Beranda blog Halaman 537

Jika Pesisir Berau Selatan Terbentuk, Sutami Sebut APBD Bisa Tembus Rp 800 Miliar

redaksi2
-
0
Jika Pesisir Berau Selatan Terbentuk, Sutami Sebut APBD Bisa Tembus Rp 800 Miliar

TANJUNG REDEB – Pemekaran daerah otonomi baru (DOB), Kabupaten Berau Pesisir Selatan mendapat dukungan dari Anggota DPRD Berau, Sutami.

Dirinya menargetkan apabila daerah itu dimekarkan, APBD Berau Pesisir Selatan itu akan menembus angka Rp 800 miliar dan akan terus meningkat. Mengingat banyak potensi alam yang bisa dikelola di wilayah itu.

Menurut Sutami, wacana pemekaran Berau Pesisir Selatan sudah mencuat sejak 2010 dan menjadi isu yang klasik. Dirinya juga mendukung bila hal itu terjadi.

“Kita mendukung. Tetapi untuk mendorong jadi DOB merupakan kapasitas pemerintah pusat yang lebih tahu. Apakah Kabupaten Berau Pesisir Selatan ini layak dimekarkan,” ungkapnya.

Diakuinya, pemekaran daerah baru tentu membutuhkan banyak pertimbangan. Tujuannya agar ketika dimekarkan kabupaten baru itu dapat mandiri.

“Jangan sampai ketika dimekarkan dia tidak mampu mandiri dan kembali ke kabupaten induk. Nah, tentu ada pertimbangan-pertimbangan khusus bagaimana pemekaran ini agar nanti dapat dilakukan,” tegasnya.

Sebagai Anggota DPRD yang tinggal di pesisir, Sutami mengaku pemekaran itu sangat berguna untuk mendekatkan pelayanan. Mengingat jarak kota kabupaten dengan wilayah pesisir lumayan jauh.

“Kita ingin mendekatkan sarana pelayanan administrasi, pelayanan kesehatan. Akses-akses itu ingin kita dekatkan. Karena walaupun nanti jalanan itu bagus secara infrastruktur tapi jaraknya juga agak jauh,” imbuhnya.

Ditambahkannya, berkaca dari Kabupaten Tanah Tidung yang dimekarkan untuk menunjang Provinsi Kaltara, Kabupaten Berau Pesisir Selatan sendiri secara SDA berpotensi. Tanah Tidung, baginya, saat ini telah menjadi kabupaten yang mandiri.

“Menurut hitung-hitungan saya APBD Kabupaten Berau Pesisir Selatan apabila dimekarkan itu kurang lebih di angka Rp 800 miliar. Kemudian kita bersinergi agar APBD-nya meningkat. Di sana ada pariwisata, perikanan, sawit, dan bahkan batu gamping,” pungkasnya. (ADV/KN)

Anggota DPRD Kaltim Jelaskan Kendala Pembentukan AKD Terkait Penyesuaian Nomenklatur

redaksi2
-
0
Anggota DPRD Kaltim Jelaskan Kendala Pembentukan AKD Terkait Penyesuaian Nomenklatur

SAMARINDA – Anggota DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Muhammad Husni Fahruddin, menjelaskan alasan lambatnya proses pembentukan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) di DPRD Kaltim.

Menurutnya, kendala ini terkait penyesuaian nomenklatur yang mengalami perubahan di tingkat pemerintah pusat.

“Perubahan nomenklatur di pemerintah pusat, seperti pada kementerian, wakil menteri, dan badan-badan, berpengaruh pada pembagian bidang kerja AKD. Kami di DPRD berusaha menyesuaikan pembagian tugas yang tepat untuk Komisi 1, 2, 3, dan 4 agar seirama dengan pusat,” ungkap Husni.

Ketua Fraksi Golkar ini mencontohkan bidang pendidikan dan kebudayaan yang dipisahkan dalam nomenklatur pusat, sehingga harus disesuaikan dengan struktur komisi di daerah.

Hal ini dilakukan agar tidak terjadi kesalahan dalam penempatan tugas bidang tertentu di komisi yang tidak sesuai.

“Kami sedang menyinergikan hal ini dengan Kementerian Dalam Negeri. Misalnya, apakah bidang kehutanan dan lingkungan hidup bisa digabung atau dipisahkan. Begitu juga dengan pembangunan, yang selama ini banyak berada di Komisi 3. Kami ingin memastikan semua komisi memiliki beban kerja yang seimbang,” tambahnya.

Husni menegaskan bahwa perdebatan di Panitia Khusus (Pansus) AKD bertujuan untuk menciptakan keseimbangan tugas antarkomisi, sehingga tidak ada istilah “komisi mata air” yang memiliki banyak tanggung jawab produktif, dan “komisi air mata” yang minim pekerjaan.

Meski proses ini memakan waktu, Husni memastikan bahwa hal tersebut tidak menghambat kinerja DPRD. Bahkan, anggaran tahun 2025 telah selesai dibahas sejak tahun lalu, sehingga tidak ada kendala terkait pelaksanaan program.

“Proses AKD ini akan selesai dalam 5-10 hari ke depan. Tidak ada isu yang menghambat, baik dari partai Golkar, Gerindra, maupun lainnya. Semua berjalan lancar,” pungkasnya. (Adv)

Penulis: Hanafi

Anggota DPRD Kaltim Dukung Pemanfaatan Lubang Tambang untuk Perikanan dan Wisata

redaksi2
-
0
Anggota DPRD Kaltim Dukung Pemanfaatan Lubang Tambang untuk Perikanan dan Wisata

SAMARINDA – Anggota DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Muhammad Husni Fahruddin, mendukung rencana pemanfaatan lubang-lubang tambang yang terbengkalai sebagai lahan perikanan dan area wisata. Rencana ini diusulkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) sebagai solusi terhadap banyaknya lubang tambang yang tersebar di Kaltim.

“Isu ini akan dibawa ke tingkat nasional oleh Kemendes PDTT. Lubang-lubang tambang yang ada diusulkan menjadi lahan perikanan masyarakat untuk menopang kebutuhan makan gratis. Selain itu, area tersebut juga dapat dimanfaatkan sebagai destinasi wisata,” ujar Husni Senin (9/12/2024).

Menurut Ketua Fraksi Partai Golkar ini, langkah tersebut menjadi terobosan penting di tengah masalah tanggung jawab reklamasi yang sering terabaikan.

Banyak lubang tambang yang dibiarkan begitu saja, bahkan menjadi ancaman bagi keselamatan masyarakat.

Dengan menjadikannya lahan produktif, seperti perikanan dan wisata, lubang tambang dapat memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat setempat.

Husni juga menilai sinergi antara pemerintah desa, pemerintah pusat, provinsi, dan kota sangat penting untuk merealisasikan program ini.

“Jika pemerintah di semua level mendukung, hasil tambang yang selama ini merusak alam bisa kita manfaatkan untuk kepentingan masyarakat. Banyak masyarakat yang ingin memanfaatkan daerah tersebut untuk keramba perikanan,” pungkasnya. (Adv)

Penulis: Hanafi

Ananda Emira Moeis Desak OPD Kaltim Maksimalkan Realisasi Anggaran

redaksi
-
0
Ananda Emira Moeis Desak OPD Kaltim Maksimalkan Realisasi Anggaran

SAMARINDA – Dengan anggaran besar yang mencapai Rp 25,32 triliun pada 2024, Kalimantan Timur menghadapi tantangan serius berupa rendahnya realisasi anggaran sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang masih di bawah 50 persen. Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Ananda Emira Moeis, mendukung langkah tegas Pj Gubernur Akmal Malik untuk memberikan peringatan dan evaluasi terhadap OPD yang tidak mencapai target.

“Saya setuju Pj Gubernur memberikan rapor merah kepada OPD yang capaian anggarannya masih di bawah 50 persen. Ini penting untuk memacu kinerja mereka,” tegas Nanda, Senin (tanggal).

Pj Gubernur Akmal Malik sebelumnya menyatakan akan memberikan peringatan tertulis dan pendampingan berupa coaching kepada OPD dengan realisasi anggaran rendah. Langkah ini mendapat apresiasi dari Nanda yang menilai bahwa pengawasan dan evaluasi ketat sangat diperlukan agar anggaran yang besar benar-benar dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat.

Ananda menekankan bahwa APBD Kaltim yang meningkat menjadi Rp 25,32 triliun merupakan peluang besar untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Namun, peluang ini akan sia-sia jika OPD tidak mampu menggenjot realisasi anggaran.

“Anggaran sebesar itu harus menjadi motivasi bagi OPD untuk bekerja lebih maksimal. Tidak ada alasan untuk tidak memaksimalkan kinerja,” ujarnya.

Menurut Nanda, rendahnya realisasi anggaran tidak hanya menunjukkan lemahnya kinerja OPD, tetapi juga menghambat pelayanan publik. Ia mendorong agar setiap OPD memanfaatkan anggaran secara efektif untuk memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

“Dimaksimalkan lagi penggunaan anggarannya. Sayang sekali jika pemasukan kita besar, tetapi realisasinya tidak optimal. Ini harus menjadi perhatian bersama,” pungkasnya.

Masalah realisasi anggaran menjadi perhatian utama DPRD Kaltim, yang berharap langkah evaluasi dan pendampingan dapat mengatasi kendala tersebut demi kesejahteraan masyarakat Kaltim. (adv)

Editor: Agus S

Kelangkaan BBM di Samarinda, DPRD Kaltim Desak Pemerintah Tindak Tegas Pedagang Ilegal

redaksi
-
0
Kelangkaan BBM di Samarinda, DPRD Kaltim Desak Pemerintah Tindak Tegas Pedagang Ilegal

SAMARINDA – Antrean panjang di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) serta kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi di Samarinda memantik perhatian serius DPRD Kalimantan Timur. Anggota DPRD Kaltim, Fuad Fakhruddin, menyebut menjamurnya pedagang BBM eceran sebagai salah satu penyebab distribusi tidak merata.

Fuad mendesak pemerintah daerah untuk segera mengambil langkah tegas dengan menggandeng aparat penegak hukum guna menindak pedagang ilegal. Menurutnya, celah dalam pelaksanaan aturan distribusi BBM kerap dimanfaatkan oleh oknum masyarakat untuk menjual BBM secara ilegal.

“Sebenarnya sudah ada regulasi untuk mencegah penjualan BBM tanpa izin. Sayangnya, ada pihak-pihak yang memanfaatkan situasi ini demi keuntungan pribadi,” ujar Fuad, Kamis (tanggal).

Fuad menjelaskan, praktik kolusi antara pembeli dan operator SPBU turut memperparah situasi. Oknum pembeli kerap menawarkan imbalan agar dapat membeli BBM melebihi batas yang ditentukan, sehingga stok cepat habis di SPBU.

“Akibatnya, masyarakat harus rela mengantre panjang, bahkan sering kali pulang tanpa mendapatkan BBM,” lanjutnya.

Selain masalah distribusi, Fuad menyoroti bahaya yang ditimbulkan pedagang BBM eceran. Penyimpanan BBM yang tidak memenuhi standar keamanan menjadi ancaman serius bagi keselamatan warga sekitar.

“Pedagang BBM eceran sering kali tidak memperhatikan aspek keselamatan. Risiko kebakaran sangat besar jika hal ini terus dibiarkan,” tegasnya.

Fuad menyerukan evaluasi menyeluruh terhadap penjual BBM eceran serta pengawasan ketat di lapangan. Ia mendesak pemerintah daerah untuk menegakkan aturan yang berlaku demi memastikan distribusi BBM lebih merata dan aman.

“Kami mendorong pemerintah agar segera menindak tegas pedagang BBM eceran ilegal dan memastikan distribusi BBM sesuai dengan peruntukannya,” pungkas Fuad.

Kelangkaan BBM di Samarinda menjadi ujian serius bagi pemerintah daerah untuk segera menyelesaikan persoalan ini demi kepentingan masyarakat luas. (adv)

Editor: Agus S

Sigit Wibowo: Pemerintah Harus Beri Dukungan Nyata untuk UMKM Disabilitas di Kaltim

redaksi2
-
0
Sigit Wibowo: Pemerintah Harus Beri Dukungan Nyata untuk UMKM Disabilitas di Kaltim

SAMARINDA – Anggota DPRD Kalimantan Timur, Sigit Wibowo, menyoroti pentingnya perhatian pemerintah terhadap pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang dijalankan oleh penyandang disabilitas di Kaltim. Ia menilai, tanpa pendampingan yang memadai, UMKM disabilitas sulit berkembang di tengah persaingan pasar yang semakin ketat, khususnya di era industri 5.0.

“Era industri 5.0 membuka ruang persaingan yang lebih luas, tidak hanya di tingkat lokal tetapi juga internasional. Hal ini menjadi tantangan besar, terutama bagi pelaku UMKM disabilitas,” ujar Sigit, Minggu (8/12/24).

Menurut Sigit, berbagai aspek perlu dipenuhi untuk membantu UMKM disabilitas bertahan dan bersaing, termasuk bantuan permodalan, pemanfaatan teknologi digital, peningkatan kualitas produk, hingga perluasan pangsa pasar. “Tantangan terbesar bagi UMKM disabilitas adalah bertahan di tengah persaingan yang ketat,” tambahnya.

Politikus dari Partai Amanat Nasional (PAN) ini menegaskan perlunya program nyata dari pemerintah yang tidak hanya memberikan pelatihan, tetapi juga pendampingan hingga tahap pemasaran produk. “Pemerintah harus memberikan dukungan lebih, misalnya dengan mencarikan pangsa pasar bagi mereka. Ini langkah yang sangat penting,” tegasnya.

Sigit juga mendorong pemerintah untuk menggandeng pihak swasta melalui program kemitraan, sehingga UMKM disabilitas dapat menghasilkan produk unggulan yang diminati masyarakat luas. Ia berharap, langkah ini dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian daerah serta meningkatkan peluang kerja bagi tenaga kerja lokal, khususnya dari kalangan disabilitas.

“Jika program ini diterapkan dengan baik, saya yakin produk UMKM disabilitas di Kaltim dapat bersaing dan memberikan kontribusi besar bagi perekonomian daerah,” pungkasnya. (Adv)

Penulis: Hanafi

DPRD Kaltim Dorong Kolaborasi Desa dan Swasta untuk Kemajuan Ekonomi

redaksi2
-
0
DPRD Kaltim Dorong Kolaborasi Desa dan Swasta untuk Kemajuan Ekonomi

KUTAI TIMUR – Anggota DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) turut ambil peran dalam forum optimalisasi potensi produk unggulan desa yang digelar di Desa Tepian Langsat, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur, Jumat (6/12/24). Kehadiran sejumlah anggota DPRD Kaltim, seperti Darlis Pattalongi, Sigit Wibowo, dan Baharuddin Demmu, menunjukkan komitmen mereka dalam mendorong sinergi antara pemerintah desa dan pihak swasta untuk memperkuat ekonomi desa.

Darlis Pattalongi menyampaikan bahwa kolaborasi yang sudah terjalin antara Desa Tepian Langsat dan tujuh perusahaan besar menjadi contoh nyata kemitraan strategis yang berhasil.

“Kolaborasi ini adalah kunci untuk mendorong ekonomi desa. Dengan pendekatan guyub, kita bisa mencapai kesejahteraan dan kemakmuran bersama,” ungkapnya.

Ia juga menekankan pentingnya memanfaatkan momentum pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kaltim untuk mendorong pengembangan desa.

“Desa-desa di Kaltim, termasuk Tepian Langsat, harus mengambil peran aktif. Potensi yang ada, baik di sektor perkebunan, pertanian, peternakan, hingga tambang, harus dikelola dengan baik untuk mencapai kemandirian desa,” tambahnya.

Dalam forum ini, para anggota DPRD juga mendukung program-program pemerintah seperti pembangunan Central Workshop BUMDes Tepian Bina Bersama yang diresmikan Menteri Desa, Yandri Susanto.

Mereka juga menyaksikan pengukuhan Asosiasi Desa Sawit Indonesia (ADESI) serta penandatanganan MoU antara pemerintah desa dan perusahaan swasta melalui program CSR.

Darlis menegaskan bahwa program-program seperti ini selaras dengan visi pembangunan Kaltim, khususnya dalam menciptakan pemerataan ekonomi dan memberantas kemiskinan.

“Melalui program ini, kita juga mendorong pelaksanaan Asta Cita ke-6, yaitu membangun dari desa untuk menciptakan pemerataan ekonomi,” ujarnya. (Adv)

Penulis: Hanafi

Shin Tae-yong Nilai Laga Melawan Myanmar Tidak Mudah

redaksi2
-
0
Shin Tae-yong Nilai Laga Melawan Myanmar Tidak Mudah

JAKARTA – Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong menilai laga perdana tim asuhannya dalam Piala AFF 2024 melawan tuan rumah Myanmar akan berlangsung berat karena lawan diperkuat pemain-pemain senior.

Shin membawa mayoritas pemain U-22 untuk menghadapi turnamen dua tahunan di Asia Tenggara itu. Tim Garuda akan dijamu Myanmar di Stadion Thuwunna, Yangon, pada Senin (9/12/2024).

“Tidak mudah bagi kami untuk berhadapan dengan tim nasional senior (Myanmar), kami membawa pemain-pemain yang sangat muda bukan hanya untuk pertandingan ini tetapi juga untuk kualifikasi Piala Asia tahun depan serta SEA Games,” kata Shin seperti dikutip rekaman audio jumpa pers yang diterima pewarta, Senin (9/12/2024).

“Maka saya sangat ingin segenap anggota tim mendapat pengalaman bagus dan juga berkembang, tetapi sejauh ini kami memiliki persiapan yang sangat bagus,” tambahnya.

PSSI tidak memberikan target juara kepada  Shin dan timnas dalam turnamen ini.

Dalam beberapa kesempatan, manajer timnas Indonesia Sumardji dan Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengatakan yang utama adalah tampil terbaik dan persiapan regenerasi timnas.

Timnas Indonesia membawa total 24 pemain untuk berlaga dalam Piala AFF 2024.

Shin banyak mengandalkan pemain-pemain muda yang sebelumnya mencicipi timnas Indonesia U-22 seperti Arkhan Kaka, M. Rayhan Hannan, Sulthan Zaky, hingga Kadek Arel.

Pada Piala AFF 2024, Indonesia menghuni Grup B bersama Laos, Myanmar, Filipina, dan Vietnam.

Setelah menghadapi Myanmar, timnas akan menjamu Laos di Stadion Manahan, Solo pada 12 Desember.

Setelah menjamu Laos, pasukan Shin Tae-yong akan memainkan satu laga tandang melawan Vietnam pada 15 Desember, dan mengakhiri fase grup dengan menjamu Filipina pada 21 Desember.

Indonesia belum pernah menjuarai Piala AFF, dan hanya finalis sebanyak enam kali pada 2000, 2002, 2004, 2010, 2016, dan 2020. (ANT/KN)

Anis Matta Terpilih secara Aklamasi sebagai Ketum Partai Gelora 2024 – 2029

redaksi2
-
0
Anis Matta Terpilih secara Aklamasi sebagai Ketum Partai Gelora 2024 – 2029

JAKARTA – Anis Matta terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia pada periode kedua  masa bakti 2024-2029.

Keputusan tersebut diambil dalam Musyawarah Nasional (Munas) I Partai Gelora Indonesia  yang digelar di Jakarta, Minggu (8/12/2024).

Munas dipimpin Ketua Majelis Permusyaratan Nasional (MPN) Ahmad Muzhafar Jufri, didampingi Sekretaris MPN Handoyo Prihantanto serta anggota MPN Musyafa Ahmad Rahim, Ridwan Thalib, dan Ina Saleha.
Berdasarkan keterangan resmi Partai Gelora, munas I partai tersebut berlangsung kilat, kurang dari satu jam. Anis Matta yang merupakan calon tunggal Ketua Umum Partai Gelora, akhirnya dipilih secara aklamasi oleh seluruh peserta munas.

“Apakah forum dapat menyetujui untuk memilih dan menetapkan Haji Muhammad Anis Matta sebagai Ketua Umum Partai Gelora Indonesia periode 2024-2029,” tanya Handoyo Prihantanto selaku pimpinan sidang.
Kemudian kompak dijawab setuju oleh seluruh peserta munas yang berasal dari pengurus MPN, MP, DPN, dan DPW.

Selanjutnya, Anis diminta untuk membentuk kepengurusan guna menjalankan mandat kepemimpinan di Partai Gelora dan mengukuhkannya dalam dokumen negara yang sesuai dengan peraturan-perundangan.

Munas I Partai Gelora juga mengesahkan anggaran dasar (AD)/anggaran rumah tangga (ART) partai yang baru. Perubahan AD/ART tersebut dilakukan untuk mengantisipasi perkembangan dinamika negara dan global.

“Pada umumnya yang menjadi pertimbangan dalam membuat AD/ART adalah kita tidak ingin tersekat dengan aturan yang kita buat sendiri. Partai ini harus lincah dan bisa terus bergerak, sehingga perlu dilakukan perubahan AD/ART yang ditetapkan melalui munas,” kata Handoyo.

Pelaksanaan Munas I Partai Gelora berjalan mulus karena sebelumnya telah menjadi keputusan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Khusus Majelis Pernusyawatan Nasional (MPN), Mahkamah Partai (MP), Dewan Pimpinan Nasional (DPN), dan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) pada Sabtu (7/12/2024).

Keputusan rakornas khusus tersebut mengacu pada keputusan bersama tiga pimpinan lembaga pusat Partai Gelora, yakni MPN, MP, dan DPN yang telah menggelar rapat dan mengambil keputusan pada Sabtu (7/12/2024).

Menanggapi keputusan munas I yang meminta dirinya kembali menjadi Ketua Umum Partai Gelora periode 2024-2029, Anis menyatakan menerima amanah dan tanggung jawab tersebut.

“Saya ingin menyatakan, Bismillah. Kita lanjutkan perjuangan bersama. Saya menerima tanggung jawab ini dan mudah-mudahan semua yang hadir di sini akan tetap bersama kita di dalam perahu ini. Ibarat sampan kecil yang akan kembali melewati gelombang besar di dalam samudera,” kata Anis.

Ia pun menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh peserta munas I yang masih mempercayai dirinya sebagai formatur tunggal untuk memimpin dan menyusun kepengurusan Partai Gelora periode yang akan datang.

“Karena keputusan Munas ini sebagai keputusan kolektif, maka saya memohon sekali lagi kepada saudara-saudara untuk terus bersama dan berkolaborasi penuh untuk menyukseskan apa yang menjadi cita-cita perjuangan, yang menjadi alasan lahirnya dan berdirinya Partai Gelora,” ujarnya.

Anis mengatakan dalam kepengurusan yang baru periode 2024-2029 akan dilakukan perubahan total struktur organisasi Partai Gelora serta pembentukan organisasi sayap pendukung.

“Para pimpinan DPN sebentar lagi akan kita ubah namanya menjadi DPP. Sedangkan MPN dan Mahkamah Partai yang selama ini sebagai lembaga tersendiri akan kita lebur di DPP,” ungkapnya.

Menurut dia, kepengurusan di Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gelora nantinya akan bertambah. Pengisian nama-nama di struktur kepengurusan DPP tersebut akan dituntaskan sebelum Natal 2024 dan Tahun Baru 2025.

“Jadi, kita berusaha untuk menuntaskan semuanya sebelum Natal dan tahun baru sehingga nanti tinggal pekerjaan administrasi penyusunan AD/ART saja dan Insya Allah pada 7 Januari 2025, penyusunan kepengurusan yang baru akan diserahkan ke Kementerian Hukum untuk didaftarkan,” ujar Anis.

Munas I dan Rakornas Khusus MPN, MP, DPN, dan DPW Partai Gelora yang digelar pada 7-8 Desember 2024 itu, selain dihadiri Anis Matta, juga hadir Sekretaris Jenderal Mahfuz Sidik, Wakil Ketua Umum Fahri Hamzah, dan Bendahara Umum Achmad Rilyadi.

Kemudian, hadir juga seluruh pengurus MPN, MP dan DPN serta 38 Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Gelora se-Indonesia. (ANT/KN)

Banggar DPR RI : PPN 12 Persen untuk Jaga Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan

redaksi2
-
0
Banggar DPR RI : PPN 12 Persen untuk Jaga Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan

JAKARTA – Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah menyatakan, kebijakan pajak pertambahan nilai (PPN) 12 persen bertujuan untuk menjaga pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (8/12/2024), Said menjelaskan, negara membutuhkan penerimaan yang lebih tinggi untuk mendanai berbagai program yang dibutuhkan masyarakat.

Untuk itu, Pemerintah dan DPR menyepakati kenaikan PPN menjadi 12 persen yang akan diimplementasikan pada 2025 melalui Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) pada 2021.

“Kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan sistem perpajakan yang lebih adil, efisien, dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” ujar Said.

Meskipun ada penyesuaian tarif PPN, negara tetap memastikan bahwa barang-barang yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat tetap bebas dari PPN, di antaranya beras; gabah; jagung; sagu; kedelai; garam, baik yang beryodium maupun yang tidak beryodium; daging, yaitu daging segar yang tanpa diolah, tetapi telah melalui proses disembelih, dikuliti, dipotong, didinginkan, dibekukan, dikemas atau tidak dikemas, digarami, dikapur, diasamkan, diawetkan dengan cara lain, dan/atau direbus; telur, yaitu telur yang tidak diolah, termasuk telur yang dibersihkan, diasinkan, atau dikemas; susu, yaitu susu perah baik yang telah melalui proses didinginkan maupun dipanaskan, tidak mengandung tambahan gula atau bahan lainnya, dan/atau dikemas atau tidak dikemas; buah-buahan, yaitu buah-buahan segar yang dipetik, baik yang telah melalui proses dicuci, disortasi, dikupas, dipotong, diiris, di-grading, dan atau dikemas atau tidak dikemas; dan sayur-sayuran, yaitu sayuran segar yang dipetik, dicuci, ditiriskan, dan/atau disimpan pada suhu rendah, termasuk sayuran segar yang dicacah.

“Selain barang-barang tersebut, semuanya dikenakan PPN menjadi 12 persen, termasuk pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM), seperti kendaraan, rumah, dan barang konsumsi kelas atas,” kata Said.

Hal itu bertujuan agar masyarakat dalam kelompok ekonomi lebih tinggi bisa berkontribusi lebih banyak terhadap penerimaan negara, yang nantinya akan digunakan untuk berbagai program sosial guna meningkatkan kualitas hidup dan memperkecil kesenjangan sosial-ekonomi.

Namun, Said mengamini kontribusi PPnBM terhadap penerimaan negara tidak terlalu signifikan, dengan rata-rata sebesar 1,3 persen sepanjang 2013-2022. Artinya, bila PPN 12 persen hanya diterapkan pada barang mewah yang termasuk objek PPnBM, kemungkinan kurang mampu mendongkrak target penerimaan pajak 2025.

Sementara kebijakan tersebut berpotensi berdampak terhadap daya beli masyarakat.
Maka dari itu, Banggar DPR meminta Pemerintah untuk menjalankan kebijakan mitigasi secara komprehensif.

Ketua Banggar merekomendasikan delapan kebijakan yang dapat dipertimbangkan Pemerintah.

Pertama, menambah anggaran perlindungan sosial sambil menambah jumlah penerima dan memastikan penyalurannya tepat sasaran.

Kedua, subsidi bahan bakar minyak (BBM), listrik, dan LPG untuk rumah tangga miskin harus dipertahankan, termasuk kepada kelompok pengemudi ojek online (ojol).

Ketiga, memperluas subsidi transportasi kepada moda yang digunakan masyarakat sehari-hari.

Keempat, subsidi perumahan perlu dipastikan dimanfaatkan oleh kelompok menengah bawah.

Kelima, mempertebal bantuan dan beasiswa pada perguruan tinggi.

Keenam, melakukan operasi pasar rutin setidaknya dua bulan sekali untuk memastikan inflasi terkendali.

Ketujuh, menaikkan porsi belanja pemerintah untuk produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Terakhir, memberikan program pelatihan dan pemberdayaan ekonomi untuk masyarakat terdampak agar mereka bisa masuk ke sektor yang berdaya saing. Bahkan, lanjut Said, Pemerintah juga bisa menyinkronkan kebijakan ini dengan penyaluran kredit usaha rakyat (KUR). (ANT/KN)

1...536537538...1,114Halaman 537 dari 1,114