JAKARTA – Presiden Indonesia ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menunjukkan kemampuannya dalam bidang musik dengan tampil bernyanyi dengan menggandeng sejumlah musisi tanah air pada hari pertama gelaran festival musik Pestapora 2024.

SBY tampil bernyanyi dengan membawakan lagu ciptaannya sendiri dan lagu yang digemari oleh masyarakat Indonesia diiringi dengan musik orkestra.

“Saya tidak sendiri, tapi akan ditemani artis lain. Yang aku ingin bawakan ada lagu yang aku buat sendiri dan lagu yang disenangi masyarakat,” kata SBY saat tampil di Pestapora Stage, JIExpo Kemayoran, Jakarta, Jumat (20/9/2024).

Adapun, lagu ciptaannya sendiri dibawakannya bersama dengan para musisi tanah air, seperti lagu “Ku Yakin Sampai Disana” yang dinyanyikan bersama dengan Rio Febrian.

SBY mengatakan lagu tersebut diciptakan pada tahun 2008 yang memiliki arti kejarlah mimpi dengan melakukan yang terbaik.

Selain itu, musisi lain yang ikut bergabung adalah Sandy Sandoro, Joy Tobing, Yuni Shara, Ario Wahab, Lala Karmela, Ita Purnamasari, hingga Andi /RIF.

SBY bersama penyanyi tersebut membawakan lagu ciptaannya yang berjudul “Untuk Bumi Kita”, dan “Cahaya Kegelapan”.

Adapun, penampilan SBY dibuka dengan lagu “Pelangi Di Matamu” dari Jamrud yang mengundang tepuk tangan dan teriakan dari penonton yang juga ikut bernyanyi, dan terbawa suasana oleh lagu yang dibawakannya.

Lagu lain yang dibawakan oleh SBY adalah “Kamu Ngga Sendirian” dari band Tipe-X dan “Kenanglah Aku” dari Naff yang disebut menjadi salah satu lagu yang indah baginya.

“Saya ingin membawakan lagu yang penuh kenangan. Lagu ini diciptakan oleh Odeu Wijaya Naff, lagunya indah, ’sad song but beautiful song’ dan kita semua tau, yaitu “Kenanglah Aku”,” ungkapnya.

Lagu “Yellow” dari Coldplay dinyanyikan bersama sebagai penutup penampilan SBY pada festival musik Pestapora 2024.

Terlihat keluarga dan kerabat SBY menyaksikan secara langsung penampilan mantan presiden dua periode itu, yakni sang anak Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang membawa serta istri dan anaknya. (ANT/KN)

JAKARTA – Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin akan mengecek tersangka kasus kekerasan seksual anak di bawah umur berinisial HA yang dilantik menjadi anggota DPRD Singkawang, Kalimantan Barat, pada Selasa (17/9/2024).

“Kami akan cek, kami baru dapat informasi yang terkait dengan yang Kabupaten Singkawang,” kata Afif dalam konferensi pers di Kantor KPU RI, Jakarta, Jumat (20/9/2024).

Dia mengatakan KPU harus melakukan pengecekan secara spesifik lantaran jangkauan daerahnya sangat banyak.

“Jangkauannya sangat banyak, titik-titik yang berkaitan dengan daerah-daerah, kami harus melakukan pengecekan-pengecekan secara spesifik,” sambungnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh mendorong dilakukannya penangguhan jabatan HA sebagai anggota DPRD sampai proses hukumnya selesai. Terlebih kasus yang menjerat tersangka bukan permasalahan ringan dan menyangkut kredibilitas lembaga legislatif.

Dia menilai DPRD Singkawang juga bisa memproses HA dari sisi kode etik mengingat yang bersangkutan saat ini sudah dilantik menjadi anggota dewan.

Apabila ditemukan adanya penyalahgunaan kewenangan atau manipulasi informasi maka tindakan tegas harus diambil.

“Selain karena kasus asusilanya, dapat juga dilakukan investigasi terkait kehadiran tersangka dalam pelantikan karena yang bersangkutan mengaku sakit dan memiliki surat keterangan medis saat mangkir dari panggilan polisi, tetapi bisa hadir saat pelantikan sebagai anggota DPRD,” kata Pangeran dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Dia pun menegaskan lembaga legislatif tidak memiliki kekebalan hukum bagi siapapun yang terlibat dalam kejahatan serius, terlebih menyangkut kejahatan terhadap anak.

Dalam kasus ini, HA dikenai Pasal 81 juncto Pasal 82 Undang-undang (UU) Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun, ditambah sepertiga tahun karena pelaku tokoh masyarakat. H juga dijerat dengan UU No 12/2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS). (ANT/KN)

JAKARTA – Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Bambang Soesatyo meminta pemerintah untuk segera membentuk lembaga Otoritas Perlindungan Data Pribadi (OPDP) sebagaimana diamanatkan dalam UU No 27 tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (PDP).

“Mendesak pemerintah untuk segera mengambil langkah konkret guna memperkuat keamanan siber di semua sektor,” kata Bamsoet sapaan akrabnya menanggapi isu peretasan Bjorka di Jakarta, Jumat (20/9/2024).

Bamsoet mengatakan, jika memang peretas Bjorka membocorkan 6 juta data Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang terdapat di basis data Direktorat Jenderal Pajak (DJP), maka pemerintah dalam hal ini Kemenkeu beserta jajarannya untuk dapat menyampaikan data-data yang diretas oleh Bjorka.

Kemudian lanjut Bamsoet, selanjutnya bersama tim teknologi informasi (TI) Kemenkeu bisa menjelaskan secara detail kepada masyarakat mengenai kebocoran data ini.

Hal itu kaya Bamsoet, diperlukan agar masyarakat tidak menjadi resah terkait informasi data yang bocor.

“Pemerintah perlu lebih serius menangani kasus peretasan dengan meningkatkan keamanan siber dan keamanan data pribadi masyarakat, dikarenakan kasus ini adalah bukti nyata bahwa keamanan siber di Indonesia masih sangat rentan,” tuturnya.

Selain itu, Bamsoet juga mendesak pemerintah untuk segera mengambil langkah konkret guna memperkuat keamanan siber di semua sektor, termasuk sektor pemerintahan maupun swasta sehingga tidak ada lagi masalah kebocoran data.

“Salah satunya dengan segera membentuk lembaga Otoritas Perlindungan Data Pribadi (OPDP) sebagaimana diamanatkan dalam UU No 27 tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (PDP),” katanya.

Bamsoet juga meminta agar masalah kebocoran data ini terus ditelusuri dan jangan berhenti hanya sampai pendalaman dan investigasi, sebagaimana dilakukan sebelumnya.

“Karena, perlindungan data harus menjadi prioritas utama, bukan hanya sebagai reaksi terhadap insiden, tetapi sebagai kebijakan jangka panjang yang sistematis,” kata Bamsoet menegaskan. (ANT/KN)