BEBERAPA hari lalu, TikTok kembali memunculkan potongan kenangan dari Taman Wisata Graha Mangrove di Kota Bontang. Video-video itu membandingkan masa lalu dan kini. Dulu, tempat ini hidup. Ramai di akhir pekan. Saya pun beberapa kali sempat berkunjung ke sana saat suasananya masih dipadati pengunjung.

Jembatan kayu jadi latar swafoto favorit. Musala kecil berdiri di antara rimbun mangrove. Ada warung, kursi cinta, pondok doa, hingga deretan gazebo, dan rumah makan di tepi laut. Sekarang, yang tersisa hanya kesunyian dan kayu-kayu lapuk. Terbengkalai!

Yang jarang diketahui, tempat ini bukan dibangun pemerintah. Bukan dari dana CSR perusahaan. Bukan pula proyek Dinas Pariwisata. Ini murni inisiatif pribadi Kahar Kalam. Seorang pengusaha lokal Kota Bontang. Ia membangun dari kantong sendiri, dengan semangat menjaga hutan mangrove sambil menggerakkan ekonomi warga sekitar.

Rasa penasaran mendorong saya kembali berkunjung pada Kamis (10/7) hari ini. Lokasinya sebenarnya tak jauh dari rumah saya, karena aksesnya melalui Perumahan Bukit Sekatup Damai (BSD). Suasana sunyi sudah terasa sejak tiba di gerbang masuk.

Sebelum sampai ke kawasan wisata, saya harus melewati dulu area Pemancingan Pondok Pesisir. Letaknya memang bersebelahan. Namun kondisinya terlihat tak terurus. Gazebo rusak, jembatan patah, dan semak belukar menjalar ke mana-mana. Tak ada satu pun aktivitas.

Sekitar 50 meter kemudian, saya tiba di pintu masuk kawasan mangrove. Papan sambutan bertuliskan “Selamat Datang di Taman Wisata Graha Mangrove Bontang-Kaltim” masih berdiri, tapi huruf-hurufnya sudah pudar.

Jembatan utama yang dulu kokoh kini berlubang dan rapuh. Hanya sebagian jalur yang masih bisa dilalui, itupun sebagian besar yang terbuat dari papan ulin. Pos tiket juga kosong. Tak ada petugas.

Saya pun mengabadikan kondisi terbaru. Spot bermain anak-anak sudah berkarat. Patung bebek besar tertutup daun kering. Titian kayu banyak yang patah. Tapi sisa-sisa bahwa tempat ini dulu dibangun dengan semangat dan harapan masih bisa dilihat.

Dua hari sebelumnya, saya sempat menghubungi Kahar Kalam. Ia bicara panjang, lugas, dan jujur. Saat ini, katanya, ia lebih banyak fokus mengembangkan kebun pertanian dan peternakan di kawasan Bontang Lestari seluas 100 hektare—yang sudah saya ulas dalam tulisan terpisah.

“Kalau soal investasi, saya mau tanding-tandingan. Ada nggak pengusaha lokal lain yang berani tanam modal di Bontang untuk pariwisata?” ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa sejak 2014 hingga sebelum pandemi Covid-19, dana pribadi sekitar Rp12 miliar sudah ia habiskan untuk membangun dan merawat kawasan ini. Tapi dukungan dari pemerintah tak pernah benar-benar hadir.

Puncak kunjungan hanya terjadi dua kali saat momentum Lebaran, dengan hasil sekitar Rp500 juta. “Balik modal? Jauh,” ucapnya.

Namun, kata dia, bukan soal untung rugi yang membuatnya mundur. Tapi karena merasa sendirian. Ketika ramai, banyak yang datang. Saat sepi, semua menghilang. “Saya nggak punya uang banyak, tapi saya punya keberanian dan keteguhan,” tegasnya.

Ia bahkan sempat ingin mengembangkan lagi, tapi hingga kini belum ada kejelasan soal akses jalan yang masih harus melewati perumahan BSD. “Kalau tidak ada sinergi antara pemerintah dan pengusaha lokal, ya jangan berharap pariwisata kita bisa maju,” katanya menutup.

Ya, ini bukan soal wisata yang rusak. Ini soal kepedulian yang hilang. Tempat ini dibangun dengan niat baik, tapi dibiarkan sendiri.

Kalau suatu hari tak ada lagi yang tersisa, itu bukan karena Kahar menyerah. Tapi karena tak ada yang benar-benar ikut membantu menjaganya. Jangan juga datang hanya saat ramai, lalu hilang ketika tempat ini tak lagi “Instagramable”.

Oleh Agus Susanto, S.Hut., S.H., M.H.

JAKARTA – Tarif impor 32 persen yang diumumkan Donald Trump bukan sekadar kebijakan dagang. Ini pukulan telak bagi ekspor Indonesia yang selama ini terlalu bergantung pada pasar Amerika Serikat.

Kabar ini pertama kali dilaporkan Reuters, 8 Juli 2025. Dalam surat yang dikirim langsung ke 14 negara, termasuk Indonesia, Trump menyatakan tarif ini sebagai bentuk “penyeimbangan” atas defisit perdagangan.

AS mengimpor jauh lebih banyak dari Indonesia dibanding ekspornya ke sini. Defisitnya mencapai 18 miliar dolar AS. Bagi Trump, itu tidak bisa dibiarkan. Maka dijatuhkanlah tarif yang lebih tinggi dari negara lain. Jepang dan Korea Selatan dikenai 24 persen. Indonesia? Paling tinggi, 32 persen.

Isi suratnya tegas. Jika negara penerima surat membalas dengan menaikkan tarif, maka AS akan langsung menambah 25 persen lagi. Tarif tambahan. Retaliasi. Perang dagang terbuka.

Ketua Badan Anggaran DPR RI, Said Abdullah, menyebut langkah ini sebagai sinyal buruk bagi masa depan kerja sama ekonomi global. “Banyak negara akan menempuh jalan proteksionisme. Dan itu tak baik bagi kemakmuran bersama,” ujarnya.

Said menjelaskan bahwa Trump mengincar negara-negara yang tidak membangun pabrik atau lapangan kerja di AS. Indonesia salah satunya. Maka jika ingin bernegosiasi, pemerintah harus membawa tawaran konkret. Misalnya, mendorong perusahaan Indonesia masuk ke sektor manufaktur di AS atau mengurangi surplus neraca dagang dengan meningkatkan impor dari AS.

Pemerintah memang diberi waktu sampai 1 Agustus untuk merespons. Jika tidak, tarif berlaku penuh.

Data BPS menyebutkan surplus dagang Indonesia terhadap AS sekitar 6,42 miliar dolar AS atau Rp104 triliun. Produk kita, mulai dari tekstil, sepatu, alat listrik, makanan laut, hingga mesin—jelas diminati pasar AS. Tapi jika tarif naik, harganya melambung. Daya saing langsung anjlok.

Pengamat ekonomi dari Universitas Bosowa, Dr Lukman, juga mengingatkan bahwa tarif ini tidak sekadar soal angka. Ia berdampak langsung pada biaya logistik, bahan baku, dan nilai produk ekspor.

“Produk-produk Indonesia yang masuk ke AS akan menjadi lebih mahal, sehingga dapat mengurangi daya saing di pasar AS,” ujarnya kepada wartawan. Penurunan daya saing ini bisa menurunkan volume ekspor kita ke AS. Dan itu berdampak langsung pada perekonomian nasional.

Namun Lukman melihat ada peluang tersembunyi di balik tekanan ini. “AS menawarkan kemudahan izin usaha bagi perusahaan Indonesia yang mau memproduksi langsung di AS. Itu bisa membuka ruang investasi baru,” katanya.

Selain itu, AS juga membuka ruang perundingan. Tarif bisa diturunkan atau dinaikkan tergantung respons Indonesia. Kalau kita membalas, mereka juga akan menambah tarif. Tapi kalau kita ajak duduk dan bawa tawaran serius, mungkin bisa dikaji ulang.

Lukman menegaskan bahwa Indonesia perlu memperluas pasar. “Pasar alternatif seperti Eropa, Afrika, Timur Tengah, serta Cina harus dibuka selebar-lebarnya,” ujarnya.

Kembali ke Said Abdullah, ia menekankan pentingnya mendorong penyelesaian multilateral. AS saat ini memusuhi semua pihak, bahkan sekutunya sendiri. Ini momentum untuk memelopori perundingan global di luar jalur AS—lewat WTO, G20, atau aliansi baru. Dan di dalam negeri, Indonesia harus mempercepat ketahanan pangan, energi, dan moneter agar tidak mudah goyah oleh tekanan eksternal.

Dampaknya sudah terasa. Sektor padat karya kita—tekstil, garmen, furnitur—akan langsung terpukul. Produk jadi mahal, pesanan turun, PHK tidak bisa dihindari. MUFG Research memperkirakan PDB kita bisa terpangkas hingga 0,3 persen jika tarif ini jadi kenyataan.

Rupiah pun ikut tertekan. Nilai tukar sempat menyentuh Rp17.200 per dolar. Biaya impor naik, inflasi naik, dan ruang suku bunga jadi sempit.

Investor juga mulai berhitung ulang. Pasar keuangan gelisah. Bursa melemah. Sentimen negatif menyebar cepat.

Delegasi Indonesia memang sudah bergerak. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto memimpin tim ke Washington. Kita juga sudah membuka keran impor LPG, LNG, dan kedelai dari AS untuk menyeimbangkan neraca. Tapi sejauh ini, hanya Inggris dan Vietnam yang berhasil mendapatkan pengecualian. Kita belum. Ini bukan tentang menang atau kalah dalam perang tarif. Ini tentang kesiapan kita menghadapi dunia yang makin tak menentu.

Oleh: Agus Susanto
Diolah dari Berbagai Sumber

SUDAH cukup lama saya tidak berkomunikasi dengan Bapak Kahar Kalam. Sosok pengusaha yang tak asing lagi di Bontang, apalagi jika bicara kontribusi sektor swasta dalam pembangunan daerah.

Ia adalah Direktur PT Graha Mandala Sakti (GMS), penggagas kawasan wisata mangrove di belakang Perumahan Bukit Sekatup Damai (BSD) Bontang. Kawasan itu sempat viral di awal pembangunannya. Sayangnya, kini terbengkalai. Padahal, Pak Kahar telah menggelontorkan dana hingga Rp12 miliar dari kantong pribadinya. Tapi kali ini, saya tidak akan membahas mangrove. Itu akan saya ulas dalam tulisan terpisah.

Dua hari lalu, melalui sambungan telepon saat ia berada di Singapura dalam perjalanan ke Kuala Lumpur, justru terbuka cerita lain—lebih besar dan lebih strategis. Tentang kebun pertanian dan peternakan yang ia bangun di kawasan Bontang Lestari. Luasnya mencapai 100 hektare. Legal, aktif, dan produktif. Tapi nyaris tanpa dukungan dari pemerintah kota.

Beberapa waktu lalu saya melintas di kawasan itu. Gerbang bertuliskan HKm KTH Graha Mandala Lestari berdiri kokoh. Saat itu saya urungkan niat mampir karena Pak Kahar sedang tidak di tempat. Tapi saya tahu betul isi di dalamnya.

Lahan itu kini menjadi pusat pertanian aktif. Ada kebun cabai, semangka, kelapa, dan peternakan. Pendopo, kandang sapi, tandon air, mesin pencacah kompos, dan alat kultivator tertata rapi. Semuanya bukan proyek dadakan. Itu hasil kerja sama yang ia bangun dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) serta Pemprov Kalimantan Timur.

“Sawit tidak dibolehkan, saya babat semua. Saya ikuti regulasi,” kata Pak Kahar. Ia tahu betul aturan kawasan hutan. Tidak boleh sawit, tidak boleh tambang. Maka ia alihkan seluruh areal menjadi pertanian dan edukasi. Kelapa sawit yang sempat tumbuh ia tebang sendiri agar izin kehutanan bisa dikeluarkan.

Panen semangka ratusan ton saat bulan Ramadan menjadi bukti bahwa lahan ini bukan sebatas klaim. “Pasar lokal cukup. Warga sekitar tidak perlu beli dari luar kota,” ujarnya. Tapi siapa yang tahu?

Semua kegiatan di kebun ini legal. Izin resmi dikeluarkan KLHK. Setelah mempresentasikan konsep ketahanan pangan yang ia rintis, bantuan dari pusat mulai mengalir.
“Bahwa hidup itu harus mempunyai karya. Saya ingin memberikan satu karya di Kota Bontang,” katanya.

“Saya diberi bantuan 50 ekor sapi, gazebo, paving 1.000 meter persegi, tandon, mesin pencacah, alat kultivator. Dan tahun depan, saya dijanjikan dua unit traktor John Deere. Satu unitnya saja Rp750 juta,” sambungnya.

Bantuan memang datang dari provinsi dan kementerian. Tapi yang terasa ganjil justru ketidakhadiran Pemkot. “Sepeser pun tidak. Bahkan datang pun tidak,” ujarnya. Dinas pertanian? Dinas ketahanan pangan? Tak pernah terlihat. Padahal dulu, saat lokasi mangrove masih ramai, mereka kerap mondar-mandir ke sana.

Satu-satunya yang konsisten sejak awal adalah Ibu Endang dari UPTD KPHP Santan. “Beliau datang pertama kali naik motor bersama anak-istri saya. Lihat langsung kondisi awal. Dari situlah semuanya mulai bergerak.”

Yang membuat kawasan ini makin hidup adalah kegiatan yang berlangsung pada 9 Juli lalu. Lokasi ini menjadi tempat pelatihan yang digelar Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur. Temanya jelas dan relevan: Pelatihan Pengembangan Kewirausahaan melalui Perencanaan Bisnis dan Pengembangan Akses Pemasaran Produk Kelompok Perhutanan Sosial Wilayah Bontang dan Kutai Timur. Graha Mandala Lestari bukan lagi sekadar kebun pribadi. Ia berkembang menjadi ruang pembelajaran dan pemberdayaan.

Langkah Kahar ini bukan tanpa pembanding. Di berbagai wilayah lain, model serupa telah lebih dulu terbukti. Seperti Hutan Kemasyarakatan di Gunung Kidul, Yogyakarta, dan Hutan Desa di Jambi dan Bengkulu. Keduanya menjadi contoh bagaimana lahan kawasan kehutanan bisa dikelola masyarakat untuk pangan, agroforestri, hingga hasil hutan non kayu.

Di Jawa Tengah, ada kawasan hutan rakyat di Wonosobo dan Temanggung yang berhasil mengembangkan kopi, sayuran, dan kayu rakyat dalam pola agroforestri. Semua itu menopang ekonomi desa, menjaga tutupan hutan, dan disokong Dinas Kehutanan serta LSM lokal.

Apa yang dilakukan Kahar Kalam di Bontang sebenarnya sejalan. Hanya saja, ia memulai lebih dulu—sendirian, tanpa bendera koperasi, tanpa sorotan.

Mengapa ini penting?

Karena Bontang hingga kini masih bergantung pada pasokan pangan dari luar. Samarinda, Tenggarong, Sangatta, bahkan dari Jawa. Ketika ada pengusaha lokal yang membuka 100 hektare lahan, mempekerjakan petani, mengurus legalitas mereka, hingga menyediakan tempat tinggal dan KTP, mestinya itu tidak sekadar diberi ucapan terima kasih. Tapi dicatat sebagai langkah konkret yang layak ditiru.

“Saya urus semua. Petani dari luar saya datangkan, saya carikan tempat tinggal, saya buatkan legalitas. Mereka kerja di sini, hidup di sini, bantu kota ini,” ujar Pak Kahar. Ia tidak sedang bicara bisnis. “Kalau soal balik modal, jangan ditanya. Jauh. Tapi saya bukan kejar untung. Saya cuma ingin berbuat.”

Nada kecewa terdengar jelas. Tapi tekadnya lebih tebal. “Kalau saya bukan orang Bontang, mungkin saya sudah pergi dari dulu,” katanya. “Tapi ini kota saya. Saya ingin Bontang berdiri di kaki sendiri. Tidak terus bergantung pada luar.”

Kahar tak butuh panggung. Ia hanya ingin pemerintah melihat—bahwa ada yang sudah lebih dulu berbuat. Bukan untuk dirinya. Tapi untuk Bontang.

Oleh: Agus Susanto, S.Hut., S.H., M.H.