Beranda blog Halaman 538

BPJS Kesehatan Bantah Bebankan Biaya Tambahan untuk Pasien Rawat Inap

redaksi2
-
0
BPJS Kesehatan Bantah Bebankan Biaya Tambahan untuk Pasien Rawat Inap

JAKARTA – Merespons ramainya perbincangan mengenai BPJS Kesehatan yang membebankan biaya tambahan rawat inap, Kepala Humas BPJS Kesehatan, Rizzky Anugerah menegaskan bahwa rawat inap termasuk dalam pelayanan kesehatan yang dijamin BPJS Kesehatan.

“Tidak benar jika BPJS Kesehatan membebankan biaya tambahan untuk pasien rawat inap. Sepanjang pelayanan tersebut sesuai indikasi medis dan sesuai kelas haknya, biaya pengobatan dijamin seluruhnya. Kecuali, untuk naik kelas perawatan atas permintaan sendiri atau tidak ada indikasi medis, maka tidak dapat dijamin,” kata Rizzky dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (8/12/2024).

Ia menambahkan biaya rawat inap tersebut sudah mencakup biaya obat-obatan yang termasuk dalam tarif paket INA CBGs. Sebagai informasi, pembayaran klaim rumah sakit oleh BPJS Kesehatan ke rumah sakit dilakukan dengan tarif paket berbasis Indonesia Case Based Groups (INA CBGs).

INA-CBGs adalah sistem pembayaran yang digunakan BPJS Kesehatan untuk membayar rumah sakit atas pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasien JKN. Sistem ini menggunakan paket berdasarkan diagnosis dan prosedur penyakit yang diderita pasien.

Dengan tarif paket ini, seluruh biaya pelayanan medis maupun nonmedis (seperti ruangan rawat inap), termasuk dalam perhitungan INA-CBGs. Oleh karena itu, rumah sakit tidak diperkenankan menarik biaya apapun kepada pasien yang bersangkutan.

“Jika ada pasien JKN yang diminta membayar oleh rumah sakit ketika rawat inap, silakan laporkan kepada kami melalui petugas BPJS SATU! di rumah sakit, BPJS Kesehatan Care Center 165, Aplikasi Mobile JKN, atau mengunjungi Kantor BPJS Kesehatan terdekat.” ujar Rizzky.

Akan tetapi, jika terdapat keinginan peserta sendiri untuk naik kelas perawatan yang lebih tinggi dari kelas kepesertaan JKN yang diikutinya, peserta tersebut dapat dikenakan ketentuan membayar selisih biaya.

Adapun ketentuan terkait biaya tambahan naik kelas perawatan tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 3 Tahun 2023 Pasal 48.

Selain terkait biaya rawat inap, Rizzky juga menjelaskan tentang proses audit BPJS Kesehatan. Sepanjang satu dekade, BPJS Kesehatan selalu mencatatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atau Wajar Tanpa Modifikasian (WTM) untuk laporan keuangannya selama 10 kali berturut-turut.

Pencapaian ini memperlihatkan konsistensi BPJS Kesehatan dalam menerapkan tata kelola yang baik serta senantiasa menjalankan Program JKN berdasarkan prinsip kehati-hatian dan akuntabilitas.

“Setiap tahun BPJS Kesehatan diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP). Perlu diketahui juga bahwa ada banyak pihak yang mengawasi BPJS Kesehatan dalam menjalankan tugasnya mengelola Program JKN,” papar Rizzky.

Dia menyebutkan proses pengawasan melibatkan Satuan Pengawas Internal (SPI), Dewan Pengawas, Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Badan Pengawas Keuangan (BPK), Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), hingga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Pengawasan berlapis tersebut merupakan wujud keseriusan BPJS Kesehatan dan semua pihak yang terlibat dalam ekosistem JKN, untuk memastikan Program JKN berjalan on the right track,” kata Rizzky. (ANT/KN)

PBB : Jatuhnya Rezim Assad Momentum Penting setelah Penderitaa Suriah

redaksi2
-
0
PBB : Jatuhnya Rezim Assad Momentum Penting setelah Penderitaa Suriah

JENEWA – Utusan PBB untuk Suriah Geir Pedersen menyebut jatuhnya rezim Bashar al-Assad sebagai momentum penting dalam sejarah Suriah, setelah hampir 14 tahun rakyat negara itu mengalami “penderitaan yang tak henti-hentinya dan kehilangan yang tak terkatakan.”

“Babak gelap ini telah meninggalkan luka yang dalam, tetapi hari ini kita menantikan dengan harapan untuk dibukanya babak baru—babak perdamaian, rekonsiliasi, martabat, dan inklusi bagi semua warga Suriah,” kata Pedersen dalam sebuah pernyataan, Minggu (8/12/2024).

“Bagi mereka yang mengungsi, momentum ini memperbarui visi untuk kembali ke rumah mereka yang pernah hilang. Bagi keluarga yang terpisah oleh perang, ini merupakan awal dari reuni yang membawa harapan,” katanya, menambahkan.

“Bagi mereka yang ditahan secara tidak adil, dan keluarga-keluarga dari mereka yang ditahan dan hilang, dibukanya pintu penjara mengingatkan kita akan jangkauan keadilan pada akhirnya.”

Assad melarikan diri dari Suriah ke lokasi yang tidak diketahui setelah kelompok anti-rezim menguasai Ibu Kota Damaskus, Minggu dini hari.

Peristiwa ini menandai runtuhnya rezim Partai Baath, yang telah memerintah Suriah sejak 1963.

Jatuhnya rezim Assad terjadi hampir seminggu setelah kelompok anti-rezim menguasai Aleppo, kota besar di Suriah utara.

Pedersen mengakui bahwa meskipun masih ada tantangan besar ke depannya, tetapi momentum ini penting untuk menyambut pembaruan di Suriah.

“Ketahanan rakyat Suriah menawarkan jalan menuju Suriah yang bersatu dan damai,” katanya.

Utusan khusus PBB itu meminta semua aktor bersenjata di lapangan untuk menjaga perilaku baik, hukum dan ketertiban, melindungi warga sipil, serta menjaga lembaga publik.

Ia juga mendesak semua warga Suriah untuk memprioritaskan dialog, persatuan, dan penghormatan terhadap hukum humaniter internasional dan hak asasi manusia, ketika mereka berusaha membangun kembali masyarakat mereka.

“Harus ada upaya kolektif untuk mengamankan perdamaian dan martabat bagi semua,” kata Pedersen.

“Mari kita hormati kenangan mereka yang telah menderita selama beberapa dekade dengan berkomitmen untuk membantu warga Suriah membangun Suriah, di mana keadilan, kebebasan, dan kemakmuran menjadi kenyataan bersama,” ujarnya. (ANT/KN)

Komisi II : Kejenuhan dan Tingginya Biaya Pilkada Pengaruhi Partisipasi Pemilih

redaksi2
-
0
Komisi II : Kejenuhan dan Tingginya Biaya Pilkada Pengaruhi Partisipasi Pemilih

JAKARTA – Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi menjabarkan beberapa faktor yang menyebabkan turunnya tingkat partisipasi pemilih pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024, yakni kejenuhan masyarakat, biaya pilkada yang tinggi, serta kurangnya sosialisasi.

“Kejenuhan akan pemilihan dalam tahun yang sama itu yang paling nyata,” kata Dede dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Minggu (8/12/2024).

Faktor kedua, menurut Dede adalah biaya pilkada yang cukup tinggi, sehingga calon-calon yang dihadirkan bukanlah yang diharapkan oleh masyarakat.

“Mungkin yang diharapkan tidak mampu, karena cost-nya yang begitu besar, apalagi sekarang serentak dengan pilkada daerah lainnya,” kata dia.

Selain itu, yang menjadi faktor menurunnya tingkat partisipasi pemilih adalah kurangnya sosialisasi dari KPU untuk merangkul pemilih pemula yang merupakan generasi muda.

“Menggapai para pemilih pemula yang notabenenya sekarang kan banyak yang generasi-generasi muda, Gen Z itu juga kurang mampu merangkul, ya baik pesertanya maupun juga dari sosialisasi KPU,” ucap Dede.

Oleh karena itu, Dede mengatakan Komisi II akan mengevaluasi efektivitas penyelenggaraan pilkada serentak yang pada tahun ini dilaksanakan di tahun yang sama dengan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

“Itu sebabnya kami berpikir kami perlu evaluasi ke depan. Apakah perlu kita bedakan tahunnya sehingga euforia untuk memilihnya itu menjadi sangat besar. Karena kalau masyarakatnya terus ogah-ogahan malas atau calonnya yang kurang menarik bagi mereka,  ya mereka tidak akan datang gitu,” ujar Dede.

Sebelumnya, pada Rabu (5/6), KPU RI mengungkapkan bahwa 81,78 persen pemilih menggunakan hak pilih pada Pilpres 2024, kemudian sebanyak 81,42 persen untuk Pemilu Anggota DPR RI, dan 81,36 persen untuk Pemilu Anggota DPD RI.

Sedangkan, untuk rata-rata nasional partisipasi pemilih dalam Pilkada 2024 mencapai 68 persen, dan hal itu termasuk capaian yang luar biasa.

Walaupun demikian, KPU RI akan mengevaluasi secara menyeluruh terhadap penurunan partisipasi pemilih bila dibandingkan dengan Pemilu 2024. (ANT/KN)

AHY Klaim Pemerintah Berhasil Turunkan Harga Tiket Pesawat

redaksi2
-
0
AHY Klaim Pemerintah Berhasil Turunkan Harga Tiket Pesawat

JAKARTA – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan tiket pesawat menjelang liburan Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 (Nataru) berhasil diturunkan guna mendukung mobilitas masyarakat yang tinggi pada periode tersebut.

“Di hari-hari yang memang kita harapkan akan terjadi mobilitas yang tinggi, masyarakat kita menjelang liburan Natal dan Tahun Baru, kita berharap ada upaya untuk pengurangan harga tiket pesawat. Dan ini Alhamdulillah sudah bisa terjadi,” kata Menko Agus dalam acara Diskusi Inspiratif dalam Sinergi Alumni SMA Taruna Nusantara Angkatan V di Halte TransJakarta Bundaran HI, Jakarta Pusat, Minggu (8/12/2024).

Ia menuturkan pemerintah terus berupaya agar kebijakan yang dikeluarkan berfokus pada peningkatan kualitas dan kapasitas pelayanan kepada publik.

“Berhasil turun 10 persen kurang lebih, Nataru tapi, nah mudah-mudahan ke depan kita kawal lagi waktunya singkat tapi kita bisa melakukan public policy making yang juga mudah-mudahan bisa menyentuh langsung masyarakat,” tuturnya.

Menurut Menko AHY, pihaknya mengupayakan penurunan tiket pesawat melalui diskusi intensif dengan para pihak terkait dalam dua pekan terakhir.

“Kami selama dua minggu terakhir secara intensif membicarakan itu, agar maskapai penerbangan semuanya on board, termasuk juga dalam hal ini Kementerian Perhubungan yang menjadi domain utama dari perusahaan ini,” tuturnya.

Ia mengatakan pembuatan kebijakan publik menyentuh langsung masyarakat dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kemaslahatan masyarakat.

“Kita berharap ke depan juga selalu hadir kebijakan-kebijakan yang membuat masyarakat semakin baik, semakin nyaman, dan tentunya semakin bisa menjangkau transportasi di Indonesia, darat-laut maupun udara termasuk perkeretaapian,” ujarnya. (ANT/KN)

Harus Ada Langkah Strategis dari Pemkab Berau untuk Atasi Inflasi

redaksi2
-
0
Harus Ada Langkah Strategis dari Pemkab Berau untuk Atasi Inflasi

TANJUNG REDEB – Inflasi di Kabupaten Berau tercatat tinggi pada bulan September 2024. Hal ini pun berdampak terhadap masyarakat menengah ke bawah. Tingginya angka inflasi yang mencapai 3,34 persen itu membuat anggota DPRD Berau, Oktavia meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau untuk segera mencari solusi, guna menekan inflasi di Bumi Batiwakkal.

“Ini perlu langkah strategi untuk mengatasi inflasi di Kabupaten Berau, di mana pada September 2024, inflasi di Kabupaten Berau tercatat mencapai 3,34 persen,” beber Oktavia.

Oktavia, yang akrab disapa Okta, menekankan perlunya langkah-langkah strategis pemerintah yang harus segera diambil untuk mengatasi lonjakan inflasi, terutama pada kebutuhan pokok masyarakat.

“Kami sangat prihatin dengan angka inflasi di Berau yang sudah mencapai 3,34 persen,” tambahnya.

Ia juga menyoroti kenaikan yang signifikan di sektor makanan, minuman, dan tembakau yang mencapai 4,67 persen, serta sektor kesehatan yang melonjak hingga 5,57 persen.

Menurutnya, kenaikan di sektor-sektor ini menjadi beban berat bagi masyarakat, terutama kalangan menengah ke bawah yang paling terdampak.

“Kenaikan di sektor makanan dan kesehatan sangat dirasakan oleh masyarakat. Ini menjadi beban besar bagi mereka yang memiliki daya beli terbatas,” ujarnya.

Oktavia mendesak Pemkab Berau segera mengambil langkah konkret untuk mengendalikan harga kebutuhan pokok serta memastikan layanan kesehatan yang terjangkau bagi masyarakat.

Ia juga menyarankan adanya sinergi antara Pemkab dan Badan Pusat Statistik (BPS) serta kolaborasi dengan stakeholder terkait untuk merumuskan kebijakan jangka pendek maupun panjang.

“Pemantauan harga di pasar dan pelaksanaan operasi pasar bisa menjadi solusi jangka pendek untuk mengurangi dampak inflasi,” pungkasnya.

Selain itu, dukungan terhadap sektor pertanian dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dinilai penting untuk meningkatkan produksi lokal yang dapat membantu menstabilkan harga di pasaran. (ADV/KN)

Pemkab Berau Harus Maksimal Sosialisasikan Pentingnya Peningkatan Daya Produk UMKM

redaksi2
-
0
Pemkab Berau Harus Maksimal Sosialisasikan Pentingnya Peningkatan Daya Produk UMKM

TANJUNG REDEB – Banyaknya pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kabupaten Berau yang belum tahu cara mengekspor hasil produknya terutama produk olahan kerajinan tangan, menjadi perhatian tersendiri bagi Anggota DPRD Berau, Elita Herlina.

Ia meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau lebih getol mengedukasi dan meningkatkan daya produk hasil olahan UMKM Berau agar bisa merambah pasar ekspor.

Menurutnya, pengembangan usaha harus menjadi fokus utama, terlebih peluang ekspor sangat menjanjikan memajukan UMKM yang ada di Bumi Batiwakkal.

“Terutama terkait produk hasil kerajinan tangan. Ini perlu ada edukasi, apalagi pengusaha kecil banyak yang tidak tahu cara mengekspor produknya,” ujarnya.

Dalam upaya mewujudkannya, Elita menilai perlu adanya pendampingan secara berkelanjutan untuk menjawab kebutuhan tersebut. Tak hanya pendampingan, namun juga edukasi yang masif perlu dilakukan agar pelaku UMKM dapat memasarkan produknya ke luar negeri.

“Edukasi bagi para pelaku UMKM itu sangat penting. Terutama tentang kualitas produk ekspor itu harus seperti apa. Untuk ekspor membutuhkan kualitas,” tuturnya.

Elita menambahkan, saat ini diketahui jika memang Dinas terkait terus berusaha memberikan pendampingan bertahap pelaku usaha, mulai dari mengembangkan usahanya hingga akhirnya nanti bisa merambah pasar ekspor, di antaranya olahan cokelat.

“Harapan kita ini ke depannya akan memberi efek yang bagus untuk para pelaku UMKM,” pungkasnya.

Elita berharap Dinas terkait bisa terus melakukan pendampingan kepada pelaku UMKM secara merata, bahkan wilayah pesisir Berau. Hal ini untuk mempersiapkan produk-produk UMKM bisa tumbuh seiring potensi wisata yang kini semakin menggeliat. (ADV/KN)

Dorong Adanya Sosialisasi Perda Nomor 5 Tahun 2019 Tentang SKPT

redaksi2
-
0
Dorong Adanya Sosialisasi Perda Nomor 5 Tahun 2019 Tentang SKPT

TANJUNG REDEB – Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) yang sebelumnya ditandatangani oleh kepala kampung, kini dokumen penting yang memuat informasi pertanahan, baik data fisik maupun yuridis, dan digunakan dalam berbagai keperluan, seperti jual beli tanah, lelang, hingga pengurusan sertifikat yang hilang tersebut ditandatangani oleh camat. Hal ini setelah diterbitkannya Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Administrasi Penguasaan Tanah Negara, SKPT.

Anggota DPRD Berau, Peri Kombong, menjelaskan bahwa setelah perda tersebut keluar mekanisme sudah berbeda. Karena, SKPT menjadi salah satu bukti legalitas yang kuat dalam kepemilikan tanah dan juga dapat menjadi dasar penerbitan sertifikat tanah.

“Mekanisme sudah berubah, dulu SKPT ditandatangani oleh kepala kampung, sekarang oleh camat. Jadi, perlu ada sosialisasi agar masyarakat memahami perubahan ini,” beber Peri Kombong.

Politisi Gerindra menambahkan, isu penguasaan tanah negara sebenarnya merupakan masalah lama yang kembali mencuat, dengan persoalan yang tak hanya terjadi di antara masyarakat, tetapi juga melibatkan masyarakat dan perusahaan.

“Menyelesaikan masalah tanah ini sangat kompleks, karena sering kali pihak yang bersengketa merasa memiliki hak atas tanah tersebut. Oleh karena itu, penyelesaian harus dilakukan dengan sangat hati-hati,” terangnya.

Lebih lanjut, Peri juga menyoroti adanya indikasi bahwa beberapa SKPT dibuat tanpa memerhatikan ketentuan yang jelas, sehingga proses pengurusannya sering tersendat.

Untuk itu, ia menegaskan perlunya koordinasi antara instansi terkait, termasuk dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

“Koordinasi harus dilakukan mulai dari tingkat RT, kampung, hingga Badan Pertanahan Nasional (BPN), karena beberapa pihak terlihat bergerak sendiri-sendiri,” tutupnya. (ADV/KN)

Program Bansos Lansia Harus Berkelanjutan

redaksi2
-
0
Program Bansos Lansia Harus Berkelanjutan

TANJUNG REDEB – Anggota DPRD Berau, Rahman mengapresiasi Pemkab Berau yang telah mengambil langkah nyata dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menyalurkan bantuan sosial uang kepada lansia dan anak yatim piatu yang kurang mampu, miskin, atau terlantar melalui Dinas Sosial Kabupaten Berau.

Dia menambahkan, jika sangat mendukung langkah yang dilakukan Pemkab Berau dalam membantu masyarakat yang kurang mampu.

Menurutnya, program yang menyentuh masyarakat kurang mampu ini harus terus dan dilanjutkan oleh pemerintah. Pasalnya, bantuan tersebut sedikit banyaknya cukup meringankan beban para penerima manfaat.

“Ini program yang memang dibutuhkan masyarakat. Dengan bantuan yang diberikan, pasti bisa meringankan masyarakat,” ujarnya.

Bantuan tersebut diharapkan Rahman, bisa meningkatkan kualitas hidup lansia dan anak yatim piatu di Berau yang kurang mampu. Di sisi lain, ia juga melihat Pemkab Berau terus menjalankan program-program sosial yang bertujuan menyejahterakan masyarakat.

“Jelas kita sangat mendukung sekali program-program bansos yang ada. Karena pemerintah harus ada disaat masyarakatnya sedang membutuhkan,” terangnya.

Meski begitu, Politisi PKS ini meminta Dinsos Berau selaku instansi penyalur bansos, melakukan pendataan dan verifikasi di lapangan. Supaya program bantuan tersebut bisa tepat sasaran.

“Koordinasikan dengan ketua RT setempat. Lalu cek kondisi calon penerimanya. Supaya benar-benar penerimanya layak dapat bantuan,” pungkasnya. (ADV/KN)

Dewan Tunggu Penempatan AKD, Abdulloh: Janji Kampanye Harus Mulai Diwujudkan

redaksi
-
0
Dewan Tunggu Penempatan AKD, Abdulloh: Janji Kampanye Harus Mulai Diwujudkan

SAMARINDA – Anggota DPRD Kalimantan Timur, Abdulloh, menyoroti pentingnya pembentukan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) sebagai langkah awal agar anggota dewan dapat bekerja secara spesifik sesuai bidang masing-masing. Ia menegaskan bahwa penempatan AKD akan menjadi fondasi untuk merealisasikan janji-janji kampanye kepada masyarakat.

“Hingga saat ini, anggota DPRD belum mengetahui posisi atau bidang yang akan mereka tangani secara spesifik,” kata Abdulloh, Selasa (9/12).

Menurutnya, pembagian tugas melalui AKD akan memberikan arahan yang lebih terarah bagi setiap anggota dalam menjalankan tanggung jawab mereka. Hal ini termasuk upaya memenuhi komitmen kampanye secara bertahap dan terencana.

“Pada prinsipnya, janji-janji kampanye saat pemilihan legislatif harus mulai diwujudkan. Kami akan bekerja keras untuk memenuhi komitmen tersebut,” tegasnya.

Meskipun penempatan AKD belum dilakukan, Abdulloh mengungkapkan bahwa anggota DPRD tetap aktif turun ke lapangan untuk menyerap aspirasi masyarakat dan memahami permasalahan yang ada. Ia menekankan pentingnya menjaga tanggung jawab sebagai wakil rakyat, terutama dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat Kalimantan Timur.

“Tanggung jawab sebagai wakil rakyat harus dijalankan dengan baik, termasuk memperjuangkan kepentingan masyarakat di tingkat legislatif,” lanjutnya.

Lebih jauh, Abdulloh menyoroti perlunya sinergi antara DPRD, masyarakat, dan pemerintah untuk mewujudkan perubahan positif. Ia juga menegaskan bahwa pembagian AKD bukan hanya formalitas, tetapi sebagai landasan penting untuk menjalankan fungsi legislatif secara optimal.

“Kami harus bisa menyesuaikan diri dengan perubahan yang cepat. Fokus dan prioritas menjadi penting agar kami bisa bekerja lebih efektif dan efisien,” tambahnya.

Abdulloh berharap pembentukan AKD dapat segera dilakukan untuk memaksimalkan kinerja dewan, terutama dalam menghadapi tantangan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Dengan struktur kerja yang solid, anggota DPRD diharapkan mampu menjawab tuntutan pembangunan lintas sektor di Kaltim. (adv)

IMI Kota Balikpapan Diminta Fokus pada Sport Tourism dan Pengembangan Atlet

redaksi2
-
0
IMI Kota Balikpapan Diminta Fokus pada Sport Tourism dan Pengembangan Atlet

BALIKPAPAN – Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ekti Imanuel, menghadiri pelantikan pengurus Ikatan Motor Indonesia (IMI) Kota Balikpapan periode 2024–2027 di Hotel Horison Ultima, Balikpapan, pada Jumat (6/12) lalu.

Dalam acara tersebut, Ekti memberikan apresiasi dan dukungannya terhadap kepengurusan baru yang diharapkan mampu membawa komunitas otomotif Balikpapan menuju prestasi yang lebih baik.

“Selamat kepada pengurus IMI yang baru dilantik. Semoga momentum ini menjadi awal kebangkitan komunitas otomotif di Balikpapan, dengan perencanaan dan inovasi yang mampu mengangkat olahraga otomotif ke level yang lebih tinggi,” ujar Ekti.

Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kota Balikpapan, Ratih Kusuma, dalam sambutannya menyampaikan pentingnya rencana kerja strategis untuk memaksimalkan potensi otomotif di Balikpapan.

“Kepengurusan baru diharapkan segera menyusun program kerja yang matang. Olahraga otomotif tidak hanya menjadi ajang prestasi, tetapi juga bagian dari industri olahraga yang berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi,” ujar Ratih.

Ratih menekankan bahwa sektor otomotif memiliki peluang besar untuk dikembangkan, terutama melalui penyelenggaraan kejuaraan tingkat lokal, nasional, hingga internasional.

Ia juga menyoroti konsep sport tourism sebagai strategi untuk mengintegrasikan olahraga otomotif dengan promosi pariwisata.

“Dengan semakin banyaknya event otomotif, ini menjadi kesempatan emas bagi Balikpapan untuk mempromosikan pariwisatanya. Dampaknya tentu akan dirasakan pada pertumbuhan ekonomi daerah,” tambahnya.

Ketua IMI Kaltim, Narto Bulang, turut hadir dalam acara ini dan mendukung visi pengurus IMI Balikpapan yang baru untuk membina atlet serta meningkatkan kualitas kompetisi.

Ia berharap IMI Balikpapan mampu mencetak atlet-atlet berprestasi yang dapat bersaing di tingkat nasional dan internasional.

Acara ini juga dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, termasuk perwakilan KONI Kaltim, Forkopimda Kota Balikpapan, Ketua IOF Kaltim, serta pengurus IMI Samarinda dan KONI Balikpapan. (Adv)

Penulis: Hanafi

1...537538539...1,114Halaman 538 dari 1,114