TENGGARONG – Koperasi Kelapa Sawit Belayan Sejahtera di Desa Muai, Kecamatan Kembang Janggut, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) membuktikan kontribusi besar mereka untuk pembangunan negara. Dengan rutin menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) hingga Rp 1 miliar per bulan, koperasi ini menunjukkan peran aktif mereka dalam mendukung ekonomi daerah.
Ketua Koperasi Belayan Sejahtera, Jamaludin, mengungkapkan bahwa meski ada kontroversi terkait lahan perkebunan di kawasan hutan, koperasi terus berupaya mematuhi ketentuan dan memberikan manfaat langsung kepada negara dan masyarakat sekitar. Anggota koperasi, sebagian besar petani kelapa sawit, berperan penting dalam menggerakkan roda ekonomi desa.
“Artinya, dalam satu tahun ada Rp12 miliar yang kami sumbangkan, dan jika diakumulasi selama 25 tahun umur produktif sawit, jumlahnya mencapai Rp300 miliar,” katanya, Kamis (7/11/2024).
Koperasi ini saat ini memiliki 1.067 anggota dan memproduksi 3,8 ribu hingga 5 ribu ton tandan buah segar kelapa sawit per bulan. Dari total luas lahan kebun sawit yang dikelola warga sebanyak 3.700 hektar.
Keberadaan perkebunan ini menjadi sumber kehidupan bagi ribuan keluarga petani di sekitar kawasan tersebut. Mereka tak hanya menggantungkan hidup dari hasil kebun, tapi juga secara aktif menyumbangkan sebagian hasil kerja mereka kepada negara dalam bentuk pajak, yang pada akhirnya dimanfaatkan untuk berbagai program pembangunan nasional.
“Meski memang hampir 50 persen lahan perkebuna kelap sawit kita berada di kawasan hutan. Tapi komtribusi ini membuktikan bahwa perkebunan sawit berhasil menghidupi masyarakat dan petani,” jelasnya.
Berkenaan dengan lahan perkebunan yang masin tersandung sengketa lahan karena berada di Kawasan Budidaya Kehutana (KBK). Masyarakat dan anggota koperasi berharap agar pemerintah dapat mempertimbangkan kembali status kawasan tersebut.
Mengingat kebun-kebun yang ditanam di kawasan hutan tersebut memiliki sumbangsih besar terhadap perekonomian masyarakat. Mereka berharap bisa terus mengelola perkebunan dengan dukungan penuh tanpa hambatan regulasi, demi kesejahteraan petani dan pembangunan yang berkelanjutan.
“Kita sedang upayakan agar kebun-kebun masyarakat yang berada di kawasan KBK itu bisa dipulihkan,” tandasnya. (Yudi/Adv)
