Beranda blog Halaman 532

Cedera Serius, Ole Romeny Jalani Operasi dan Absen Lama dari Timnas

0
Ketua umum PSSI, Erick Thohir, menjawab pertanyaan pewarta di Hotel Sultan, Jakarta, Rabu (16/7/2025). (ANTARA/RAUF ADIPATI)

JAKARTA – Ketua umum PSSI sekaligus pemegang saham Oxford United, Erick Thohir, menyebut penyerang timnas Indonesia Ole Romeny harus menjalani operasi.

Romeny, yang juga merupakan penyerang Oxford, mengalami cedera akibat ditekel pemain Arema FC, Paulinho Moccelin, saat bermain di ajang Piala Presiden 2025.

“Ole Romeny sudah dicek dengan tim kedokteran Oxford, lalu sekarang sedang konsultasi dengan tim kedokteran tim nasional di Belanda. Sepertinya sudah diputuskan Ole akan menjalankan operasi hari Kamis. Jadi recovery-nya cukup panjang,” kata Erick di Jakarta, Rabu (16/7/2025).

Erick menyadari bahwa absennya Ole akan menjadi kehilangan bagi timnas Indonesia. Namun ia menilai masalah seperti ini adalah hal biasa dalam sepak bola.

Dengan waktu pemulihan yang diperkirakan berlangsung selama beberapa bulan, Ole hampir pasti tidak akan tampil pada laga FIFA Match Day September.

“Kami ya kembali fokus kepada persiapan tim untuk putaran 4 (kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia). Saya tahu pasti banyak pihak merasa pesimis atau saling membuat pemikiran negatif. Ya itulah sepak bola. Enggak apa-apa kita harus tetap siapkan dengan baik,” ujar Erick.

“Saya tidak mau pola pikir kita selalu dibelenggu oleh pesimisme. Tapi ya kita terus bangun,” lanjutnya.

Terkait kemungkinan promosi pemain muda seperti Jens Raven ke tim senior untuk mengisi kekosongan lini depan, Erick menyerahkan sepenuhnya kepada tim pelatih.

“Nanti pelatih yang menilai. Mereka akan lihat seperti apa talenta pool yang ada dan siapa yang bisa dimaksimalkan,” ujarnya.
Erick menambahkan bahwa kedalaman skuad menjadi hal krusial, terutama saat menghadapi jadwal padat dan risiko cedera pemain.

“Itulah kenapa isu waktu istirahat pemain juga jadi sorotan di Piala Dunia Antarklub kemarin. Ini bagian dari sepak bola modern,” ujarnya. (ANT/KN)

Telepon 17 Menit, Prabowo dan Trump Sepakat Turunkan Tarif Impor Jadi 19 Persen

0
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menjawab pertanyaan wartawan mengenai hasil lawatan luar negeri Presiden Prabowo Subianto di Brussels dan Paris, saat dia ditemui di Bandar Udara Orly, Paris, Prancis, Selasa (15/7/2025). ANTARA/HO-BPMI Sekretariat Presiden.

JAKARTA – Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengatakan Presiden Prabowo Subianto melakukan pembicaraan telepon dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump selama 17 menit untuk mencapai kesepakatan penurunan tarif impor dari 32 persen menjadi 19 persen.

“Dalam percakapan yang sangat serius, namun dalam suasana penuh kehangatan dan keakraban selama hampir 17 menit, kedua pemimpin membahas sejumlah isu, terutama mengenai kebijakan tarif Amerika Serikat,” ujar Teddy dikutip dari unggahan akun Sekretariat Kabinet, Rabu (16/7/2025).

Teddy menuturkan, Presiden Prabowo menerima sambungan telepon dari Trump, pada Selasa (15/7) malam saat Kepala Negara masih berada di Eropa.

Komunikasi tersebut terjalin setelah Indonesia melakukan berbagai upaya negosiasi dengan pihak Amerika Serikat terkait kebijakan tarif impor.

Dalam pembicaraan tersebut, kedua pemimpin negara membahas sejumlah isu, dengan fokus utama pada kebijakan tarif Amerika Serikat terhadap produk-produk Indonesia.

“Presiden Prabowo sendiri secara langsung melakukan negosiasi penurunan tarif dengan Presiden Donald Trump yang adalah seorang negosiator tangguh,” ucap dia.

Kepala Negara pun terus berunding hingga tercapai titik temu untuk memperjuangkan kepentingan Indonesia.

Setelah melalui proses negosiasi yang alot dan dengan memahami kepentingan masing-masing negara, akhirnya dicapai kesepakatan penurunan tarif impor dari 32 persen menjadi 19 persen pada produk-produk Indonesia.

Seskab mengatakan, dengan penurunan yang sangat signifikan ini, tarif dagang yang dikenakan Amerika ke Indonesia menjadi salah satu yang terendah di Asia.

“Kesepakatan yang dicapai dalam negosiasi kali ini merupakan kabar baik, yang datang setelah tercapainya kesepakatan tarif dagang nol persen antara Indonesia dengan Uni Eropa,” kata dia.

Seskab Teddy menambahkan bahwa detail hasil kesepakatan tarif dagang Amerika Serikat terhadap Indonesia ini akan ditindaklanjuti oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

Diketahui, Presiden AS Donald Trump menyatakan tarif impor senilai 19 persen akan diberlakukan terhadap produk-produk Indonesia yang masuk ke AS, berdasarkan negosiasi langsung yang dilakukannya dengan Presiden Prabowo.

“Indonesia akan membayar tarif 19 persen kepada Amerika Serikat untuk semua barang impor dari mereka ke negara kita,” ucap Trump. (ANT/KN)

Menkes : Presiden Prabowo Izinkan Rumah Sakit Asing Beroperasi di RI

0
Tangkapan layar - Menkes Budi Gunadi Sadikin dalam Rapat Kerja bersama Komisi IX DPR RI yang dipantau secara daring di Jakarta, Selasa (15/7/2025). ANTARA/Lintang Budiyanti Prameswari

JAKARTA – Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menyampaikan tujuan Presiden Prabowo Subianto memberikan izin bagi rumah sakit asing membuka cabang di Indonesia antara lain agar masyarakat mendapatkan layanan kesehatan yang lebih baik, terutama terkait dengan akses.

“Yang beliau (Prabowo) inginkan adalah rumah sakitnya masuk ke sini, membuka investasi di sini, sehingga, balik lagi, nomor satu prioritasnya adalah masyarakatnya,” kata Menkes Budi kepada wartawan usia mengikuti rapat bersama Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (16/7/2025).

Menurut dia, selama ini banyak masyarakat Indonesia pergi ke luar negeri untuk memperoleh pelayanan kesehatan sehingga mengeluarkan biaya yang lebih mahal. Oleh karena itu, dia berpandangan pemberian izin bagi rumah sakit asing untuk berinvestasi dan mendirikan cabang di Indonesia merupakan langkah penting yang memudahkan masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan berkualitas dan lebih murah.

Berikutnya, Budi mengatakan rumah sakit asing yang membuka cabang di Indonesia pun berpotensi memperbesar peluang kerja bagi tenaga kesehatan (nakes) dalam negeri.
“Kalau mereka buka rumah sakit di sini, ya pasti dong melibatkan tenaga kesehatan lokal. Itu justru menciptakan lapangan kerja bagi ratusan ribu nakes kita,” ujarnya.

Sebelumnya diberitakan Presiden RI Prabowo Subianto menyatakan bahwa pemerintah Indonesia kini membuka sektor kesehatan untuk partisipasi asing, termasuk memperbolehkan rumah sakit dan klinik dari luar negeri membuka cabang di Indonesia.

Pernyataan ini disampaikan saat pertemuan dengan Presiden Dewan Eropa, António Costa, di Brussels pada Minggu (13/7).
Kebijakan ini merupakan bagian dari strategi pemerintah dalam dua tahun terakhir untuk meningkatkan keterlibatan asing di berbagai sektor strategis.

Presiden Prabowo juga menyampaikan bahwa jika perjanjian kerja sama ekonomi komprehensif (CEPA) antara Indonesia dan Uni Eropa ditandatangani, maka rumah sakit dari Eropa pun berpeluang hadir di tanah air. (ANT/KN)

Mulai 1 Agustus, Penerbangan Batik Air dan Citilink Pindah dari Halim ke Soekarno-Hatta

0
Sejumlah pesawat terparkir di Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta (CGK), Tangerang, Banten, Rabu (16/7/2025). ANTARA/Harianto

JAKARTA – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyatakan sebagian penerbangan maskapai Batik Air dan Citilink dari Bandar Udara Halim Perdanakusuma (HLP) akan dipindahkan ke Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta (CGK) mulai 1 Agustus 2025.

Kementerian Perhubungan telah mengambil kebijakan untuk melakukan pemindahan sebagian penerbangan berjadwal dari Bandar Udara Halim Perdanakusuma (HLP) ke Bandar Udara Soekano Hatta (CGK).

“Rencana tersebut dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di Bandar Udara Halim Perdanakusuma dan Bandar Udara Internasional Soekarno Hatta,” kata Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub Lukman F. Laisa dalam keterangan di Jakarta, Rabu (16/7/2025).

Dia menyampaikan pihaknya telah melakukan koordinasi dan menggelar sejumlah rapat terkait rencana perpindahan penerbangan tersebut.

“Kami telah menginformasikan kepada operator penerbangan terkait rencana pelaksanaan perpindahan penerbangan dari Halim ke Soetta dan pada prinsipnya operator penerbangan menyetujui,” ujar Lukman.

Dia menyebutkan bahwa pihak PT Batik Air Indonesia dan PT Citilink Indonesia mendukung rencana tersebut serta akan menindaklanjuti pelaksanaan perpindahan penerbangan dari Bandar Udara Halim Perdanakusuma ke Bandar Udara Soekarno Hatta.

“Perpindahan sebagian penerbangan berjadwal dari Bandar Udara Halim Perdanakusuma ke Bandar Udara Soekarno Hatta akan dilaksanakan efektif mulai 1 Agustus 2025,” jelasnya.

Terkait rencana perpindahan penerbangan ini, Lukman berharap agar operator penerbangan dan operator bandar udara serta pihak terkait lainnya dapat memberikan informasi kepada penumpang dan calon penumpang agar meminimalisasi keluhan dan miskomunikasi dalam penerbangan.

Ia menegaskan informasi mengenai hal itu penting disampaikan melalui semua kanal informasi agar semua masyarakat terutama calon penumpang pesawat mengetahuinya.

“Kami juga berharap calon penumpang yang biasa terbang dari Halim senantiasa mengikuti perkembangan informasi penerbangan ini,” ucap Lukman. (ANT/KN)

KPK Hibahkan Aset Rp26 Miliar ke Pemkab Badung, Bekas Rampasan Kasus Bansos Covid-19

0
Gedung Merah Putih KPK, Jakarta. ANTARA/Rio Feisal

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghibahkan enam bidang tanah hasil rampasan kasus korupsi bantuan sosial COVID-19 kepada Pemerintah Kabupaten Badung, Bali.

Berdasarkan keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu (16/7) malam, penyerahan aset senilai lebih dari Rp26 miliar dilakukan melalui Direktorat Pelacakan Aset, Pengelolaan Barang Bukti, dan Eksekusi (Labuksi).

Aset-aset tersebut sebelumnya telah melalui proses lelang, namun belum berhasil terjual. Sesuai ketentuan, KPK kemudian menyerahkannya kepada pemerintah daerah melalui skema hibah yang sah dan akuntabel.

Menurut Direktur Labuksi KPK Mungki Hadipratikto, langkah tersebut merupakan bentuk nyata pemanfaatan barang rampasan demi kepentingan masyarakat.

“Setelah diserahkan, KPK akan memonitoring guna memastikan aset tersebut sudah balik nama menjadi barang milik daerah. Kami juga akan memastikan aset tersebut dimanfaatkan sebagaimana mestinya,” ujar Mungki.

Lebih lanjut Mungki mengatakan seluruh bidang tanah yang dihibahkan berlokasi di Kelurahan Kerobokan Kelod, Kecamatan Kuta Utara.

Bidang tanah tersebut direncanakan mendukung program strategis Pemkab Badung, yakni Sapta Kruya Adi Cipta, antara lain pembangunan taman kreatif desa.

“Hibah tanah ini akan kami manfaatkan dengan baik guna mendukung pembangunan di Kabupaten Badung, terutama dalam meningkatkan pelayanan publik, fasilitas umum, dan kesejahteraan masyarakat,” ujar Wakil Bupati Badung Bagus Alit Sucipta.

Bagus juga menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan KPK. Dia menyebut hibah tersebut sebagai katalisator untuk memperkuat pelayanan publik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Adapun rincian keenam bidang tanah yang diserahkan KPK kepada Pemkab Badung adalah sebagai berikut:
1. Tanah dengan SHM No. 7904 seluas 300 meter persegi: Rp3.885.890.000,00
2. Tanah dengan SHM No. 7905 seluas 115 meter persegi: Rp1.489.591.000,00
3. Tanah dengan SHM No. 7897 seluas 150 meter persegi: Rp1.942.945.000,00
4. Tanah dengan SHM No. 7986 seluas 300 meter persegi: Rp3.885.890.000,00
5. Tanah dengan SHM No. 7906 seluas 610 meter persegi: Rp7.901.310.000,00
6. Tanah dengan SHM No. 79898 seluas 590 meter persegi: Rp7.642.251.000,00
Total nilai aset mencapai Rp26.747.877.000,00. (ANT/KN)

Kadin: Tarif Ekspor Turun, Peluang Ekspor ke AS Bisa Naik Dua Kali Lipat

0
Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakrie (kiri) (ANTARA/HO-Kadin)

JAKARTA – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mengatakan penurunan tarif balasan atau resiprokal dari Amerika Serikat (AS) terhadap produk Indonesia yang semula dikenakan tarif 32 persen turun menjadi 19 persen bisa memacu ekspor produk domestik ke pasar AS hingga dua kali lipat.

Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakrie dalam pernyataan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis (17/7/2025), mengatakan hasil negosiasi pemerintah Indonesia dengan AS lebih baik dibanding banyak negara lain, sekaligus itu menjadi peluang bagi peningkatan ekspor nasional.

Menurut Anindya, keberhasilan tersebut patut diapresiasi karena tercapai di tengah posisi Indonesia yang memang mencatat surplus perdagangan dengan AS.

“Pertama, selamat kepada pemerintah. Karena menurut saya, apa yang telah disepakati itu bagus untuk Indonesia,” kata Anindya yang akrab disapa Anin itu.

Anin menilai wajar jika banyak pihak mempertanyakan mengapa tarif tidak bisa ditekan lebih rendah lagi. Namun, dibanding kondisi global, tarif ini dianggap lebih ringan.

Dirinya mencontohkan tarif Indonesia lebih rendah daripada Meksiko yang dikenakan 35 persen dan China sebesar 30 persen. Ia juga membandingkan dengan Inggris yang hanya dikenai tarif 10 persen, namun neraca dagangnya dengan AS justru defisit, berbeda dengan Indonesia yang surplus.

Kesepakatan itu, kata Anin, dinilai dapat mendorong kenaikan signifikan nilai perdagangan bilateral antara AS dengan Indonesia.

“Kalau saya lihat, perdagangan yang tadinya 40 miliar dolar AS, dalam lima tahun bisa mencapai 80 miliar dolar AS. Kita mesti lihat bukan hanya untungnya buat mereka, tapi apa untungnya buat kita,” ujar dia.

Untuk memanfaatkan peluang tersebut, ia mengatakan Kadin berencana segera menggelar rapat dengan pelaku industri dalam negeri, khususnya sektor tekstil, garmen, alas kaki, dan elektronik guna memastikan kapasitas produksi untuk memenuhi lonjakan permintaan. (ANT/KN)

Rudy–Seno ke Utara Kaltim: Jalan Rusak, Janji Lagi, Warga Menanti Tuntas

0
Gubernur Rudy Mas’ud dan rombongan menikmati keindahan Labuan Cermin, ikon wisata andalan Berau yang disebut berkelas dunia.

SAYA membaca semua laporan wartawan Media Kaltim News Network (MKNN) dari lapangan. Setiap hari. Dari Balikpapan, Kubar, Mahulu, Samarinda, Bontang, Sangatta, Kaubun, hingga Biduk-Biduk. Di antara laporan itu, keluhan warga begitu nyata: jalan rusak, jembatan tak selesai, sinyal hilang, dan layanan dasar yang belum sepenuhnya hadir di pelosok.

Itulah sebabnya saya terus mengikuti langkah Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud dan Wakil Gubernur Seno Aji. Bukan semata karena mereka baru menjabat sejak 20 Februari 2025, tapi karena mereka memilih datang ke tempat-tempat yang selama ini terlalu sering dilupakan. Kali ini, ke wilayah utara Kaltim.

Rangkaian kunjungan kerja Rudy–Seno kali ini bukan seremoni. Sejak tanggal 13 Juli 2025, mereka bergerak dari Kutai Timur hingga Berau, turun langsung ke titik-titik krusial. Dalam rombongan turut mendampingi Sekda Kaltim Sri Wahyuni, Anggota Komisi VI DPR RI Hj Sarifah Suraidah Harum yang juga istri Rudy Masud, Bupati Berau Sri Juniarsih Mas, Plt Asisten Administrasi Umum Setda Kaltim, Kepala Dinas PUPR Kaltim Aji M. Fitra Firnanda, Kepala Bapenda Hj Ismiati, para asisten, kepala biro, Kepala Diskominfo Kaltim HM Faisal, serta pimpinan OPD Pemprov Kaltim.

Di Jembatan Sungai Nibung, yang mangkrak sejak 2014, mereka menyaksikan sendiri warga yang masih antre feri di bawah terik matahari. “Sayang kalau ini tidak dimanfaatkan. Berapa besar uang rakyat sudah digunakan tapi belum juga tuntas,” ujar Rudy. Seno Aji menambahkan jembatan itu akan memangkas waktu tempuh tiga jam dan mempercepat distribusi barang dari pesisir.

Kunjungan berlanjut ke Tanjung Redeb. Rudy meresmikan Rumah Sehat Baznas Berau, rumah sakit gratis yang melayani masyarakat miskin tanpa biaya. Dua shift pelayanan aktif. Rencananya akan dikembangkan layanan rawat inap. Ia juga mengajak perusahaan menyalurkan CSR melalui Baznas, agar langsung menyentuh masyarakat.

Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud meninjau progres proyek jalan Kaliorang–Talisayan–Tanjung Redeb bersama jajaran OPD dan masyarakat.
Pembangunan penahan abrasi di kawasan pesisir Biduk-Biduk, Berau, sebagai langkah perlindungan lingkungan dari ancaman gelombang laut.

Gubernur lalu meresmikan Kantor UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah. Ia bicara terbuka soal target PAD Rp2,05 triliun, digitalisasi pelayanan, dan pentingnya membangun kepercayaan publik. “Pelayanan yang baik adalah fondasi,” tegasnya.

Tak berhenti di layanan dasar, mereka juga mendorong keadilan sosial. Melalui program Gratispol dan Jospol, Gubernur memberikan penghargaan dan insentif kepada guru agama, penjaga rumah ibadah, hingga pendidik PAUD dan madrasah. Ini bukan acara basa-basi, tapi pengakuan negara atas pengabdian mereka yang jarang disebut tapi selalu hadir menjaga masyarakat.

Di Biduk-Biduk, Rudy meninjau proyek penahan abrasi sepanjang 12 kilometer. Ia tak hanya bicara beton dan teknis, tapi juga menekankan pentingnya pelestarian ekosistem lewat penanaman mangrove. “Kalau kita tanam bakau, ekosistem kembali hidup, dan masyarakat bisa sejahtera,” ujarnya.

Jalan-jalan rusak di batas Kutim–Berau juga ditinjau. Kepala Dinas PUPR Kaltim melaporkan kebutuhan anggaran Rp200 miliar untuk rekonstruksi ruas-ruas utama. Saat ini kondisi jalan Talisayan–Tanjung Redeb dan Kaliorang–Berau masih banyak yang tidak mantap.

Briefing pimpinan OPD digelar di Pulau Kaniungan. Bukan di ruang rapat ber-AC, tapi di alam terbuka, di tengah pantai dan semangat keterbukaan. Gubernur menyampaikan pentingnya soliditas internal, sekaligus menunjukkan bahwa kerja tak melulu soal gedung dan protokoler.

Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud dan Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji didampingi Bupati Berau Sri Juniarsih meninjau progres rekonstruksi jalan di Kilometer 46 Talisayan, Kabupaten Berau.

Dari sana, mereka juga menyambangi Labuan Cermin. Wisata unggulan yang disebut Rudy sebagai world class. Ia menekankan pentingnya kolaborasi Pemprov dan Pemkab Berau untuk memperbaiki akses, penginapan, kebersihan, hingga promosi.

Semua titik kunjungan itu menyimpan satu pesan: kehadiran pemerintah bukan lagi soal seremoni. Tapi mendengar, melihat, dan menyelesaikan.

Data Dinas PUPR mencatat, 70 persen jalan Kaliorang–Berau rusak. Talisayan–Tanjung Redeb pun masih jauh dari kata layak. Listrik belum merata. Air bersih terbatas. Sinyal pun kerap mati di saat paling dibutuhkan.

Gubernur bilang, “Kita bangun jalan bukan untuk 10 tahun, kalau bisa 100 tahun.”

Ucapan itu bisa jadi omong kosong—kalau hanya berhenti di pidato. Tapi jika dibuktikan dengan kerja dan kehadiran seperti ini, rakyat akan mencatatnya. Yang diingat rakyat bukan baliho, tapi siapa yang benar-benar datang dan bekerja.

Warga utara tak butuh janji lagi. Yang mereka tunggu sekarang cuma satu: tuntas!

Oleh: Agus Susanto, S.Hut., S.H., M.H.

Disbudpar Berau Alokasikan Dana Hingga Rp2 Miliar untuk Pengembangan Wisata Danau Labuan Cermin

0
Foto: Wisata Labuan Cermin, Kecamatan Biduk-Biduk, Kabupaten Berau.

BERAU – Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kabupaten Berau terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kualitas destinasi wisata unggulan, khususnya Danau Labuan Cermin di Kecamatan Biduk-Biduk.

Setelah menyelesaikan pembangunan trek jembatan, Disbudpar Berau kembali mengalokasikan anggaran sebesar Rp1,5 hingga Rp2 miliar melalui Anggaran Biaya Tambahan (ABT) Tahun 2025 untuk pengembangan fasilitas penunjang di kawasan tersebut.

Staf Teknis atau Pengawas Kepariwisataan Disbudpar Berau, Andi Nursyamsi, menyebutkan bahwa dana tersebut akan difokuskan pada pembangunan sarana pendukung seperti toilet, tempat ibadah, serta penyempurnaan jalur lintasan agar sesuai dengan standar pelayanan wisata.

“Labuan Cermin bagi kami bukan hanya soal sarana dan prasarana yang ada, tetapi bagaimana kualitasnya ditingkatkan menjadi sesuai dengan standar wisata,” ujarnya, Rabu (16/7/2025).

Lebih lanjut, Andi menambahkan bahwa pihaknya juga akan mengubah tampilan kawasan Labuan Cermin agar lebih menarik dengan menyesuaikan ornamen dan fasilitas berdasarkan prinsip Sapta Pesona. Selain itu, wahana tambahan seperti glamping serta atraksi wisata lainnya juga akan disiapkan.

Tak hanya itu, Disbudpar juga berencana membangun dermaga penyebrangan serta jalur masuk-keluar yang terpisah dari jalur jembatan nelayan yang selama ini digunakan. Hal ini dilakukan guna meningkatkan kenyamanan dan keamanan pengunjung, sekaligus memenuhi standar dermaga wisata.

“Kondisi destinasi wisata di Berau ini sangat luar biasa. Pemerintah daerah pun memberi perhatian serius terhadap pengembangan sektor pariwisata,” lanjutnya.

Andi berharap, upaya pengembangan Danau Labuan Cermin dapat didukung dengan bantuan anggaran baik dari Pemerintah Kabupaten maupun Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

Sementara itu, saat ditemui di Destinasi Wisata Labuan Cermin, Bupati Berau Sri Juniarsih menegaskan bahwa Pemkab Berau memberikan perhatian besar terhadap sektor pariwisata. Menurutnya, Danau Labuan Cermin merupakan salah satu destinasi favorit yang terus didorong pengembangannya.

“Kami akan terus mendukung. Terlebih Labuan Cermin merupakan destinasi idola di Biduk-Biduk,” ujarnya.

Dengan berbagai upaya tersebut, Sri berharap Danau Labuan Cermin mampu menjadi destinasi wisata berkelas nasional bahkan internasional, serta memberikan dampak positif terhadap perekonomian masyarakat sekitar. (adv/srn/set)

Seluruh Kampung di Berau Ditarget Teraliri Listrik pada 2027, Pemprov Kaltim dan PLN Pastikan Komitmen

0
Foto: Pemkab Berau dukung kolaborasi antara PLN dan Pemprov Kaltim dalam rencana mengaliri listrik ke semua kampung yang ada di Kabupaten Berau di Tahun 2027 mendatang.

BERAU – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur bersama PT PLN (Persero) memastikan bahwa seluruh kampung di Kabupaten Berau akan teraliri listrik secara merata paling lambat tahun 2027. Komitmen ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat, khususnya di wilayah terpencil dan pesisir.

Manager PLN Unit Pelaksana Proyek Ketenagalistrikan (UP2K) Benua Etam, Govinda Lingga, mengungkapkan bahwa hingga pertengahan 2025, rasio desa berlistrik di Kabupaten Berau telah mencapai 82,73 persen.

Namun masih terdapat 21 kampung yang belum menikmati akses listrik, tersebar di Kecamatan Kelay, Segah, Pulau Derawan, Batu Putih, serta Biduk-Biduk.

“Kami sudah memiliki roadmap pembangunan elektrifikasi sampai 2027. Perencanaan sudah disusun secara bertahap sejak 2025,” ujarnya.

Menurutnya, proyek ini turut mendapatkan dukungan dari Pemerintah Pusat melalui Penyertaan Modal Negara (PMN), yang memperkuat langkah PLN dalam mewujudkan pemerataan akses listrik hingga ke pelosok.

“Ini adalah bentuk komitmen kami untuk menuntaskan elektrifikasi dengan tetap menjaga keandalan dan kualitas pasokan,” tambahnya.

Sementara itu, Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas, menyambut baik langkah strategis yang dilakukan oleh PLN bersama Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Ia menyatakan bahwa pihaknya telah melakukan koordinasi langsung dengan pihak PLN dan mendukung penuh realisasi target tersebut.

“Sudah ada diskusi tadi, dan InsyaAllah tahun 2027 tidak ada lagi desa yang tidak berlistrik di Berau,” kata Sri Juniarsih.

Ia juga menegaskan bahwa tidak ada permintaan atau persyaratan khusus dari manajemen PLN kepada pemerintah daerah dalam proyek ini, karena seluruh pembiayaan dan pelaksanaan menjadi tanggung jawab PLN dan Pemerintah Pusat.

“Kami di pemerintah daerah akan fokus pada dukungan koordinasi dan pengawasan di lapangan agar pelaksanaan berjalan lancar,” ujarnya.

Melalui sinergi antara PLN, Pemprov Kaltim, dan Pemkab Berau, proyek elektrifikasi ini diharapkan mampu membawa dampak positif bagi masyarakat di daerah-daerah pelosok.

Tidak hanya sebagai penunjang aktivitas sehari-hari, ketersediaan listrik juga dinilai akan membuka peluang ekonomi, pendidikan, hingga akses informasi yang lebih baik.

Dengan langkah ini, Kabupaten Berau semakin dekat menuju pembangunan yang merata di semua sektor, termasuk energi.

“Harapannya, masyarakat di kampung-kampung yang selama ini belum tersentuh listrik dapat segera merasakan manfaat pembangunan secara adil dan merata,” tutupnya. (adv/srn/set)

Dukung Bumdes, Bupati Berau Dorong Kampung Kembangkan Potensi Pertanian Lokal

0
Foto : Bupati Berau, Sri Juniarsih.

BERAU – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) terus memperkuat komitmennya dalam mendukung ketahanan pangan sekaligus menggairahkan pertumbuhan ekonomi kampung.

Salah satu langkah strategis yang diambil adalah mewajibkan alokasi minimal 20 persen dana kampung untuk kegiatan ketahanan pangan yang dikelola melalui Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) atau Badan Usaha Milik Kampung (BUMK).

Kepala DPMK Berau, Tenteram Rahayu, menegaskan bahwa kebijakan ini tidak hanya ditujukan untuk mendukung program ketahanan pangan nasional, tetapi juga sebagai upaya memperkuat peran Bumdes sebagai penggerak utama perekonomian lokal di tingkat kampung.

“Kami ingin setiap Bumdes tidak hanya aktif secara administratif, tapi juga benar-benar produktif dan mampu memberikan kontribusi nyata bagi kesejahteraan masyarakat kampung,” ujarnya.

Sebagai contoh keberhasilan, ia menyoroti Bumdes di Kampung Purna Sari Jaya yang telah menginisiasi kegiatan penangkaran benih jagung. Langkah ini dinilai strategis karena mampu memenuhi kebutuhan benih di tingkat lokal dan berpotensi untuk memasok kampung-kampung sekitar.

“Ini adalah contoh yang sangat baik. Inisiatif seperti ini harus didorong dan direplikasi di kampung lain. Kita harus bangun kemandirian dan daya saing produk pertanian lokal melalui Bumdes,” tambahnya.

Lebih lanjut, Tenteram mendorong agar pengelola Bumdes tidak hanya mengandalkan bantuan dari pemerintah. Menurutnya, kreativitas dan inovasi sangat diperlukan agar usaha Bumdes mampu bertahan dan berkembang secara berkelanjutan.

“Bantuan itu sifatnya stimulan, bukan untuk menciptakan ketergantungan. Gunakan dana kampung untuk mendukung usaha Bumdes secara wajar dan sesuai regulasi,” tegasnya.

DPMK Berau juga berkomitmen untuk memberikan pendampingan, pelatihan, serta bimbingan teknis kepada seluruh pengurus Bumdes di kampung-kampung. Hal ini sejalan dengan arah pembangunan daerah yang menekankan pemberdayaan masyarakat melalui penguatan ekonomi berbasis lokal.

“Bumdes adalah ujung tombak ekonomi kampung. Maka kami ingin keberadaannya benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ucapnya.

Sementara itu, Bupati Berau, Sri Juniarsih, turut menyampaikan dukungan atas langkah DPMK dalam memperkuat ketahanan pangan melalui penguatan peran Bumdes. Ia menegaskan bahwa sektor pertanian menjadi salah satu fokus utama Pemkab Berau, khususnya dalam pengembangan sistem pertanian berbasis sumber daya lokal yang berkelanjutan.

Sri Juniarsih menyebut jagung sebagai salah satu komoditas unggulan Berau. Kampung Samburakat dan Tasuk telah dikenal sebagai lumbung jagung, dan ia berharap Kampung Purna Sari Jaya dapat berkembang menjadi pusat penangkaran benih jagung komposit berkualitas.

“Kami berharap Purna Sari Jaya bisa menjadi pusat penyedia benih jagung, bukan hanya untuk Berau, tapi juga untuk wilayah lain di Kalimantan Timur,” tuturnya.

Namun, Bupati juga menyoroti adanya penurunan minat petani dalam menanam jagung, karena sebagian beralih ke kelapa sawit yang dinilai lebih mudah dari segi pemeliharaan.

“Saya mengerti bahwa sawit lebih mudah dari segi pemeliharaan, tetapi untuk menjaga ketahanan pangan, kita tetap butuh petani jagung,” tegasnya.

Ia menambahkan bahwa jagung juga memiliki peran penting dalam mendukung sektor peternakan dan industri pakan ternak. Oleh karena itu, penangkaran benih jagung komposit yang dilakukan secara mandiri dinilai sebagai langkah visioner.

“Dengan penangkaran mandiri, petani tidak lagi bergantung pada benih dari luar. Ini akan menekan biaya produksi dan memperkuat ketahanan benih lokal,” ungkapnya.

Bupati juga mendorong petani untuk mengikuti arahan dari penyuluh pertanian, menjaga kemurnian benih, serta terus meningkatkan kapasitas melalui pelatihan dan pembinaan.

Ia pun meminta DPMK dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait agar terus memberikan pendampingan dan pengawasan terhadap kampung-kampung yang memiliki potensi di berbagai sektor.

“Kami ingin semua kampung di Berau memiliki Bumdes yang aktif dan berdaya saing, sesuai dengan potensi lokal masing-masing, baik di bidang pertanian, perikanan, pariwisata, maupun perdagangan,” pungkasnya. (adv/srn/set)