank Tanah. (ADV/DiskominfoPPU/SBK)

PPU – Linda Romauli Siregar dikukuhkan sebagai Ketua Dewan Pengurus Cabang (DPC) Pecinta Anggrek Indonesia (PAI) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) oleh Wakil Ketua DPD PAI Provinsi Kalimantan Timur Refrimen, di aula lantai I Kantor Bupati PPU, Rabu (18/9/2024).

Turut hadir Penjabat (Pj) Bupati Kabupaten PPU, Makmur Marbun, Mewakili Pimpinan Bank di wilayah Kabupaten PPU, PAI Kota Balikpapan, PAI Korwil Kecamatan se-Kabupaten PPU.

Menurut Makmur, Perhimpunan Anggrek Indonesia (PAI) bisa dibilang sebagai pelopor wadah bagi pecinta anggrek. “Keberadaan PAI telah banyak memberikan kontribusi dalam dunia penganggrekan tak hanya PAI pusat tetapi juga PAI cabang,” ungkapnya.

Makmur menjelaskan, saat ini sudah ada ribuan anggrek hasil karya anak bangsa dan banyak di antaranya yang memiliki nilai jual tinggi. “Indonesia sendiri memiliki 5.000 jenis anggrek. Karena keindahannya, bunga-bunga anggrek yang eksotis ini merupakan simbolis dari kemewahan dan misteri,” ungkap Makmur.

Melalui PAI Cabang Kabupaten PPU, mari bersama-sama kita lestarikan dan budidayakan tanaman anggrek ini. Selain menjaga tanaman anggrek tetap lestari, di sisi lain juga dapat menjadi salah satu penggerak perekonomian,” tuturnya.

Sementara itu, Ketua DPC PAI Kabupaten PPU, Linda Romauli Siregar, menyampaikan bahwa awal mula dibentuknya PAI di Kabupaten PPU adalah karena begitu banyak pecinta anggrek di sini tapi tidak memiliki komunitas.

“Pecinta anggrek yang ada di kabupaten PPU masih perlu diberi pemahaman terkait anggrek karena di Kabupaten PPU terdapat spesies anggrek langka yang perlu dibudidayakan dan dilestarikan,” ungkapnya.

Linda menambahkan Pj Bupati PPU sudah men-support hadirnya komunitas PAI Cabang PPU. Ia berharap para dinas terkait ikut turut men-support, termasuk Balai Konservasi SDA (BKSDA) Kaltim.

“Anggrek tidak hanya sebagai peneduh mata karena keindahannya namun anggrek dapat diterima sebagai bagian penguat ekonomi masyarakat guna mempersiapkan kebutuhan anggrek di IKN,” ucap Linda.

Linda menuturkan, meskipun komunitas PAI Cabang Kabupaten PPU baru dilantik di masa akhir jabatan, cinta terhadap anggrek tidak akan berakhir. “Walaupun saya sebagai ketua PAI Cabang PPU berpindah, namun kapasitas saya pribadi sebagai pecinta anggrek di manapun Pak Pj Bupati ditugaskan kita tetap satu komunitas pecinta anggrek,” ujarnya. (ADV/*DiskominfoPPU/SBK)

PPU – Rapat koordinasi persiapan pengundian nomor urut pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Penajam Paser Utara tahun (PPU) 2024 digelar pada Rabu, (18/9/2024), di Hotel Aqilah. Acara yang diprakarsai oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) ini dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara, Tohar, dan berbagai pihak terkait.

Dalam penyampaiannya, Tohar mengapresiasi inisiatif KPU dalam menggelar rapat konsolidasi ini sebagai bagian dari persiapan tahapan pengundian nomor urut. Ia menegaskan bahwa Pemerintah Daerah dan Desk Pilkada PPU berkomitmen memastikan semua tahapan Pilkada berjalan lancar sesuai rencana.

“Tohar juga menyoroti pentingnya kelengkapan data dari keempat pasangan bakal calon, terutama terkait kehadiran delegasi saat acara pengundian nomor urut pada 23 September mendatang. Ia menyarankan agar para pasangan calon hanya membawa tim minimalis untuk meminimalisir potensi gesekan di lapangan.

“Karena unsur pengerahan massa berpotensi menciptakan gesekan, kita harus merencanakan pengamanan dengan matang, termasuk rute lalu lintas yang akan dilalui,” tambahnya.

Mengenai tempat pelaksanaan pengundian, Tohar mencatat bahwa hingga rapat berakhir, belum ada keputusan pasti dari KPU terkait kapasitas layanan yang akan digunakan. Ia mengusulkan agar tempat pengundian dipastikan segera untuk mendukung persiapan yang lebih baik.

Sementara itu, Ketua KPU Kabupaten PPU, Ali Yamin Ishak, menjelaskan bahwa pengundian nomor urut akan dilakukan pada 23 September 2024 secara serentak di kantor KPU PPU, sesuai dengan Standar Operasional Prosedur yang diterbitkan oleh KPU RI.

Ali juga menambahkan bahwa sebelum pengundian, pada 22 September akan ada penetapan resmi bakal calon bupati dan wakil bupati secara tertutup. Setelah itu, para pasangan calon akan mendapatkan nomor antrean berdasarkan urutan pendaftaran yang diambil sebelumnya. ”Nomor urut terkecil dari empat pasangan calon akan mendapatkan kesempatan pertama untuk mencabut nomor urut dalam pengundian nanti,” ujar Ali.

Untuk mengantisipasi lonjakan massa pendukung, KPU akan membatasi jumlah partisan yang dibawa oleh masing-masing pasangan calon sesuai dengan kapasitas tempat yang akan disiapkan oleh KPU PPU.

Ali menegaskan bahwa asas keadilan menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan pengundian ini, demi menjamin kelancaran dan tertibnya proses tahapan Pilkada di Kabupaten Penajam Paser Utara.

Acara ini juga turut dihadiri oleh anggota Bawaslu PPU, unsur Forkopimda, Badan Kesbangpol, Dinas Kominfo, Satpol PP, Dinas Perhubungan, Ketua Panitia Pemilihan di empat Kecamatan (PPK), serta perwakilan dari keempat pasangan bakal calon.(ADV/*DiskominfoPPU/SBK)