JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai ada ketidaksinkronan antara Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) dengan UU KPK.

Oleh sebab itu, Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan bahwa lembaga antirasuah tersebut sempat menggelar diskusi kelompok terpumpun (FGD).

“Benar, pada Kamis (10/7), KPK menggelar FGD dengan para ahli hukum untuk membahas terkait implikasi rancangan KUHAP, yang di mana beberapa pasalnya tidak sinkron dengan tugas dan kewenangan KPK yang telah diatur dalam UU,” ujar Budi saat dikonfirmasi ANTARA dari Jakarta, Jumat (11/7/2025).

Lebih lanjut Budi menjelaskan bahwa UU yang dimaksud adalah UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sementara itu, dia mengatakan bahwa para ahli hukum dalam FGD tersebut mendukung penuh adanya pengaturan lex specialis dalam RUU KUHAP terkait penegakan hukum tindak pidana korupsi sebagaimana yang dilakukan KPK selama ini.

“Yang mana korupsi dipandang sebagai extraordinary crime, dan juga menjadi lex specialis dalam KUHP. Terlebih, kewenangan KPK dalam penyelidikan, penyidikan, penuntutan juga telah disahkan oleh Mahkamah Konstitusi,” katanya.
Saat ini RUU KUHAP sedang dibahas oleh Komisi III DPR RI sebagai RUU prioritas 2025 dalam program legislasi nasional.

Komisi III DPR RI mengaku telah selesai menempuh tahapan pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU KUHAP yang berjumlah 1.676 poin pada Kamis (10/7/2025).

Kemudian tahapan revisi sudah masuk untuk dibahas Tim Perumus dan Tim Sinkronisasi guna memproses sejumlah perubahan yang telah dibahas dalam tahap sebelumnya oleh DPR dan Pemerintah. (ANT/KN)

PADANG – Anggota Komisi VIII DPR RI yang salah satunya membidangi Kementerian Sosial Hidayat Nur Wahid menegaskan pentingnya pematangan persiapan Sekolah Rakyat sebelum diluncurkan secara serentak pada 14 Juli 2025.

“Ini merupakan program yang sangat baik dan sangat penting sehingga perlu disiapkan dengan baik,” kata anggota Komisi VIII DPR RI Hidayat Nur Wahid saat melakukan kunjungan kerja ke Padang, Sumatera Barat, Sabtu (12/7/2025).

Ketua MPR RI periode Ke-11 tersebut menekankan beberapa hal pentingnya yang perlu dimatangkan sebelum program unggulan Presiden Prabowo Subianto itu diimplementasikan kepada anak didik. Baik itu terkait kurikulum, penerimaan siswa dan siswi hingga sarana dan prasarana dan lain sebagainya.

Berdasarkan laporan Menteri Sosial Saifullah Yusuf kepada Komisi VIII, semua persiapan dan pematangan Sekolah Rakyat telah dilakukan dengan melibatkan beragam lembaga terkait di antaranya Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta Kementerian Agama.

“Saya berharap program ini diseriusi dan kerja sama yang maksimal antara Kementerian Sosial dengan kepala daerah di daerah juga harus terus dijaga,” harap Wakil Ketua MPR RI tersebut.

Menurutnya, gagasan Sekolah Rakyat yang digaungkan kepala negara merupakan langkah positif dalam mengatasi kesenjangan pendidikan di Tanah Air.

Program ini diyakini dapat memutus rantai kemiskinan dengan membekali pendidikan yang berkualitas kepada masyarakat sejak dini.

“Kami sangat mengapresiasi program Sekolah Rakyat Presiden Prabowo untuk memutus lingkaran setan kemiskinan dan keterbelakangan,” kata dia.

Terpisah, Dinas Sosial Sumbar Syaifullah menyebutkan sebanyak tiga Sekolah Rakyat di provinsi itu akan beroperasi pada 14 Juli 2025. Ketiganya berada di Balai Besar Pendidikan Dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) di Kota Padang, dan di Kabupaten Solok untuk jenjang sekolah menengah pertama (SMP). Sementara, satu Sekolah Rakyat lainnya tingkat sekolah menengah atas (SMA) berada di Universitas Negeri Padang.

“Tiga Sekolah Rakyat ini siap memulai proses belajar mengajar pada 14 Juli 2025,” ujar dia. (ANT/KN)

PADANG – Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid menegaskan pemerintah terutama Kementerian Sosial (Kemensos) harus bersikap tegas dengan mengganti penerima bantuan sosial (bansos) yang terbukti menyalahgunakan bantuan itu untuk keperluan judi online atau judol.

“Kalau sudah diingatkan tapi tidak berubah juga maka penerima bantuan tadi diganti saja dengan orang yang lebih berhak,” kata Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid di Kota Padang, Sumatera Barat.

Hal tersebut disampaikan Hidayat Nur Wahid yang turut menyoroti temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terkait 571.410 nomor induk kependudukan (NIK), yang terdaftar sebagai penerima bansos, terlibat menjadi pemain judol sepanjang tahun 2024.

Merujuk data PPATK Total deposit judi online dari 571.410 NIK penerima bantuan sosial selama 2024 mencapai Rp957 miliar dengan 7,5 juta kali transaksi. Temuan ini menjadi evaluasi besar terhadap penerima bansos yang secara jelas menyalahgunakan bantuan.

Seiring dengan temuan itu, PPATK telah diajak kerja sama oleh Kementerian Sosial untuk memastikan bantuan sosial tersalurkan secara efektif dan tepat sasaran sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

Hasil analisis rekening penerima bansos dari PPATK akan digunakan sebagai pedoman untuk memastikan tepat sasaran, di tengah banyaknya rekening penerima bantuan yang disinyalir dormant atau tidak melakukan transaksi apapun, kecuali menerima transfer.

Menurut Hidayat yang juga anggota Komisi VII yang bermitra dengan Kementerian Sosial, pemerintah harus tegas kepada penerima bansos yang secara jelas menyalahgunakan bantuan negara. Sehingga pengalihan bantuan dinilai sebuah solusi tepat terhadap pelaku judol.

Komisi VIII bersama Menteri Sosial Saifullah Yusuf sebelumnya juga sudah bertemu dan membahas temuan PPATK dan bersepakat melakukan koreksi serius terhadap penerima bansos yang menyalahgunakan bantuan pemerintah.

“Jadi intinya kalau mereka tidak bisa diperbaiki dan menjadi pecandu judol tentu artinya bansos ini tidak berguna sehingga perlu ada sanksi yang lebih tegas,” kata Hidayat Nur Wahid. (ANT/KN)

MAKASSAR – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyatakan pihaknya menemukan lima jenis pupuk palsu yang beredar di pasaran, sehingga menyebabkan potensi kerugian petani mencapai Rp3,2 triliun secara nasional.

Amran menyebut pupuk palsu tersebut sangat merugikan petani, karena sebagian besar menggunakan dana pinjaman program kredit usaha rakyat (KUR), sehingga jika gagal panen, maka mereka bisa bangkrut akibat ulah pelaku kejahatan pupuk tersebut.

“Bayangkan, kalau pupuknya palsu, itu kerugian petani, baru kita temukan di lima (jenis) pupuk palsu (potensi kerugian petani) Rp3,2 triliun. Tapi, ini bukan Rp3,2 triliunnya, petaninya langsung bangkrut, ini pinjaman, pinjaman KUR,” kata Mentan di Makassar, Sabtu (12/7/2025).

Meskipun belum menjelaskan secara rinci lokasi dan jenis pupuk yang ditemukan, Mentan menegaskan akan menindak tegas pelaku pemalsuan sesuai aturan hukum yang berlaku dan tidak memberi toleransi.

Ia menyayangkan masih adanya pihak-pihak yang tega menipu petani dengan menjual pupuk palsu, menyebut tindakan itu tidak etis dan harus segera dibersihkan dari sektor pertanian Indonesia.

Selama memimpin Kementerian Pertanian, Amran menegaskan fokus utamanya adalah memajukan sektor pertanian agar petani semakin sejahtera dan tidak terus-menerus menjadi korban permainan tidak bertanggung jawab.

“Ini tegak, ini kita harus bereskan. Selama kami di pertanian, kami fokus, kami betul-betul ingin pertanian Indonesia berjaya,” ucap Mentan.

Amran juga menegaskan komitmennya untuk menjadikan Indonesia sebagai lumbung pangan dunia, sejalan dengan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto yang ingin ketahanan pangan nasional terus diperkuat lewat swasembada pangan.

“Kami ingin Indonesia menjadi lumbung pangan dunia seperti perintah Bapak Presiden (Prabowo Subianto),” ucap Mentan. (ANT/KN)

JAKARTA – Harga emas Antam yang dipantau dari laman Logam Mulia, Sabtu, mengalami kenaikan Rp13.000 dari semula Rp1.906.000 menjadi Rp1.919.000 per gram.
Harga jual kembali (buyback) emas batangan turut naik ke Rp1.763.000 per gram.

Transaksi harga jual dikenakan potongan pajak, sesuai dengan PMK No. 34/PMK.10/2017.

Penjualan kembali emas batangan ke PT Antam Tbk dengan nominal lebih dari Rp10 juta, dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen untuk pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan 3 persen untuk non-NPWP.

PPh 22 atas transaksi buyback dipotong langsung dari total nilai buyback. Berikut harga pecahan emas batangan yang tercatat di laman Logam Mulia Antam pada Sabtu:

– Harga emas 0,5 gram: Rp1.009.500.
– ⁠Harga emas 1 gram: Rp1.919.000.
– ⁠Harga emas 2 gram: Rp3.778.000.
– ⁠Harga emas 3 gram: Rp5.642.000.
– ⁠Harga emas 5 gram: Rp9.370.000.
– ⁠Harga emas 10 gram: Rp18.685.000.
– ⁠Harga emas 25 gram: Rp46.587.000.
– ⁠Harga emas 50 gram: Rp93.095.000.
– ⁠Harga emas 100 gram: Rp186.112.000.
– ⁠Harga emas 250 gram: Rp465.015.000.
– ⁠Harga emas 500 gram: Rp929.820.000.
– ⁠Harga emas 1.000 gram: Rp1.859.600.000.

Potongan pajak harga beli emas sesuai dengan PMK Nomor 34/PMK.10/2017, pembelian emas batangan dikenakan PPh 22 sebesar 0,45 persen untuk pemegang NPWP dan 0,9 persen untuk non-NPWP.
Setiap pembelian emas batangan disertai dengan bukti potong PPh 22. (ANT/KN)

JAKARTA – Universitas Indonesia (UI) mengimbau kepada peserta untuk mewaspadai adanya oknum yang melakukan pemerasan kepada calon mahasiswa baru (camaba) dalam proses penerimaan jalur mandiri Seleksi Masuk Universitas Indonesia (Simak UI).

“Tidak ada pengaturan khusus bagi pihak tertentu dalam proses penerimaan mahasiswa baru di UI. Apabila ada oknum yang mengatasnamakan UI yang bisa mengatur proses tersebut, itu dipastikan tidak benar adanya,” tegas Direktur Humas Media Pemerintah dan Internasional UI Arie Afriansyah melalui keterangan di Jakarta, Sabtu (12/7/2025).

Arie mengungkapkan terdapat upaya oknum yang memeras dan mengancam para peserta yang diterima dalam proses Simak UI Sarjana dan Vokasi.

Ia membeberkan oknum tersebut memeras peserta yang mengunggah bukti penerimaan mereka di media sosial, dengan mengatakan dirinya yang memilih peserta tersebut karena mengenal orang dalam.

“Sebaiknya jangan ada yang meladeni permintaan semacam itu, itu hanya pemerasan,” ujarnya.

Arie menambahkan, UI mendorong semua pihak yang mendapatkan tekanan atau ancaman pemerasan untuk melapor pada pihak kepolisian.

“Biar aparat penegak hukum yang menyelesaikan persoalan ini,” katanya menekankan.

Arie juga mengungkapkan pihak Direktorat Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) UI sudah mendeteksi perilaku curang dari peserta Simak UI, baik melalui joki ataupun penggunaan kecerdasan buatan (AI). Beberapa modus yang terungkap di antaranya membuka aplikasi lain atau berbicara saat ujian.

“Mereka yang terbukti melakukan tindak kecurangan, langsung kita gugurkan,” tuturnya.

Diketahui, sebanyak 23.876 orang pendaftar ikut serta dalam tes Simak UI tahun ini. Dalam pengumuman yang diumumkan pada 8 Juli lalu, sebanyak 2.370 calon mahasiswa baru dinyatakan berhasil lolos dalam tes penerimaan. (ANT/KN)