JAKARTA – Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri mengungkapkan peran tiga terduga teroris jaringan Mujahidin Indonesia Timur (MIT) berinisial RR, MW, AS, yang ditangkap di Sulawesi Tengah, Kamis (19/12/2024) lalu.

Juru Bicara Densus 88 Antiteror Polri Kombes Pol. Aswin Siregar dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Jumat (20/12/2024) mengatakan RR, yang merupakan anggota kelompok MIT pimpinan Sabar Daeng Koro dan Santoso, bertugas sebagai fasilitator rekrutmen anggota baru.

“(Tersangka RR) merupakan fasilitator bagi orang yang akan bergabung dengan kelompok Mujahidin Indonesia Timur dalam rangka pelaksanaan Tadrib Asykari atau pelatihan militer,” ucapnya.

Selain itu, RR juga pernah melaksanakan Tadrib Asykari bersama kelompok MIT dengan materi bongkar pasang senjata api, latihan menembak menggunakan senjata api, teknik tempur, kamuflase, penguatan fisik, dan pembuatan bahan peledak.

Kemudian, sama dengan RR, tersangka MW juga merupakan anggota kelompok MIT pimpinan Sabar Daeng Koro dan Santoso.

“(Tersangka MW) bertugas mengantar logistik dan pembuatan bahan-bahan peledak atau bom di kamp Daeng Koro di tempat pelaksanaan Tadrib Asykari di Pegunungan Poso,” ujarnya.

Ia mengatakan bahwa tersangka MW pernah melakukan penembakan dengan senjata api jenis FN di Desa Sepe, Kecamatan Lege, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, yang mengakibatkan korban meninggal dunia.

Terakhir adalah tersangka berinisial AS.

Ia mengungkapkan bahwa terduga teroris jaringan MIT itu pernah melaksanakan Tadrib Asykari di daerah Mamuju Utara dengan materi penguatan fisik, teori, membuat bom, taktik perang, membaca peta, dan latihan bongkar pasang senjata api.

“Pada akhir tahun 2013, (tersangka AS) berencana melakukan aksi amaliyah fa’i dengan sasaran bank-bank di wilayah Poso dan Parigi,” ucapnya.

Selain itu, kata dia, tersangka AS tergabung dalam grup media sosial kelompok radikal.

Kombes Aswin mengatakan bahwa dalam penangkapan ketiganya, disita beberapa barang bukti yang menonjol, di antaranya adalah satu unit senapan PCP beserta tas, satu buah pisau karambit beserta sarungnya, dan satu buah bilah badik beserta sarungnya.

Sebelumnya, pada Kamis (19/12), Densus 88 Antiteror Polri bersama Tim dari Korps Brimob Polda Sulawesi Tengah menangkap tiga warga terduga teroris di Kota Palu dan Ampana di Kabupaten Tojo Una-Una, Sulawesi Tengah.

Di Kota Palu, satu terduga teroris yang ditangkap bernama Muhammad Wawan alias Mut. Sementara di Ampana, dua orang yang ditangkap berinisial AS dan RR. (ANT/KN)

JAKARTA – Terdakwa Harvey Moeis selaku perpanjangan tangan PT Refined Bangka Tin (RBT) meminta Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta mengembalikan aset sang istri, Sandra Dewi yang disita terkait kasus dugaan korupsi timah.

Penasihat hukum Harvey, Marcella Santoso mengatakan berbagai aset Sandra yang disita Kejaksaan Agung (Kejagung) merupakan hasil jerih payah Sandra selama 25 tahun berkarir sebagai selebriti, sehingga sama sekali tidak terkait dengan kasus tersebut.

“Ibu Sandra memiliki 25 juta followers di Instagramnya dan tidak memerlukan sensasi, tetapi dia sangat dirugikan di dalam perkara ini,” ujar penasihat hukum Harvey dalam sidang pembacaan tanggapan terhadap replik jaksa penuntut umum (duplik) di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jumat (20/12/2024).

Selain itu, lanjut Marcella, Harvey juga meminta Majelis Hakim untuk mempertimbangkan tuntutan uang pengganti senilai Rp210 miliar, karena pada faktanya tidak adanya bukti dan hanya didasarkan pada keterangan pribadi terdakwa Helena Lim selaku Manajer PT Quantum Skyline Exchange (QSE).

Menanggapi kedua permintaan itu, Hakim Ketua Eko Aryanto menegaskan bahwa pihaknya akan mempertimbangkannya. Majelis Hakim juga akan menilai dari tuntutan jaksa penuntut umum maupun nota pembelaan (pleidoi) Harvey dan penasihat hukum.

Dalam kasus dugaan korupsi pengelolaan tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan (IUP) PT Timah Tbk. pada tahun 2015–2022, Harvey dituntut untuk dijatuhi pidana penjara selama 12 tahun serta pidana denda sejumlah Rp1 miliar dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama satu tahun.

Selain itu, Harvey juga dituntut agar dikenakan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp210 miliar subsider pidana penjara selama enam tahun.

Adapun Harvey dinilai telah melanggar Pasal 2 Ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 3 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo. Pasal 55 ke-1 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan kesatu primer.

Sebelumnya pada kasus korupsi timah, suami Sandra Dewi tersebut didakwa menerima uang Rp420 miliar bersama Manajer PT Quantum Skyline Exchange (QSE) Helena Lim dan melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU) antara lain dengan membeli barang-barang mewah seperti mobil dan rumah.

Atas perbuatannya bersama-sama dengan para terdakwa lainnya dalam kasus itu, negara tercatat mengalami kerugian sebesar Rp300 triliun.

Kerugian tersebut diduga meliputi sebanyak Rp2,28 triliun berupa kerugian atas aktivitas kerja sama sewa-menyewa alat peralatan processing (pengolahan) penglogaman dengan smelter swasta, Rp26,65 triliun berupa kerugian atas pembayaran biji timah kepada mitra tambang PT Timah, serta Rp271,07 triliun berupa kerugian lingkungan. (ANT/KN)

JAKARTA – Penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung) memeriksa seorang pejabat Kemenko Perekonomian sebagai saksi dalam penyidikan perkara dugaan korupsi importasi gula di Kementerian Perdagangan pada tahun 2015–2016.

“Tim jaksa penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) memeriksa IKHP selaku Kepala Biro Hukum dan Organisasi pada Kemenko Perekonomian RI,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Harli Siregar dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Jumat (20/12/2024).

Selain IKHP, kata dia, penyidik juga memeriksa seorang pegawai Kementerian Perdagangan, yakni YEND selaku Pegawai Negeri Sipil/Analisis Perdagangan Ahli Muda (Fungsional Tertentu) pada Subdit Barang Kehutanan Kelautan Perikanan Direktorat Impor pada Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan sejak 2022 sampai dengan sekarang.

Satu saksi lainnya yang diperiksa oleh penyidik adalah AA selaku Direktur Utama PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI) sejak 24 Agustus 2016 sampai dengan 24 April 2020.

Harli mengatakan tiga orang saksi tersebut diperiksa untuk tersangka atas nama Thomas Trikasih Lembong (TTL) atau Tom Lembong dan kawan-kawan.

“Pemeriksaan saksi ini untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan dalam perkara tersebut,” ucapnya.

Sebelumnya, Kejagung telah menetapkan dua orang tersangka dalam kasus tersebut, yaitu Tom Lembong selaku Menteri Perdagangan periode 2015–2016 dan CS selaku Direktur Pengembangan Bisnis PT PPI.

Dalam keterangannya, Kejagung menuturkan bahwa kasus ini bermula ketika Tom Lembong selaku Menteri Perdagangan pada saat itu memberikan izin persetujuan impor gula kristal mentah sebanyak 105.000 ton kepada PT AP untuk diolah menjadi gula kristal putih.

Padahal, dalam rapat koordinasi antarkementerian pada tanggal 12 Mei 2015 disimpulkan bahwa Indonesia sedang mengalami surplus gula sehingga tidak memerlukan impor gula.

Kejagung menyebut persetujuan impor yang dikeluarkan itu juga tidak melalui rakor dengan instansi terkait serta tanpa adanya rekomendasi dari Kementerian Perindustrian guna mengetahui kebutuhan gula dalam negeri. (ANT/KN)

NUSANTARA – Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Otorita IKN Agung Wicaksono mengatakan, perubahan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen meningkatkan daya tarik Ibu Kota Nusantara (IKN), sebab terdapat berbagai insentif berupa bebas pajak.

“Kami di IKN punya insentif-insentif tax holiday (bebas pajak), ya,” ujar Agung ketika ditemui di Kantor OIKN, Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur, Jumat (20/12/2024).

Ia mengatakan bahwa sejauh ini, kabar mengenai kenaikan PPN dari 11 persen menjadi 12 persen pada Januari 2025 nanti belum berdampak pada pembangunan di IKN.

Selain itu, Agung juga mengatakan, masyarakat yang berdomisili dan bekerja di IKN mendapatkan insentif berupa pembebasan pajak penghasilan (PPh) 21.

“Kalau nanti sudah menjadi ibu kota, saya berdomisili di sini, berpenghasilan di sini, maka kena pembebasan PPh 21, nggak bayar pajak,” kata Agung.

Oleh karena itu, Agung justru melihat kebijakan menaikkan PPN menjadi 12 persen merupakan peluang bagi IKN untuk menjadi lebih menarik dari daerah lainnya.

“IKN, dengan berbagai insentif itu, menjadi tempat yang lebih atraktif dibanding area lain di Indonesia. Saya melihat opportunity-(peluangnya) di situ, ya,” kata Agung.

Rencana kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen resmi dilanjutkan oleh Pemerintah. Tarif ini bakal berlaku mulai 1 Januari 2025.

Bersamaan dengan itu, Pemerintah menyiapkan paket stimulus ekonomi yang menyasar enam aspek, yakni rumah tangga, pekerja, UMKM, industri padat karya, mobil listrik dan hibrida, serta properti.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut paket stimulus itu dirancang sekomprehensif mungkin untuk bisa memberikan keseimbangan antara data perekonomian dengan masukan dari berbagai pihak.

Namun, reaksi publik menyangsikan keputusan pemerintah yang dianggap makin menekan kemampuan ekonomi rakyat. Publik masih belum berhenti meminta Pemerintah untuk membatalkan kebijakan PPN 12 persen. (ANT/KN)

JAKARTA – Ketua Program Studi Kajian Terorisme Sekolah Kajian Stratejik dan Global (SKSG) Universitas Indonesia Muhamad Syauqillah mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai agar tidak terseret politik praktis di balik ajakan berjihad ke Suriah.

Ia mengatakan saat ini ajakan dan seruan untuk berjihad meninggalkan Ibu Pertiwi dan berangkat ke Negeri Syam mulai bermunculan di media sosial, yang dihembuskan oleh berbagai pihak tak bertanggung jawab.

“Hal yang diserukan di media sosial itu jihad yang seperti apa? Siapa yang kita perangi di sana, lalu apakah dengan memerangi pihak tertentu di sana, bisa kita klaim sebagai kegiatan berjihad? Menurut saya jelas tidak,” ujar Syauqillah dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu (18/12/2024).

Syauqillah menilai jatuhnya rezim Bashar Al-Assad di Suriah menimbulkan gema yang dampaknya sampai ke Tanah Air. Pasalnya, kata dia, proses perebutan kekuasaan melibatkan berbagai kelompok teror yang mengatasnamakan agama.

Menurut Syauqillah, yang saat ini terjadi di Suriah merupakan benturan dari berbagai faksi dengan kepentingannya masing-masing. Karena itu, ia ingin agar masyarakat Indonesia lebih cerdas dalam menyikapi fenomena maraknya ajakan untuk berjihad ke luar negeri.

Dia pun berpendapat berbagai ajakan yang menggunakan banyak jargon agama dan mampu menarik semangat orang awam untuk ikut berangkat sebenarnya hanya merugikan mereka yang terbujuk dan telah sampai di sana.

“Masyarakat Indonesia perlu kritis, karena hal yang sama juga telah terjadi dulu ketika Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) menyerukan banyak negara untuk bergabung dengan mereka,” tuturnya.

Kala itu, sambung dia, banyak warga negara Indonesia yang terlanjur pergi ke sana dan selang beberapa lama kemudian terpaksa kembali karena yang dijumpai tidak sesuai dengan janji manis ISIS ketika mereka masih di Tanah Air.

Dengan demikian, ia menilai keberangkatan banyak warga negara Indonesia ke Suriah hanya akan menimbulkan masalah baru karena pada akhirnya, mereka yang terlanjur pergi akan meminta pemerintah Indonesia untuk dipulangkan kembali.

Pada akhirnya, Syauqillah menegaskan hal tersebut bukan soal yang baik melawan yang jahat, namun beradunya kepentingan berbagai faksi yang ingin menguasai Suriah dengan mobilisasi simbol-simbol keagamaan.

“Hal yang perlu dicermati dari konflik di dalam negeri Suriah sendiri itu melibatkan berbagai macam kepentingan dengan narasinya masing-masing,” ungkap Syauqillah menambahkan.

Sebagai warga negara Indonesia, dirinya berharap masyarakat tidak terlibat dalam dinamika internal konflik di negara lain, walaupun pihak-pihak yang berkonflik di Suriah ingin melibatkan warga negara lain seperti ISIS di masa lalu. (ANT/KN)

JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyayangkan bahwa ada program stunting di daerah yang memiliki anggaran sebesar Rp10 miliar, tetapi sampai ke rakyat hanya Rp2 miliar.

Dia pun sudah meminta kepada Direktur Jenderal Keuangan Daerah untuk memelototi belanja-belanja daerah yang tidak efisien tersebut.

Menurut dia, para kepala daerah perlu mengubah pola pikir terhadap program-program tersebut.

“Ada program stunting, anggarannya Rp10 miliar. Rapat koordinasi, studi banding, lain-lain, Rp6 miliar. Yang jadi makanan untuk ibu hamil sama anak di bawah dua tahun itu Rp2 miliar. Rp2 miliar lagi evaluasi,” kata Tito saat Rapat Koordinasi Nasional Keuangan Daerah di Jakarta, Rabu (18/12/2024).

Jangan sampai, kata dia, para kepala daerah justru tertipu oleh para pejabat di bawahnya yang main-main terhadap penggunaan anggaran.

Biasanya, kata dia, penggunaan anggaran untuk program-program tersebut dikelola oleh Sekretaris Daerah, Badan Pendapatan Daerah, atau Badan Keuangan dan Aset Daerah.

“Dan ada lagi programnya terlalu banyak itu, rapat dalam rangka penguatan, ini rapat penguatan. Saya bilang kapan kuat-kuatnya ini,” kata dia.

Di samping itu, dia mengatakan pemerintah ingin membuat perubahan supaya anggaran negara atau daerah lebih efisien, serta membuat pendapatan menjadi banyak. Jika pendapatan banyak dan belanja efisien, maka daerah akan bangkit sesuai semangat otonomi daerah.

“Kemudian izin perusahaan harus betul-betul dilaksanakan. Buatlah mal layanan publik yang udah kita setting menjadi model satu pintu, mudah semua,” katanya.

Dia mengatakan daerah-daerah yang memiliki pendapatan lebih tinggi dibandingkan transfer dari pusat, akan berjalan secara mandiri. Dengan anggaran yang kuat, maka daerah tersebut bisa leluasa membuat program apapun untuk kesejahteraan rakyat.

“Kalau ini bisa terjadi, setiap daerah bergerak, maka pertumbuhan ekonomi daerah akan bergerak sama kita menangani inflasi,” kata dia. (ANT/KN)

JAKARTA – Mantan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Hamonangan Laoly mengaku penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak menanyakan soal keberadaan Harun Masiku.

“Tidak, tidak ada (pertanyaan soal keberadaan Harun Masiku),” kata Yasonna usai diperiksa penyidik KPK di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (18/12/2024).

Yasona mengatakan materi soal Harun Masiku dalam pemeriksaan terhadap dirinya adalah soal data perlintasan imigrasi Harun Masiku. Materi tersebut dikonfirmasi penyidik saat memeriksa Yasonna dalam kapasitasnya sebagai Menkumham.

“Kapasitas saya sebagai menteri, saya menyerahkan tentang perlintasan Harun Masiku. Itu saja,” ujarnya.

Dalam pemeriksaan tersebut, Yasonna juga diperiksa dalam kapasitasnya sebagai Ketua DPP PDI Perjuangan. Dalam hal ini penyidik KPK mengonfirmasi soal surat yang dia kirim ke Mahkamah Agung.

“Ada surat saya kirim ke Mahkamah Agung untuk permintaan Fatwa. Fatwa tentang Keputusan Mahkamah Agung Nomor 57. Kami minta fatwa, saya tanda tangani permintaan fatwa, karena di situ ada perbedaan tafsir antara KPU dan DPP tentang suara caleg yang meninggal,” kata Yasonna.

Yasonna tiba di Gedung Merah Putih KPK dengan mengenakan kemeja putih dan jaket coklat pada sekitar pukul 09.48 WIB dan selesai diperiksa pukul 16.46 WIB.

Untuk diketahui, Harun Masiku ditetapkan KPK sebagai tersangka dalam perkara dugaan pemberian hadiah atau janji kepada penyelenggara negara terkait dengan penetapan calon anggota DPR RI terpilih periode 2019-2024 di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia.

Walau demikian, Harun Masiku selalu mangkir dari panggilan penyidik KPK hingga dimasukkan dalam daftar pencarian orang (DPO) sejak 17 Januari 2020.

Selain Harun, pihak lain yang terlibat dalam perkara tersebut adalah anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) periode 2017-2022 Wahyu Setiawan.

Wahyu Setiawan yang juga terpidana dalam kasus yang sama dengan Harun Masiku. Saat ini sedang menjalani bebas bersyarat dari pidana tujuh tahun penjara di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Kedungpane Semarang, Jawa Tengah.

KPK juga menerbitkan daftar pencarian orang (DPO) terbaru Harun Masiku yang menampilkan foto-foto terbaru buronan kasus korupsi tersebut.

“Untuk ditangkap dan diserahkan ke Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi,” kata Juru bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat (6/12/2024).

DPO terbaru tersebut menampilkan empat foto baru Harun dengan ciri-ciri tinggi badan sekitar 172 cm dengan ciri khusus berkaca mata, kurus, suara sengau dengan logat Toraja atau Bugis. (ANT/KN)