Beranda blog Halaman 587

Program FCPF-CF Dukung Pengaduan Online, Diskominfo PPU Gelar Pelatihan SP4N-LAPOR!

PPU – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kalimantan Timur (Kaltim) bersama dengan Diskominfo Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) menggelar sosialisasi dan pelatihan mengenai Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N-LAPOR) dalam rangka mendukung Program Forest Carbon Partnership Facility Carbon (FCPF-CF), di Kelurahan Gresik pada Rabu, (6/11/2024).

Acara ini dihadiri oleh sejumlah narasumber, di antaranya Pranata Humas Ahli Muda Diskominfo PPU, Ronald Pagayang; Pranata Humas Ahli Pertama Diskominfo Kaltim, Mardiasih; dan Tim Safeguard FCPF-CF Kaltim, Erma Wulandari. Sosialisasi ini bertujuan untuk memperkenalkan serta meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya partisipasi aktif dalam pengaduan layanan publik melalui platform SP4N-LAPOR!.

SP4N-LAPOR! adalah platform yang memungkinkan masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan pengaduan secara online. Masyarakat dapat mengaksesnya melalui situs web resmi www.lapor.go.id, SMS ke nomor 1708, atau mengunduh aplikasi SP4N-LAPOR! di Google Play Store.

Lurah Gresik, Ommar Mildat, dalam sambutannya mengatakan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk mendorong warga agar lebih aktif menggunakan SP4N-LAPOR! sebagai saluran untuk mengajukan keluhan, usulan, atau aspirasi.

“Kami berharap pelatihan ini tidak hanya memberikan pemahaman tentang cara menggunakan platform ini, tetapi juga mengajak masyarakat Gresik untuk lebih proaktif menyampaikan aspirasi mereka, terutama yang berkaitan dengan Program FCPF-CF,” ujarnya.

Melalui sosialisasi ini, diharapkan masyarakat dapat memanfaatkan SP4N-LAPOR! sebagai sarana efektif untuk menyuarakan permasalahan serta memberikan kontribusi dalam pembangunan yang lebih baik, khususnya terkait dengan upaya pengelolaan karbon dan lingkungan hidup.

“Melalui SP4N-LAPOR!, masyarakat dapat langsung menyampaikan aspirasi mereka, dan kami berharap platform ini akan menjadi lebih dikenal dan digunakan oleh warga,” tutupnya. (ADV/DiskominfoPPU/SBK)

Pemkab PPU Siap Kolaborasi Dukung Astacita Indonesia Emas 2045

PPU – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) menyatakan kesiapan untuk merealisasikan arahan strategis Presiden Prabowo Subianto. Dalam mempercepat program-program pembangunan di lapangan guna mendukung visi Astacita Indonesia Emas 2045.

Hal ini disampaikan oleh Penjabat (Pj) Bupati PPU, Zainal Arifin, usai mengikuti seluruh rangkaian Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah, yang diisi dengan diskusi panel strategis nasional bersama kementerian terkait, Jumat (8/11/2024). Ia menegaskan bahwa Kabupaten PPU siap mengimplementasikan visi Astacita Indonesia Emas 2045 dengan mengedepankan transparansi, akuntabilitas, pemberantasan korupsi, serta pencegahan kebocoran anggaran daerah (APBD).

“Dalam visi ini, arahan Bapak Presiden sangat jelas, Kabupaten PPU siap bergerak, terutama terkait transparansi dan akuntabilitas, serta mencegah kebocoran anggaran,” ungkapnya.

Zainal juga menyoroti pentingnya efisiensi dalam pengelolaan anggaran daerah. Utamanya dalam mengoptimalkan penggunaan anggaran daerah untuk kepentingan yang efektif dan efisien.

“Presiden menekankan bahwa hingga 30 persen anggaran pemerintah daerah masih tidak tepat sasaran. Melalui kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah, kita bisa meningkatkan efektivitas dan efisiensi anggaran di PPU,” tambahnya.

Sebagai tindak lanjut Rakornas yang membahas isu-isu strategis nasional, Zainal memastikan bahwa Pemkab PPU akan segera mengadakan rapat bersama Forkopimda dan unsur terkait lainnya. Untuk memastikan setiap program terlaksana dengan baik.

“Kolaborasi ini penting dan menjadi tanggung jawab bersama agar seluruh program terealisasi secara optimal di lapangan,” tutupnya. (ADV/DiskominfoPPU/SBK)

Semarak Porseni PGRI Kaltim 2024 di PPU, Ajang Prestasi dan Kebersamaan Guru

PPU – Pekan Olahraga dan Seni (Porseni) Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) tingkat Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) 2024 secara resmi dibuka, Jumat (8/11/2024) di Penajam Paser Utara (PPU). Pembukaan Porseni PGRI ini ditandai dengan pelepasan balon ke udara oleh pejabat yang hadir, melambangkan semangat dan harapan positif bagi kemajuan pendidikan di Kaltim.

Acara pembukaan dipimpin oleh Staf Ahli Gubernur Kaltim Bidang Sumber Daya Alam, Perekonomian Daerah, dan Kesejahteraan Rakyat, Arief Murditatno. Kegiatan ini dihadiri perwakilan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) PPU, dan pejabat dari berbagai kabupaten/kota se-Kaltim.

Sekkab PPU, Tohar menekankan bahwa Porseni PGRI bukan sekadar kompetisi. Tetapi juga media untuk menumbuhkan nilai persaudaraan dan sportivitas di antara para pendidik.

“Semangat ini diharapkan bisa menginspirasi para guru dalam menjalankan peran mereka sebagai pendidik dan panutan bagi generasi muda,” ujarnya.

Porseni yang berlangsung hingga 10 November 2024 ini menghadirkan 750 peserta dari 8 kabupaten/kota se-Kaltim dan mempertandingkan 7 cabang olahraga. Di antaranya bulu tangkis, tenis meja, bola voli, pickleball, sepak takraw, senam PGRI, serta berbagai lomba seni.

Lanjutnya, kegiatan olahraga dan seni memberikan keseimbangan jasmani dan rohani yang penting bagi para guru dalam menjalankan tugas mencerdaskan bangsa. Tohar juga memberikan apresiasi kepada PGRI dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kaltim atas kerja keras mereka dalam menyukseskan acara ini.

“Menjadi tuan rumah Porseni PGRI 2024 adalah kehormatan bagi PPU sekaligus kesempatan untuk memperkenalkan kabupaten ini. Semoga rangkaian kegiatan berjalan lancar dan memberikan dampak positif bagi pendidikan di Kaltim,” tutur Tohar.

Sementara itu, Staf Ahli Gubernur Kaltim Bidang Sumber Daya Alam, Perekonomian Daerah, dan Kesejahteraan Rakyat, Arief Murditatno menyampaikan apresiasi kepada PGRI Provinsi Kaltim atas inisiatif dan persiapan mereka dalam mengadakan Porseni, yang dinilainya sebagai kesempatan berharga bagi guru untuk menyalurkan bakat, mempererat solidaritas, dan membangun kebersamaan.

“Kegiatan ini adalah bentuk apresiasi kepada para guru yang memiliki peran penting dalam pendidikan sekaligus membangun karakter bangsa. Melalui Porseni, kita berharap para guru bisa menunjukkan kreativitas dan sportivitas di bidang olahraga dan seni,” ujar Arief.

Arief juga menekankan pentingnya kegiatan ini sebagai sarana rekreasi yang sehat serta wadah bagi para guru untuk saling berbagi pengalaman dan motivasi dalam tugas mereka sebagai pendidik. “Momentum ini semoga dapat memperkuat sinergi dan kolaborasi, baik antar guru, lembaga pendidikan, maupun pemerintah,” tutupnya. (ADV/DiskominfoPPU/*SBK)

Kolaborasi untuk Kemajuan, Pemkab PPU Siap Gandeng Investor Dukung IKN

PPU – Menyambut pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang kini tengah berlangsung, Pemkab Penajam Paser Utara (PPU) siap mendorong kemajuan daerahnya. Salah satunya dengan membuka diri dan menjalin kerja sama dengan investor.

Hal ini disampaikan oleh Asisten III Bidang Administrasi Umum PPU, Aini, pada acara Welcome On Site Visit The Journey of Mahakam Investment Forum 2024, Kamis (7/11/2024) di Kantor Bupati PPU. Ia menekankan pentingnya peran PPU dalam mendukung pertumbuhan IKN.

“Sebagai salah satu daerah penyangga IKN, Kabupaten PPU harus mampu mengimbangi kemajuan di IKN Nusantara,” ujarnya.

Acara ini dihadiri oleh sejumlah investor internasional dari Maroko, Jepang, India, Bahrain, dan Turki, serta jajaran Pemprov Kalimantan Timur dan Pemkab PPU. Menurut Aini, kehadiran investor menjadi kunci dalam meningkatkan berbagai sektor pembangunan di PPU, seperti pertanian, perkebunan, pendidikan, dan kesehatan.

“Untuk mewujudkan pembangunan ini, tentu kami membutuhkan mitra. Karena itu, Pemda PPU sangat terbuka untuk berkolaborasi dengan investor dari berbagai negara,” tegasnya.

Aini juga menyampaikan bahwa Pemkab PPU sebelumnya telah menerima kunjungan investor dari China, Malaysia, dan Korea Selatan. Dengan fokus pada sektor pertanian, kesehatan, dan beberapa bidang lainnya.

“Harapannya, acara ini bisa membuka peluang baru bagi Pemda PPU dalam menjalin kemitraan demi kemajuan pembangunan di Benua Taka,” ungkapnya.

Sementara Kepala Bidang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kalimantan Timur, Riawati, turut mengapresiasi perhatian investor terhadap kawasan PPU yang dekat dengan IKN. Kegiatan ini juga mencakup kunjungan lapangan ke Kawasan Industri Buluminung (KIB) di PPU, yang memiliki prospek investasi besar di berbagai sektor.

“Tujuan kami di sini adalah untuk memperlihatkan wajah Indonesia kepada para investor, agar mereka bisa melihat langsung potensinya,” tutup Riawati. (ADV/DiskominfoPPU/*SBK)

Frans Lewi Harap Pemekaran Berau Pesisir Selatan Bisa Terwujud

TANJUNG REDEB – Anggota DPRD Berau, Frans Lewi menginginkan rencana pemekaran calon Daerah Otonomi Baru (DOB) Berau Pesisir Selatan kini tinggal selangkah lagi.

Dirinya menyebut bahwa moratorium yang dibuat oleh pemerintah pusat terkait pemekaran akan di cabut oleh DPR-RI. Jika moratorium tersebut telah dicabut, tidak akan ada kendala lagi untuk pemekaran calon DOB Berau Pesisir Selatan.

“Kami masyarakat pesisir sangat mengharapkan moratorium bisa dicabut. Agar segera dilakukan pemekaran,” ungkapnya.

Hal tersebut disampaikannya, mengingat dengan adanya pemekaran ini dapat melahirkan pemerataan pembangunan yang sama di Kabupaten Kota se-Kalimantan Timur (Kaltim).

Kita bisa lihat sendiri infrastruktur jalan di Kecamatan dan Kampung di Wilayah Pesisir sangat minim. Sehingga diperlukan pemekaran agar pembangunan di wilayah pesisir bisa merata,” ujarnya.

Menurutnya, tidak hanya pembangunan infrastruktur yang dapat merata. Dirinya mengharapkan dengan adanya pemekaran ini semua sektor yang berpotensi diwilayah pesisir selatan dapat meningkat.

Selain itu, beberapa anggaran dari Kabupaten induk agar bisa mendukung keberlangsungan pemerintahan jika DOB Berau Pesisir Selatan telah lahir.

“Siapapun yang terpilih pada Pilkada Berau ini dapat memfasilitasi pemekaran tersebut,” tuturnya.

Politikus Partai Hanura tersebut menyampaikan semua Anggota DPRD Berau yang berasal dari Dapil 3 wilayah pesisir sangat mendukung pemekaran ini. Sehingga, pemekaran ini dapat terwujud. (ADV/KN)

Kenaikan Tarif RSUD Capai 300 Persen, Ketua DPRD Berau: Kami Akan Panggil Direktur RSUD Abdul Rivai

TANJUNG REDEB – Ketua DPRD Berau, Dedy Okto Nooryanto soroti masalah kenaikan tarif di RSUD Abdul Rivai mencapai 300 persen.

Kenaikan tarif tersebut dinilai dapat masyarakat kesulitan untuk berobat. Apalagi golongan masyarakat menengah kebawah. Sehingga, kenaikan tarif ini harus segera dicarikan solusinya.

Politikus Partai NasDem tersebut akan memanggil Direktur RSUD Abdul Rivai terkait masalah itu, termasuk memeriksa kembali peraturan daerah (Perda) yang membahas masalah tersebut.

“Setelah ini saya akan membentuk komisi dan membuat program kerja. Setelah komisi terbentuk, permasalahan rumah sakit dan Perda yang mengacu hal tersebut dibahas,” ungkapnya.

Dirinya menegaskan, tidak hanya Direktur RSUD Abdul Rivai yang akan dipanggil. Pihaknya akan memanggil Bupati definitif setelah pelaksanaan Pilkada dan semua pihak lainnya yang diduga berhubungan dengan masalah itu.

“Nanti kita panggil pihak RS, pengamat hukum, kalau bisa bupati. Itu kita panggil dan kita pertanyakan kapan dewan pernah membahas kenaikan tarif itu,” tegasnya.

Diakuinya, pada tahun 2023 lalu DPRD tidak pernah membahas secara khusus kenaikan tarif yang mencapai 300 persen. Kenaikan yang besar itu tentu tidak wajar.

“Sepengetahuan saya, kami (DPRD Berau) belum membahas itu. Yang jelas kenaikan tarif mencapai 300 persen. Kami akan lakukan protes,” jelasnya.

“Saya tidak tahu waktu penandatangan itu entah setelah ditandatangani atau diselipkan kita tidak tahu. Makanya kita mau cari tahu dulu penyebabnya,” tutupnya. (ADV/KN)

Sutami Ingin Pemerintah Cari Solusi Air Bersih Di Biduk-Biduk

TANJUNG REDEB – Permasalahan air bersih di kecamatan maupun di kampung belum terpenuhi. Salah satunya di Kecamatan Biduk-Biduk yang dikenal dengan sebagai daerah wisata.

Hal tersebut mendapat sorotan dari Anggota DPRD Berau, Sutami. Dirinya meminta kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau untuk segera mengatasi masalah air bersih di Biduk-Biduk.

Pasalnya, hingga saat ini masyarakat di wilayah itu masih mengkonsumsi air yang terasa payau, bahkan asin.

“Kalau di Biduk-Biduk, saya juga melihat bahwa memang benar airnya itu agak terasa asin,” ungkapnya.

Walaupun sudah terbiasa dengan kondisi air seperti itu, lanjutnya, kondisi air seperti itu tentu bisa mengganggu kesehatan masyarakat Biduk-Biduk, maupun wisatawan yang berkunjung.

“Kita berharap pemerintah dapat memberi solusi terkait air bersih ini,” ungkapnya.

“Contoh di kampung di daerah Kampung Klendakan. Di situ sumber air jauh. Perlu adanya sumur didukung peralatan penggalian sumur,” tambahnya.

Menurutnya, berbeda dengan Batu Putih dan Talisayan, Biduk-Biduk merupakan kampung yang spesial karena garis pantai yang dimilikinya.

“Karena Biduk-Biduk kawasan pantai maka mungkin didukung dengan peralatan yang khusus agar nanti airnya tidak seperti saat ini. Tinggal kita kaji di mana sumber air yang betul-betul masuk standar aman,” tandasnya. (ADV/KN)

Koperasi Sawit Belayan Sejahtera Beri Kontribusi Rp 1 Miliar PPN per Bulan

TENGGARONG – Koperasi Kelapa Sawit Belayan Sejahtera di Desa Muai, Kecamatan Kembang Janggut, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) membuktikan kontribusi besar mereka untuk pembangunan negara. Dengan rutin menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) hingga Rp 1 miliar per bulan, koperasi ini menunjukkan peran aktif mereka dalam mendukung ekonomi daerah.

Ketua Koperasi Belayan Sejahtera, Jamaludin, mengungkapkan bahwa meski ada kontroversi terkait lahan perkebunan di kawasan hutan, koperasi terus berupaya mematuhi ketentuan dan memberikan manfaat langsung kepada negara dan masyarakat sekitar. Anggota koperasi, sebagian besar petani kelapa sawit, berperan penting dalam menggerakkan roda ekonomi desa.

“Artinya, dalam satu tahun ada Rp12 miliar yang kami sumbangkan, dan jika diakumulasi selama 25 tahun umur produktif sawit, jumlahnya mencapai Rp300 miliar,” katanya, Kamis (7/11/2024).

Koperasi ini saat ini memiliki 1.067 anggota dan memproduksi 3,8 ribu hingga 5 ribu ton tandan buah segar kelapa sawit per bulan. Dari total luas lahan kebun sawit yang dikelola warga sebanyak 3.700 hektar.

Keberadaan perkebunan ini menjadi sumber kehidupan bagi ribuan keluarga petani di sekitar kawasan tersebut. Mereka tak hanya menggantungkan hidup dari hasil kebun, tapi juga secara aktif menyumbangkan sebagian hasil kerja mereka kepada negara dalam bentuk pajak, yang pada akhirnya dimanfaatkan untuk berbagai program pembangunan nasional.

“Meski memang hampir 50 persen lahan perkebuna kelap sawit kita berada di kawasan hutan. Tapi komtribusi ini membuktikan bahwa perkebunan sawit berhasil menghidupi masyarakat dan petani,” jelasnya.

Berkenaan dengan lahan perkebunan yang masin tersandung sengketa lahan karena berada di Kawasan Budidaya Kehutana (KBK). Masyarakat dan anggota koperasi berharap agar pemerintah dapat mempertimbangkan kembali status kawasan tersebut.

Mengingat kebun-kebun yang ditanam di kawasan hutan tersebut memiliki sumbangsih besar terhadap perekonomian masyarakat. Mereka berharap bisa terus mengelola perkebunan dengan dukungan penuh tanpa hambatan regulasi, demi kesejahteraan petani dan pembangunan yang berkelanjutan.

“Kita sedang upayakan agar kebun-kebun masyarakat yang berada di kawasan KBK itu bisa dipulihkan,” tandasnya. (Yudi/Adv)

Disdukcapil Kukar Pastikan Akurasi Data untuk Pilkada 2024

TENGGARONG – Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kutai Kartanegara (Kukar) menegaskan komitmennya untuk memastikan akurasi data kependudukan dalam mendukung Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024. Langkah ini bertujuan untuk menjamin pemilihan yang transparan dan adil.

Kepala Disdukcapil Kukar, Muhammad Iryanto, menyatakan kesiapan jajarannya untuk menyelaraskan persepsi dengan Disdukcapil pusat dan daerah. “Kami berfokus pada akurasi data untuk mendukung Pilkada 2024 dan transformasi digital nasional,” katanya, Kamis (7/11/2024).

Selain verifikasi identitas, data kependudukan juga akan digunakan untuk perencanaan pembangunan. Mulai 2025, data ini akan menjadi dasar alokasi anggaran daerah, seperti Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Desa, dan Dana Otonomi Khusus (Otsus).

Untuk memastikan kelancaran Pilkada, Ditjen Dukcapil bersama Disdukcapil di seluruh Indonesia akan memperbarui Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2) dan Daftar Pemilih Tetap (DP4), serta melakukan sinkronisasi data pemilih dengan data kependudukan. Ketersediaan infrastruktur, jaringan data, dan blangko KTP-el juga akan dijamin hingga hari pelaksanaan Pilkada pada 27 November 2024.

Mehammad Iryanto juga memastikan, pemerintah turut menjalankan program peningkatan kepemilikan dokumen kependudukan dan pemutakhiran data penduduk, khususnya di wilayah yang tertinggal. Program ini bertujuan agar akses terhadap dokumen kependudukan merata di seluruh Indonesia.

“Kami di Disdukcapil Kukar berkomitmen mendukung akurasi data untuk kesuksesan Pilkada 2024 dan pembangunan yang lebih baik,” pungkas Iryanto. (Yudi/Adv)

Plt Kades Long Beleh Modang: Normalisasi Sungai Belayan Jadi Harapan Besar Warga

TENGGARONG – Rencana normalisasi Sungai Belayan membawa harapan besar bagi masyarakat Kecamatan Kembang Janggut, Kutai Kartanegara (Kukar). Menurut Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Desa Long Beleh Modang, Jeky Iskandar langkah ini telah lama dinantikan oleh warga, yang berharap normalisasi sungai dapat mengatasi banjir tahunan serta meningkatkan perekonomian daerah.

Selain membantu mengurangi risiko banjir yang rutin menggenangi kawasan sekitar, normalisasi Sungai Belayan diprediksi akan berdampak positif pada perputaran ekonomi warga. Sungai yang lebih bersih dan lancar diyakini akan membuka akses transportasi dan memperbaiki jalur distribusi barang.

“Ini adalah kabar baik yang ditunggu masyarakat. Selain mengatasi masalah banjir, sungai yang dinormalisasi akan mendukung kegiatan ekonomi dan memudahkan akses warga,” ujar Plt Kades Long Beleh Modang, Kamis (7/11/2024).

Selain berpotensi mengakibatkan banjir, pendangkalan Sungai Belayan juga dikatakan oleh Jeky Iskandar sangat membahayakan masyarakat. Hal itu disebabkan karena di dasar Sungai yang ada di kawasan Desa Long Beleh Modang masih terdapat banyak potongan kayu yang merintangi sungai saat air surut.

“Kalo surut sungai itu banyak tunggurnya (batang kayu). Itu kan berbahaya bagi masyarakat, karena masyarakat di sini pasti menggunakan perahu untuk penopang transportasi. Bisa jebol itu kapal kalo nabrak kayu,” tegasnya.

“Jadi kan kalo dilakukan normalisasi pasti kayu-kayu itu diangkat, jadi lebih aman bagi masyarakat yang melintas,” timpalnya.

Selain itu, ia juga mengataka bahwa terkadang perahu tidak dapat melintas di atas sungai jika air sedang surut. Hal tersebut mengakibatkan pasokan bahan pokok ke desanya menjadi terhambat dan harganya bisa melambung.

“Tentunya kan kondisi-kondisi itu bisa di minimalisir kalo sungainya di normalisasi, jadi warga kita bisa lebih sejahtera,” tutup Jeky Iskandar. (Yudi/Adv)