TENGGARONG – Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) tengah mengembangkan pusat pembiakan benur udang tiger di Desa Tanjung Limau, Kecamatan Muara Badak. Fasilitas ini dibangun sebagai langkah strategis untuk mendukung kemandirian sektor perikanan di Kukar, dengan tujuan tidak hanya memenuhi kebutuhan lokal tetapi juga menjaga keberlanjutan industri budidaya udang di daerah tersebut.

Kepala DKP Kukar, Muslik, menjelaskan bahwa pusat pembiakan ini akan mengurangi ketergantungan pembudidaya udang terhadap pasokan benur dari luar daerah, yang selama ini menambah beban biaya produksi.

“Dengan adanya pusat pembiakan ini, kita berharap bisa menekan ketergantungan pada daerah lain dan memperkuat sektor budidaya udang lokal,” kata Muslik.

Saat ini, pembangunan pusat pembiakan tersebut telah mencapai sekitar 40 persen dan ditargetkan rampung pada akhir tahun. Begitu beroperasi, fasilitas ini diharapkan akan memperlancar distribusi benur langsung ke kelompok budidaya di Kukar, yang pada akhirnya membantu menekan biaya produksi bagi para pembudidaya.

“Kami optimis pada akhir tahun ini fasilitas tersebut dapat mulai beroperasi, dan para pembudidaya bisa segera merasakan manfaatnya,” ujar Muslik.

Pusat pembiakan benur ini diharapkan menjadi langkah awal menuju kemandirian sektor perikanan di Kutai Kartanegara dan membuka peluang peningkatan kesejahteraan bagi para pembudidaya udang. Selain menekan biaya, fasilitas ini juga diharapkan dapat mendorong produktivitas budidaya udang di Kukar, sekaligus menjaga keberlanjutan sektor perikanan daerah. (Yudi/Adv)

TENGGARONG – Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menegaskan komitmennya untuk meningkatkan infrastruktur di Kelurahan Mangkurawang, Kecamatan Tenggarong.

Pelaksana Tugas (Plt) Disperkim Kukar, Muhammad Aidil, menyampaikan bahwa beberapa proyek prioritas di wilayah tersebut pada 2024, seperti pemasangan penerangan jalan umum dan pembangunan jalan lingkungan, sudah berjalan dan akan terus ditingkatkan sesuai kebutuhan masyarakat.

“Salah satu yang telah kami selesaikan adalah pemasangan lampu penerangan umum di RT 20 Mangkurawang,” ungkap Aidil baru-baru ini.

Dalam waktu dekat, Disperkim Kukar juga akan memulai pembangunan jaringan pipa PDAM di RT 18, menjawab aspirasi warga untuk akses air bersih. “Ini akan sangat membantu masyarakat, dan kami berkomitmen untuk melanjutkan proyek ini sesuai kebutuhan di lapangan,” tambahnya.

Lebih lanjut, Aidil menegaskan bahwa peningkatan jalan lingkungan menjadi salah satu prioritas utama di Kecamatan Tenggarong, termasuk di kawasan Mangkurawang Darat yang tengah dipersiapkan sebagai desa baru.

Menurut data Disperkim Kukar, ada sekitar 1.474 ruas jalan lingkungan di seluruh Kukar yang membutuhkan peningkatan, baik yang masih berupa tanah maupun yang belum beraspal.

“Target kami adalah membangun setidaknya separuh dari ruas jalan tersebut pada tahun depan, terutama jalan yang masih berupa tanah dan belum beraspal,” jelas Aidil.

“Di Mangkurawang Darat, pembangunan jalan lingkungan akan menjadi prioritas utama karena kami memahami kebutuhan mendesak masyarakat di sini,” timpalnya.

“Kami berkomitmen untuk memprioritaskan infrastruktur yang benar-benar mendesak dan bermanfaat bagi masyarakat,” tandasnya. (Yudi/Adv)

TENGGARONG – Para petani kelapa sawit di Kecamatan Kembang Janggut, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), tengah menghadapi permasalahan serius terkait sengketa lahan dengan perusahaan tambang batu bara.

Banyak kebun warga kini berada di kawasan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) yang dikelola perusahaan tambang, sehingga mereka terancam kehilangan lahan yang menjadi sumber penghidupan utama.

Menanggapi situasi ini, Kepala Desa Muai, Ali Husni, yang wilayahnya juga terdampak, berkomitmen penuh untuk memperjuangkan nasib para petani.

“Kita akan coba upaya-upaya yang memungkinkan agar kawasan yang sudah terlanjur ditanami warga itu bisa di pulihkan statusnya dari Kawasan Budidaya Kehutana (KBK),” sebut Ali Husni, Jumat (8/11/2024).

Ali Husni menyadari bahwa kondisi ini terjadi lantaran kurangnya pengetahuan warga terkait aturan yang berlaku di wilyah KBK. Meski begitu, Ia berharap, permasalahan ini dapat diselesaikan secara kekeluargaan tanpa memberikan kerugian kepada masyarakat.

“Kita berharap agar ada jalan keluar yang adil bagi masyarakat. Karena bagaimana pun dari perkebunan itu masyarakat menggantungkan hidup,” sebutnya.

Ali Husni juga menegaskan bahwa upaya pemulihan kawasan yang sudah terlanjur ditanami oleh warga itu bukanlah hal yang tidak mungkin. Meski begitu ia juga menyadari bahwa hal tersebut akan cukup berat karena seluruh kewenangannya berada di pemerintah pusat.

“Agak berat memang perjuangan ini, tapi akan kita upayakan,” tutupnya. (Yudi/Adv)

TENGGARONG – Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) memaparkan sejumlah proyek infrastruktur penting yang telah dan sedang dilaksanakan di Kelurahan Mangkurawang, Kecamatan Tenggarong.

Sekretaris Dinas PU Kukar, Rudi, menyampaikan beberapa proyek yang telah berhasil diselesaikan, termasuk penanganan longsor di Jalan Longirang. “Alhamdulillah, penanganannya sudah selesai. Kami juga telah menangani longsoran di Jalan Datar Wanyi,” ungkapnya pada Jumat (8/11/2024).

Selain itu, Dinas PU Kukar juga mengalokasikan sekitar Rp 2 miliar melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) untuk memulai pembangunan di Jalan Lamin Datuk. “Pekerjaan ini sedang berlangsung dan, Insyaallah, akan berlanjut tahun depan dengan target sekitar 5 kilometer,” tambah Rudi.

Selain proyek jalan, Kelurahan Mangkurawang juga bersiap untuk dimekarkan menjadi Desa Mangkurawang Darat. Rudi menjelaskan bahwa Dinas PU Kukar akan berkoordinasi dengan Kecamatan Tenggarong untuk memantau perkembangan pembentukan desa baru tersebut.

“Kami siap mendukung dengan pembangunan kantor desa, tinggal menunggu Surat Keputusan (SK) dari pemerintah pusat. Mudah-mudahan segera terealisasi,” tuturnya. (Yudi/Adv)

TENGGARONG – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) memberikan dukungan teknologi kepada Kader Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) dan Sub PPKBD di seluruh Kukar. Langkah ini dilakukan untuk memperkuat program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) serta mempercepat penurunan angka stunting.

Sebagai bentuk dukungan, para kader desa menerima smartphone yang dilengkapi aplikasi pelaporan untuk memudahkan pencatatan dan pengiriman data secara langsung. Sekretaris Kabupaten Kukar, Sunggono, menjelaskan bahwa fasilitas ini bertujuan mempercepat respons dalam menangani kasus stunting yang memerlukan intervensi segera.

“Kami berharap para kader dapat memanfaatkan smartphone ini dengan bijak untuk mendukung tugas mereka di lapangan, khususnya dalam menangani stunting. Pemkab Kukar juga memastikan adanya dukungan operasional agar para kader bisa bekerja lebih efektif,” kata Sunggono, benerapa waktu lalu.

Kebijakan ini sejalan dengan program nasional dalam penanganan stunting. Pada Juni lalu, Pemkab Kukar telah melakukan pengukuran kesehatan balita di seluruh wilayah, dengan hasil memuaskan di sebagian besar kecamatan, kecuali di Muara Kaman yang masih menghadapi kendala akses.

Selain itu, Pemkab Kukar telah mengambil langkah intervensi khusus bagi balita yang membutuhkan perhatian lebih, termasuk pemberian makanan bergizi tambahan dan layanan konsultasi dengan dokter spesialis anak untuk mendukung tumbuh kembang mereka.

Sunggono juga menjelaskan bahwa stunting di Kukar banyak disebabkan oleh infeksi berulang akibat kurang gizi dan paparan asap rokok. Oleh karena itu, edukasi mengenai penyebab stunting menjadi bagian penting dalam sosialisasi kepada masyarakat.

Sebagai inovasi dalam penanganan stunting, Pemkab Kukar melalui Tim Percepatan Penanggulangan Stunting (TP2S) mengembangkan program “RagaPantas” sejak 2021. Program ini dirancang untuk memastikan anak mendapatkan asupan gizi yang cukup, pola asuh yang baik, serta pendampingan bagi calon ibu.

“Audit kasus stunting juga dilakukan untuk mengidentifikasi kondisi yang perlu penanganan lebih lanjut,” tutupnya. (Yudi/Adv)

TENGGARONG – Dalam upaya memperluas kawasan pertanian di lima kecamatan wilayah hulu Kutai Kartanegara (Kukar), Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kukar melalui Dinas Pertanian dan Peternakan (Distanak) akan segera melakukan pemetaan lahan di Kecamatan Muara Muntai, Muara Wis, Kenohan, Kembang Janggut, dan Tabang.

Sekretaris Distanak Kukar, Syamsul Ma’arif, menyatakan bahwa pemetaan langsung di lapangan sangat penting guna memastikan data yang akurat sehingga kebijakan pertanian lebih efektif dan tepat sasaran. Proses ini akan melibatkan tim konsultan yang akan melakukan validasi data lahan pertanian di lapangan.

“Pengecekan lapangan sangat diperlukan agar tidak terjadi ketidaksesuaian antara data yang dikumpulkan dan kenyataan di lapangan,” ujar Syamsul belum lama ini.

Bahkan, Syamsul juga menuturkan bahwa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kukar akan menjalin kerjasama dengan Institut Pertanian Bogor (IPB). Untuk menarik minat generasi muda agar menggeluti sektor pertanian. Ia menilai, regenerasi dalam sektor ini perlu ditingkatkan agar pertanian di Kukar terus berkembang dengan pendekatan yang lebih modern dan inovatif.

“Kota haris memotivasi generasi muda untuk berpartisipasi dalam sektor pertanian,” serunya. (Yudi/Adv)

TENGGARONG – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) mengadakan sosialisasi keterbukaan informasi publik untuk perangkat desa se-Kukar. Langkah ini bertujuan untuk memastikan setiap desa di Kukar memiliki pemahaman yang kuat terkait pentingnya transparansi dalam pengelolaan informasi.

Acara yang dihelat di Ruang Serbaguna Kantor Bappeda Kukar pada Kamis (7/11/2024) ini dihadiri oleh perangkat desa dari berbagai wilayah. Tujuannya adalah memberikan pembekalan agar para peserta dapat mengelola informasi secara terbuka, akuntabel, dan sesuai dengan peraturan.

Pelaksana tugas (Plt) Kepala Diskominfo Kukar, Solihin, dalam sambutannya menegaskan pentingnya keterbukaan informasi di tingkat desa sebagai bagian dari upaya menciptakan tata kelola pemerintahan yang transparan dan berintegritas.

“Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam tentang pengelolaan informasi publik secara transparan dan bertanggung jawab, sesuai amanat undang-undang yang mengharuskan desa sebagai badan publik untuk melaksanakan kewajiban ini,” ujar Solihin.

Menurut Solihin, undang-undang yang mengatur desa telah menekankan pentingnya publikasi, diseminasi informasi, dan peningkatan kualitas SDM dalam bidang komunikasi dan digitalisasi.

Hal ini memberikan hak kepada masyarakat untuk memperoleh informasi, sekaligus menegakkan prinsip tata kelola pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, profesional, bersih, serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

“Berdasarkan peraturan yang berlaku, desa wajib menerapkan undang-undang keterbukaan informasi, termasuk peraturan turunannya, serta memahami peran dan tanggung jawab mereka dalam pengelolaan informasi publik,” lanjut Solihin.

Solihin juga menyoroti pentingnya peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di tingkat desa dalam mengelola layanan informasi dan dokumentasi secara efektif.

Pengelolaan ini, kata Solihin, harus didasarkan pada tata kelola arsip yang baik, termasuk pengklasifikasian informasi yang dihasilkan, disimpan, dan dikelola oleh badan publik. Hal ini penting untuk memastikan informasi terkait penyelenggaraan pemerintahan tersedia bagi publik sesuai peraturan.

“Untuk mencapai keterbukaan informasi yang diamanatkan undang-undang, desa-desa diharapkan memahami regulasi yang berkaitan dengan PPID serta keterbukaan informasi publik,” jelas Solihin.

“Mereka juga perlu membentuk SK PPID desa, berkoordinasi dengan PPID di setiap unit kerja, dan menentukan daftar informasi yang dapat dipublikasikan secara online maupun offline,” timpalnya.

Ia menambahkan bahwa desa dan badan publik di desa harus mengintegrasikan informasi publik ke dalam situs web Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kukar dan Kementerian Desa RI, terutama yang terkait dengan penggunaan dana dari APBD dan APBN.

Solihin berharap seluruh peserta dapat mengikuti kegiatan ini dengan baik agar tujuan sosialisasi dapat tercapai.

“Saya berharap kegiatan ini berjalan lancar dan para peserta dapat mengikutinya hingga selesai, sehingga harapan kita untuk desa yang lebih transparan dan informatif dapat terwujud,” tutupnya. (Yudi/Adv)