Beranda blog Halaman 554

Kemendikdasmen Luncurkan Program Kepemimpinan Sekolah, Hadapi Tantangan Revolusi Industri 5.0

Penulis
redaksi2
-
0
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti

JAKARTA – Dalam menghadapi Revolusi Industri 5.0 yang menuntut SDM yang kritis, kreatif, komunikatif, inovatif, dan melek teknologi, pendidikan memegang peran penting dalam membentuk SDM unggul yang adaptif terhadap perubahan zaman.

Menyadari hal tersebut, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) meluncurkan Program Kepemimpinan Sekolah secara luring di Gedung A, Kantor Kemendikdasmen, Jakarta Pusat, Senin (23/6/2025).

Kepala Sekolah (KS), Pengawas Sekolah (PS), dan Tenaga Kependidikan (Tendik) memiliki peran strategis dalam menjamin terselenggaranya proses pembelajaran bermutu. Berdasarkan data lapangan, kebutuhan KS di Indonesia saat ini mencapai 50.971 orang, dengan 10.899 di antaranya diproyeksikan pensiun pada 2025, sementara 40.072 jabatan masih kosong. Tiga provinsi dengan kebutuhan KS tertinggi adalah Jawa Barat (7.490 orang), Jawa Tengah (6.881 orang), dan Jawa Timur (6.513 orang).

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, menegaskan bahwa program ini menjadi langkah strategis memperkuat ekosistem pendidikan melalui kepemimpinan yang transformatif dan kolaboratif.

“Untuk mewujudkan pendidikan yang bermutu dan berkelanjutan dibutuhkan kepemimpinan yang kuat, visioner, dan transformatif di tingkat satuan pendidikan. Oleh karena itu, KS, PS, dan Tendik memiliki peran strategis untuk memastikan proses belajar mengajar berlangsung bermutu,” kata Abdul Mu’ti.

Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan dan Pendidikan Guru (Ditjen GTKPG), Nunuk Suryani, menjelaskan bahwa program ini merujuk pada sembilan regulasi nasional, salah satunya Permendikdasmen Nomor 7 Tahun 2025 tentang Penugasan Guru sebagai KS. Untuk mendukung pelaksanaan program, Kemendikdasmen menyediakan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan (SIMKSPSTK) yang terintegrasi di platform Rumah Pendidikan layanan Ruang GTK.

Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, memberikan dukungan penuh atas peluncuran program ini sebagai solusi kekosongan posisi KS yang signifikan.

“KS dituntut menjadi pemimpin pembelajaran yang mampu menciptakan lingkungan belajar yang aman, inklusif, kondusif, dan memiliki visi ke depan agar layanan pendidikan meningkat secara berkelanjutan. Pemerintah Daerah harus mempercepat pengangkatan KS agar tidak terjadi kekosongan yang menghambat proses pembelajaran,” ujar Hetifah.

Pendidikan yang berkualitas dan inklusif di era Revolusi Industri 5.0, menurut para pemangku kepentingan, membutuhkan kepemimpinan sekolah yang adaptif dan mampu mendorong inovasi. (MK)

Editor: Nicha R

Pesan Hetifah untuk Kaltim: Kepala Sekolah Jangan Dibiarkan Kosong

Penulis
redaksi2
-
0
Jajaran pejabat Kemendikbudristek bersama mitra kerja Komisi X DPR RI di peluncuran Program Kepemimpinan Sekolah.

Tengah malam, Senin 23 Juni 2025, saya menerima dua foto dari Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian. Satu menampilkan barisan tokoh pendidikan dalam peluncuran Program Kepemimpinan Sekolah. Satu lagi memperlihatkan ruangan penuh guru, kepala sekolah, dan pengawas dari berbagai daerah.

Bersamaan dengan itu, beliau juga mengirimkan undangan resmi dan lampiran lengkap dari Kemendikdasmen. “Fresh from the oven,” tulis Bu Hetifah. Informasi ini penting dan harus segera diketahui, terutama Kaltim.

Sebagai legislator dari dapil Kaltim, Bu Hetifah menegaskan bahwa Program Kepemimpinan Sekolah sangat selaras dengan kebutuhan Kaltim, apalagi wilayah ini tengah bersiap menjadi kawasan strategis nasional dengan hadirnya Ibu Kota Nusantara (IKN).

“Pembangunan IKN bukan hanya soal fisik, tapi yang lebih utama adalah pembangunan SDM unggul,” tegas politisi Partai Golkar itu.

Sebagai Ketua Komisi X DPR RI, Bu Hetifah memang berada pada posisi strategis. Komisi ini membidangi urusan pendidikan, kebudayaan, riset, olahraga, pariwisata, dan pemuda. Ia memahami betul bagaimana kebijakan pusat perlu menjangkau realitas daerah secara konkret.

Hetifah Sjaifudian berfoto bersama Dirjen GTKPG dan Sekjen Kemendikdasmen usai peluncuran Program Kepemimpinan Sekolah.

Beliau juga menekankan pentingnya pemerataan akses pelatihan, terutama bagi kepala sekolah di daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar) dan sekitar IKN yang belum tersentuh pelatihan kepemimpinan digital. Komisi X DPR RI akan terus mendorong agar cakupan program diperluas, jalur daring dioptimalkan, dan pemerataan anggaran benar-benar dijalankan.

“Semoga seluruh kabupaten/kota di Kaltim bisa segera melaksanakan program ini. Jangan sampai ada kekosongan kepala sekolah,” ucapnya.

Ya, saya memang cukup sering berkomunikasi dengan Bu Hetifah. Sejak Media Kaltim berdiri tahun 2020, beliau selalu hadir dan memberikan dukungan luar biasa.

Tahun pertama, hadir lewat diskusi daring. Tahun ketiga, datang langsung ke acara Talkshow Pariwisata di Convention Hall Samarinda. Terakhir, memeriahkan HUT ke-5 Media Kaltim, beliau memberikan sambutan khusus yang ditayangkan di panggung utama Fun Run IKN, 4 Mei 2025 lalu.

Kini, ketika beliau kembali mengirimkan informasi soal Program Kepemimpinan Sekolah, saya tahu ini bukan informasi biasa. Ini menyangkut masa depan pendidikan kita, khususnya tentang siapa yang akan memimpin sekolah-sekolah di Kaltim.

Program ini bukan sekadar pelatihan. Ini adalah strategi nasional untuk mencetak pemimpin pendidikan yang mampu menjawab tantangan zaman.

Program ini menyasar guru, kepala sekolah, pengawas, dan tenaga kependidikan. Baik untuk mempersiapkan calon kepala sekolah, maupun memperkuat mereka yang sudah menjabat.

Sistemnya digital dan terintegrasi melalui SIMKSPSTK di platform Rumah GTK. Landasan hukumnya juga kuat: dari UU Sistem Pendidikan Nasional, PP tentang Guru, hingga Permendikbudristek tentang penugasan kepala sekolah. Program ini juga mendukung agenda Asta Cita Presiden dalam penguatan SDM nasional.

Yang menarik program ini juga menjadi jawaban atas kekosongan kepala sekolah yang masih banyak terjadi di berbagai daerah di Kaltim. Dalam dokumen paparan resmi Dirjen GTK-PG disebutkan secara lugas bahwa kekosongan ini membutuhkan percepatan pengangkatan kepala sekolah.

Selama ini, banyak sekolah yang hanya dipimpin oleh pelaksana tugas (Plt) dalam waktu yang tidak menentu. Praktik semacam ini, meski sah secara administratif, tentu jauh dari ideal karena tidak memberikan kepastian dan otoritas penuh bagi pemimpin satuan pendidikan.

Peserta Program Kepemimpinan Sekolah dari berbagai daerah berfoto bersama pejabat Kemendikbudristek dan anggota DPR RI.

Melalui desain Program Kepemimpinan Sekolah, pemerintah secara bertahap mendorong pengurangan penggunaan Plt dan mempercepat pengangkatan kepala sekolah secara definitif dan profesional.

Penugasan kepala sekolah kini diarahkan berdasarkan prinsip merit, akuntabilitas, dan kolaborasi, bukan sekadar penunjukan administratif atau sementara. Artinya, ke depan, sekolah diharapkan benar-benar dipimpin oleh kepala sekolah yang sah, memiliki pelatihan kepemimpinan yang memadai, dan mampu menjalankan transformasi pendidikan secara utuh.

Kaltim sendiri punya banyak potensi—dari sekolah unggulan, guru hebat, hingga jejaring pendidikan yang solid di Samarinda, Balikpapan, Bontang, dan kabupaten lainnya. Maka pemerataan akses pelatihan harus menjadi prioritas. Pelatihan daring dan blended learning perlu menjangkau hingga pelosok.

Pemerintah daerah tidak boleh menunggu. Harus jemput bola. Kolaborasi dengan perguruan tinggi, dunia usaha, dan organisasi profesi akan mempercepat penguatan SDM pendidikan di daerah.

Karena kepala sekolah bukan sekadar jabatan administratif. Mereka adalah kompas, penggerak semangat, dan penentu arah mutu pendidikan. Tanpa mereka, sekolah kehilangan kendali.

Program ini sudah berjalan. Pemerintah pusat sudah memulai. Saatnya Kaltim menyambut dengan langkah nyata dan terukur. Karena yang kita bangun bukan sekadar kota baru, tapi generasi baru. Dan itu dimulai dari siapa yang memimpin di sekolah. (*)

Agus Susanto, S.Hut., S.H., M.H.

Masuk Wilayah IKN, Pembangunan Fisik di Samboja Masih Tanggung Jawab Pemkab Kukar

Penulis
redaksi2
-
0
Foto : Camat Samboja, Damsik. (Ady/MKG)

TENGGARONG – Meski seluruh wilayah Kecamatan Samboja di Kutai Kartanegara (Kukar) telah masuk dalam delineasi Ibu Kota Nusantara (IKN), namun pembangunan fisik di kawasan tersebut hingga kini masih sepenuhnya dikerjakan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kukar.

Hal ini diungkapkan langsung oleh Camat Samboja, Damsik, yang menegaskan belum ada proyek infrastruktur dari pemerintah pusat yang benar-benar terealisasi di wilayahnya.

“Ini khususnya untuk wilayah Samboja, karena Samboja itu masuk dalam delineasi IKN. Tapi untuk sementara, pembangunan dari IKN sendiri itu belum ada sama sekali. Hanya sebatas pengembangan SDM seperti pelatihan-pelatihan. Kalau untuk pembangunan fisik, itu masih sepenuhnya dari pemkab,” ujarnya, Senin (23/6/2025).

Menurut Damsik, bentuk keterlibatan pemerintah pusat sejauh ini masih terbatas pada pengembangan SDM. Beberapa pelatihan untuk masyarakat sudah dilaksanakan, tetapi belum menyentuh sektor infrastruktur seperti jalan, jembatan, atau fasilitas publik lainnya.

Ia menyebutkan bahwa seluruh wilayah administratif Kecamatan Samboja, yang terdiri dari 13 desa, telah masuk dalam wilayah yang terdampak proyek strategis nasional IKN. Selain Samboja, kecamatan lain seperti Muara Jawa dan Samboja Barat juga tercatat masuk dalam delineasi tersebut.

Lebih lanjut, Damsik mengatakan bahwa pembahasan mengenai rencana peralihan tanggung jawab pembangunan dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat sebenarnya telah lama didiskusikan. Namun, belum ada kejelasan kapan hal tersebut akan direalisasikan.

“Memang dari kemarin-kemarin sudah ada pembicaraan untuk itu, tapi sampai sekarang peralihannya belum jelas. Pemkab sendiri juga belum memberikan keputusan atau arahan resmi. Jadi, semua pembiayaan dan pembangunan yang ada di wilayah Samboja masih dibiayai dan dikerjakan oleh Pemkab Kukar,” tutupnya. (Adv)

Penulis : Ady Wahyudi
Editor : Muhammad Rafi’i

Tak Ingin Ada Istilah PPPK Paruh Waktu, Pemkab Kukar Terus Perjuangkan Nasib 534 Honorer R2 dan R3

Penulis
redaksi2
-
0
Foto: Sekkab Kukar, Sunggono. (Ady/MKG)

TENGGARONG – Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Kutai Kartanegara (Kukar), Sunggono, menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kukar masih akan memperjuangkan nasib tenaga honorer yang telah mengikuti seleksi. Namun belum memenuhi standar kelulusan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) atau yang dikenal dengan istilah R2 dan R3.

Sebagaimana diketahui, terdapat 534 orang tenaga honorer yang telah mengikuti seleksi PPPK. Tetapi belum diangkat karena masuk dalam kategori R2 dan R3.

Untuk memperjuangkan nasib tenaga honorer yang belum diangkat, Sunggono mengatakan Pemkab Kukar telah bersurat kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpanrb) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN).

“Kita sudah bersurat ke Kemenpan-RB dan BKN untuk meminta kebijakan terhadap rekrutmen mereka itu (Honorer R2 dan R3) dan dijanjikan kita akan diberikan kesempatan untuk audiensi,” sebut Sunggono, Senin (23/6/2025).

Sunggono menambahkan bahwa Pemkab Kukar berharap agar pengangkatan honorer yang berstatus R2 dan R3 dapat dilaksanakan. Dengan ketentuan proses persetujuan pengangkatan dari BKN tapi pengangkatan dan penempatannya dilakukan oleh Pemkab Kukar.

“Karena kita tidak menginginkan ada istilah PPPK paruh waktu,” tutupnya. (Adv)

Penulis: Ady Wahyudi
Editor: Muhammad Rafi’i

100 Persen Produk Lokal, MBG Tetap Jalan Meski Terjadi Krisis Global

Penulis
redaksi2
-
0
Kepala Staf Kepresidenan Anto Mukti Putranto (tengah) berbincang dengan petugas Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) saat kunjungan di Makassar, Sulawesi Selatan, Sabtu (21/6/2025). Kunjungan tersebut untuk melakukan verifikasi lapangan terkait pelaksanaan program makan bergizi gratis (BMG) di daerah itu. ANTARA FOTO/Arnas Padda/rwa. (ANTARA/ARNAS PADDA)

JAKARTA – Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) menyatakan bahwa krisis global saat ini tidak mengganggu program Makan Bergizi Gratis (MBG) lantaran pasokan pangan disuplai dari dalam negeri.

“Dari awal MBG selalu mengedepankan produk-produk yang ada di sekitar SPPG (satuan pelayanan pemenuhan gizi) yang berada di area tersebut,” ujar Deputi Diseminasi dan Media Informasi PCO Noudhy Valdryno di Jakarta, Minggu (22/6/2025).

Noudhy mengatakan bahan pangan yang digunakan dalam penyelenggaraan program MBG disediakan oleh petani, nelayan, maupun pelaku usaha setempat.

Sepanjang pelaksanaan program tersebut, kata dia, pasokan pangan yang digunakan seluruhnya bersumber dari lokal.

“100 persen (disuplai nelayan dan petani lokal),” ujar Noudhy.

Menurutnya, kebijakan ini merupakan bagian dari langkah mitigasi Presiden RI Prabowo Subianto terhadap ketidakpastian global yang telah diperkirakan sebelumnya.

Melalui pemanfaatan produk lokal, program MBG sekaligus mendukung upaya swasembada pangan nasional yang menjadi salah satu prioritas pemerintah.

“Jadi saya rasa ini sudah menjadi bagian dari mitigasi dari perencanaan ketidakpastian global yang sudah diprediksi akan terjadi oleh Bapak Presiden. Kita doakan, rekan-rekan di BGN, supaya produk lokal kita semakin kuat, swasembada pangan semakin cepat tercapai, dan insya Allah tidak mengganggu program Makan Bergizi Gratis,” ucapnya.

Eskalasi konflik Iran dan Israel menjadi sorotan belakangan ini. Itu karena perang dua negara di Timur Tengah tersebut berpotensi menyeret dunia ke konflik terbuka yang lebih luas, yang secara langsung memberikan dampak buruk terhadap ekonomi global.

Dampak dari konflik tersebut berpotensi tetap terasa ke Indonesia, meski berada jauh dari pusat konflik. Terutama sektor perindustrian yang secara signifikan mulai merasakan tekanan dari lonjakan harga energi, logistik, serta fluktuasi nilai tukar.

Diketahui, selama enam bulan pelaksanaan program MBG, jumlah penerima manfaat mencapai 5.228.529 orang. Selain itu, jumlah SPPG yang telah beroperasi sebanyak 1.837 unit. (ANT/KN)

Banjir Halmahera Selatan: 13.965 Warga Mengungsi, Satu Balita Tewas

Penulis
redaksi2
-
0
Kondisi banjir yang dialami sejumlah titik di wilayah Halmahera Selatan, Maluku Utara pada Minggu (22/6/2025) ANTARA/HO-Kemensos

JAKARTA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Halmahera Selatan, Maluku Utara, menetapkan status tanggap darurat bencana selama 14 hari untuk mempercepat penanganan ribuan orang warga terdampak banjir yang tersebar dari lima kecamatan dan seorang balita dilaporkan meninggal.

Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Abdul Muhari di Jakarta, Senin, mengatakan status tanggap darurat mulai berlaku sejak Minggu (23/6) dini hari setelah banjir merendam permukiman warga di lima kecamatan akibat hujan berintensitas tinggi yang mengguyur selama beberapa hari terakhir.

Data yang diterima BNPB mencatat sebanyak 4.182 Kepala Keluarga (KK) atau 13.965 jiwa mengungsi dari 15 desa yang tersebar di enam kecamatan yakni Bacan, Bacan Selatan, Gane Barat, Gane Timur, Gane Timur Selatan, dan Gane Barat Selatan.

“Selain ribuan warga terdampak, satu balita berusia dua tahun dilaporkan meninggal dunia karena terbawa arus dan satu orang mengalami luka akibat tersengat listrik,” kata Abdul Muhari.

BNPB juga melaporkan  banjir mengakibatkan 1.522 rumah terendam. Selain itu empat rumah mengalami kerusakan berat, tiga rumah rusak ringan, dua jembatan mengalami rusak berat, satu jembatan rusak ringan, serta satu bronjong sepanjang 40 meter ikut terdampak.

Menurut Abdul, tinggi muka air di lokasi terdampak bervariasi mulai dari 20-150 centimeter. Kondisi ini menghambat aktivitas warga dan membuat sebagian besar wilayah terdampak sulit dijangkau tanpa perahu atau kendaraan khusus.

BNPB telah mengoordinasikan dukungan logistik bersama pemerintah daerah dan instansi terkait.

Adapun kebutuhan mendesak bagi para penyintas saat ini meliputi makanan siap saji, selimut, terpal, tikar, pakaian layak pakai, serta perlengkapan bayi dan balita.

Abdul mengimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi banjir susulan, mengingat curah hujan di wilayah tersebut masih berpotensi tinggi, dan diminta terus memantau informasi resmi dari BMKG, BPBD, dan kanal komunikasi resmi pemerintah. (ANT/KN)

Stok BBM Aman, Pertamina Siapkan Rute Alternatif Dampak Konflik Iran-Israel

Penulis
redaksi2
-
0
Depot Pertamina Patra Niaga Regional Papua Maluku yang ada di Kota Jayapura, Papua. (ANTARA/HO- Pertamina Papua)

JAKARTA – Pertamina Patra Niaga menyampaikan stok bahan bakar minyak (BBM) masih aman di tengah keinginan Iran menutup Selat Hormuz akibat konflik Iran-Israel.

“Untuk stok (BBM) saat ini aman,” ucap Sekretaris Perusahaan Pertamina Patra Niaga Heppy Wulansari ketika dihubungi ANTARA dari Jakarta, Senin (23/6/2025).

Selain stok BBM, Vice President Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso juga menyampaikan bahwa stok minyak mentah di dalam negeri masih aman.

Pernyataan tersebut merespons situasi terkini, yakni disetujuinya usulan penutupan Selat Hormuz oleh Parlemen Republik Islam Iran.

Fadjar sebelumnya telah menyampaikan bahwa PT Pertamina (Persero) menyiapkan rute alternatif distribusi minyak mentah, seperti Oman dan India. Biaya operasional yang akan dipengaruhi oleh perubahan rute pelayaran saat ini masih dikalkulasi.

Penutupan Selat Hormuz, kata dia, tentu berdampak pada distribusi minyak mentah, sebab selat tersebut dilalui oleh 20 persen pelayaran minyak mentah.

Ketegangan antara Iran dan Israel meningkat sejak Jumat (13/6) ketika Israel melancarkan serangan udara di sejumlah lokasi di Iran, termasuk fasilitas militer dan nuklir.

Serangan Israel memicu Teheran untuk melancarkan serangan balasan ke sejumlah titik di negara tersebut pada hari yang sama.

Otoritas Israel menyebut sekurangnya 25 orang tewas dan ratusan lainnya terluka akibat serangan rudal Iran. Sementara, 430 warga Iran tewas dan lebih dari 3.500 lainnya terluka dalam serangan Israel ke negara tersebut, menurut Kementerian Kesehatan Iran.

Presiden AS Donald Trump pada Minggu pagi menyatakan bahwa militer AS telah melancarkan serangan terhadap tiga fasilitas nuklir Iran di Fordo, Natanz, dan Isfahan.

Menyusul serangan AS, Parlemen Republik Islam Iran pada Minggu telah menyetujui usulan penutupan Selat Hormuz bagi seluruh kegiatan pelayaran. (ANT/KN)

Rupiah Melemah Imbas Serangan AS ke Fasilitas Nuklir Iran

Penulis
redaksi2
-
0
Petugas menjunjukkan uang pecahan dolar AS dan rupiah di gerai penukaran mata uang asing di Jakarta, Kamis (15/5/2025). Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS ditutup di level Rp16.528,5 atau menguat 0,20 persen dibandingkan penutupan perdagangan hari sebelumnya. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/bar/pri.

JAKARTA – Presiden Direktur PT Doo Financial Futures Ariston Tjendra menganggap pelemahan nilai tukar (kurs) rupiah dipengaruhi dampak pernyataan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump bahwa AS ikut menyerang situs nuklir Iran.

Hal ini tergambar dari nilai tukar rupiah pada pembukaan perdagangan hari Senin pagi di Jakarta melemah sebesar 58 poin atau 0,35 persen menjadi Rp16.455 per dolar AS dari sebelumnya Rp16.397 per dolar AS.

Begitu pula dengan indeks dolar AS yang terlihat menguat pagi ini ke level 99 dari sebelumnya di kisaran 98.

“Ikut campurnya AS membuka peluang sekutu Iran masuk membantu Iran dan terjadi eskalasi perang yang lebih besar,” ujarnya kepada ANTARA di Jakarta, Senin (23/6/2025).

Dalam Truth Social, Trump menyatakan AS telah menyelesaikan “serangan yang sangat sukses” terhadap tiga titik fasilitas nuklir di Iran, Sabtu (21/6). Semua pesawat AS disebut telah keluar dari ruang udara Iran, di tengah meningkatnya ketegangan di Timur Tengah.

Serangan tersebut dilancarkan setelah Israel dilaporkan meminta AS terlibat dalam serangan udara yang sudah dilakukannya duluan terhadap sejumlah titik di Iran.

Israel juga telah menyerang beberapa fasilitas yang terkait dengan program pengembangan nuklir Tehran sebelumnya.

Keterlibatan AS dalam agresi Israel terhadap Iran, menentang peringatan Tehran supaya AS tidak ikut campur, diperkirakan akan menyebabkan pemburukan eskalasi yang tak terhindarkan di kawasan.

Serangan tersebut membuka kemungkinan serangan balasan Iran ditujukan kepada sejumlah pangkalan militer AS yang terletak di berbagai daerah di kawasan Timur Tengah.

Pemimpin Tertinggi Iran Ayatullah Ali Khamenei menyatakan dalam pesan videonya baru-baru ini bahwa keterlibatan AS dalam konflik dengan Israel akan menimbulkan konsekuensi yang sangat berat.

“Pelaku pasar mengkhawatirkan hal tersebut (keterlibatan AS menyerang Iran), sehingga masuk ke aset aman dolar AS,” kata Ariston.

Berdasarkan faktor tersebut, kurs rupiah diperkirakan melemah ke arah Rp16.500 per dolar AS dengan potensi support di sekitar Rp16.300 hari ini. (ANT/KN)

MK Lanjutkan Sidang Uji Formil UU TNI, Dihadiri Menkum dan Menhan

Penulis
redaksi2
-
0
Tangkapan layar - Sidang pemeriksaan lanjutan pengujian formal Undang-Undang TNI di Ruang Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, Senin (23/6/2025). Sidang dihadiri oleh Menteri Hukum Supratman Andi Agtas (kanan) dan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin (kedua kanan). ANTARA/Fath Putra Mulya

JAKARTA – Mahkamah Konstitusi menggelar sidang pemeriksaan lanjutan uji formal Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI).

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas dan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin selaku kuasa Presiden RI Prabowo Subianto hadir langsung dalam persidangan yang digelar di Ruang Sidang Pleno MK RI, Jakarta, Senin (23/6/2025).

Selain Menkum Supratman dan Menhan Sjafrie, perwakilan Pemerintah lainnya yang turut hadir ialah Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej dan Wakil Menteri Pertahanan Doni Hermawan.

Sementara itu, dari perwakilan DPR hadir Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto dan Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Bob Hasan.

“Agenda persidangan pada pagi hari ini adalah untuk mendengar keterangan DPR dan Presiden. Oleh karena itu, untuk DPR yang akan memberikan keterangan adalah Utut Adianto dan Bob Hasan, kemudian dari Pemerintah adalah Supratman dan Sjafrie,” ucap Ketua MK Suhartoyo membuka persidangan.

Persidangan ini menyidangkan lima perkara, antara lain, Perkara Nomor 45/PUU-XXIII/2025, Nomor 56/PUU-XXIII/2025, Nomor 69/PUU-XXIII/2025, Nomor 75/PUU-XXIII/2025, dan Nomor 81/PUU-XXIII/2025.

Perkara Nomor 45 dimohonkan oleh mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia: Muhammad Alif Ramadhan, Namoradiarta Siaahan, Kelvin Oktariano, M. Nurrobby Fatih, Nicholas Indra Cyrill Kataren, Mohammad Syaddad Sumartadinata, dan R.Yuniar A. Alpandi.

Perkara Nomor 56 tercatat dengan pemohon tiga orang mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia, yaitu Muhammad Bagir Shadr, Muhammad Fawwaz Farhan Farabi, dan Thariq Qudsi Al Fahd.

Perkara Nomor 69 diajukan oleh Moch Rasyid Gumilar, Kartika Eka Pertiwi, Akmal Muhammad Abdullah, Fadhil Wirdiyan Ihsan, dan Riyan Fernando. Mereka merupakan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran.

Berikutnya Perkara Nomor 75 didaftarkan oleh empat mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, yakni Muhammad Imam Maulana, Mariana Sri Rahayu Yohana Silaban, Nathan Radot Zudika Parasian Sidabutar, dan Ursula Lara Pagitta Tarigan.

Sementara itu, Perkara Nomor 81 diajukan oleh Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Perkumpulan Inisiatif Masyarakat Partisipatif untuk Transisi Berkeadilan (Imparsial), KontraS, serta aktivis Inayah W.D. Rahman, Eva Nurcahyani, dan Fatiah Maulidiyanty.

Kelima perkara yang dilanjutkan ke tahap pemeriksaan lanjutan itu merupakan sisa dari uji formal UU TNI yang saat ini bergulir di MK dan belum diputuskan kandas.

Sebelumnya, Kamis (5/6), MK memutuskan lima perkara uji formal UU TNI tidak dapat diterima karena para pemohonnya tidak memiliki kedudukan hukum, yakni Perkara Nomor 55/PUU-XXIII/2025, Nomor 58/PUU-XXIII/2025, Nomor 66/PUU-XXIII/2025, Nomor 74/PUU-XXIII/2025, dan Nomor 79/PUU-XXIII/2025. (ANT/KN)

Gubernur Bali Nyaman Tidur di Barak IPDN, Kaget Aturan Makan yang Ketat

Penulis
redaksi2
-
0
Gubernur Bali Wayan Koster saat memberikan keterangan di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat, Senin (23/6/2025). ANTARA/HO-Kemendagri

SUMEDANG – Gubernur Bali Wayan Koster mengaku tidur dengan nyaman di barak praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat, saat mengikuti retret kepala daerah gelombang kedua pada hari pertama.

“Kemarin jam 10 malam (pukul 22.00) sudah masuk kamar. Nyaman, dingin, ‘kan udara luarnya dingin. Sangat nyaman,” ujar Koster saat memberikan keterangan pers di IPDN, Sumedang, Senin (23/6/2025).

Koster mengungkapkan bahwa pengalaman ini merupakan kali pertama mengikuti kegiatan penggemblengan dengan pendekatan kedisiplinan khas militer yang dirancang oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bagi para kepala daerah.

Selain soal penginapan, dirinya juga menyoroti aturan makan bersama yang menurutnya cukup ketat dan membutuhkan penyesuaian.

“Waktu ketukan pertama rupanya itu tanda mulai makan. Ketok kedua, belum selesai makannya. Nah, hari ini harus tepat, harus kompak,” ucapnya.

Meski demikian, dia menyatakan siap mengikuti seluruh rangkaian kegiatan retret yang berlangsung hingga Kamis (26/6).

“Ya sangat siap, soalnya itu yang kami tunggu,” katanya.

Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya menyebutkan beberapa kepala daerah kaget dengan aturan waktu makan yang terbatas.

“Tadi ada kepala daerah yang cerita kaget, mereka bilang makannya baru tiga perempat, tiba-tiba loncengnya sudah bunyi,” ujar Bima.

Menurut Bima, makan siang bersama praja IPDN merupakan bagian dari pembinaan karakter dan penanaman nilai kedisiplinan dalam retret ini. Waktu yang diberikan untuk makan dibatasi hanya selama dua lagu diputar.

“Masih banyak yang belum menyesuaikan. Begitu duduk di meja, langsung nyamber pisang. Di sini semuanya disiplin, semua komando. Dua lagu selesai,” katanya. (ANT/KN)

1...553554555...1,269Halaman 554 dari 1,269