TANJUNG REDEB – Anggota DPRD Berau, Sakirman soroti tingginya inflasi di Kabupaten Berau. Pasalnya, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kalimantan Timur, Kabupaten Berau menempati peringkat pertama dengan inflasi tertinggi di Provinsi Kalimantan Timur. Dengan inflasi sebesar 3,62 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 107,53.

Inflasi tersebut lebih besar dari Kalimantan Timur sebesar 3,21 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 107,02.

Sakirman menjelaskan, ada beberapa faktor yang mempengaruhi kenaikan inflasi di suatu daerah. Seperti permintaan barang dan jasa yang tinggi, peredaran uang meningkat, peningkatan harga komoditas dan sebagainya.

“Dari segi distribusi juga bisa mempengaruhi kenaikan inflasi. Apakah biaya transportasi dari pengiriman bahan pokok,” ujarnya.

Untuk itu, dirinya mendorong Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau untuk mencari solusi agar angka inflasi bisa ditekan. Seperti melakukan sidak kesejumlah tempat penyimpanan atau tempat jual beli bahan pokok untuk mencari informasi apa yang menyebabkan kenaikan inflasi yang cukup tinggi.

“Pemkab Berau harus mencari solusi untuk jangka pendek dan jangka panjang untuk tekan inflasi,” ucapnya.

Dijelaskannya, untuk solusi jangka pendeknya, Sakirman mengusulkan untuk mengadakan pasar murah di setiap kecamatan. Hal tersebut dapat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan bahan pokok yang saat ini harganya mengalami kenaikan.

Dirinya menginginkan untuk menekan angka dari sembilan bahan pokok yang menjadi utama bagi masyarakat. Sembilan bahan pokok tersebut adalah, Beras, Minyak goreng, Bawang merah dan bawang putih, Gula, Daging, Susu, Telur, Gas LPG, dan Garam.

“Kalau untuk solusi jangka panjangnya harus dipikirkan lebih matang oleh Pemkab Berau. Agar angka inflasi tersebut dapat ditekan,” pungkasnya. (ADV/KN)

TANJUNG REDEB – Revitalisasi Drainase yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Berau kerap kali ditemui diwilayah perkotaan Kabupaten Berau

Hal tersebut mendapatkan perhatian dari Anggota DPRD Berau, Abdul Waris. Menurutnya pembangunan drainase tidak hanya berfokus pada wilayah perkotaan saja. Di setiap kampung perlu diperhatikan terkait oleh OPD terkait.

Dirinya menjelaskan sepanjangan jalan, khususnya yang menuju daerah pesisir Berau, rata-rata tidak memiliki saluran drainase. Sehingga, terjadi genangan air di tengah jalan dan terjadi sedimentasi yang merusak jalan.

“Setahu saya teorinya seperti itu. Karena genangan air ini bisa merusak jalan, jadi harus jadi perhatian kita,” ungkapnya.

Tak hanya itu, dirinya juga terus menyuarakan persoalan pembangunan drainase di daerah perkampungan saat pembahasan anggaran.

“Intinya kami ingin pembangunan tidak di kota saja. Supaya pembangunan merata. Juga jadi perhatian OPD terkait supaya betul-betul diperhatikan,” ujarnya.

Terlebih, kasus drainase ini terus menjadi usulan prioritas oleh aparat kampung pada kegiatan Musrenbang. Karena itu masalah ini perlu atensi dari pemerintah guna mencari solusi.

“Percuma saja kita bangun jalan yang bagus tapi saluran drainasenya tidak memadai. Kan bisa merusak jalannya nanti,” tegasnya.

Dirinya berharap, pembangunan drainase di wilayah perkampungan bisa segera direalisasikan secepatnya. Mengingat, anggaran yang diterima oleh Kabupaten Berau setiap tahunnya terus meningkat.

“Anggaran kita cukup besar, jangan sampai yang menjadi usulan setiap kampung untuk drainase tidak direalisasikan,” tandasnya. (ADV/KN)

TANJUNG REDEB – Bedasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kalimantan Timur, pada bulan April 2024, Kabupaten Berau menempati posisi pertama di Kalimantan Timur dengan inflasi sebesar 3,62 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 107,53.

Inflasi tersebut lebih besar dari Kalimantan Timur sebesar 3,21 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 107,02.

Atas tingginya angka inflasi di Kabupaten Berau, mendapat sorotan dari Anggota DPRD Berau, Oktavia. Ia mengungkapkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau secara cepat harus menemukan solusi konkret untuk menekan inflasi di Bumi Batiwakkal.

“Pada September 2024, inflasi di Kabupaten Berau tercatat mencapai 3,34 persen,” ungkap Oktavia.

Oktavia, yang akrab disapa Okta, menekankan perlunya langkah strategis pemerintah untuk mengatasi lonjakan inflasi, terutama pada kebutuhan pokok masyarakat.

“Kami sangat prihatin dengan angka inflasi di Berau yang sudah mencapai 3,34 persen,” tambahnya.

Politikus Partai NasDem tersebut mengungkapkan kenaikan yang signifikan di sektor makanan, minuman, dan tembakau yang mencapai 4,67 persen, serta sektor kesehatan yang melonjak hingga 5,57 persen.

Menurutnya, kenaikan di sektor-sektor ini menjadi beban berat bagi masyarakat, terutama kalangan menengah ke bawah yang paling terdampak.

“Kenaikan di sektor makanan dan kesehatan sangat dirasakan oleh masyarakat. Ini menjadi beban besar bagi mereka yang memiliki daya beli terbatas,” ujarnya.

Oktavia mendesak Pemkab Berau segera mengambil langkah konkret untuk mengendalikan harga kebutuhan pokok serta memastikan layanan kesehatan yang terjangkau bagi masyarakat.

Ia juga menyarankan adanya sinergi antara Pemkab dan Badan Pusat Statistik (BPS) serta kolaborasi dengan stakeholder terkait untuk merumuskan kebijakan jangka pendek maupun panjang.

“Pemantauan harga di pasar dan pelaksanaan operasi pasar bisa menjadi solusi jangka pendek untuk mengurangi dampak inflasi,” jelasnya.

Selain itu, dukungan terhadap sektor pertanian dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dinilai penting untuk meningkatkan produksi lokal yang dapat membantu menstabilkan harga di pasaran.

“Dukungan dari segala pihak sangat diperlukan untuk menekan angka inflasi di Kabupaten Berau,” pungkasnya. (ADV/KN)

TANJUNG REDEB – Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Berau, persentase angka putus sekolah untuk kelompok remaja usia 16-18 tahun tergolong cukup tinggi di Bumi Batiwakkal.

Hal tersebut menunjukkan kurangnya minat anak untuk bersekolah. Ada beberapa faktor yang mempengaruhinya, seperti faktor ekonomi, faktor lingkungan, faktor komunikasi internal keluarga, faktor sosial dan faktor kesehatan.

Dengan tingginya persentase anak putus sekolah pada usia tersebut, Anggota DPRD Berau, Peri Kombong sangat menyayangkan hal itu bisa terjadi. Menurutnya, pendidikan adalah hal penting masa depan anak untuk mengejar cita-citanya setinggi-tingginya.

Maka dari itu, kasus putus sekolah harus menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau.

“Jangan dibiarkan hal seperti ini, Pemkab Berau seharusnya bisa perhatikan dengan serius terkait angka putus sekolah,” ungkapnya.

Feri membeberkan, pihaknya akan melakukan monitoring terkait permasalahan yang ada di lapangan.

Akar permasalahan akan dicari untuk mengetahui persoalan apa yang memicu terjadinya anak putus sekolah.

Dikatakannya, putus sekolah merupakan suatu hal yang tidak bisa dinilai berdasarkan satu kesimpulan saja, harus dengan turun ke lapangan sehingga bisa memahami.

“Kita akan lihat nanti apa masalahnya, apakah karena terbentur dengan ekonomi atau karena kurangnya SMA/SMK, dari sini akan kita ambil langkah,” tuturnya.

Politikus Gerindra itu menyebutkan pula, akan berkoordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk membahas permasalahan ini.

“Kita akan koordinasi untuk bersama-sama membahas dan mencari solusi persoalan itu, agar angka anak putus sekolah dapat ditekan,” jelasnya.

Feri menegaskan, jika putus sekolah terjadi akibat kurangnya minat belajar, dirinya meminta kepada seluruh masyarakat khususnya pelajar agar dapat tetap menempuh jalur pendidikan.

“Pendidikan merupakan bekal dalam menentukan kehidupan di masa mendatang. Tentu, harus diberi perhatian lebih untuk mencegah anak-anak Kabupaten Berau putus sekolah,” pungkasnya. (ADV/KN)

TANJUNG REDEB – Kabupaten Berau memiliki keberagaman budaya yang ada. Dengan tiga suku asli yang selama ini hidup berdampingan di Bumi Batiwakkal, yakni Suku Banua, Dayak dan Bajau. Melahirkan banyak acara budaya yang telah terselenggara.

Hal tersebut tentu bisa di manfaatkan oleh Pemerintah Kabupaten Berau untuk menarik minat para wisatawan baik lokal, nasional hingga mancanegara dengan budayanya.

Menyoroti hal tersebut, Anggota DPRD Berau, Elita Herlina mengingatkan jangan hanya pariwisata aja yang diperhatikan. Kebudayaan harus dijaga dengan melakukan kegiatan yang dapat dinikmati oleh masyarakat luas.

Ditambahkannya, jika kegiatan kebudayaan di Kabupaten Berau harus didukung penuh oleh pemerintah daerah melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

Pasalnya diketahui ada banyak acara kebudayaan yang rutin digelar, salah nsatunya Meja Panjang dan Bakudung Batiung.

“Meski kegiatan tersebut biasanya ada dukungan pihak ketiga, pemerintah harus tetap memberi dukungan penuh agar setiap tahun kegiatan bisa semakin meriah,” ungkapnya.

Menurut Elita, festival kebudayaan seperti Bekudung Betiung itu harus didukung dengan maksimal. Terlebih dapat memberikan dampak positif terhadap roda perekonomian masyarakat setempat.

“Kegiatan kebudayaan bisa meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pendapat Asli Kampung (PAK). Maka dari itu harus didukung dengan maksimal,” tuturnya.

Politikus Golongan Karya (Golkar) ini menyebut, pemerintah harus mendukung penuh acara-acara kebudayaan yang digelar, sehingga dapat menarik perhatian wisatawan.

“Banyak destinasi wisata, kita juga punya nilai kebudayaan yang bisa diperkenalkan, baik itu ke wisatawan lokal maupun mancanegara. Saya harap potensi ini bisa diperhatikan,” katanya.

Elita berharap pemerintah dapat memperhatikan acara tahunan tersebut dari sisi anggaran.

“Kita perlu komitmen dan konsisten mendukung penganggarannya jika ingin kebudayaan dan pariwisata kita maju dan berkembang,” pungkasnya. (ADV/KN)