TENGGARONG – Penjabat Sementara (Pjs) Bupati Kutai Kartanegara (Kukar), Bambang Arwanto, meminta pemerintah pusat meningkatkan pengawasan terhadap lubang-lubang bekas tambang yang tersebar di wilayah Kukar. Langkah ini, menurutnya, penting untuk menjaga keselamatan masyarakat yang beraktivitas di sekitar area bekas pertambangan.

Bambang Arwanto mengungkapkan bahwa Kukar adalah wilayah dengan jumlah lubang bekas tambang terbanyak di Kalimantan Timur (Kaltim). Dari total 537 lubang yang ada di provinsi tersebut, 263 di antaranya berada di Kukar.

“Pengawasan dari pemerintah pusat melalui inspektur tambang yang ada di Kaltim sangat diperlukan untuk memastikan keamanan masyarakat,” ujarnya belum lama ini.

Mengingat keberadaan lubang-lubang tambang yang menganga ini, pun menjadi ancaman nyata bagi kehidupan masyarakat. Tercatat lubang bekas telah memakan korban jiwa sebanyak 51 orang. Paling baru, dua anak ditemukan meninggal dunia karena tenggelam di sebuah lubang bekas tambang yang berada di Desa Bangun Rejo, Kecamatan Tenggarong Seberang, pada 14 September lalu.

“Saya ingin lubang-lubang bekas tambang ini tetap diawasi dengan ketat. Karena ini jelas memerlukan perhatian dan pengawasan lebih,” sambungnya.

Meski pengawasan tambang merupakan kewenangan pemerintah pusat, Bambang Arwanto menegaskan pihaknya akan melakukan inisiatif pemantauan demi memastikan keselamatan masyarakat. Ia menekankan pentingnya langkah preventif untuk mencegah jatuhnya korban di area bekas galian tambang batu bara.

Dalam kesempatan yang sama, ia juga memberikan apresiasi kepda PT GDM yang telah mengambil tindakan cepat dengan menutup salah satu lubang bekas tambang. Tepatnya di area yang pernah menelan korban jiwa.

“Meskipun lubang tersebut bukan dari aktivitas penambangan PT GDM, inisiatif mereka dalam melakukan pengurukan patut diapresiasi,” tambahnya.

Lebih lanjut, Bambang mengusulkan agar lubang-lubang bekas tambang yang berizin dipagari untuk mencegah kecelakaan. Selain itu, ia berharap lubang-lubang tersebut dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat. Seperti budidaya ikan atau bahkan dikembangkan menjadi objek wisata danau.

Menurut Bambang, tugas pemerintah daerah adalah memastikan keselamatan masyarakat dari ancaman lubang bekas tambang. Ia berjanji akan bermusyawarah dengan pihak terkait untuk mencari solusi terbaik guna menutup lubang-lubang tersebut. Sehingga insiden serupa tidak terulang.

“Penutupan ini juga merupakan arahan dari Pj Gubernur Kaltim yang menginspeksi beberapa waktu lalu. Beliau memberikan tenggat waktu 15 hari untuk menyelesaikan penutupan sebagai bagian dari mitigasi terhadap tambang ilegal yang meninggalkan lubang tanpa pengawasan,” tukasnya. (Yudi/Adv)

TENGGARONG – Setelah tujuh tahun dalam proses pembangunan, pabrik pengolahan rumput laut di Desa Muara Badak Ulu, Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), segera akan beroperasi penuh. Pabrik ini telah selesai dibangun dan kini hanya menunggu pemasangan mesin pengolah utama, yang diharapkan dapat meningkatkan penghasilan petani rumput laut setempat.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kukar, Sayid Fathullah, menjelaskan bahwa mesin pengolah dengan kapasitas produksi mencapai 20 ton bubuk rumput laut per bulan ini sedang dalam proses perakitan, yang diperkirakan selesai dalam satu hingga dua bulan ke depan.

“Keberadaan pabrik ini membuka peluang besar bagi petani rumput laut di Kukar, terutama dalam meningkatkan nilai tambah produk lokal,” ujar Sayid Fathullah baru-baru ini.

Untuk memenuhi kebutuhan bahan baku, yang diperkirakan mencapai 150-200 ton rumput laut basah per bulan, Disperindag Kukar telah menggandeng berbagai pihak, termasuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), perusahaan daerah, dan koperasi. Kolaborasi ini bertujuan memastikan rantai pasokan bahan baku berjalan lancar dan turut memberdayakan masyarakat setempat.

Keberadaan pabrik ini diyakini dapat meningkatkan pendapatan petani, kehadiran pabrik ini juga diharapkan mampu mengangkat harga rumput laut yang kini berada di kisaran Rp 15 ribu per kilogram (Kg) menjadi Rp 17-18 ribu per kg.

Disperindag Kukar juga mengajak Industri Kecil Menengah (IKM) dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) lokal untuk kreatif mengolah rumput laut menjadi produk makanan dan minuman bernilai tambah tinggi. Produk seperti beras dan mie instan berbasis rumput laut menjadi prioritas, mengingat potensi gizi yang tinggi dari bahan ini.

“Kami menargetkan pabrik ini dapat beroperasi pada awal tahun 2025. Dengan adanya pasar baru, termasuk Ibu Kota Nusantara (IKN), kami berharap produk olahan rumput laut dari Kukar dapat menjadi komoditas unggulan,” tandasnya. (Yudi/Adv)

TENGGARONG – Rencana Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) untuk membangun jalan alternatif yang menghubungkan Kelurahan Bukit Biru ke Desa Batuah kini tidak lagi menjadi prioritas. Proyek yang dirancang sejak 2013 ini masih menyisakan jarak sekitar 35 kilometer (km) yang belum terselesaikan.

Awalnya, jalan sepanjang 38 km ini diharapkan dapat menjadi akses alternatif untuk mempercepat perjalanan dari Tenggarong ke Balikpapan, menggantikan jalur yang saat itu rusak parah dan berada di bawah kewenangan Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional (BBPJN). Namun, proyek ini terkendala oleh masalah pembebasan lahan, yang menghambat penyelesaian jalan tersebut.

Kabid Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kukar, Linda Juniarti, menjelaskan bahwa pembangunan jalan ini membutuhkan dana besar karena melibatkan pembukaan lahan baru.

Pada perencanaan jalan tersebut, nantinya dibuat dua jalur dan langsung terkoneksi dengan jalur freeway Samarinda-Balikpapan. Jika selesai, maka jarak tempuh Tenggarong Balikpapan lebih singkat sekitar satu setengah jam. Adapun spesifikasi jalan dirancang mampu menahan beban kendaraan dengan kapasitas hingga di atas 10 ton.

“Jalan dari Bukit Biru ke Batuah itu merupakan jalan alternatif yang merupakan jalan kabupaten. Itu adalah program lama kita, tapi terkendala masalah pembebasan lahan dan kedua biayanya (pembangunan) juga besar karena itu kan jalan baru belum ada bukaan lahan,” sebut Linda Juniarti, Kabid Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kukar, benerapa waktu lalu.

Saat kondisi jalan poros Tenggarong-Loa Janan hampir terputus seperti sekarang ini. Pertanyaan mengenai pembanguan jalan alternatif tersebut kembali mencuat ke permukaan. Namun, Linda mengatakan bahwa proyek pembanguan jalan alternatif tersebut tidak bisa diselesaikan dalam waktu dekat karena terkendala masalah anggaran.

“Proyek itu (Jalan dari Bukit Biru-Batuah) tidak bisa kita kerjakan dalam satu mata anggaran, jadi bertahap. Tahun ini jalan itu dialokasikan anggaran sebesar Rp 6 miliar, tahun depan juga ada. Mudah-mudahan kita terus menganggarkan untuk jalanan itu,” serunya.

“Tahun depan Insya Allah sudah bisa lewat Margasari, kemudian akan kita lanjut lagi. Tapi juga tergantung pembebasan lahan,” tandasnya. (Yudi/Adv)

TENGGARONG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) berhasil menurunkan angka stunting hingga 9,7 persen, menjadikan Kukar sebagai salah satu kabupaten dengan capaian penurunan stunting tertinggi di Indonesia.

Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Kukar, Sunggono, mengungkapkan bahwa data bulan Juli menunjukkan angka stunting di Kukar turun dari 27 persen menjadi 17,3 persen. Capaian ini menunjukkan komitmen Pemkab Kukar dalam meningkatkan kesehatan dan kualitas hidup anak-anak di daerahnya.

Sunggono menjelaskan bahwa keberhasilan ini tercapai berkat kerja sama erat antara Pemkab Kukar dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah desa dan sektor swasta.

“Dibanding tahun lalu, angka stunting di Kukar menurun cukup drastis dari 27 persen menjadi 17,3 persen. Itu tertinggi se-Indonesia untuk penurunan stunting,” bener Sunggono.

“Bahkan kalau boleh dibilang penanganan stunting di Kukar ini telah melampaui apa yang dilakukan pemerintah pusat. Karena memang ada beberapa penanganan yang kami lakukan itu tidak ada di daerah lain,” timpalnya.

Ia memastikan bahwa seluruh balita di Kukar telah ditimbang dan diukur pertumbuhannya. Hal ini dilakukan untuk memastikan perkembangan anak sebagai data acuan penanganan stunting. Berdasarkan 4 indikator yang telah ditetapkan, Sunggono memaparkan bahwa di Kukar terdapat cukup banyak anak yang beresiko stunting.

“4 kelompok itu pertana ada anak dengan berat badan yang tidak naik, kedua anak tinggi badan tidak naik, anak dengan permasalahan obesitas, dan anak dengan permasalahan gizi buruk,” serunya.

“Karena kita mengusung tagline jangan sampai ada anak stunting baru, maka kita lakukan intervensi dengan penyaluran makanan bergizi. Sedangkan yang sudah stunting kebijakannya kita lakukan pemeriksaan melalui dokter anak yang kita datangkan ke kecamatan,” tutupnya. (Yudi/Adv)