JAKARTA – Sidang Paripurna perdana DPD RI dengan agenda Pemilihan Pimpinan DPD RI menyetujui dua calon Ketua DPD RI untuk periode 2024-2029, yakni La Nyalla Mattalitti menghadapi Sultan B Najamudin.

“Ditetapkan sebagai Calon Pimpinan DPD RI dari hasil verifikasi yang dilakukan ada dua bakal calon paket pimpinan,” kata Wakil Ketua sementara DPD RI Larasati Moriska di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa malam.

Mekanisme Pemilihan Pimpinan DPD RI dilaksanakan dengan sistem paket pimpinan. Adapun paket kandidat pertama yakni calon Ketua DPD RI La Nyalla Mattalitti dan tiga orang calon Wakil Ketua DPD RI, yakni Nono Sampono, Elviana, dan Andi Muh Ihsan.

Sedangkan paket kandidat yang kedua yakni calon Ketua DPD RI Sultan B Najamudin dan tiga orang calon Wakil Ketua DPD RI, yakni GKR Hemas, Yorrys Raweyai, dan Tamsil Linrung.

Larasati pun mengatakan dua kandidat paket pimpinan itu sudah memenuhi persyaratan dukungan dari para Anggota DPD RI yang berasal dari empat sub wilayah di Indonesia. Dukungan itu pun sudah diverifikasi oleh Pimpinan sementara DPD RI yang didampingi oleh para saksi dari kedua kandidat.

Berdasarkan Tata Tertib DPD RI, dia mengatakan bahwa dua kandidat paket Pimpinan DPD RI yang telah disetujui itu tidak boleh mengundurkan diri, sehingga perlu mengikuti proses pemilihan hingga tahap akhir.

La Nyalla Mattalitti merupakan Ketua DPD RI periode sebelumnya, yakni tahun 2019-2024. Sedangkan Sultan B Najamudin sebelumnya merupakan Wakil Ketua DPD RI yang mendampingi La Nyalla pada periode tersebut.

Adapun Sidang Paripurna perdana DPD RI yang digelar pada Selasa malam itu dihadiri oleh 79 anggota dari total 152 Anggota DPD RI yang telah dilantik. Jalannya awal-awal sidang itu pun sempat dihujani sejumlah interupsi dari para senator yang hadir karena banyaknya perdebatan mengenai mekanisme pemilihan.

Sebanyak 580 Anggota DPR RI dan 152 Anggota DPD RI yang terpilih berdasarkan Surat Keputusan KPU RI tentang hasil Pemilu Legislatif 2024 untuk periode 2024-2029, dilantik pada Selasa ini di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta.

Anggota DPR yang dilantik bertambah dari 575 menjadi 580 orang, sedangkan Anggota DPD RI bertambah dari 136 menjadi 152 orang dibandingkan periode sebelumnya. Adapun partai politik yang lolos itu yakni PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai NasDem, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Demokrat, dan Partai Amanat Nasional. (ant/KN)

JAKARTA – Anggota DPR RI Nafa Urbach mengaku pengucapan sumpah/janji anggota DPR/DPD/MPR RI periode 2024-2029 bukan sekadar janji ke masyarakat, tetapi juga kepada tuhan.

“Jadi ya ada sedikit beban, tetapi ada sedikit excitement, kesenangan, dan happy aja, excited,” kata Nafa usai mengikuti Sidang Paripurna Pengucapan Sumpah/Janji Anggota DPR/DPD/MPR RI Periode 2024–2029 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa.

Oleh sebab itu, dia mengatakan bahwa terdapat sejumlah isu yang menjadi fokusnya saat menjadi anggota dewan selama lima tahun mendatang, yakni kebudayaan, pariwisata, dan pendidikan.

“Karena selama ini kan beberapa diskusi-diskusi yang memang kita bahas ya itu,” ujarnya.

Ia mengatakan bahwa isu pendidikan menjadi perhatiannya karena berkaitan dengan pembangunan sumber daya manusia, sehingga beberapa hal perlu ditinjau kembali.

“Dari kurikulum, terus dari zonasi tempat sekolah, bangunan sekolah dari SD, SMP, SMA harus ada, terus dari Undang-Undang Sisdiknas (UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional) juga perlu,” katanya.

Sementara itu, terkait dengan ketidakpercayaan masyarakat terhadap kinerja selebritas yang menjadi anggota dewan, dia meminta masyarakat untuk menunggu kinerjanya. Terlebih, dia menargetkan ditempatkan di Komisi X DPR RI dengan ruang lingkup pada pendidikan, riset, olahraga, dan kepariwisataan.

“Nanti kita lihat aja ke depannya seperti apa. Toh sekarang ini banyak sekali teman-teman selebritas yang jadi anggota dewan, kinerjanya juga sangat luar biasa gitu kan. Jadi, sebenarnya itu enggak bisa kami kasih tahu sekarang. Jadi, tinggal tunggu saja kinerja kami ke depannya seperti apa,” jelasnya.

Sebanyak 580 orang anggota DPR RI terpilih dan 152 orang anggota DPD RI terpilih berdasarkan Surat Keputusan KPU RI tentang Hasil Pemilu 2024 Periode 2024–2029 dilantik menjadi wakil rakyat pada Selasa di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta.

Calon anggota DPR terpilih yang dilantik bertambah dari 575 menjadi 580 orang, sedangkan calon anggota DPD RI terpilih bertambah dari 136 menjadi 152 orang dibandingkan periode sebelumnya.

Berdasarkan hasil Pemilu 2024, partai politik yang lolos ke Senayan adalah PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai NasDem, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Demokrat, dan Partai Amanat Nasional. (ant/KN)

JAKARTA – PT Kereta Api Indonesia (Persero) mencatat sebanyak 535 kejadian tabrakan atau ‘temperan’ kereta api sepanjang Januari hingga Agustus 2024, yang melibatkan kendaraan atau orang di berbagai perlintasan sebidang.

“Berdasarkan data dari Januari hingga Agustus 2024, sudah tercatat 535 kejadian temperan di jalur KA dan perlintasan,” ujar EVP of Corporate Secretary KAI, Raden Agus Dwinanto Budiadji, dalam keterangan di Jakarta, Selasa.

Ia menyampaikan bahwa pada tahun 2023 telah terjadi 774 kejadian tabrakan, sementara pada tahun 2022 terdapat 738 kejadian.

“Hal ini menjadi perhatian serius bagi KAI untuk terus meningkatkan edukasi kepada masyarakat tentang risiko bahaya apabila melanggar aturan di perlintasan sebidang dan jalur KA,” ungkapnya.

PT KAI menyatakan keprihatinannya atas tingginya angka pelanggaran di perlintasan sebidang yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas.

Dalam upaya meningkatkan keselamatan, KAI menegaskan pentingnya kesadaran dan kepatuhan pengguna jalan terhadap aturan yang berlaku.

Agus menyebut bahwa saat ini total perlintasan sebidang di Jawa dan Sumatra ada 3.693 titik. Dari jumlah tersebut, 2.966 titik merupakan perlintasan resmi, sedangkan 727 titik lainnya adalah perlintasan liar.

Dari perlintasan yang ada, sebanyak 1.883 titik (50,98 persen) dijaga, sedangkan 1.810 titik tidak terjaga, yang tentunya jauh lebih berbahaya.

Lebih lanjut, Agus menjelaskan bahwa KAI secara proaktif terus berusaha menutup perlintasan liar untuk mendukung keselamatan perjalanan kereta api.

“Pada tahun 2023, KAI telah menutup 107 titik perlintasan. Selanjutnya, pada periode Januari hingga 12 Agustus 2024, KAI berhasil menutup 130 titik perlintasan,” tambahnya.

Sesuai UU No. 23 Tahun 2007 Pasal 94 tentang Perkeretaapian, disebutkan bahwa untuk keselamatan perjalanan KA dan pengguna jalan, perlintasan sebidang yang tidak mempunyai izin harus ditutup. Penutupan tersebut dilakukan oleh pemerintah atau pemerintah daerah.

Agus juga menyampaikan bahwa pada periode Januari hingga 16 September 2024, tercatat 272 korban kecelakaan di perlintasan sebidang dengan kondisi luka hingga meninggal dunia. Dari jumlah tersebut, 101 orang dilaporkan meninggal dunia.

Ia menegaskan bahwa berdasarkan UU No. 22 Tahun 2009 Pasal 296, pelanggar yang menerobos perlintasan sebidang dapat dikenai pidana kurungan penjara paling lama tiga bulan atau denda maksimal Rp750.000.

“KAI juga dapat menuntut jika pelanggar menyebabkan ancaman bagi keselamatan perjalanan kereta api dan kerugian materiil lainnya sesuai UU,” tambah Agus.

KAI juga secara tegas melarang masyarakat beraktivitas di jalur kereta api kecuali untuk kepentingan operasional kereta api.

Hal ini telah diatur dalam UU No. 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian Pasal 199, yang menyebutkan bahwa masyarakat yang mengganggu aktivitas di jalur kereta dapat dipidana penjara paling lama tiga bulan atau denda maksimal Rp15.000.000.

Agus menambahkan bahwa KAI akan terus melakukan kampanye dan mengajak Pemda, Polri, serta pemangku kepentingan lainnya untuk bersama-sama mengurangi angka kecelakaan lalu lintas di perlintasan kereta api.

Selain itu, ia juga mengajak masyarakat untuk mematuhi rambu-rambu di perlintasan sebidang dan meningkatkan disiplin berlalu lintas demi mewujudkan keselamatan bersama.

“KAI juga secara tegas akan menempuh jalur hukum bagi masyarakat yang menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas di perlintasan,” pungkasnya. (ant/KN)

JAKARTA – Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi menjelaskan bahwa fenomena bandara kosong di berbagai wilayah di Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor, terutama dampak pandemi COVID-19. Dalam Konferensi Pers Kinerja Sektor Transportasi 10 Tahun Pemerintahan Presiden Joko Widodo, Selasa (2/10/2024), Menhub menyebut penurunan populasi pesawat global sebagai penyebab utama berkurangnya aktivitas penerbangan.

“Populasi pesawat di dunia menurun drastis, karena beberapa pabrikan pesawat besar tidak beroperasi dengan baik,” ujar Menhub.

Selain itu, kelangkaan suku cadang, terutama yang berasal dari Uni Soviet dan Ukraina, juga menghambat operasional penerbangan di Indonesia. Hal ini diperparah oleh penurunan daya beli masyarakat yang memengaruhi kemampuan mereka untuk menggunakan layanan penerbangan.

“Suku cadang yang dulu diandalkan tidak tersedia, dan keselamatan penerbangan menjadi prioritas sehingga banyak pesawat tidak bisa beroperasi,” tambahnya.

Meski demikian, Menhub menyatakan bahwa pembangunan bandara sejak 2014 bertujuan untuk memenuhi kebutuhan transportasi udara di berbagai daerah. Namun, jumlah pesawat yang beroperasi saat ini masih jauh dari kondisi sebelum pandemi, yang mencapai hampir 700 unit. (ant/KN)