Beranda blog Halaman 533

Koperasi Merah Putih Desa Loa Raya Bidik Usaha Penyedia Sembako dan Gas LPG

0
Foto : Kepala Desa Loa Raya, Martin. (Ady/MKG)

TENGGARONG – Pemerintah Desa (Pemdes) Loa Raya, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kutai Kartanegara (Kukar), tengah mendorong pembentukan Koperasi Merah Putih, sebagai strategi pemenuhan kebutuhan pokok warga secara mandiri. Fokus utamanya adalah penyediaan sembako dan gas LPG. Dua komoditas yang selama ini sulit dijangkau masyarakat desa, secara stabil dan terjangkau.

Kepala Desa Loa Raya, Martin, mengatakan bahwa koperasi ini bukan sekadar program pelengkap. Tapi dirancang untuk langsung menyentuh kebutuhan nyata warga.

“Kami fokuskan usaha koperasi ini pada gerai sembako dan agen LPG. Selama ini, warga kami harus mencari ke luar desa karena stok terbatas dan harga kadang lebih mahal,” ujarnya, Rabu (16/7/2025).

Martin menjelaskan, meskipun sudah ada beberapa toko yang menjual kebutuhan pokok, jumlah dan distribusinya belum merata. Selain itu, harga sembako di Loa Raya relatif lebih tinggi dibandingkan desa tetangga, yang membuat warga menanggung beban lebih besar.

Karena itu, pihak desa mendorong percepatan pembentukan koperasi agar manfaatnya bisa segera dirasakan masyarakat. Gerai sembako dan agen LPG yang dikelola koperasi nantinya akan mengutamakan keterjangkauan harga serta ketersediaan barang secara rutin.

Program Koperasi Merah Putih ini merupakan bagian dari agenda nasional yang akan diluncurkan secara serentak di seluruh Kabupaten Kukar pada 19 Juli 2025, dan dipusatkan di Kecamatan Muara Badak. Peluncuran akan digelar daring dan dipimpin langsung oleh Presiden RI Prabowo Subianto, serta diikuti oleh kepala daerah se-Indonesia.

Martin menekankan pentingnya partisipasi aktif pengurus koperasi dari desanya agar memahami arah program secara menyeluruh. “Pengurus harus ikut peluncuran daring agar tahu betul maksud dan tujuan program ini. Kami dari desa siap mendukung penuh,” tegasnya.

Meski pengurus koperasi masih melengkapi dokumen administratif seperti Nomor Induk Berusaha (NIB), Martin optimistis koperasi akan segera beroperasi. Ia menyebut, antusiasme masyarakat cukup tinggi, terutama dari kalangan ibu rumah tangga yang merasakan langsung dampak mahalnya sembako dan gas.

“Kami yakin koperasi ini akan membawa manfaat nyata, bukan cuma jualan, tapi membangun ketahanan ekonomi warga dari bawah,” tutupnya. (Adv)

Penulis : Ady Wahyudi
Editor : Muhammad Rafi’i

Empat Desa di Tenggarong Seberang Bersiap Jadi Kawasan Strategis Investasi Malaysia

0
Foto : Kepala Desa Loa Raya, Martin. (Ady/MKG)

TENGGARONG – Empat desa di Kecamatan Tenggarong Seberang, Kutai Kartanegara (Kukar), Kalimantan Timur (Kaltim), bakal mengalami transformasi besar. Investor asal Malaysia tengah menjajaki proyek investasi multi-sektor. Mencakup perkebunan, industri, pariwisata, dan perumahan.

Desa Loa Raya, Loa Pari, Loa Ulung, dan Tanjung Batu diproyeksikan menjadi kawasan terpadu seluas lebih dari 1.000 hektare. Dengan fokus utama pada pembangunan berbasis potensi lokal.

“Ini investasi besar yang akan dikerjakan melalui PT Megah Utama Mandiri (MUM),” ujar Kepala Desa Loa Raya, Martin, saat ditemui Rabu (16/7/2025).

Ia menyebut investor berasal dari grup usaha Malaysia yang dikendalikan oleh Dato Tan Sri, tokoh bisnis yang juga pemilik saham mayoritas perusahaan MKH.

Dalam rencana besar ini, Loa Raya akan difokuskan untuk pengembangan kebun durian, singkong, dan pisang. Sedangkan Loa Pari akan diarahkan ke sektor agrowisata dan perkebunan, Loa Ulung untuk perumahan dan lahan tanam, dan Tanjung Batu menjadi pusat industri dan pengolahan hasil pertanian.

Martin mengungkapkan bahwa seluruh desa telah dibagi dalam blok-blok sesuai fungsinya, dan tim akan segera turun untuk melakukan survei kesesuaian lahan.“Kita sedang siapkan tim untuk survei lapangan, agar bisa mengukur kecocokan jenis tanaman dengan kondisi tanah. Kerja samanya berbasis bagi hasil, jadi lahan tetap milik warga,” jelasnya.

Menurutnya, salah satu nilai tambah terbesar dari proyek ini adalah rencana pembangunan pabrik pengolahan hasil pertanian di Tanjung Batu, lengkap dengan akses sungai dan kemungkinan dibangunnya pelabuhan kecil untuk distribusi hasil.

“Pabrik ini kunci dari penguatan rantai pasok. Hasil tani dari empat desa akan ditampung, dan bila kurang, kita buka dari desa-desa sekitar,” tambah Martin.

Untuk perumahan dan pabrik, akan dilakukan pembebasan lahan secara bertahap. Namun, sebagian besar lahan tetap dikelola masyarakat dalam skema kerja sama, melalui koperasi desa atau BUMDes.

“Warga akan mendapatkan 25 persen dari hasil usaha, sementara 75 persen untuk investor. Ini langkah maju, apalagi jika dikelola transparan dan profesional,” tegas Martin. (Adv)

Penulis : Ady Wahyudi
Editor : Muhammad Rafi’i

Akibat Rem Blong, Sopir Truk Bermuatan Semen Tewas Terjepit

0
Tim SAR Balikpapan saat mengevakuasi korban. ANTARA/ HO SAR Balikpapan

BALIKPAPAN – Tim Seatch and Rescue (SAR) gabungan dari berbagai unsur berhasil mengevakuasi satu korban meninggal akibat insiden kecelakaan kendaraan truk bermuatan semen yang terjadi di Kilometer 13, Jalan Kariangau, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, Selasa (15/7/2025) pagi.

“Kami mengetahui insiden ini kejadian setelah adanya laporan warga atas nama Eko Yudi pada pukul 10.07 Wita,” Komandan Tim Rescue Kantor Pencarian dan Pertolongan (KPP) Balikpapan Ari Triyanto di Balikpapan, Selasa (15/7/2025).

Begitu mendapat laporan, pihaknya langsung melakukan respon cepat, yakni dengan mengirim tim di KPP Balikpapan ke lokasi kejadian.

Korban yang meninggal tersebut diketahui bernama Albertus Soni (40 tahun). Korban merupakan sopir truk bermuatan semen yang awalnya melaju dari arah Kelurahan Kariangau menuju kilometer 13 Balikpapan.

“Berdasarkan informasi awal dari saksi, kendaraan yang dikemudikan korban mengalami rem blong yang kemudian menabrak truk lain yang sedang mengantre bahan bakar minyak (BBM) di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di kilometer 13 tersebut,” katanya.

Ia menjelaskan, begitu mendapat informasi, tim langsung bergerak dan tiba di lokasi pukul 10.50 Wita. Tim SAR langsung melakukan koordinasi dengan unsur terkait, kemudian melaksanakan proses evakuasi terhadap korban yang dalam kondisi terjepit di kabin kendaraan.

“Proses evakuasi memerlukan ketelitian tinggi karena posisi korban yang terjepit. Kami menggunakan alat ekstrikasi untuk membebaskan tubuh korban yang terjepit di kabin truk. Kondisinya sudah tidak bernyawa saat berhasil dievakuasi pada pukul 11.55 Wita,” ujar Ari di lokasi kejadian.

Korban kemudian dievakuasi menggunakan ambulans milik Pas Brimob II dan langsung dibawa ke Rumah Sakit Kanujoso Djatiwibowo, Balikpapan.

“Sedangkan unsur yang terlibat dalam proses evakuasi antara lain Tim Rescue KPP Balikpapan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Balikpapan, Brimob, Polantas, Garuda Rescue Nusantara, PSC 119, Bhabinkamtibmas, relawan, dan warga setempat,” kata Ari. (ANT/KN)

Kapal Terbalik Dihantam Gelombang 4 Meter di Mentawai

0
Tim SAR gabungan mengevakuasi korban selamat kapal terbalik di Kabupaten Kepualauan Mentawai, Selasa (15/7/2025). ANTARA/HO-Humas SAR Mentawai

MENTAWAI – Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (Ditjen Hubla) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyatakan insiden terbaliknya kapal boat di Selat Sipora, Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat, akibat gelombang tinggi mencapai 4 meter.

Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub Muhammad Masyhud mengatakan kapal tersebut mengalami insiden terbalik pada Senin (14/7) sekitar pukul 11.00-12.00 WIB.

“Kapal mengalami kecelakaan pada pukul 11.00-12.00 WIB akibat gelombang tinggi mencapai 4 meter di wilayah Selat Sipora, yang menyebabkan kapal terbalik,” kata Masyhud dalam keterangan di Jakarta, Selasa (15/7/2025).

Dia menyampaikan bahwa berdasarkan laporan yang diterima pihaknya dari Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Kelas III Sikakap, seluruh penumpang berjumlah 18 orang yang sebelumnya ada yang dilaporkan hilang telah ditemukan dalam keadaan selamat.

“Saat ini mereka telah dievakuasi menuju Pelabuhan Tuapejat dengan menggunakan kapal Basarnas,” ujarnya.

Berdasarkan laporan awal, lanjut Masyhud, kapal jenis long boatberbahan kayu dengan mesin 3 x 40 PK ini bertolak dari Sikakap menuju Tuapejat pada Senin (14/7) pukul 07.00 WIB dan berangkat dari pelabuhan rakyat milik swasta (Wisma Lestari).

Namun, setelah kurang lebih empat jam berlayar kapal tersebut mengalami kecelakaan pada pukul 11.00–12.00 WIB akibat gelombang tinggi di wilayah Selat Sipora sehingga kapal terbalik.

“Unsur yang terlibat dalam proses pencarian dan penyelamatan ini terdiri dari Basarnas, TNI AL, Polri, UPP Sikakap, serta dukungan dari masyarakat setempat,” ujar Masyhud.

Ditjen Perhubungan Laut akan terus melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait, termasuk Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) untuk memastikan proses investigasi atas kejadian itu berjalan sesuai ketentuan. (ANT/KN)

Warga yang Dicoret dari PBI JKN Bisa Ajukan Reaktivasi Lewat Aplikasi Cek Bansos

0
Menteri Sosial Saifullah Yusuf

JAKARTA – Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan masyarakat yang dicoret dari daftar Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN) BPJS Kesehatan masih bisa mengaktifkan kembali kepesertaan PBI JKN mereka melalui Cek Bansos.

“Ada jalur partisipasi, kita siapkan yang namanya Cek Bansos,” kata Menteri Sosial Saifullah Yusuf saat rapat dengar pendapat dengan Komisi IX DPR RI membahas data PBI JKN berdasarkan DTSEN, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (15/7/2025).

Cek Bansos merupakan aplikasi milik Kementerian Sosial yang bisa diunduh oleh pengguna ponsel pintar.

“Ini adalah aplikasi yang di dalamnya ada usul sanggah dengan menyertakan beberapa hal yang diperlukan untuk kita verifikasi. Ada 39 pertanyaan yang bisa dijawab oleh mereka yang usul maupun sanggah, yang selanjutnya disesuaikan dengan kriteria yang BPS (Badan Pusat Statistik) sudah tetapkan,” kata Saifullah Yusuf.

Verifikasi akan dilakukan oleh BPS yang tugasnya memutakhirkan dan mengelola Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

Setelah verifikasi berkas dan dinyatakan layak, maka peserta PBI nonaktif akan diaktifkan kembali status PBI-nya.

Mensos Saifullah Yusuf menuturkan selama Mei hingga Juni 2025, tercatat ada 8.261.801 penerima PBI yang dicoret karena dianggap telah mampu sehingga tidak berhak lagi menerima bantuan sosial dari pemerintah.

Dari jumlah tersebut, baru 25.628 orang atau 0,3 persen yang melakukan reaktivasi.

Pencoretan penerima PBI dilakukan pascaditerapkannya Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

DTSEN digunakan sebagai pedoman terkini data penyaluran bansos karena penyaluran bansos selama ini yang dinilai tidak tepat sasaran. (ANT/KN)

Erick Thohir Ingatkan Timnas U-23 Tak Besar Kepala Usai Tekuk Brunei 8-0

0
Ketua Umum PSSI Erick Thohir saat ditemui awak media di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Selasa (15/7/2025), setelah kemenangan telak Indonesia dengan skor 8-0 melawan Brunei Darussalam laga perdana Grup A Kejuaraan ASEAN U-23 2025. (ANTARA/Zaro Ezza Syachniar)

JAKARTA – Ketua Umum PSSI Erick Thohir tak ingin timnas U-23 Indonesia besar kepala setelah meraih kemenangan besar 8-0 pada laga perdana Grup A Kejuaraan ASEAN U-23 2025 kala melawan Brunei Darussalam di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Selasa (15/7/2025).

“Jangan besar kepala gara-gara menang 8-0 sama Brunei,” kata Erick kepada wartawan setelah pertandingan di Jakarta pada Selasa (15/7/2025).

Erick menilai Brunei bukan tim yang menjadi tolak ukur tepat dalam mengukur kekuatan Indonesia.

Menurut dia, setelah kemenangan besar ini, Garuda Muda harus cepat mengalihkan fokus kepada laga kedua melawan Filipina esok Jumat.

Filipina mengalahkan Malaysia, yang merupakan semifinalis edisi 2023, dengan 2-0.

“Saya rasa bukan menjadi ukuran bahwa kemenangan besar ini menjadi patokan yang baik karena kan kita tahu tadi, tim Filipina mengalahkan Malaysia 2-0,” kata Erik yang juga Menteri BUMN tersebut.

Pria berusia 55 tahun itu ingin Indonesia  kembali meraih tiga poin dari Filipina guna segera menyegel tiket semifinal, dan kemudian mewujudkan juara, seperti diraih pada 2019 pada era Indra Sjafri.

“Filipina tidak bisa dianggap sebelah mata. Apalagi target kita kan mau lolos grup, bahkan mungkin bisa semifinal, bahkan juara. Karena terakhir, saya menyaksikan sendiri, waktu itu kita final melawan Vietnam di Thailand (2023). Sayang kita kalah waktu itu,” tutur dia.

Dia menyebut Gerald Vanenburg melakukan “awal yang baik” menjadi pelatih timnas U-23 Indonesia.

Erick juga memuji Jens raven yang memborong enam gol pada pertandingan ini.

“Kalau saya lihat, untuk awal saya rasa permainannya di bawah pertama sangat apik. Tapi kembali itu bukan ukuran, karena kita belum melawan Filipina ataupun Malaysia,” kata Erick.

“Sama dengan Raven juga apresiasi golnya banyak, tapi bukan ukuran, karena belum melawan Filipina atau Malaysia,” tutup dia. (ANT/KN)

Trump Umumkan Kesepakatan Dagang Besar dengan Indonesia

0
Presiden AS, Donald Trump dan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.

JAKARTA – Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyampaikan bahwa kesepakatan dagang yang tercapai dengan Indonesia mencakup komitmen pengadaan berskala komoditas dari AS dan pembukaan penuh pasar Indonesia terhadap produk AS.

“Kesepakatan penting ini membuka SELURUH PASAR Indonesia kepada Amerika Serikat untuk pertama kalinya dalam sejarah,” kata Trump mengawali penjabaran terkait kesepakatan yang dicapai dengan RI dalam Truth Social, dipantau di Jakarta, Rabu (16/7/2025).

Trump menyampaikan bahwa kesepakatan tersebut tercapai usai dia bernegosiasi langsung dengan Presiden RI Prabowo Subianto via telepon. Dalam kirimannya yang lebih awal di Truth Social, ia mengumumkan tercapainya “kesepakatan besar dengan RI” meski belum memberi rincian.

Di dalam kesepakatan tersebut, Indonesia berkomitmen membeli energi dari AS senilai 15 miliar dolar AS dan produk agrikultur senilai 4,5 miliar dolar AS, ucap Presiden AS.

“Untuk pertama kalinya, para peternak, petani, dan nelayan kita akan memiliki akses yang utuh dan total terhadap pasar Indonesia yang mencakup lebih dari 280 juta orang,” kata dia.

Trump juga menyebutkan komitmen RI membeli 50 pesawat Boeing baru, yang sebagian besar adalah Boeing 777. Namun, tidak dirinci maskapai atau pihak mana yang akan membeli pesawat tersebut.

Lebih lanjut, Trump menyampaikan bahwa Indonesia setuju terhadap nilai tarif impor 19 persen terhadap semua barang yang diekspor ke AS. Indonesia juga berjanji akan membebaskan semua halangan tarif dan non-tarif bagi produk AS yang masuk ke RI.

Apabila ada produk dari negara ketiga dengan tarif lebih tinggi yang akan diekspor ke AS melalui Indonesia, tarif 19 persen tersebut akan ditambahkan pada produk tersebut, kata Trump.

Ia pun menyampaikan terima kasih kepada rakyat Indonesia atas “persahabatan dan komitmen menyeimbangkan defisit perdagangan AS terhadap Indonesia”.

Sebelumnya, dalam surat berkop Gedung Putih tertanggal 7 Juli 2025, Trump menyatakan bahwa AS tetap akan memberlakukan tarif impor sebesar 32 persen terhadap Indonesia, tak berubah dari nilai tarif resiprokal awal yang diumumkan April lalu.

Menyusul surat tersebut, Indonesia langsung mengutus Menko Perekonomian Airlangga Hartarto bersama dengan tim negosiasi tarif RI untuk terbang ke AS pada Selasa (8/7).

Berdasarkan pertemuan dengan Menteri Perdagangan AS dan Kepala USTR di Washington D.C. pada 9 Juli 2025, disepakati penundaan pemberlakuan tarif untuk memberi waktu tiga pekan bagi penyelesaian perundingan lanjutan.

Selain soal tarif, negosiasi juga mencakup hambatan non-tarif, ekonomi digital, dan kerja sama mineral kritis seperti nikel dan tembaga. AS disebut tertarik memperkuat kemitraan strategis di sektor tersebut. (ANT/KN)

Mendes Tegaskan Urgensi Aturan Hubungan BUMDes dan Koperasi Merah Putih

0
Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto bersalaman dengan jajaran Kemendes PDT usai penutupan Rapat Kerja (Raker) Kemendes PDT, di Operational Room, Kantor Kemendes PDT, Jakarta, Selasa (15/7/2025). ANTARA/HO-Humas Kemendes PDT.

JAKARTA – Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto meminta jajaran Kemendes segera menyusun peraturan Menteri Desa dan PDT (permendes) tentang dana desa yang dapat menjadi jaminan untuk pinjaman Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih.

“Saya ingatkan lagi permendes soal dana desa yang bakal jadi underline Kopdes Merah Putih untuk segera disusun,” kata Yandri, dikutip dari keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu (16/7/2025).

Sebelumnya, persoalan mengenai dana desa untuk jaminan pinjaman Kopdes Merah Putih telah disinggung oleh Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi. Budi Arie mengonfirmasi bahwa dana desa akan difungsikan sebagai jaminan untuk kredit atau pembiayaan yang diterima oleh Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Langkah itu, kata dia diharapkan mampu memperlancar akses pembiayaan bagi koperasi-koperasi desa.

Ia menjelaskan jika kopdes menerima kredit, misalnya Rp3 miliar, dan terjadi kendala di kemudian hari, maka dana desa akan berfungsi sebagai penjamin. Namun, ia mengatakan penjaminan ini bersifat antisipatif.

Selain soal dana desa, berikutnya Mendes Yandri juga mengingatkan jajarannya untuk segera menyelesaikan regulasi berkenaan dengan pola hubungan antara Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dengan Kopdes Merah Putih.

“Perlu dibuat peraturan menteri tentang pola hubungan koordinasi antara BUMDes dan Kopdes Merah Putih supaya tidak tumpang tindih,” kata dia.

Yandri mengharapkan peraturan tersebut sudah bisa disosialisasikan usai peluncuran Kopdes Merah Putih oleh Presiden Prabowo Subianto yang dijadwalkan digelar di Klaten tanggal 21 Juli 2025.

Lebih lanjut, Mendes Yandri menilai bahwa BUMDes dan Kopdes Merah Putih tidak bakal bersinggungan karena unit usaha keduanya berbeda. Ia menjelaskan BUMDes bergerak di usaha yang berkaitan dengan potensi desa, sementara Kopdes memiliki banyak unit usaha.

Unit-unit usaha itu antara lain usaha simpan pinjam, sembako, hingga klinik desa.

Semua arahan itu telah disampaikan pula oleh Yandri saat menutup Rapat Kerja (Raker) Kemendes PDT, di Operational Room, Kantor Kemendes PDT, Jakarta, Selasa (15/7).

Usai mendengarkan paparan dari raker itu, Mendes Yandri mengharapkan agar hasil rapat dapat segera difinalisasi karena berkaitan dengan RPJMN 2025-2029.

“Saya harap hasil Raker ini segera di finalisasi agar segera dilaporkan ke Presiden,” kata Mendes Yandri. (ANT/KN)

9 Jam Diperiksa Kejagung, Nadiem Bungkam Saat Dicecar Wartawan

0
Foto: Nadiem Makarim, mantan Mendikbudristek periode 2019-2024. (Ist)

JAKARTA – Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) periode 2019-2024, Nadiem Makarim, menjalani pemeriksaan oleh penyidik Kejaksaan Agung Republik Indonesia pada Selasa (15/7/2025). Ia hadir sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook di Kemendikbudristek.

Pemeriksaan berlangsung sejak pagi pukul 08.58 WIB hingga pukul 18.00 WIB di Gedung Bundar, Kejagung RI, Jakarta Selatan. Setelah selesai diperiksa, Nadiem enggan mengungkap materi pertanyaan dari tim penyidik.

“Saya baru saja selesai panggilan kedua saya. Dan saya ingin berterima kasih sebesar-besarnya kepada pihak Kejaksaan karena memberikan saya kesempatan untuk memberikan keterangan terhadap kasus ini,” ujar Nadiem singkat di hadapan awak media.

Tanpa menjelaskan isi pemeriksaan, pendiri Gojek itu langsung berpamitan dan langsung meninggalkan awak media yang telah menunggunya dari pagi.

“Terima kasih sekali lagi untuk teman-teman media, izinkan saya kembali ke keluarga saya,” ucapnya sebelum menuju mobil.

Di sisi lain, Kejaksaan Agung menyatakan sedang mendalami potensi kaitan antara investasi Google di Gojek dengan proyek pengadaan Chromebook oleh kementerian yang dulu dipimpin Nadiem.

“Ya itu yang mau didalami. Apakah ada pengaruh dari investasi itu terhadap pengadaan Chromebook yang notabene proyek pemerintah. Itu yang sedang digali,” jelas Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Harli Siregar kepada media, Selasa (15/7/2025).

Pemeriksaan terhadap Nadiem dilakukan setelah penyidik terlebih dahulu memanggil sejumlah pihak dari perusahaan Gojek dan GoTo. Tim penyidik tengah menelusuri dugaan adanya hubungan antara investasi digital dengan kebijakan pengadaan perangkat TIK di lingkungan kementerian.

Kejaksaan belum menyampaikan hasil final dari pemeriksaan terhadap Nadiem, namun memastikan penyelidikan atas proyek senilai triliunan rupiah tersebut akan terus berlanjut.

Pewarta: Fajri/Media Kaltim Biro Jakarta
Editor: Agus S

Menimbang Keadilan dalam Perkara Anak di Bontang

0
Agus Susanto, S.Hut., S.H., M.H.

SELASA (15/7) saya ikut mendampingi H. Arief Widagdo Soetarno, S.H., M.Si., dalam sidang perkara pidana anak di Pengadilan Negeri Bontang. Perkara ini cukup menjadi perhatian publik. Bukan hanya karena melibatkan unsur perlindungan anak, tetapi juga karena tarik-menarik antara logika hukum dan persepsi publik.

Sekilas, perkaranya terlihat sudah terang: anak perempuan di bawah umur, terjadi hubungan badan, dan terdakwa adalah laki-laki dewasa. Tapi benarkah sesederhana itu?

Jaksa menyusun dakwaan dengan tiga lapis: Pasal 81 ayat (1) dan (2) dari Undang-Undang Perlindungan Anak, serta Pasal 6 huruf c dari UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Semua pasal itu membutuhkan pembuktian bahwa hubungan dilakukan secara paksa, dibujuk dengan tipu daya, atau terjadi karena adanya pemanfaatan kerentanan.

Namun, ketika kami cermati isi Berita Acara Pemeriksaan (BAP) korban, narasi yang muncul tidak sepenuhnya menunjang dakwaan yang diajukan.

Korban, dalam keterangannya, menyatakan bahwa ia meninggalkan rumah atas kehendaknya sendiri, bukan karena diiming-imingi atau dibawa paksa. Ia mengaku mencari kebebasan karena tidak nyaman tinggal bersama keluarganya.

Ia sendiri yang menghubungi terdakwa melalui media sosial dan meminta bantuan untuk menginap. Ia yang terlibat dalam rencana pemesanan kamar, dan mengatur pertemuan bersama teman-temannya. Semua itu terjadi sebelum hubungan badan yang dipermasalahkan dalam perkara ini.

Keterangan dalam BAP menyebutkan bahwa hubungan terjadi di hotel pada malam hari, dua kali dalam rentang waktu yang singkat. Namun, tidak ditemukan adanya kekerasan fisik dalam hasil visum.

Tidak pula ditemukan bukti adanya paksaan verbal atau ancaman. Justru, keterangannya menggambarkan pergaulan anak-anak muda yang salah arah. Bukan skenario pemaksaan seksual.

Hukum pidana bukan cuma soal siapa salah dan siapa benar. Tapi soal apakah benar ada niat jahat, dan apakah ada kuasa yang dipakai untuk merugikan orang lain.

Dalam perkara ini, terdakwa tidak memiliki posisi kuasa. Tidak memberi janji-janji. Tidak memanipulasi secara terang. Yang terjadi lebih mirip pergaulan remaja yang lepas kontrol. Bukan kejahatan seksual yang direncanakan.

“Kami tidak menyangkal bahwa ada hubungan. Tapi jika disebut sebagai bujuk rayu atau paksaan, maka unsur itu harus dibuktikan. Jangan sampai rasa simpati dijadikan substitusi atas alat bukti,” kata H. Arief Widagdo.

Kami sepakat, perkara ini memang perlu diproses hukum. Tapi jangan sampai hukum dipakai untuk mengadili soal moral

Tidak semua tindakan yang dinilai “tidak pantas” secara sosial otomatis masuk dalam delik pidana. Apalagi jika relasi terjadi dalam suasana yang tanpa tekanan, tanpa kuasa dominan, dan terjadi karena kelalaian orang dewasa di sekitar mereka.

Perkara ini bukan soal pembenaran. Ini soal bagaimana hukum memisahkan mana yang benar-benar kejahatan, dan mana yang merupakan krisis sosial yang salah ditangani.

Jika semua bentuk interaksi remaja yang gagal diarahkan akhirnya dibawa ke pengadilan, maka penjara akan penuh oleh kekeliruan kolektif kita sebagai orang tua, guru, dan masyarakat.

Dalam sidang dengan agenda pembacaan tuntutan, Selasa (15/7), jaksa tetap pada pendiriannya. Terdakwa dinyatakan bersalah melanggar Pasal 81 UU Perlindungan Anak dan dituntut pidana 7 tahun penjara, denda Rp30 juta subsider 6 bulan kurungan, serta restitusi sebesar Rp5 juta. Tuntutan ini menunjukkan bahwa sistem hukum sering kali tidak memberi cukup ruang untuk mempertimbangkan situasi secara utuh.

Sidang berikutnya dijadwalkan pekan depan. Saat itu, penasihat hukum akan menyampaikan pembelaan. Di sanalah semua argumen akan disampaikan dengan jelas—bahwa perkara ini tak bisa dilihat hitam-putih.

Saya berharap majelis hakim bisa melihat perkara ini dengan jernih. Tidak hanya melihat pasal, tapi juga memahami situasinya secara utuh. Keadilan bukan soal seberapa berat hukuman, tapi apakah hukuman itu memang pantas. (*)

Oleh: Agus Susanto, S.Hut., S.H., M.H.